Pemerintah menempuh 'langkah seribu' untuk mencari investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dua regulasi anyar pun diterbitkan pada waktu yang hampir bersamaan. Satu soal kemudahan berusaha, satu perihal pembentukan satuan tugas investasi. Beleid baru itu ditujukan untuk memuluskan aliran modal, menjamin kepastian berusaha, serta memperluas aktivitas promosi agar megaproyek pusat pemerintahan baru segera berdiri tegak. Akan tetapi, ada pula faktor penghambat yang menjadi aral. Mulai dari penggunaan pekerja asing, hingga rencana penambahan APBN dalam pembiayaan IKN. Jika tak dikelola dengan baik, dua problem itu berisiko menjadi batu yang mengganjal roda pembangunan proyek Nusantara.

Manajer investasi kini memiliki peluang untuk mengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Hal ini memungkinkan mereka, yang sebelumnya hanya terbatas pada bank dan asuransi jiwa, untuk mendirikan DPLK. CEO STAR Asset Management, Hanif Mantiq, menyebutkan bahwa potensi bisnis DPLK cukup besar, terutama karena manajer investasi sudah berpengalaman dalam mengelola dana masyarakat melalui KPD dan reksa dana.

Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh manajer investasi dalam mengelola DPLK adalah biaya operasional yang tinggi dan batas minimal dana kelolaan sebesar Rp25 triliun yang ditetapkan oleh OJK. Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, menyebutkan bahwa batasan dana kelolaan ini terlalu tinggi. Sementara itu, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, melihat masuknya manajer investasi ke bisnis DPLK sebagai peluang untuk meningkatkan persaingan, inovasi produk, dan kualitas layanan di industri dana pensiun.

Ketua Umum Asosiasi DPLK, Tondy Suradiredja, menyatakan bahwa aturan turunan dari UU P2SK masih dinantikan, terutama mengenai batas minimal AUM untuk memastikan kemampuan manajer investasi dalam mendukung pertumbuhan industri DPLK. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarif Yunus, menyebutkan bahwa skema Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) mengalami pergeseran menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yang dinilai lebih adil dan prospektif untuk masa depan DPLK.

Konsolidasi di industri keuangan terus bergulir seiring langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan besaran modal minimum industri finansial. Potensi merger dan akuisisi di industri keuangan pun bakal tetap semarak demi memenuhi ketentuan batas minimal modal. Di industri asuransi misalnya. Tahun lalu, OJK merilis Peraturan OJK yang salah satu poinnya menetapkan modal minimum bagi perusahaan asuransi di Tanah Air. Tahun 2026, modal minimum perusahaan asuransi wajib mencapai Rp 250 miliar dan Rp 500 miliar bagi perusahaan reasuransi. Ekuitas minimum perusahaan asuransi syariah ditetapkan Rp 100 miliar dan perusahaan reasuransi syariah Rp 200 miliar. Lembaga riset Algo Research menulis dalam risetnya, 33% perusahaan asuransi di luar unit syariah yang memiliki modal di bawah Rp 250 miliar. Perusahaan ini akan berkonsolidasi lewat aksi merger dan akuisisi (M&A), guna memenuhi modal Rp 250 miliar. 

Algo Research juga melihat, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) juga berpotensi terlibat M&A. Per akhir kuartal II-2024, perusahaan milik Anthoni Salim ini memiliki modal Rp 216 miliar. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, peningkatan ekuitas perlu dilakukan untuk memperluas kapasitas pengelolaan  risiko. "Ini memungkinkan perusahaaan asuransi menutup lebih banyak risiko sehingga dapat mendukung penetrasi yang lebih besar dan efisien," kata Iwan, kemarin. Pelaku industri multifinance menilai saat ini permodalan industri kuat. "Sampai sekarang aman-aman saja. Kecuali jika ada perubahan pemegang saham harus setor Rp 250 miliar," kata Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Di industri fintech peer to peer (P2P) lending, terdapat 28 penyelenggara dari 100 P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 7,5 miliar tahun ini. Tahun depan, perusahaan fintech harus menaikkan ekuitas lagi jadi Rp 12,5 miliar. Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut, perusahaan fintech yang belum memenuhi ketentuan ekuitas akan melakukan aksi korporasi. Baik berupa penambahan modal pemegang saham, menghadirkan investor baru hingga merger atau akuisisi. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Teddy Alamsyah bilang saat ini ada kemungkinan terjadi aksi akuisisi untuk menyelamatkan BPR/S yang belum memenuhi modal inti.

Potensi return reksadana offshore berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) diramal tetap positif, kendati dolar AS masih melemah. Prospek reksadana offshore disokong ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve dan pemilu AS. CEO Star Asset Management (Star AM) Hanif Mantiq mengatakan, bursa saham AS berpeluang menguat karena ada pemilu AS. Secara historis, bursa AS cenderung bergerak positif pada tahun pemilu dan setahun setelahnya. Bursa saham AS telah menguat sekitar 83% sejak awal berdiri tahun 1928. Dengan rata-rata penguatan 11% dalam 23 pemilu. Lalu, setahun setelah pemilu 2016, bursa AS menguat 20%. 

