Suksesi kepemimpinan negara memang baru resmi Oktober nanti. Namun, manuver pemerintahan baru makin tampak setelah masuknya penggawa tim kampanye Presiden terpilih Prabowo Subianto, ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Kemarin, Kamis (18/7), hanya beberapa jam seusai tiba dari kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab (UEA), Presiden Joko Widodo melantik tiga wakil menteri baru di Istana Negara. Mereka adalah Thomas Djiwandono, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sekaligus Bendahara Umum Partai Gerindra, yang dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan II; Sudaryono, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, yang dilantik menjadi Wakil Menteri Pertanian, menggantikan Harvic Hasnul Qolbi. Presiden Jokowi juga melantik Yuliot Tanjung, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, menjadi Wakil Menteri Investasi. Sejumlah kalangan pun berharap, para pejabat baru tersebut dapat bertugas dengan baik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. 

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid berharap ketiga wamen dapat menjalankan tugas dengan baik di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan konflik geopolitik yang berisiko memengaruhi stabilitas ekonomi, serta perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan nasional. "Kadin juga berharap agar Wakil Menteri Investasi [Yuliot Tanjung] dapat menggenjot investasi luar negeri ke Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," kata Arsjad, Kamis (18/7). Setali tiga uang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga berharap ketiga wamen baru tersebut dapat bekerja sama dengan pelaku usaha, baik untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih efi sien, berdaya saing, maupun proproduktivitas. “Kami menantikan kinerja positif mereka hingga akhir masa jabatan,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani. Putra mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajad Djiwandono itu juga akan bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Menkeu Sri Mulyani berharap kehadiran Thomas Djiwandono sebagai Wamankeu II memudahkan transisi pemerintahan. 

“Dengan adanya Mas Thomas, [transisi] menjadi lebih mudah karena komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas Prabowo dan wapres terpilih Gibran,”ujarnya. Faktanya, Prabowo memang memiliki sejumlah program ambisius dan menantang dari segi fiskal. Misalnya, makan siang gratis yang pada tahap awal membutuhkan Rp71 triliun, atau Rp400 triliun jika diterapkan secara penuh, serta food estate. Belum lagi program melanjutkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan program pangan pada era Presiden Jokowi akan dilanjutkan pada pemerintahan presiden terpilih Prabowo. Wakil Menteri Investasi Yuliot menyebut ada calon investor asing baru di IKN Nusantara yang sudah masuk ke tahap perizinan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah berpendapat penunjukan tim Prabowo menjadi wamen menunjukkan bahwa Jokowi sedang berusaha menyenangkan Prabowo dalam rangka mengamankan koalisi politik yang terbangun lewat pasangan Prabowo-Gibran saat pilpres lalu.

