Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengakui bahwa target tersebut tidak akan tercapai pada 2025, namun berbagai langkah persiapan sedang dilakukan, termasuk mendorong investasi, ekspor, dan sektor padat karya.

Menjelang pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mempersiapkan kabinetnya yang diperkirakan terdiri dari 46 menteri, termasuk enam menteri koordinator. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sejak pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 dan dihasilkan dari pembentukan kementerian baru, serta pemecahan dari kementerian yang sudah ada, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kini terpisah menjadi dua kementerian.

Tim Ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai terungkap setelah pertemuan antara Prabowo dan calon menteri di kediamannya pada 14 Oktober 2024. Beberapa nama dari kabinet sebelumnya, seperti Sri Mulyani Indrawati, Bahlil Lahaladia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita, diperkirakan akan tetap menjabat, menunjukkan kesinambungan kebijakan ekonomi. Diana Dewi, Ketua Kadin Jakarta, menyambut baik keputusan Prabowo untuk melibatkan menteri-menteri lama sebagai tanda keberlanjutan.

Pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan dapat meningkatkan kualitas investasi di Indonesia untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja. Menurut Menteri Investasi Rosan Roeslani, total realisasi investasi Indonesia dari 2014 hingga September 2024 mencapai Rp 9.117,4 triliun, yang telah menyerap 13,84 juta tenaga kerja. Untuk periode Januari-September 2024 saja, investasi tercatat Rp 1.239,3 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,88 juta orang.

Fujifilm, yang dikenal sebagai perusahaan fotografi sejak berdiri pada tahun 1934, telah bertransformasi menjadi perusahaan multisektor dengan fokus utama di bidang kesehatan. Di bawah kepemimpinan Presiden dan CEO Teiichi Goto, Fujifilm mengusung group purpose “Giving our world more smiles” sebagai komitmen untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat global. Transformasi ini melibatkan Fujifilm dalam berbagai inisiatif kesehatan, termasuk mengembangkan peralatan diagnostik canggih dan teknologi kesehatan yang terjangkau.

Salah satu upaya signifikan Fujifilm adalah penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui inovasi teknologi, seperti sistem X-ray portabel dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk deteksi dini TB, yang membantu meningkatkan efisiensi diagnosis di daerah dengan keterbatasan fasilitas. Di Indonesia, Fujifilm bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Zero TB Yogyakarta dalam program “jemput bola” untuk meningkatkan skrining TB secara masif, serta menyediakan alat diagnostik cepat TB LAM, yang efektif mendeteksi TB pada penderita HIV dan anak-anak dengan keterbatasan pengumpulan sampel dahak.

Komitmen Fujifilm dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam visi menciptakan dunia yang lebih bahagia dan sehat. Dengan teknologi canggih dan dedikasi terhadap kesejahteraan global, Fujifilm mewujudkan visi “more smiles” melalui setiap diagnosis yang tepat waktu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Optimisme konsumen Indonesia kembali menurun pada September 2024, mencerminkan ketidakpastian ekonomi yang ditandai dengan penurunan indeks keyakinan konsumen dari 124,4 pada Agustus menjadi 123,5. Laporan Bank Indonesia menunjukkan melemahnya ekspektasi penghasilan dan daya beli, khususnya di kalangan kelas menengah ke bawah. Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, mengaitkan pelemahan ini dengan tingginya suku bunga dan kenaikan harga bahan bakar, membuat konsumen lebih berhati-hati dalam berbelanja, terutama barang tahan lama.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menjelaskan bahwa penurunan indikator ekonomi berdampak pada minat ekspansi bisnis, karena lemahnya permintaan memicu pengusaha untuk menunda ekspansi. Hariyadi juga menyoroti ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja yang menyebabkan lebih banyak pekerja masuk ke sektor informal, yang memiliki daya beli lebih rendah. Ia mendorong peningkatan lapangan kerja formal untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, menyebut pelemahan indikator ekonomi sebagai ancaman serius bagi dunia usaha karena dapat menekan omzet dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja. Sarman berharap Pilkada November serta musim libur akhir tahun dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal melalui belanja kampanye dan konsumsi musiman.

BMKG mengimbau masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan dan wilayah bagian timur, untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana akibat awal musim penghujan yang dimulai sejak 1 Oktober 2024. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto, menyatakan bahwa wilayah seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser bagian timur, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Bontang berisiko mengalami cuaca ekstrem, termasuk hujan lebat, angin kencang, petir, dan potensi angin puting beliung.

Kukuh menambahkan bahwa daerah utara dan tengah Kalimantan Timur, seperti Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara, telah memasuki musim penghujan sejak pertengahan September, meskipun hujan masih berdurasi singkat. Ia menekankan bahwa tanda-tanda cuaca ekstrem, seperti petir, perlu diwaspadai karena sering menjadi pertanda angin puting beliung. BMKG berharap masyarakat tetap waspada terhadap kondisi cuaca agar dapat memitigasi potensi bencana selama musim penghujan ini.

Komisi Eropa memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) hingga setahun, yang awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember 2024. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyambut baik keputusan ini, yang memberi waktu bagi industri sawit Indonesia untuk melakukan persiapan lebih lanjut, termasuk peremajaan sawit dan peningkatan daya saing melalui pengurangan pajak ekspor.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menjelaskan bahwa kebijakan ini mendapat penentangan, termasuk dari Kanselir Jerman dan pengusaha Uni Eropa yang merasa kebijakan tersebut dapat memengaruhi mereka. Pihak Indonesia, seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Kementerian Luar Negeri, juga menentang EUDR karena dianggap akan berdampak negatif pada petani kecil dan dibuat tanpa melibatkan negara produsen sawit.

Kehadiran negara melalui akses internet cepat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sangat dinantikan oleh masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya memeratakan akses internet, terutama melalui pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam hal investasi dan sebaran di wilayah nonkomersial.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI, Yulis Widyo Marfiah, pembangunan Palapa Ring membutuhkan investasi besar, terutama di 57 kabupaten/kota yang tidak komersial. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mendorong pemanfaatan Palapa Ring, termasuk dengan menawarkan tarif yang lebih fleksibel bagi industri telekomunikasi.

Yulis juga menjelaskan bahwa pemanfaatan Palapa Ring Barat telah mencapai 69%, lebih cepat dibandingkan wilayah Tengah dan Timur yang menghadapi tantangan lebih besar. Saat ini, pemanfaatan Palapa Ring Tengah mencapai 44%, dan Palapa Ring Timur sebesar 51%. Harapannya, penetrasi internet di seluruh Indonesia dapat terus meningkat, sehingga gap penetrasi internet yang masih 17,4% dapat dikurangi.

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Pantai Utara Pulau Jawa diprioritaskan untuk dibahas setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mohammad Zainal Fattah, Sekjen Kementerian PUPR, menyatakan bahwa proyek tersebut akan dimulai dari Tangerang hingga Bekasi dengan anggaran sebesar Rp90 triliun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengungkapkan bahwa proyek ini akan melibatkan kerja sama dengan pemerintah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok untuk transfer teknologi dan desain konstruksi.

Pembangunan ini dirancang untuk mengatasi ancaman tenggelamnya pesisir Jawa yang mengalami penurunan tanah hingga 16 cm per tahun, seperti dijelaskan oleh Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi. Proyek ini akan mencakup pembuatan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya dan bendungan estuari untuk menyimpan air tawar.

Namun, koalisi masyarakat seperti Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak proyek ini, menganggapnya kontraproduktif terhadap ekosistem di kawasan Pantura. Meskipun demikian, Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan ini untuk melindungi pesisir Jawa dari bencana alam dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.