Penetapan hasil perolehan suara Pemilu 2024 rencananya digelar pada hari terakhir rekapitulasi perolehan suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hari ini, Rabu (20/3) setelah rekapitulasi 38 provinsi disahkan. Pelaku usaha mengharapkan situasi keamanan dan politik terus bisa dijaga hingga transisi pemimpin atau pemerintahan yang baru nantinya sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi. Awalnya KPU RI berharap rekapitulasi nasional tuntas sebelum 20 Maret 2024, tetapi belum terwujud karena masih ada dua Provinsi yang belum dilakukan rekapitulasi nasional yakni Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Dua provinsi itu sebelumnya diupayakan bisa menyelesaikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional kemarin, Selasa (19/3). Namun, KPU Provinsi Papua harus menyelesaikan rekapitulasi suara di KPU Kota Jayapura dan KPU Pegunungan sempat berpindah ke Kota Jayapura dalam menyelesaikan rekapiutlasi Kabuapten Tolikara. Anggota KPU Idham Holik mengatakan KPU Papua dan Papua Pegunungan baru berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat carter pada Selasa (19/3) malam. Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara nasional yang telah disahkan KPU, capres-cawapres paslon 02 Prabowo-Gibran unggul di 34 provinsi dan paslon 01 Anies-Muhaimin unggul di 2 provinsi. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan kendati rekapitulasi per-olehan suara akan selesai dan hasilnya akan diumumkan secara resmi oleh KPU, kunci utama bagi dunia usaha adalah stabilitas politik sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat dunia usaha. Dunia usaha, lanjut Sarman, tentu sangat berharap penuh harapan agar pascapengumunan dan penetapan hasil Pemilu 2024 bisa terwujud suasana aman, sejuk dan kondusif sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian dan investasi. Menurut Sarman, Kadin Indonesia menggarisbawahi bahwa upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yakni menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dan keluar dari jebakan negara middle-income trap perlu menjadi perhatian.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) menggelar peringatan milad dengan memberikan santunan kepada 3.333 anak yatim yang dihadiri oleh Wakil Presiden K. H. Ma’ruf Amin. Jumlah penerima santunan ini selaras dengan milad ketiga BSI tahun ini, seperti perayaan milad sebelumnya yaitu menyantuni 1.111 anak yatim pada milad pertama dan 2.222 anak yatim di milad kedua. Acara yang diselenggarakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Selasa (19/3), mengundang 1.500 anak yatim dari 30 yayasan panti asuhan di Jabodetabek dan Banten. Sementara, 1.833 anak yatim lainnya akan diundang oleh masing-masing Kantor Regional BSI di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Wapres K.H. Ma’ruf Amin secara simbolis ikut memberikan kado THR berupa uang tunai senilai Rp300.000,-/anak dan bingkisan. Dalam sambutannya, Wapres mengajak anak-anak untuk menjadikan Ramadhan sebagai momentum meningkatkan semangat belajar dan meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Direktur Utama BSI Hery Gunardi menambahkan bahwa Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kepekaan sosial dan berbagi manfaat. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi seluruh umat dan mendorong seluruh karyawan BSI untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.Saat ini, BSI tercatat sebagai perusahaan dengan zakat terbesar di Indonesia. Pada tahun ini, BSI menyerahkan Rp222,7 miliar zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), angka ini melesat 29 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pasir hasil sedimentasi laut baru bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, seiring dengan belum diizinkannya kegiatan ekspor untuk komoditas tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemanfaatan pasir laut selama ini banyak diminati untuk kegiatan reklamasi di wilayah Surabaya di Jawa Timur, Pantai Indah Kapuk (PIK), Kalimantan, dan Batam. Kendati Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengumumkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut, Trenggono menyampaikan bahwa tidak semua hasil sedimentasi bisa diambil. Jika hasil sedimentasi berupa lumpur, katanya, pihaknya akan mendesain lokasi tersebut untuk ditanami mangrove. “Di mana ada sedimentasi, di situ tim kajian akan terus bekerja kemudian dia lihat, dia cek kandungannya dan sebagainya. Bahwa dia tidak ada mineral yang berharga maka itu bisa digunakan untuk reklamasi,” katanya, Selasa (19/3). Sebagai informasi, penetapan lokasi-lokasi pengelolaan sedimentasi laut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Injeksi modal dari kocek negara ke sejumlah korporasi pelat merah bakal mengalir deras di tengah periode transisi pemerintahan 2024—2025. Upaya penguatan modal dan penyehatan keuangan BUMN itu diharapkan memuluskan eksekusi proyek-proyek penugasan dan berkorelasi positif terhadap setoran dividen di masa mendatang. Indikasi derasnya suntikan modal pemerintah tecermin pada usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (19/3), Erick mengusulkan tambahan PMN untuk tujuh BUMN senilai Rp13,6 triliun pada tahun ini. Selain itu, 16 perusahaan pelat merah juga diajukan untuk menerima PMN pada 2025. Dari jumlah tersebut, PT Hutama Karya (Persero) akan mendapatkan injeksi modal terbanyak. Kontraktor BUMN itu diusulkan mendapat tambahan PMN Rp1,6 triliun pada 2024 untuk penyelesaian ruas tol Palembang-Betung dan Rp13,86 triliun pada 2025 untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) fase 2 dan 3. BUMN karya lain yang diajukan untuk menerima PMN pada 2025 ialah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) untuk pembangunan tol Jogja-Bawen & Solo-Jogja, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) untuk penyelesaian tol Jogja-Bawen dan KIT Subang, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) untuk perbaikan struktur permodalan. Di antara daftar calon penerima PMN pada 2025, PT Asabri (Persero) muncul sebagai nama baru.