Kinerja PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) berpeluang lebih sehat di tahun ini. Sejumlah agenda ekspansi KLBF untuk memperluas pasar bisa berbuah manis dalam jangka panjang. Salah satu ekspansi KLBF baru-baru ini adalah mengakuisisi saham Alliance Pharma Co Ltd, perusahaan farmasi asal Thailand. Akuisisi sebanyak 49% saham itu dilakukan melalui Kalbe International Pte Ltd. KLBF akan mengklasifikasikan investasinya di Alliance sebagai investasi pada entitas asosiasi. Karena kepemilikannya kurang dari 50%, pendapatannya tidak akan dikonsolidasikan ke KLBF. Tapi, analis Mirae Asset Sekuritas, Andreas Saragih menilai akuisisi ini bisa mendorong pendapatan ekspor KLBF yang menurun pada tiga bulan pertama tahun lalu. Pendapatan ekspor KLBF biasanya berkontribusi sekitar 6% dari total pendapatan. Namun, pada tiga bulan pertama tahun lalu, kontribusinya turun menjadi 4,5% di karena nilai penjualan yang melorot 22,7% year on year (yoy) menjadi Rp 382 miliar.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo juga sepakat, kinerja keuangan KLBF berpotensi tumbuh positif. Pendorongnya bukan cuma dari ekspansi perusahaan, tapi juga permintaan produk kesehatan yang masih tinggi. KLBF pun membidik pertumbuhan laba bersih 15% pada tahun ini. Andreas menambahkan, kinerja KLBF di kuartal pertama lalu masih solid. Pendapatan KLBF tumbuh 6,3% yoy dan 6% quarter on quarter (qoq) menjadi Rp 8,36 triliun. Pendapatan KLBF didorong oleh pertumbuhan volume di pasar lokal dan penyesuaian rata-rata harga jual (ASP) tahunan sebesar 3%-5% untuk produk-produk tertentu. Sedangkan laba bersih KLBF tumbuh 11,9% yoy dan 36,4% qoq menjadi Rp 958 miliar. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, pangsa pasar KLBF masih kuat. Hanya saja, ada sejumlah tekanan yang bisa menjadi risiko untuk KLBF. Karena itu, Nico memperkirakan pertumbuhan laba bersih KLBF tahun ini hanya berkisar 7%-9% secara tahunan, lebih rendah dari target yang dipasang perusahaan. Sedangkan Andreas memperkirakan, pendapatan KLBF akan menyentuh Rp 33,1 triliun dengan laba bersih Rp 3,15 triliun pada akhir 2024 ini.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Satuan Tugas Impor Ilegal akan menindak langsung aksi penyelundupan atas produk barang impor ilegal di Tanah Air. Menurutnya, penindakan itu langsung dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal bakal yang akan terbentuk pada 19 Juli 2024. “Hati-hati yang ilegal-ilegal yang dagang barang impor enggak jelas hati-hati kita akan terjang semua,” ucapnya di Kementerian Perdagangan, Rabu (17/7). Dia optimistis pembentukan Satgas Impor Ilegal bisa bekerja lebih efektif setelah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Menurutnya, kedua pihak penegak hukum itu menyambut baik rencana membentuk Satgas untuk memberantas produk impor ilegal. 

Dia menjelaskan pembentukan Satgas itu sebagai upaya pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal murah yang marak beredar di masyarakat. Dalam kesempatan lain, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menambahkan, alasan Satgas impor baru yang siap terbentuk pada 19 Juli 2024 lantaran masih perlu berkoodinasi dengan kementerian terkait dan pembahasan internal ihwal rencana kerja Satgas Impor Ilegal. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan menyatakan Satgas impor ilegal bakal ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan. Tim yang akan terlibat dalam Satgas antara lain Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan, Kepolisian, Kadin Indonesia hingga Bea Cukai. Nantinya, dia menjelaskan cara kerja Satgas Impor Ilegal salah satunya melakukan inspeksi di sejumlah toko yang terindikasi menjual barang impor ilegal.

Sektor ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama pascapandemi Covid-19. Porsi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja di sektor formal sampai dengan Februari 2024 sebanyak 58,05 juta atau 40,83%. Jika dicermati, angka pekerja di sektor fomal itu tak jauh berbeda dari posisi akhir 2023 yang tercatat sebanyak 40,89% dari total penduduk bekerja. Jumlah pekerja di sektor fomal sempat mengalami koreksi tajam pada 2020, tatkala krisis kesehatan melanda global. Persentase pekerja di sektor formal sebanyak 39,53%, turun dalam dibandingkan dengan 2019 sebesar 44,12%. Komposisi pekerja formal pada 2019 itu sekaligus tercatat yang tertinggi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pergeseran porsi pekerja formal ke sektor informal memang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, masyarakat memilih berusaha secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha baru dan membuka ruang lapangan kerja. Atau, kedua, banyaknya industri atau lapangan usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalangan pelaku usaha pun tak menampik adanya krisis pekerja formal, terutama yang disebabkan minimnya sokongan negara untuk sektor-sektor padat karya. 

Gemuknya struktur pekerja di sektor informal memunculkan beragam risiko, seperti kian terkikisnya daya saing industri nasional yang bermuara pada terbatasnya produktivitas manufaktur. Selain itu, bengkaknya proporsi jumlah pekerja informal yang tak dibarengi dengan kemandirian dalam program jaminan sosial, berpotensi mengganggu struktur jaminan sosial, baik yang terkait dengan kesehatan maupun ketenagakerjaan di masa depan. Pemerintah boleh saja membanggakan laju ekonomi yang tumbuh terjaga. Namun, faktanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan beragam catatan bahwasannya struktur ekonomi dalam negeri masih berbasis pada sektor yang memiliki nilai tambah rendah. Selain itu, sebagian tenaga kerja yang terserap berada di sektor pertanian dan jasa dengan produktivitas rendah. Bappenas pun mencermati kontribusi sektor manufaktur yang makin terkikis, bahkan terjadi indikasi deindustrialisasi dini tergambar dari kontribusi sektor manufaktur dari 27,4% pada 2005 menjadi 18,3% pada 2022. Sementara itu, penurunan tenaga kerja di sektor pertanian yang signifikan dari 44% pada 2005 menjadi 28,6% pada 2022 belum diimbangi dengan kenaikan kontribusi tenaga kerja di sektor manufaktur yang hanya naik dari 12,7% pada 2005 menjadi 14,2% pada 2022.