Sedangkan pada pemilu terakhir di tahun 2020, bursa AS naik 40%. "Kami memperkirakan, ada penguatan 7%-10% sampai akhir tahun, dengan potensi penguatan lanjutan 15%-20% dalam kurun 12 bulan setelah pemilu AS November 2024," kata Hanif, akhir pekan lalu. Per 31 Juli 2023, reksadana saham STAR Global Sharia mencetak return 1 tahun 10,2%, dan return ytd 8,2%. Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM), Eri Kusnadi mengatakan, sentimen penurunan suku bunga acuan serta data ketenagakerjaan AS cenderung memberikan pengaruh positif bagi pasar saham AS. Samuel Kesuma, Chief Investment Officer, Equity Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) justru menyoroti reksadana offshore yang fokus investasi di Asia. Reksadana offshore Asia akan memberi return lebih positif akibat dari pelemahan dolar AS.

Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan empat orang tersangka di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam kasus kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiar-to, mengatakan keempat tersangka tersebut berinisial IP, MYH, HMAC, dan A. 

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Tessa Mahardhika Sugiar-to, juru bicara KPK, mengungkapkan bahwa para tersangka terdiri dari tiga pejabat negara dan satu pihak swasta. Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan ASDP, Shelvy Arifin, menegaskan bahwa perusahaan akan bekerja sama dengan proses hukum dan terus menerapkan prinsip transparansi dan integritas. 

Kasus ini berawal dari kebutuhan ASDP untuk menambah armada penyeberangan yang meningkat pesat, dan meskipun ada kasus hukum, ASDP tetap menjaga layanan penyeberangan di seluruh Nusantara. Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, Harry MAC, menjelaskan bahwa akuisisi Jembatan Nusantara berhasil meningkatkan pendapatan dan armada kapal, serta pangsa pasar ASDP.

Memasuki semester kedua tahun ini, sejumlah emiten gencar melakukan ekspansi seiring dengan alokasi belanja modal atau capital expenditure (capex) yang masih sangat besar. Dengan modal belanja yang jumbo, harapannya emiten dapat mendorong kinerja secara jangka panjang. Dengan kocek besar tersebut, setidaknya kepercayaan pasar, baik sektor riil maupun pasar keuangan, bakal terungkit karena adanya potensi pertumbuhan korporasi di masa mendatang.

Tira Ardianti, Head of Investor Relations PT Astra International Tbk. (ASII), yang menjelaskan bahwa Grup Astra akan menggelontorkan capex dalam jumlah besar pada akhir tahun 2024, terutama untuk menunjang lini bisnis pertambangan dan alat berat PT United Tractors Tbk. (UNTR). Presiden Direktur Amman Mineral Internasional, Alexander Ramlie, juga menyoroti bahwa PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) mengalokasikan belanja modal sebesar US$2 miliar pada 2024 untuk berbagai proyek, termasuk smelter dan infrastruktur pendukung. Dari sektor telekomunikasi, Presiden Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengungkapkan bahwa perusahaan mengalokasikan Rp12 triliun pada 2024 untuk meningkatkan jaringan dan mendukung layanan data. Selain itu, Direktur Utama Blue Bird, Adrianto Djokosoetono, menyatakan bahwa perseroan menyiapkan belanja modal sebesar Rp2,5 triliun untuk peremajaan dan penambahan armada.

Secara keseluruhan, menurut Kiswoyo Adi Joe, Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, besarnya alokasi belanja modal emiten untuk ekspansi memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu, Fath Aliansyah Budiman, Senior Research Analyst Lotus Andalan Sekuritas, mencatat bahwa capex normalnya baru akan terefleksi terhadap kinerja emiten dalam beberapa tahun ke depan, sehingga fluktuasi pasar saat ini tidak akan memengaruhi rencana perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Jembrana, di bawah kepemimpinan Bupati I Nengah Tamba, berencana meningkatkan peran komoditas perkebunan kelapa dan kakao sebagai motor perekonomian daerah. Bupati Tamba menekankan bahwa kelapa dan kakao merupakan produk unggulan Jembrana, berkat kondisi geografis yang mendukung. Langkah-langkah strategis telah dilakukan, termasuk pemberian bibit kelapa genjah dan kakao dari Kementerian Pertanian, untuk meningkatkan produksi dan mendukung perekonomian petani. Selain itu, pemerintah juga memperluas area tanam kakao guna memenuhi kebutuhan pabrik cokelat lokal dan pasar ekspor, dengan ekspor biji kakao berkualitas premium sudah berlangsung ke Eropa dan Amerika Serikat.

