Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang bertambah mahal dikhawatirkan akan menjadikan kelompok masyarakat kelas menegah ke bawah di Tanah Air kian sulit untuk menggapai jenjang pendidikan tinggi. Alhasil, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia pun sulit untuk meningkat dan makin tercecer dibandingkan dengan APK PT dari negara-negara Asean yang lain.  Berdasarakan data Bank Dunia, APK PT Indonesia adalah 31,5%, dibawah rata-rata global yang di level 40%. APK PT Indonesia tertinggal jauh dari sejumlah negara Asean yang lain seperti Singapura (97,0%) Thailand (49,0%), Vietnam (42,0%) dan Malaysia (40%).

Bahkan APK PT Indonesia kalah dari Filipina (35%) dan Brunei Darussalam (33,0%). Sedangkan target APK PT Indonesia do 2023 adalah 45% dan 60% di 2045. Angka APK PT adalah rasio antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi (tanpa memandang usia penduduk), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi yakni 19-23 tahun. Negara dengan APK PT lebih tinggi memiliki peluang menjadi negara maju karena kualitas SDM-nya tinggi. (Yetede)

Data ketenagakerjaan periode Februari 2024, menunjukkan statistik yang sangat manis. Angka pengangguran turun mendekati 10%, demikian halnya dengan jumlah penduduk bekerja yang tumbuh hampir 3%. Tanda-tanda ekonomi makin tumbuh?. “Pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya angkanya, tapi kualitas pertumbuhannya,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, awal bulan ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, hingga menciptakan multiplier effect seperti pemasukan negara, hingga pajak, khususnya lewat sektor padat karya seperti manufaktur. “Kita harus banyak mengalokasikan waktu, tenaga, termasuk biaya untuk meningkatkan skill ke depan, sehingga bisa compete di Asean,” katanya. Bob bicara soal tantangan tenaga kerja dalam negeri ke depan di tengah persaingan industri, teknologi, dan komptensi sumber daya manusia (SDM). 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (6/5), jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta atau lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2023 sebesar 138,63 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran turun dari 7,99 juta pada Februari 2023 menjadi 7,2 juta pada Februari 2024. Sementara itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan, data juga menunjukkan pola yang cukup baik. Segmen pekerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) porsinya turun dari 39,76% pada Februari 2023, menjadi 36,54% pada Februari 2024. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Grindrawardana mengatakan bahwa industri padat karya dalam situasi saat ini sedang tidak mampu menyerap tenaga kerja baru. Pelaku industri padat karya memilih mengurangi beban tenaga kerja, mengingat ada beberapa kebijakan yang memperlemah industri tersebut. Sebaliknya, sektor jasa perdagangan, jasa, dan sektor manufaktur lainnya, penyerapan tenaga kerja stagnan. Dia mencatat, tak kurang dari 100.000 tenaga kerja terpaksa dilepas pada 2022 sampai dengan awal 2024 oleh industri seperti tekstil, alas kaki, dan sepatu untuk efisiensi. 

Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyatakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih bertahan di tingkat utilisasi nasional rata-rata 45%. Adapun, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie memperkirakan jumlah tenaga kerja akan terus susut dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan kemajuan teknologi di industri sepatu dan alas kaki. Pengajar Ekonomi Politik Internasional Universitas Bakrie Indonesia sekaligus Research Associate Indef Asmiati Malik menyatakan investasi di Tanah Air masih sangat terkonsentrasi pada sektor-sektor yang justru tidak punya dampak langsung terhadap kebutuhan primer masyarakat. Kendati demikian, konsentrasi di sektor-sektor, seperti pertambangan dan telekomunikasi tetap harus diakui membawa dampak positif, yaitu menciptakan lonjakan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah luar Pulau Jawa.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong bank umum memisahkan unit usaha syariah (UUS) alias spin off, dinilai tidak akan bisa berjalan cepat. Pasalnya, hingga saat ini, masih ada beberapa bank yang enggan melepas UUS-nya jadi bank umum syariah (BUS). Konsultan Ekonomi Syariah Adiwarman Azwar Karim berpendapat, aturan OJK terkait spin off UUS yang baru terbit tahun lalu tersebut bisa berdampak adanya perlambatan pertumbuhan aset industri perbankan syariah. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat aset UUS turun agar terhindar dari kewajiban spin off. Misalnya, melalui aset tresuri. Sejumlah UUS memiliki aset tresuri hingga 50% dari total asetnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak 2024). Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa para caleg terpilih Pemilu 2024 belum dilantik dan mengisi jabatan itu. Oleh karena itu, caleg terpilih masih bisa mengikuti Pilkada Serentak 2024. “Tidak wajib mundur dari jabatan. Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?” kata Hasyim, seperti dilansir Antara, Jumat (10/5). Dengan kata lain, anggota DPR/DPD/DPRD untuk jajaran provinsi/kabupaten/kota periode 2019–2024 dan kembali terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun ini wajib mundur dari jabatan yang tengah diembannya, bila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam pertimbangan Putusan MK No. 12/PUU-XXII/2024, KPU diingatkan terkait pentingnya mempersyaratkan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD, apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Persaingan di pasar bisnis makanan dan minuman, terutama untuk kategori camilan, sangat dinamis dan kompetitif di Indonesia. Untuk menaklukkannya diperlukan strategi yang tepat, apalagi jika bermain di segmen premium. Rasa-rasanya mayoritas orang Indonesia menyukai camilan. Apalagi camilan manis yang dipercaya dapat mengembalikan mood seseorang. Tak heran bila banyak pelaku usaha yang menjajakan berbagai produk camilan atau dessert, mulai dari kaki lima (street food) hingga yang premium. Untuk mengembangkan bisnis dessert premium, dibutuhkan strategi khusus dalam meningkatkan brand awareness sehingga bisa mendapatkan potensi pasar yang tepat. Salah satu strategi yang dimanfaatkan pelaku bisnis adalah digital marketing melalui media sosial. 