Maraknya PHK dalam beberapa pekan terakhir makin memupuk gunungan pekerja informal yang sejatinya telah tambun. Hal ini menandakan adanya persoalan di sektor manufaktur baik dari sisi operasional bisnis maupun investasi sehingga tak banyak menyerap pekerja formal. Berdasarkan rekapitulasi DataIndonesia.id, ada gap yang sangat lebar antara pekerja formal dan informal. Data kian mencengangkan tatkala membandingkan proporsi pekerja formal dan informal pada masa prapandemi Covid-19 dan pascapandemi Covid-19. Problem yang muncul dari tsunami pekerja informal pun tak bisa dianggap remeh, karena bakal melahirkan shadow economy, yakni aktivitas perekonomian yang tidak terdeteksi oleh radar negara sehingga berisiko mereduksi komponen produk domestik bruto (PDB).

Perihal perolehan premi, produk unit-linked memang sedang loyo, tetapi tidak demikian halnya dengan kinerja investasi produk asuransi jiwa ini. Faktanya, performa sejumlah investasi produk asuransi yang dikaitkan dengan asuransi (Paydi) alias unit-linked sepanjang paruh pertama tahun ini, tidaklah buruk. Mengacu pada data Infovesta Utama, kinerja rata-rata Paydi di instrumen pasar uang tumbuh 1,53%, disusul pendapatan tetap tumbuh sebesar 0,13%. Adapun, kinerja rata-rata Paydi di instrumen campuran dan saham memang melemah masing-masing 1,24% dan 1,97%, tetapi capaian itu masih mengungguli kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) yang tercatat melorot 2,88% sepanjang paruh pertama. Bahkan, jika dibandingkan dengan indeks acuan utama lain seperti LQ45 (-8,54%), Paydi jauh lebih digdaya. Kinerja ini ditopang instrumen yang berkaitan dengan dolar Amerika Serikat (AS) seiring dengan penguatan nilai tukar mata uang Negeri Paman Sam terhadap rupiah. Sebagai contoh, produk asuransi saham PRUlink US Dollar Global Tech Equity Fund menguat 27,71%, disusul Smartwealth Dollar Equity World Opportunities Funds US$ yang naik 23,92%. Tak ayal, para pelaku industri asuransi jiwa pun berharap hal tersebut dapat menjadi momentum untuk kembali mendongkrak kinerja unit-linked, baik dari kinerja investasi maupun perolehan premi. 

Maklum saja, sudah beberapa periode ini, premi yang dihimpun melalui produk unit-linked tak lagi mendominasi perolehan premi industri. Data termutakhir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per kuartal I/2024 menunjukkan premi sebesar Rp19,22 triliun turun 16,36% (year-on-year/YoY), capaian itu kalah jauh dari premi tradisional yang tercatat mencapai Rp26,77 triliun, tumbuh 18,34%. Arry Herwindo, GM Corsec, Legal, and Corcomm BNI Life mengatakan peningkatan imbal hasil Paydi pasar uang disebabkan oleh meningkatnya suku bunga acuan ke level 6,25%. Adapun, untuk unit-linked jenis saham, masih terdapat beberapa produk yang mencatatkan penurunan lantaran IHSG sedang turun. Perihal masih seretnya premi unit-linked, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat salah satu pemicunya adalah masih minimnya edukasi. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkapkan meski pendapatan premi unit-linked mengalami penurunan, dia optimistis produk ini masih menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat. Hal itu mulai terlihat dari catatan premi baru Paydi. Guna mengerek pendapatan premi unit-linked, Togar mengimbau agar pelaku asuransi jiwa harus gencar melakukan edukasi. Para tenaga pemasar juga harus mempelajari tata cara menjual unit-linked yang sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Paydi. Sementara itu, Research Analyst Infovesta Capital Advisory Arjun Ajwani menilai prospek kinerja unit-linked saham bakal meningkat pada semester II/2024. Pemicunya adalah sentimen dari potensi pemangkasan suku bunga The Fed pada September yang berpotensi mendongkrak kenaikan harga saham dan juga penurunan yield obligasi sehingga kenaikan harga. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono turut menyoroti masih melemahnya premi asuransi campuran.