Kementerian BUMN mengusulkan perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri itu dapat meraih PMN senilai Rp3,61 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. Manajemen BUMN ikut buka suara terkait usulan PMN 2024—2025. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyebut usulan PMN senilai total Rp3,8 triliun akan dialirkan ke entitas anak perseroan, yakni PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter yang merupakan operator KRL Commuterline Jabodetabek. Terpisah, Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto memaparkan PMN merupakan usulan langsung dari perseroan lantaran usia kapal-kapal Pelni sebagian besar sudah di atas 20 tahun. Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menuturkan perseroan mengajukan PMN sebesar Rp3 triliun untuk penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menuturkan PMN akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional (PSN), serta menuntaskan sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan rampung pada 2024—2025. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai PMN menjadi solusi untuk memperbaiki likuiditas BUMN di tengah derasnya proyek penugasan. Seringkali, lanjutnya, BUMN mengalami ketidaksesuaian pendanaan saat mengerjakan proyek penugasan yang berujung pada kesulitan likuiditas dan solvabilitas.

Perusahaan investasi aktif, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mencatatkan nilai aset bersih atau net asset value (NAV) sebesar Rp 48,9 triliun di tahun 2023. Angka ini menurun 20% dibandingkan nilai per tahun 2022. Direktur Investasi SRTG Devin Wirawan mengatakan, penurunan nilai aset bersih akibat gejolak harga komoditas sepanjang tahun 2023. Ini berdampak terhadap harga saham-saham perusahaan portofolio utama Saratoga. Seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA). "Fluktuasi harga saham-saham tersebut ikut berdampak terhadap NAV Saratoga pada akhir tahun lalu," kata Devin, Senin (18/3).

