Peluang pemerintah untuk membalikkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dari defisit ke zona surplus cukup terbuka, sejalan dengan munculnya beberapa sentimen positif yang berpotensi memacu kinerja dagang dan masuknya aliran modal. Kans itu mencuat dari banyaknya perkembangan positif dari perjanjian kemitraan dagang dan investasi internasional yang telah dijajaki oleh pemerintah. Di antaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di level Asean, Indo-Pasifik Economic Framework (IPEF), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA). Kesempatan paling besar muncul dari RCEP, IPEF, dan IEU CEPA, karena Indonesia berpotensi mengambil pasar di tengah konflik dagang antara Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan China. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan sejalan dengan progres negosiasi aneka kemitraan dagang dan investasi itu maka NPI diyakini bisa eksis di jalur surplus pada pengujung tahun. "Itu salah satu alasan kita terus memperluas mitra. Memperluas pasar perdagangan dan mencari pasar alternatif," katanya, Kamis (30/5). Edi menjelaskan, pemerintah akan memanfaatkan RCEP untuk memperluas kemitraan secara multilateral salah satunya melalui Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Saat ini, rencana aksi masih disiapkan untuk menempatkan rencana strategis Indonesia di sektor dagang dan penanaman modal. 

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Johni Martha, mengatakan perdagangan barang menjadi isu utama yang dibahas dalam perundingan IP CEPA. Adapun sejumlah aspek terkait perdagangan sektor barang yang dibahas antara lain akses pasar perdagangan barang, aturan asal barang, kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, dan kerja sama ekonomi. Kalangan pelaku usaha pun merespons positif agenda pemerintah ini. Meski demikian, kelompok pebisnis di Tanah Air juga mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas dari kemitraan dagang dan investasi yang telah terjalin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, menilai deretan perjanjian kerja sama ekonomi yang dijalin Indonesia dengan sejumlah negara belum berdampak terhadap investasi secara riil. Dalam kaitan kinerja dagang, Shinta membeberkan Indonesia belum menggunakan skema free trade agreement (FTA) secara efektif untuk mendongkrak ekspor. Musababnya, Indonesia belum memiliki ekosistem pemberdayaan ekspor yang memadai untuk mensosialisasikan penggunaan FTA. Di sisi lain, eksportir juga kurang adaptif untuk memanfaatkan FTA yang sudah diratifikasi. Diverifi kasi produk dan negara tujuan ekspor juga dianggap belum optimal dilakukan oleh para pelaku usaha Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pemerintah perlu melakukan perubahan dalam menjalin kemitraan dagang dan investasi.

Belanja perlindungan sosial (perlinsos) yang dirumuskan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih cukup royal. Bagaimana tidak, batas atas hitung-hitungan otoritas fiskal itu menjadi yang tertinggi, bahkan melampaui pandemi Covid-19 pada 2020 silam. Dalam rencana awal, alokasi perlinsos yang di antaranya mencakup belanja sosial dan subsidi mencapai Rp496,9 triliun—Rp513 triliun, sedangkan 2020 hanya Rp498 triliun. Faktanya, tekanan ekonomi pada 2020 sangat berat lantaran Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang pada akhirnya menyeret ekonomi ke jurang resesi. Sementara itu, meski 2025 masih dibayangi risiko akibat tingginya suku bunga acuan dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah optimistis mampu mengelola situasi itu lebih baik. Dengan demikian, ada sedikit ketidaklinieran antara optimisme perihal mitigasi kondisi ekonomi dari gejolak global dengan alokasi perlinsos yang sangat royal. Menariknya, pengalokasian dana perlinsos belum mengakomodasi kepentingan pemerintahan baru. Padahal, APBN 2025 akan dijalankan oleh rezim yang mulai menjabat pada Oktober 2024. 

Inilah kemudian yang melahirkan polemik. Membaca rumusan tersebut, bukan tidak mungkin pemerintahan baru melakukan perubahan APBN dalam rangka mengakomodasi aneka program populis yang dicanangkan. Dalam kaitan ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, mengatakan alokasi perlinsos itu disesuaikan dengan fokus jangka pendek yang mencakup tiga faktor. Ketiganya yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well being, dan konvergensi antardaerah. Sejalan dengan hal tersebut perlinsos ke depan diarahkan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, menambahkan perlinsos dalam APBN 2025 memang diarahkan untuk memacu pengentasan kemiskinan. Ferry mengatakan, pemerintah masih membuka ruang negosiasi lantaran pembahasan APBN 2025 masih tahap awal. "Proses pembahasan penyusunan APBN 2025 dengan DPR masih akan berlanjut hingga ditetapkannya Undang-Undang APBN 2025," katanya. 