Upaya pemerintah untuk menyuntikkan dana ke sejumlah korporasi pelat merah melalui skema penyertaan modal negara (PMN) tak berjalan mulus. Pasalnya, tak semua usulan injeksi modal negara disetujui DPR RI lantaran ada badan usaha milik negara (BUMN) dianggap berkinerja buruk dan penuh polemik. Dus, pemerintah pun perlu bermanuver lebih lihai guna mengamankan kinerja BUMN di masa mendatang. Dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (3/7), Komisi XI DPR menyetujui PMN senilai Rp27,5 triliun untuk 18 perusahaan pelat merah. Awalnya pemerintah mengusulkan PMN sebesar Rp30,59 triliun.Di antara triliunan suntikan modal negara itu, Komisi XI menyetujui PMN untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya Rp5 triliun, atau separuh dari usulan pemerintah, dengan pertimbangan masih merugi, bahkan terindikasi tersangkut fraud empat debitur bermasalah senilai Rp2,5 triliun. “Memberikan Rp5 triliun [kepada LPEI] sebetulnya sangat berat untuk kami berikan persetujuan. Kami melihat hal ini berisiko,” kata anggota Komisi XI DPR dari Partai Gerindra, Kamrussamad, dalam raker itu. Legislatif juga kembali menolak usulan PMN untuk Badan Bank Tanah senilai Rp1 triliun. Penolakan sebelumnya pernah dilakukan DPR pada 2022. Keberadaan Bank Tanah dinilai masih penuh perdebatan pemerintah dengan petani dan masyarakat adat, juga berpotensi tumpang-tindih dengan lembaga lain, seperti BPN/Kementerian ATR.

Dalam persetujuan PMN, Komisi XI memberikan sejumlah catatan. PMN untuk LPEI harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, good corporate governance, dan tidak mengulangi kesalahan pengelolaan. BPK akan masuk melakukan audit kinerja LPEI dan model bisnis yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI. Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan BUMN yang telah mendapatkan PMN harus melaksanakan tugasnya dengan tata kelola yang baik serta kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi. Kemenkeu, lanjutnya, juga akan melakukan kontrak kinerja dengan masing-masing BUMN dan melakukan evaluasi secara berkala. Sementara itu, pengamat menilai PMN tahun anggaran 2024 yang mengalir ke sejumlah BUMN bermasalah tidak tepat sasaran. Herry Gunawan, pengamat BUMN dari Datanesia Institute, mengatakan PMN secara prinsip adalah investasi yang ditanamkan pemerintah kepada perusahaan pelat merah yang bertujuan a.l. mendukung perkembangan ekonomi nasional. Khusus untuk LPEI, Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto menilai BUMN itu perlu menunjukan bukti telah melakukan upaya mendasar dalam perbaikan tata kelola dan standard operating procedure (SOP).

Beberapa investor asing dan lokal diketahui berminat membeli sebagian besar kepemilikan saham di Jalan Tol Cibitung—Cilincing (JTCC) yang kini dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono menjelaskan bahwa minat investor terhadap aset jalan tol akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok itu cukup baik. Saat ini, dia menegaskan Pelindo telah berbicara dengan sejumlah pihak yang berminat untuk mengambilalih sebagian kepemilikan pada jalan tol itu. “Ada [calon investor] dari dalam maupun luar negeri, saat ini masih proses setelah penjajakan,” jelasnya di Kompleks DPR Jakarta pada Rabu (3/7). Dia menegaskan bahwa Pelindo akan melepas 65% kepemilikan sahamnya atas jalan tol tersebut. Rencananya, dia menuturkan proses divestasi jalan tol rampung pada tahun ini. Bila terealisasi, utang perseroan dapat berkurang sebesar Rp8 triliun. Posisi utang Pelindo pada akhir 2023 sebesar Rp42,87 triliun. 