Nampaknya kinerja para produsen rokok masih sulit ngebul tahun ini. Di saat kinerja emiten rokok belum pulih dari tekanan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT), kini pemerintah resmi melarang penjualan rokok eceran per batang. Beleid itu terbit dalam PP No. 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C. Kebijakan ini bakal berpengaruh terhadap kinerja penjualan emiten rokok. Pasalnya, sebagian besar penjualan rokok masih banyak dilakukan melalui general trade seperti warung atau toko kelontong yang menawarkan rokok ketengan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, semakin ketatnya aturan terkait rokok juga akan semakin menggeser konsumsi ke produk-produk rokok murah. Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta mengatakan, aturan baru ini bertujuan melindungi anak-anak dan remaja. Menurutnya, peraturan serupa telah diterapkan di negara-negara dengan perekonomian maju. Karena itu, ketimbang beleid baru soal rokok eceran, kinerja emiten rokok akan lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan cukai. Hal ini yang membuat pergerakan harga saham emiten rokok seperti PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) menurun. Azis merekomendasikan netral terhadap saham HMSP dengan target harga Rp 710 per saham.

Wacana pemerintah membentuk family office sebelum Predisen Joko Widodo (Jokowi) lengser diwarnai penolakan dari berbagai pihak. Alih-alih mengundang masuk investasi, family office malah dinilai bakal merugikan Indonesia, baik dari sisi penerimaan pajak maupun investasi. Pembentukan family office digodok di bawah Kementerian Koordinator Bidan Kemaritiman dan Investasi (Marves). Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan kantor keluarga rampung pada Oktober 2024. Bahkan menurut Luhut, Presiden Jokowi maupun presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyetujui wacana ini. Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Muftuchan khawatir, pembentukan family office bisa menekan potensi pendapatan negara dari pajak dan kegiatan investasi. Sebab, tujuan utama keluarga super kaya membuat family office, yakni melindungi keluarga agar tidak dikenakan pajak dan leluasa bergerak maupun bertransaksi tanpa dikenakan pajak dan syarat administrasi lainnya. “Intinya, orang super kaya akan menjadikan family office sebagai jalan untuk mendapatkan pengecualian hukum atau regulasi,” kata Maftuchan kepada KONTAN, Rabu (31/7). Bukan hanya itu, family office juga berpotensi menjadi sarana bagi orang super kaya melakukan tindakan melawan hukum.

Misalnya praktik pencucian uang lintas negara, baik yang bersumber dari aktivitas legal maupun ilegal seperti narkoba, judi, perdagangan orang hingga penyeludupan barang dagangan. “Pemerintah jangan terlalu silai dengan family office dan jangan terlalu lugu atau pura-pura lugu,” imbuh Maftuchan. Selain itu, kata dia, family office tidak serta merta bisa menggerakan investasi asing alias foreign direct invesment (FDI) ke Indonesia. Di sisi lain, family office tak lantas memacu perekonomian nasional. Pasalnya, family office tidak otomatis melakukan investasi langsung pada sektor rill di Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina WIjayanto Samirin menyebut, untuk menarik investasi besar dan berkualitas, Indonesia membutuhkan kebijakan yang sederhana, tetapi dijalankan dengan sempurna. Tanpa memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, Wijayanto menambahkan, dana yang masuk bisa berisiko tinggi yang justru merugikan ekonomi dalam negeri. Ujungnya, perekonomian bakal semakin rentan dan ketimpangan semakin tinggi.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia optimistis daya beli masyarakat terdongkrak naik pada paruh kedua tahun ini seiring dengan festival belanja Indonesia Shopping Festival 2024. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa Indonesia Shopping Festival (ISF) 2024 menjadi jurus ampuh untuk meningkatkan konsumsi masyarakat saat periode low season yang terjadi pasca-Lebaran hingga pra-Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Mudah-mudahan dengan acara Shopping Festival ini, [dampak] low season tidak terlalu dalam,” ujarnya seusai konferensi pers ISF 2024 di Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (30/7). Dia menyatakan ajang ISF dengan pemberian diskon hingga 79% bisa menaikkan tingkat okupansi mal hingga 100%. Dia melanjutkan pemberian diskon itu dan promosi lain dalam ISF bisa menolong masyarakat kelas menengah bawah untuk berbelanja.“Ada pameran dan bazar, yang tentunya itu produk dalam negeri, ini juga salah satu cara mendongkrak [daya beli] masyarakat menengah bawah,” katanya. Dalam ajang ISF 2024 selama 12 hari diikuti 400 pusat perbelanjaan anggota APPBI di seluruh Indonesia. Dia menargetkan tingkat kunjungan ke mal bisa mencapai 100 juta orang dengan target nilai transaksi minimal Rp25 triliun. Terkait dengan penaikan pajak pertambahan nilai 12% pada 2025, Alphonzus menilai bisa memperburuk daya beli masyarakat menengah ke bawah. 

Musababnya, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% bakal menyebabkan kenaikan harga jual di ritel. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan Juan Permata Adoe menyatakan bahwa festival belanja menjadi momentum untuk meningkatkan geliat perekonomian di masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa ISF 2024 menjadi wadah UMKM untuk mempromosikan dan meningkatkan penjualan produk. Selain itu, ISF juga berpotensi menarik kunjungan wisatawan mancanegara untuk berbelanja di Tanah Air karena banyaknya promosi dan diskon menarik. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mendukung gelaran ISF 2024. Dia mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat masuk ke pusat perbelanjaan.