Tak bisa dimungkiri, perlinsos memang memiliki taji yang cukup signifikan untuk memproteksi daya beli sehingga konsumsi yang menjadi mesin pendorong ekonomi tetap solid. Misalnya tatkala harga minyak mentah mengalami kenaikan, perlinsos mengambil peran baik melalui bantuan sosial maupun subsidi energi sehingga ketahanan konsumsi terjaga. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang juga patut dicermati. Pertama, belum diakomodasinya program sosial pemerintahan baru berisiko memunculkan polemik. Sebab bukan tidak mungkin rezim baru mengubah APBN. Kedua, defisit fiskal yang berisiko lebar. Gemuknya alokasi perlinsos berisiko menambah beban fiskal. JIka tak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan, pembengkakan belanja itu akan membuka defisit makin lebar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengatakan postur sementara perlinsos membuka peluang dilakukannya perubahan APBN sangat besar. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang pemerintah perlu mengevaluasi fokus perlinsos, termasuk akurasi data penerima.

Keberadaan pelaku usaha di bidang logistik, baik darat, laut, dan udara, menjadi urat nadi bagi kelancaran arus barang dan jasa. Namun, masih ada hambatan yang dihadapi para pebisnis untuk membangun ekosistem logistik yang efisien. Ada satu laporan yang pernah disusun oleh Badan Pengkajian dan Perdagangan Kementerian Perdagangan sekitar 8 tahun silam. Meski laporan lama, dokumen itu memotret penilaian pelaku usaha di sektor logistik terhadap kinerja kelembagaan yang berurusan dengan kegiatan logistik. Dalam aspek tingkat biaya, misalnya, ada 30% pelaku usaha logistik di Tanah Air menilai biaya di pelabuhan dan biaya di bandara tinggi atau sangat tinggi. Demikian halnya dengan tarif transportasi darat, sebanyak 40% responden masih menilai ongkosnya. Biaya memang menjadi satu komponen utama yang diperhitungkan secara detail oleh pebisnis logistik.Mengutip laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat empat aspek yang memengaruhi biaya logistik di Tanah Air yakni biaya transportasi, biaya inventory, biaya pergudangan, dan biaya administrasi. 

Keempat aspek itu berkelindan secara langsung dalam memengaruhi efisiensi dan operasional, profi tabilitas, serta daya saing perusahaan di pasar. Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) M. Feriadi, wilayah Indonesia sebagai kepulauan memiliki karakteristik tersendiri yang memengaruhi ongkos logistik nasional. Sebagai pelaku usaha, dia menuturkan kebutuhan melakukan ekspansi dan penetrasi ke daerah-daerah yang selama ini belum dapat terjangkau dengan layanan logistik, mulai dapat diwujudkan. Pihaknya selalu memberi masukan kepada pemerintah terkait dengan komponen biaya. Harapannya, berbagai biaya yang dinilai memberatkan dunia usaha dapat dipangkas atau setidaknya menjadi perhatian oleh pemerintah. Sementara itu, Chief Marketing Officer Lion Parcel (Lion Group) Kenny Kwanto menuturkan pasar pengiriman logistik ke luar Jawa lebih besar potensinya karena terbatasnya pemain yang mengembangkan sayap bisnis di luar Jawa.