Jumlah tersebut sudah menurun dari posisi pada 2021—2022 masing-masing senilai Rp50,9 triliun dan Rp52,67 triliun. Perusahaan terus membayarkan utangnya dengan optimal sejak rampungnya merger pada 2021. Saat ini, ruas JTCC dibangun dan dioperasikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP), yang dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia dan PT Menara Maritim Indonesia. Kedua perusahaan itu berada di bawah anak usaha Pelindo yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL). JTCC Seksi 1 beroperasi sejak 31 Juli 2021, Seksi 2 dan Seksi 3 juga beroperasi pada September 2022, sementara JTCC seksi 4 juga telah resmi dioperasikan mulai April 2023.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merekam tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tengah terjadi di industri tekstil dan pakaian jadi. Tercatat, ada penurunan 46.001 peserta di sektor ini sejak Januari 2023. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut. Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023. Kendati demikian, sempat terjadi kenaikan kepesertaan selama momen Idulfi tri. “Setelah itu kembali ke posisi normal sehingga kelihatan di grafik itu ada yang naik sedikit, turun lagi, tahun ini juga begitu,” jelas Anggoro dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7). 

Tren penurunan juga terjadi di sektor industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, peserta aktif di sektor ini turun 6% atau 21.005 peserta sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Total peserta aktif yang berasal dari industri tekstil hanya 319.326 peserta per Mei 2024 dari sebelumnya 340.331 peserta di Januari 2023. Menurutnya, sebanyak 31 perusahaan dilaporkan tutup dan 21 perusahaan melakukan PHK terhadap sebagian pekerjanya. Adapun, BPJS Ketenagakerjaan juga telah berkomunikasi dengan 57 perusahaan dengan 321.966 peserta aktif yang mewakili 21,37% pekerja di sektor industri pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki. Lebih lanjut, 

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp25,43 triliun sepanjang semester I/2024. Pembayaran tersebut diberikan untuk 1,6 juta persetujuan. Sementara itu pada posisi akhir 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp52,72 triliun dengan total 4 juta klaim. Hal tersebut mengakibatkan pekerja terutama yang terkena PHK tidak bisa mendapatkan pembayaran klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau tidak eligible. Data sementara 2024, ada 27.222 pekerja yang terkena PHK, sementara klaim JKP mencapai 24.453 pekerja. Secara nominal, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan klaim JKP sebanyak Rp184 miliar sampai dengan Juni 2024. Pada 2023, klaim JKP tercatat sebesar Rp366 miliar. Adapun, Ketua Dewan Pengurus Nasional, Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Tajudin menilai total klaim yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang saat ini di PHK. Terkait klaim JHT oleh pekerja, Tajudin menyebut sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai kendala saat mencairkan JHT. Pasalnya, para pekerja yang tergabung dalam KSPN sudah cukup familiar dengan program tersebut. Dalam perkembangan lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Rabu (3/7) di depan Istana Negara, Jakarta. Presiden KSPI, Said Iqbal salah satu tuntutan utama aksi kali ini menuntut pemerintah menghentikan PHK di industri tekstil.

Hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 10% Blok North West Natuna siap dimiliki oleh badan usaha milik daerah (BUMD) energi Provinsi Kepulauan Riau. PT Pembangunan Kepri North West Natuna—anak dari PT Pembangunan Kepri—akan segera menerima pengalihan PI dari PT Bumi Pratiwi Hulu Energi (Prima Energi). Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri M. Darwin, Selasa (18/6). Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Bumi Pratiwi selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola kegiatan usaha di hulu minyak dan gas (migas) di Blok North West Natuna (NWN) di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta, baru-baru ini. Dia menambahkan bahwa besaran PI yang akan dikelola BUMD juga termasuk dalam pokok bahasan kesepakatan. “Pembahasan akan segera dilakukan oleh KKKS dengan BUMD. Besaran PI akan tergambar di sana. Mereka akan saling melihat data, rencana produksi, biaya produksi, harga minyak, dan beberapa faktor lain. Faktor itu yang akan menentukan berapa bagian pemerintah daerah,” jelasnya. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan keterlibatan daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas melalui PI 10% memberikan banyak manfaat. “Untuk itu, dalam pengelolaan dana PI 10% wilayah kerja migas di Kepri, kami butuh BUMD yang sehat, berinovasi, dan kami harus mengikuti perkembangan zaman yang makin hari makin maju” katanya.