Direktur Keuangan SRTG, Lany D. Wong menambahkan, posisi utang SRTG yang menurun berdampak pada terpangkasnya biaya bunga hingga 49% di tahun 2023. Per 31 Desember 2023, SRTG menurunkan utang bersih hingga 62% menjadi Rp 263 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 688 miliar. Kami juga menjaga rasio biaya dan utang pada tingkat yang sehat. Biaya operasional terhadap NAV masing-masing sebesar 0,5% dan loan to value menjadi 0,4% dari sebelumnya 1,1% di tahun 2022, ujarnya. Perusahaan ini masih optimistis kalau emiten yang jadi andalan portofolio SRTG seperti ADRO dan MDKA, akan mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan menguntungkan. Apalagi dua perusahaan ini berada di sektor strategis, yaitu komoditas batubara, emas, nikel dan terkait bisnis hilirisasi komoditas.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) non-aktif Hasbi Hasan dituntut 13 tahun dan 8 bulan pidana penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariawan Agustiartono menyatakan terdakwa Hasbi Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama terkait penanganan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tingkat kasasi di MA. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasbi Hasan dengan pidana penjara selama 13 tahun dan 8 bulan serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” kata Ariawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/3). Hasbi Hasan didakwa menerima suap untuk mengurus gugatan perkara kepailitan KSP tingkat kasasi dengan tujuan memenangkan debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka sebesar Rp11,2 miliar. Dalam dakwaan, disebutkan bahwa Heryanto Tanaka meminta bantuan kepada Dadan Tri Yudianto untuk meminta tolong kepada Hasbi Hasan mengurus perkara kasasi yang bergulir di MA. Pada perkembangan lain, KPK menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim atas terdakwa suap perkara di MA, Dadan Tri Yudianto. Dadan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun sekaligus denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Majelis Hakim juga telah menjatuhkan hukum pidana tambahan sebesar Rp7,9 miliar. Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto telah selesai menyatakan upaya hukum banding dengan Terdakwa Dadan Tri Yudianto, Rabu (13/3).

Ekspektasi kenaikan harga pada bulan depan mencapai angka tertinggi. Jika tak segera diantisipasi pemangku kebijakan, situasi ini bakal makin menekan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang bermuara pada tereduksinya laju ekonomi. Ekspektasi kenaikan harga itu tampak pada Survei Penjualan Eceran Februari 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI). Dalam survei itu, Indeks Ekspektasi Harga pada 3 bulan ke depan yang dihitung dari Januari 2024 mencapai 165,9. Angka itu merupakan level tertinggi baru yang dicatatkan oleh bank sentral, sehingga apabila tidak diantisipasi bakal mengganggu soliditas ekonomi nasional. Apalagi, pada saat bersamaan juga terjadi momentum Ramadan dan Idulfitri yang secara historis mengatrol harga jual barang seiring dengan meningkatnya permintaan. Kalangan ekonom pun menyarankan kepada pemerintah untuk menjamin pasokan pangan atau barang kebutuhan lainnya sehingga meski terjadi kenaikan harga masih dapat diakses oleh konsumen. Ekonom Center of Economic and Law Studies Nailul Huda, mengatakan kenaikan harga pada Ramadan dan Idulfitri tidak bisa dihindari karena merespons tingginya permintaan. Maka untuk mengantisipasi perlambatan agar tidak terlalu jauh, pemerintah perlu untuk menyiapkan stok pangan, terutama beras dan daging sapi. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menambahkan faktor Ramadan relatif lebih besar dalam menyumbang kenaikan harga. Menurutnya, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menekan harga kebutuhan pangan yang saat ini tengah tinggi. Operasi pasar menjadi solusi jangka pendek yang perlu lebih intensif dilakukan. Dalam tahap ini, penyesuaian pola konsumsi itu tentu akan memengaruhi aktivitas ekonomi dan pencapaian target PDB sepanjang tahun ini. Sementara itu, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan selain April 2024, Indeks Ekspektasi Harga juga diproyeksikan meningkat pada Juli mendatang. Hal itu didorong oleh kenaikan harga saat Idulfitri 2024, sementara peningkatan Juli didorong oleh liburan sekolah dan dimulainya tahun ajaran baru.

Program Prakerja yang didesain sebagai pelatihan pengembangan kompetensi bagi pekerja maupun calon pekerja, dilanjutkan pada tahun ini. Sejak digulirkan pada April 2020, program tersebut sudah menjangkau tak kurang dari 17 juta penerima manfaat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih banyak celah dari program tersebut. Upaya untuk membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejauh ini, pemerintah terkesan menjalankan Program Prakerja sebagai proyek menyerap anggaran. Tidak memiliki tolok ukur jelas mengenai kompetensi dan peningkatan daya saing SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran Indonesia menuju negara maju.

