Keberadaan pelaku usaha di bidang logistik, baik darat, laut, dan udara, menjadi urat nadi bagi kelancaran arus barang dan jasa. Namun, masih ada hambatan yang dihadapi para pebisnis untuk membangun ekosistem logistik yang efisien. Ada satu laporan yang pernah disusun oleh Badan Pengkajian dan Perdagangan Kementerian Perdagangan sekitar 8 tahun silam. Meski laporan lama, dokumen itu memotret penilaian pelaku usaha di sektor logistik terhadap kinerja kelembagaan yang berurusan dengan kegiatan logistik. Dalam aspek tingkat biaya, misalnya, ada 30% pelaku usaha logistik di Tanah Air menilai biaya di pelabuhan dan biaya di bandara tinggi atau sangat tinggi. Demikian halnya dengan tarif transportasi darat, sebanyak 40% responden masih menilai ongkosnya. Biaya memang menjadi satu komponen utama yang diperhitungkan secara detail oleh pebisnis logistik.Mengutip laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat empat aspek yang memengaruhi biaya logistik di Tanah Air yakni biaya transportasi, biaya inventory, biaya pergudangan, dan biaya administrasi. 

Keempat aspek itu berkelindan secara langsung dalam memengaruhi efisiensi dan operasional, profi tabilitas, serta daya saing perusahaan di pasar. Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) M. Feriadi, wilayah Indonesia sebagai kepulauan memiliki karakteristik tersendiri yang memengaruhi ongkos logistik nasional. Sebagai pelaku usaha, dia menuturkan kebutuhan melakukan ekspansi dan penetrasi ke daerah-daerah yang selama ini belum dapat terjangkau dengan layanan logistik, mulai dapat diwujudkan. Pihaknya selalu memberi masukan kepada pemerintah terkait dengan komponen biaya. Harapannya, berbagai biaya yang dinilai memberatkan dunia usaha dapat dipangkas atau setidaknya menjadi perhatian oleh pemerintah. Sementara itu, Chief Marketing Officer Lion Parcel (Lion Group) Kenny Kwanto menuturkan pasar pengiriman logistik ke luar Jawa lebih besar potensinya karena terbatasnya pemain yang mengembangkan sayap bisnis di luar Jawa.

Hal itu terlihat wajar mengingat konektivitas dan infrastruktur yang terbangun di Jawa lebih baik dibandingkan dengan di luar Jawa. “Gambarannya kalau ke luar Jawa menyesuaikan dengan tarif maskapai komersial kurang lebih 50.000/kg, tapi Pulau Jawa masih bisa ditekan di bawah itu hingga belasan ribu karena secara bulky, paket yang lebih ringan tipis-tipis malah bisa tarifnya Rp2.000 sampai Rp3.000,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/5). Sementara itu, korporasi negara yang berperan dalam mendukung jalur distribusi laut yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero), mengincar pertumbuhan kinerja bisnis dalam program tol laut tahun ini naik hingga 9,5% secara tahunan atau dengan jumlah barang terangkut hingga 14.950 TEUs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto menuturkan realisasi kinerja kapal tol laut Pelni pada 2023 tercatat sebesar 13.653 TEUs. Produksi tersebut berasal dari 9.201 TEUs untuk muatan berangkat dan 4.452 TEUs untuk muatan balik. Perusahaan mencatat hingga April 2024, Pelni telah mengangkut sebesar 3.979 TEUs. Muatan itu terdiri dari 3.044 TEUs untuk muatan berangkat dan 945 TEUs untuk muatan balik. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyatakan ada dua pekerjaan utama buat pemerintah demi menjaga kelancaran sistem logistik nasional, yaitu mendorong pengembangan industri di luar Jawa, serta pembenahan regulasi. Hal lain yang dinilai penting dalam menciptakan efisiensi di industri logistik yakni dukungan permodalan untuk investasi. Selain itu, dia mengusulkan pemerintah serius melahirkan badan baru terkait dengan urusan transportasi dan logistik yang independen dan permanen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ekosistem logistik saat ini, ujarnya, terlalu besar dengan melibatkan setidaknya 16 kementerian dan 5 lembaga. Oleh sebab itu, pekerjaan selanjutnya yakni memastikan ekosistem logistik nasional itu bisa terkoneksi dengan rantai pasok regional dan global. Menurut Ketua Forum Transportasi Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kyatmaja Lookman menyatakan konsolidasi melalui klusterisasi pabrik dan kawasan industri dinilai perlu untuk menekan tingginya biaya logistik.Konsolidasi itu perlu dilakukan pula di area tata niaga yang selama ini dinilai tidak benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, melainkan diserahkan seluruhnya kepada dunia usaha.