Hal itu terlihat wajar mengingat konektivitas dan infrastruktur yang terbangun di Jawa lebih baik dibandingkan dengan di luar Jawa. “Gambarannya kalau ke luar Jawa menyesuaikan dengan tarif maskapai komersial kurang lebih 50.000/kg, tapi Pulau Jawa masih bisa ditekan di bawah itu hingga belasan ribu karena secara bulky, paket yang lebih ringan tipis-tipis malah bisa tarifnya Rp2.000 sampai Rp3.000,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/5). Sementara itu, korporasi negara yang berperan dalam mendukung jalur distribusi laut yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero), mengincar pertumbuhan kinerja bisnis dalam program tol laut tahun ini naik hingga 9,5% secara tahunan atau dengan jumlah barang terangkut hingga 14.950 TEUs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto menuturkan realisasi kinerja kapal tol laut Pelni pada 2023 tercatat sebesar 13.653 TEUs. Produksi tersebut berasal dari 9.201 TEUs untuk muatan berangkat dan 4.452 TEUs untuk muatan balik. Perusahaan mencatat hingga April 2024, Pelni telah mengangkut sebesar 3.979 TEUs. Muatan itu terdiri dari 3.044 TEUs untuk muatan berangkat dan 945 TEUs untuk muatan balik. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyatakan ada dua pekerjaan utama buat pemerintah demi menjaga kelancaran sistem logistik nasional, yaitu mendorong pengembangan industri di luar Jawa, serta pembenahan regulasi. Hal lain yang dinilai penting dalam menciptakan efisiensi di industri logistik yakni dukungan permodalan untuk investasi. Selain itu, dia mengusulkan pemerintah serius melahirkan badan baru terkait dengan urusan transportasi dan logistik yang independen dan permanen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ekosistem logistik saat ini, ujarnya, terlalu besar dengan melibatkan setidaknya 16 kementerian dan 5 lembaga. Oleh sebab itu, pekerjaan selanjutnya yakni memastikan ekosistem logistik nasional itu bisa terkoneksi dengan rantai pasok regional dan global. Menurut Ketua Forum Transportasi Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kyatmaja Lookman menyatakan konsolidasi melalui klusterisasi pabrik dan kawasan industri dinilai perlu untuk menekan tingginya biaya logistik.Konsolidasi itu perlu dilakukan pula di area tata niaga yang selama ini dinilai tidak benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, melainkan diserahkan seluruhnya kepada dunia usaha.

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digandrungi. Banyaknya penggemar menjadikannya sebagai olahraga paling populer di dunia. Bahkan, sepak bola kini bukan sekedar olahraga di lapangan hijau.  Belakangan, bola kaki ini menjelma ladang bisnis yang menjanjikan peluang profit menggiurkan. Tak hanya profit dari segi materi, tapi juga terbuka peluang untuk membawa brand produk menuju pentas global. Tak heran, jika investasi klub sepak bola kini digandrungi banyak kalangan pengusaha. Tidak terkecuali pengusaha asal Indonesia. Kebanyakan para konglomerat Indonesia ini memilih klub sepak bola Eropa sebagai ladang menyemai duit.

Salah satunya Hartono Bersaudara atau Grup Djarum yang menjadi pemilik klub asal Italia, Como 1907. Orang terkaya Indonesia ini mengakuisisi Como pada April 2019 senilai 850.000 Euro atau setara Rp 15 miliar. Ini merupakan program pembinaan pemain muda Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Sayangnya, niat Grup Djarum terbentur regulasi pembatasan jumlah pemain non-Uni Eropa dalam satu klub sepakbola di Italia. Di bawah kendali Djarum, Como tidak jor-joran membeli pemain demi menjaga neraca keuangan klub.

Kemudian menjaga rasio gaji maksimal 65% dari total pemasukan. Kini Djarum mampu mengangkat prestasi Como. Terbaru, Como berhasil promosi ke Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 2002/2003. Selain Hartono, ada Grup Bakrie melalui Anindya Bakrie yang menjadi pemilik Oxford United bersama dengan Erick Thohir, Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN saat ini. Selain itu, Grup Bakrie juga menjadi pemilik klub asal Australia, Brisbane Roar. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, tingginya animo masyarakat terhadap sepak  bola menjadi pemantik pengusaha nasional untuk ikut berkecimpung di bisnis olahraga tersebut. Lagi pula, industri sepak bola di Eropa sudah sangat maju, sehingga investor tidak ragu berinvestasi di sana. Ujung-ujungnya popularitas produk meningkat. Pengamat pasar modal Teguh Hidayat berpendapat, keuntungan langsung berinvestasi di klub sepak bola bersumber dari tiket pertandingan, hak siar, sponsor  dan merchandise.

Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) saat ini bukan hanya mencemaskan para ahli di semua bidang, tapi juga para pekerja. Ada kekhawatiran mendalam di kaum pekerja mereka akan tergantikan oleh AI. Saat ini, sudah menjadi tumpuan beberapa perusahaan teknologi dunia dan juga mulai dilirik sebagai masa depan teknologi militer. Tak dapat dinafi kan, ada kemungkinan pengaruh AI akan lebih permanen di masa mendatang. Melansir Context.id, yang mengutip dari Fortune, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan AI ini akan menghantam pasar tenaga kerja layaknya tsunami. Prediksinya, transformasi apik dari AI akan berdampak pada 60% pekerjaan di negara maju dan 40% pekerjaan di seluruh dunia dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Wilayah agromerasi Daerah Khusus Kota Jakarta (DKI) diusulkan memiliki pulau pengelolaan sampah dengan masa operasi bisa kita dengan 100 tahun ke depan. Penurut Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pembangunan pulau baru untuk lokasi pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi DKI itu harus meningkat mengingat Jakarta sudah tidak memiliki lahan untuk dijadikan lahan pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan. Dia menegaskan, masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak mungkin mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Tempat pembuangan sampah yang kita bicarakan hari ini kalau pemikiran saya tidak hanya untuk Jakarta. Tetapi juga untuk Bekasi, Depok, Tangsel. Dan masa depan kota aglomerasi 100 tahun ke depan," kata Heru. Fasilitas tersebut memanfaatkan sedimen atau lumpur yang berada di dasar 13 sungai wilayah Jakarta dan sampah-sampah masyarakat. Tumpukan sedimen dari sungai-sungai Jakarta itu dinilai menjadi persoalan karena setiap dikeruk tidak memiliki tempat pembuangan sehingga perlu memindahkan ke area pesisir laut utara yang kemudian menyerupai pulau. (Yetede)

PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) berjanji memberikan pelayanan paling efektif dan efi sien menyusul rencana merger dengan PT XL Axiata Tbk. (EXCL). Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan bahwa layanan Smartfen kepada 36 juta pelanggan termasuk tarif termurah yang berada di peringkat empat di dunia. “Semuanya demi Indonesia yang lebih baik. Memang kita kurang murah? Kita itu nomor 4 paling murah di dunia,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5). Merza menjelaskan bahwa perusahaan siap memberikan layanan yang efi sien dengan adanya aksi korporasi tersebut. Axiata Group Berhad (Axiata) dan Sinar Mas telah mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren untuk menciptakan entitas baru MergeCo. 

Rencana merger itu masih dalam tahap evaluasi awal, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo. Manajemen Axiata menjelaskan bahwa validasi terhadap penggabungan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama dan kesepakatan atas persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajakan yang diatur dalam MoU. “Setiap perkembangan penting yang berhubungan dengan MoU ini akan diumumkan sebagaimana diperlukan,” ungkapnya. Secara terpisah, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward berpendapat rencana merger antara FREN dan EXCL akan membuat tarif layanan menjadi lebih murah.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meluruskan kesalahpahaman terkait larangan konten jurnalistik investigasi dalam Rancangan Revisi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang penyiaran (RUU Revisi Penyiaran). Sebab tidak akan ada larangan investigasi terkait masalah publik yang dilakukan media penyiaran. Menurut dia, RUU Revisi Penyiaran yang kini masih dibahas di Komisi I DPR tidak akan melarang jurnalisme investigasi penyiaran terkait pendalaman terhadap suatu kriminal dan untuk kepentingan publik tertentu, misalnya membongkar bisnis makanan yang tidak sehat, judi online, sindikat narkotik, dan lainnya. "Tapi yang dimaksud (pelarangan konten siaran) itu menggunakan frekuensi publik untuk penyiaran gosip dengan hak eksklusif. Misalnya, ada artis nikah terus disiarkan berhari-hari secara eksklusif menggunakan frekuensi publik. Itu yang diatur," ungkap Sukamta. Dia juga menjelaskan, terkait masalah perselisihan terhadap suatu pemberitaan yang ditayangkan secara sepihak. Selama ini, jika ada perselisihan antara media penyiaran dengan seseorang/satu pihak, mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemberian hak jawab. Kedua, jika masih berperkara, penyelesaiannya dapat dilanjutkan ke pangadilan. (Yetede)

Kementerian Tenaga Kerja RI mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 4.701 pekerja, tersebar di 13 provinsi pada Maret 2024. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK selama 3 bulan pertama tahun ini mencapai 12.395 pekerja tersebar di 18 provinsi. Dilansir dari Dataindonesia.id, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah korban PHK terbanyak pada Maret 2024 mencapai 1.574 pekerja, atau setara dengan 33,48% dari total jumlah tenaga kerja yang ter-PHK pada Maret 2024. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada Maret 2024 paling sedikit di Kepulauan Bangka Belitung 16 pekerja. DKI Jakarta juga menempati urutan pertama jumlah tenaga kerja yang terkena PHK selama Januari—Maret 2024 mencapai 5.225 pekerja. Posisinya diikuti Jawa Tengah dengan 2.955 pekerja. Adapun, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada Januari—Maret 2024 paling sedikit terdapat di Bali dan Sumatra Barat masing-masing sebanyak 1 pekerja. Di atasnya, ada Maluku dengan jumlah pekerja ter-PHK sebanyak 9 pekerja.