Guna mendukung perkembangan bisnis, para pelaku usaha perlu memahami karakteristik konsumen. Sebab, pemahaman itu dapat berpengaruh terhadap strategi marketing yang akan dijalankan, termasuk untuk membidik segmen generasi Z atau Gen Z. Dekade ini, muncul satu generasi baru yang mulai memiliki daya beli dan menjadi buah bibir para pemasar atau pemilik brand, yakni generasi Z (Gen Z) yang jumlahnya mencapai 28% dari total penduduk Indonesia. CEO Markplus Iwan Setiawan mengatakan untuk dapat menarik dan memikat hati Gen Z, pemilik brand harus melakukan pendekatan dan strategi marketing yang tepat. Sebab, generasi ini memiliki karakteristik berbeda dari generasi sebelumnya. Gen Z merupakan anak muda yang melek teknologi, dan menjadi the first digital native, serta toleran terhadap perbedaan budaya. Untuk itu, para pegiat merek dapat mengevaluasi strategi terhadap dua konsumen muda ini melalui Customer Path 5A (Aware, Appeal, Ask, Act, Advocate). Tentu, beda industri memiliki pattern yang berbeda untuk fase perjalanan konsumen ini. Dalam konsep customer journey, Gen Z umumnya lebih menitikberatkan pada ask dan advocate yang sangat sosial. Mereka akan bertanya satu dan lainnya mengenai brand terbaik di kategori tertentu. Apabila puas, mereka akan merekomendasikan produk tersebut pada teman dan keluarganya, dan semua orang di media sosial. Konsep ini harus ditangkap oleh pemasar dan pemilik brand, sehingga mereka dapat melakukan strategi pemasaran dengan pendekatan yang jauh lebih sosial dengan memanfaatkan media sosial, serta word of mouth. Untuk dapat menyasar kelompok Gen Z, pemilik brand tidak hanya berfokus pada produk, tetapi customer experience. Sebab, tak jarang produk yang sebetulnya sama, tetapi dibungkus dengan kemasan dan pelayanan berbeda, serta dibumbui pengalaman menarik, konsumen akan menghargai produk tersebut meski dijual dengan harga yang lebih mahal. Di sisi lain, Founder & Chairman MCorp Hermawan Kartajaya menyoroti hubungan Gen Z dengan merek dalam era teknologi canggih yang dikaitkan dengan customer path 5A tersebut. Melalui teknologi, masyarakat akan aware dengan suatu brand, kemudian appealing agar menarik perhatian. Lalu timbul pertanyaan atau ask dari masyarakat. Apabila puas dengan jawabannya, mereka akan act untuk mencoba atau membeli. Salah satu brand yang menyasar Gen Z adalah Mister Potato. Leovhaty Augusta, Head of Marketing Mister Potato Indonesia mengatakan, pihaknya selalu berinovasi untuk mewadahi tren yang berkembang pesat. Sebagai brand makanan ringan, dia tidak hanya mengandalkan produk dan jaringan distribusi,

Jumlah kelas menengah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, kebanyakan masyarakat kelas  menengah memiliki pendidikan yang relatif rendah. Sementara kebijakan pemerintah  yang ada selama ini justru menambah beban kepada kelas menengah. Karenanya, masyarakat kelas menengah perlu diperkuat dengan mempermudah akses mereka untuk pendidikan yang lebih baik juga infrastruktur lainnya dalam rangka meningkatkan kesejateraan. "Dikelas menengah mau tidak mau, suka tidak suka akan menjadi sangat banyak dengan porsinya hampir 70%. Oleh karena itu para akademisi, ekonom, dan penulis harus menggugah untuk berbicara lebih insentif lagi tentang kelas menengah karena ini bisa menjadi bom waktu kedepannya kalau negara tidak bisa mengontrol dan tidak bisa men-treat mereka dengan baik," kata Dosen Fakultas UI Atma Jaya Johanes Bercham Suhartoko. (Yetede)