SIDANG SENGKETA PILPRES 2024 : 4 MENTERI SENADA SOAL BANSOS
Empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pemerintah tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi pada, Jumat (5/4). Keempat sosok pembantu Presiden Joko Widodo itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Majelis Hakim MK mendalami keterangan dari keempat menteri itu lantaran salah satu dalil yang diajukan pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024, terkait pemanfaatan bansos. Program itu dituding membantu pemenangan pasangan calon Prabowo Subianto yang juga masih berstatus Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi.
Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan program bansos pemerintah tidak terkait kontestasi pemilu. Dia memahami bahwa tugas dan fungsi Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan dikaitkaitkan dengan Pemilu. Menurutnya, bansos adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi instansinya. Dia mengeklaim bahwa pemerintah melakukan berbagai kunjungan kerja demi memastikan penyaluran bansos berlangsung sesuai harapan. Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan anggaran perlindungan sosial 2024 sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana dalam APBN 2024, naik dibanding 2023 sebesar Rp476 triliun. Adapun realisasi pagu anggaran perlinsos 2023 terbaru mencapai Rp443,4 triliun.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230 menjadi rerata Rp15.664 pada 2024. Menurutnya, kenaikan harga dan nilai tukar itu berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 dari tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membandingkan lini masa (timeline)penyusunan APBN 2024 dengan lini masa pemilu. “Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan dengan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023,” katanya.
Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa anggaran Kemensos turun sebanyak Rp8 triliun pada 2024. “Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun, dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El nino keluar dari bantuan di 2024,” katanya.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023