Hal ini pula yang dilakukan oleh Fildzah Shabrina, Founder Dizzy Miss Fudgy yang memulai bisnisnya pada 2020. Ketika itu dia baru saja menginjak usia 25 tahun dan sedang berada pada fase quarter life crisis yang sempat membuatnya stres. Bukanya tenang, Fina malah merasa semakin bete hingga akhirnya dia mencoba membuat sendiri makanan manis di rumah dengan menggunakan alat yang terbatas dan tanpa memiliki kemampuan membuat kue sama sekali. “Ketika aku buat ternyata enak dan sesuai dengan lidah sendiri, aku suka dan mood aku jadi membaik,” ucapnya. Dari sinilah ide bisnis itu tercetus. Fina mulai melakukan trial and error hingga pun berhasil menemukan formulasi yang tepat. Perempuan yang pernah bekerja di salah satu perusahaan media digital ini mengatakan ada beberapa strategi yang dilakukan untuk membuat produknya laris manis meski dijual dengan harga yang premium. Pertama harus memiliki karakter yang menarik dan unik untuk membedakannya dengan dessert lain. Kedua, memiliki kemasan yang menarik. 

Packaging merepresentasikan produk yang dijual dan memberikan kesan pertama bagi konsumen. Ketiga, membuat berbagai konten di media sosial yang memang sedang ramai dibicarakan dan berhubungan dengan apa yang terjadi di masyarakat, mulai dari meme, informasi dan hiburan, story telling, hingga edukasi. Sementara di TikTok, Fina akan memperbanyak story telling dengan menceritakan proses di balik layar, termasuk melakukan siaran langsung pada saat memproduksi kue atau mengemas pesanan. Pelaku usaha lainnya yang juga memaksimalkan strategi digital marketing adalah Saprian, Co-Founder Dream Puff, produsen dessert asal Yogyakarta yang saat ini sedang viral dan tengah menjadi incaran wisatawan. Sama seperti Dizzy Miss Fudgy, Dream Puff juga diluncurkan pada saat pandemi sekitar awal 2021. Saprian tidak menyangka bahwa bisnis yang dia kembangkan bersama sang istri, Nurul Maulidiya mendapat sambutan hangat dari masyarakat hingga mampu menjual ribuan produk per bulan. Untuk viral, Saprian memikirkan betul strategi yang akan dilakukan saat memanfaatkan media sosial.

Pemerintah Provinsi Bali memastikan kemantapan jalan nasional dan jalan tol di Pulau Dewata dalam kondisi prima menjelang World Water Forum 2024. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan pengecekan jalan itu merupakan bagian dari kesiapan sejumlah infrastruktur menjelang gelaran World Water Forum ke-10 pada 18—25 Mei 2024. Menurutnya, Pemprov Bali telah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pengecekan sejumlah sarana infrastruktur. 

Di samping itu, Made Indra telah melakukan pengecekan pada sarana penunjang seperti alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) atau lampu lalu lintas. Hal itu dilakukan guna memastikan kelancaran pengaturan arus lalu lintas nantinya saat menerima tamu delegasi dari berbagai negara. Nantinya, Made Indra juga menjelaskan bahwa para delegasi World Water Forum ke-10 pada hari pertama akan diajak untuk menyaksikan upacara ritual Segara Kerthi, sebagai simbol air merupakan komponen penting kehidupan. Selain Segara Kerthi, kekuatan budaya lokal yang diyakini menjadi daya tarik delegasi adalah Tari Pendet oleh remaja putri saat tamu negara tiba. Untuk tamu kepala negara, tarian itu bahkan dilakukan di depan tangga pesawat, sedangkan delegasi lainnya di pintu masuk gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dewa Made memastikan seluruh rangkaian penyambutan tamu di World Water Forum ke-10 akan terselenggara dengan lancar.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yakin Duta Besar India untuk Indonesia yang baru menjabat, Sandeep Chakaravorty dapat memperkuat hubungan dan kerja sama dua negara di berbagai bidang. Kementerian Pertahanan RI dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (9.5/2024), menjelaskan Menhankam Prabowo menerima kunjungan Dubes Chakaravorty di Kantor Kemenham RI, Jakarta, Rabu (8/5/2024). Keduanya berbincang mengenai  kerja sama Indonesia  India yang selama ini berjalan, juga membahas pengenai peluang kolaborasi  yang dapat dibangun ke depan. "Saya yakin Yang Mulia mampu meningkatkan kerja sama serta membina hubungan harmonis antara kedua negara. Kementerian Pertahanan RI siap bekerja sama," kata Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan prioritas dua negara saat ini memastikan hubungan harmonis Indonesia-India terus terjaga. Ke depan, Prabowo menilai harus ada lebih banyak kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. (Yetede)

HUBUNGAN sipil-militer menjadi salah satu topik penting dalam studi mengenai militer dan politik, terutama di Indonesia. Masa Orde Baru menjadi milestone penting dalam melihat kondisi hubungan tersebut. Selain karena militer menjadi penopang otoritarianisme rezim, dampak hubungan sipil-militer yang tidak ideal saat itu mengakibatkan militer (ABRI) bertransformasi dari alat negara menjadi alat kekuasaan politik.

Penyelenggaraan hubungan sipil-militer yang ideal belakangan ini kian relevan untuk dibicarakan. Urgensinya bukan hanya untuk keperluan reformasi TNI, tapi juga secara garis besar akan bermanfaat bagi penguatan iklim demokrasi. Topik ini pun menjadi penting karena belakangan muncul rencana perluasan penempatan anggota militer pada jabatan sipil melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (RPP Manajemen ASN). Kemudian, beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan oleh potongan video kekerasan di Papua yang melibatkan anggota militer.

Urgensi untuk menyoroti kembali hubungan sipil-militer ini berangkat dari pandangan Michael C. Desch (2002). Ia menjelaskan bahwa kebanyakan orang berpikir hubungan sipil-militer terbatas dalam aspek peristiwa kudeta semata. Maksudnya, jika terdapat kudeta kekuasaan oleh militer, hubungan sipil-militer buruk. Sebaliknya, jika tidak ada kudeta, hubungan sipil-militer baik. Namun, menurut Desch, sebuah negara justru dapat memiliki hubungan sipil-militer yang buruk tanpa adanya ancaman kudeta. Begitu pun menurut Samuel Huntington (1985). Dalam konteks hubungan sipil-militer, persoalan di negara-negara modern bukanlah pemberontakan bersenjata, melainkan hubungan tentara dengan politikus. (Yetede)

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum menentukan langkah untuk berpartisipasi dalam ajang Pilgub Jakarta 2024. Dia berdalih, hanya partai politik yang bisa mengusung kandidat agar dapat maju dalam pertarungan Pilkada. “Ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh saya, karena bukan pribadi yang bisa mencalonkan, dan yang bisa mencalonkan adalah partai,” katanya di Jakarta, Selasa (7/5). Anies pun mengetahui bahwa belakangan ini banyak warga DKI Jakarta menyampaikan aspirasi agar dia maju dan bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta nanti. Di sisi lain, Anies disebut berpeluang berduet dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada Jakarta. Namun, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai Anies dan Ahok sulit untuk bersanding. “Walaupun disatukan, tetap saja bahwa ada persoalan pidana pada masa lalu, itu kan tidak pernah terhapus.”

Fakta ironis ketika Indonesia  sedang menyiapkan generasi emas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ternyata guru dan pelajar menjadi kelompok masyarakat  terbanyak yang terlilit kredit macet pinjaman online (Pinjol). Salah satu penyebabnya adalah literasi keuangan di kalangan guru dinilai rendah. Demikian pula dengan kesejahteraan para guru, terutama honorer, sehingga mereka terdorong untuk mengambil jalan pintas mengambil pinjol demi mendanai kebutuhan. Pada titik ini, mau tak mau pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan harus meningkatkan literasi keuangan para guru. Dengan begini, mereka pasti akan berpikir panjang kala hendak mengambil pinjol, karena tahu untung dan ruginya. Peningkatan kesejahteraan  guru, termasuk guru  honorer juga perlu dilakukan. hal ini bakal memperkuat fondasi keuangan para pendidik, sehingga tidak mudah tergoda oleh pinjol yang kebanyakan menawarkan kemudahan proses pencairan pinjaman. (Yetede)