Umum
( 784 )IMPLEMENTASI TKDN : TANTANGAN PROYEK KELISTRIKAN
PT PLN (Persero) mesti berpikir lebih keras untuk memastikan minat sejumlah investor dalam mengembangkan listrik bersih di Tanah Air berjalan mulus. Sejumlah tantangan klasik, termasuk persoalan tingkat kandungan dalam negeri masih menjadi kendala. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan klausul pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN masih menjadi kendala dalam menarik investasi secara masif untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengatakan bahwa sebagian proyek pembangkit listrik EBT terpaksa harus jalan di tempat lantaran polemik persyaratan TKDN tersebut. “Sampai saat ini, rapat-rapat terakhir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah ada alternatif solusi, tapi belum tereksekusi. Kalau ini belum selesai, saya rasa kita belum optimal untuk investasi,” katanya dalam acara Road to PLN Investment Days 2024, Rabu (6/3). Wanhar menjelaskan bahwa persyaratan TKDN dalam kontrak-kontrak proyek pembangkit listrik berbasis EBT belakangan terus menjadi bahasan pemerintah. Terlebih, persoalan itu telah menahan potensi investasi dan pengembangan pembangkit EBT yang telah tertuang di dalam RUPTL PLN 2021—2030. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat setidaknya 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala pendanaan akibat polemik klausul pemenuhan ketentuan TKDN. Empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari US$1 miliar. Keempat proyek itu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan dengan kapasitas 1.040 MW, Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Hululais berkapasitas 110 MW, PLTA Kumbih 45 MW, dan PLTA Sawangan 16,6 MW. Di sisi lain, PLN menyatakan membutuhkan investasi jumbo, sekitar US$157 miliar untuk bisa mengadopsi pembangkit listrik berbasis EBT hingga 2040.
Rencananya, total tambahan daya setrum sampai 2040 seperti menjadi bagian dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RKUN 2024—2060 mencapai 80 gigawatt (GW). Adapun, dalam dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024—2033 terdapat rencana penambahan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 62 GW. Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang, sedangkan 25% lainnya bakal dipenuhi oleh pembangkit gas. “Baseloadnya hanya tiga, yakni gas, hidro, dan ada juga geotermal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Di sisi lain, sejumlah perusahaan jaringan setrum dunia juga sedang menyusun studi atau bidding document untuk ikut lelang pembangunan transmisi Sumatra—Jawa dengan nilai investasi proyek mencapai US$6,5 miliar.Sejumlah perusahaan yang saat ini berunding dengan PLN di antaranya State Grid Corporation of China (SGCC), Hitachi ABB Power Grids, Kansai Electric Power Co. Inc., dan Électricité de France S.A.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menuturkan bahwa perusahaan Korea Selatan saat ini tidak ikut penyusunan bidding document. Akan tetapi bakal masuk saat putaran lelang setelah studi proyek rampung.
Proyek itu diproyeksi bakal beroperasi pada 2029 mendatang untuk mengantisipasi turunnya pasokan EBT di Pulau Jawa. Saat permintaan setrum bersih di Jawa meningkat, pasokan listrik EBT diharapkan dapat ditarik dari Sumatera nantinya. Berdasarkan dokumen PLN, panjang interkoneksi Sumatra—Jawa diperkirakan mencapai 1.174 kilometer, sedangkan panjang backbone mencapai 3.614 kilometer. Selanjutnya, panjang fi shbone transmisi ditargetkan mencapai 3.799 kilometer.
Pakar listrik dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung Nanang Hariyanto menyarankan pemerintah untuk mengkaji skema pembiayaan yang menarik untuk proyek transmisi Sumatra—Jawa.
MENAMBANG PELUANG DAGANG
Indonesia mendapatkan peluang baru untuk memperkuat kinerja dagang dan investasi hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Asean-Australia yang digelar 4—6 Maret 2024. Beragam komitmen investasi dijalin dari sejumlah perusahaan asal negeri tetangga itu. Pada saat bersamaan, Presiden Joko Widodo, juga melakukan pertemuan secara bilateral dengan Australia dan Selandia Baru dalam rangka menjajaki pendalaman kerja sama dagang dan investasi. Hasilnya, hingga penutupan KTT kemarin, Rabu (6/3), pemerintah mengantongi komitmen penanaman modal dari Nickel Industries dan Aspen Medical yang masing-masing berinvestasi senilai US$1,76 miliar dan US$1 miliar. Indonesia juga berhasil meraih komitmen pendanaan senilai 15,6 juta dolar Selandia Baru dalam program Indonesia-Aoteroa New Zealand Geothermal Energy Programme (PINZ). Dalam konteks perdagangan, peluang yang berpotensi didapat oleh Indonesia adalah perluasan ekspor sejalan dengan dilanjutkannya Perjanjian Perdagangan Regional termasuk Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru. Tentu hal tersebut akan membantu ekonomi nasional berkembang dengan pesat. Apalagi, selama ini kinerja perdagangan dengan kedua negara tersebut masih mencatatkan defisit. Adapun dalam negosiasi dengan Australia, Presiden menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia. Pada sektor investasi, Presiden menekankan perlunya mendorong kerja sama ekonomi yang seimbang, terutama dengan meningkatkan investasi Australia di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Secara konkret, Presiden menekankan bahwa kinerja dagang akan dipacu dengan memanfaatkan Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP) dan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan sektor bisnis yang tengah dijajaki oleh investor dari dua negara itu salah satunya pengembangan bersama produksi baterai kendaraan listrik. Selain itu, kerja sama pembangunan Carbon Capture and Storage (CCS) dan smelter orientasi energi hijau di Indonesia, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Alhasil, roadshow ke sejumlah negara baik termasuk melalui agenda multilateral menjadi ajang taktis bagi pemangku kebijakan untuk membuka pasar baru. Sementara itu, iklim investasi di dalam negeri masih penuh batu sandungan. Hal itu disebabkan oleh belum tuntasnya pembenahan ekosistem penanaman modal yang menyangkut aspek perizinan, birokrasi, hingga ketenagakerjaan. Pada saat yang sama, transisi kepemimpinan memaksa investor wait and see sehingga perlu upaya ekstra agar dapat menarik modal yang menjadi faktor krusial pendorong ekonomi. Sementara itu, kalangan pelaku usaha meminta pemerintah lebih cermat membaca peluang dari komitmen yang dijalin dengan Australia dan Selandia Baru. Caranya adalah dengan menentukan komoditas yang memberikan efek berganda langsung pada kinerja dagang dan penanaman modal. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman, mengatakan Australia dan Selandia Baru memiliki keunggulan sama yakni biji-bijian, olahan susu, dan pertanian. Pelaksana Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , menambahkan pembaruan perjanjian dagang yang tengah dirumuskan perlu memperhatikan aspek kemudahan berusaha bagi eksportir lokal. Adapun, kalangan ekonom menyarankan pemerintah memprioritaskan investasi dari kerja sama tersebut. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan dalam konteks perdagangan hampir tidak ada isu yang bisa didiskusikan lantaran tarif yang berlaku sangat rendah. Sektor yang bisa ditawarkan lebih lanjut selain IKN adalah proyek infrastruktur serta ekonomi hijau. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menambahkan selain memprioritaskan investasi pemerintah juga perlu memperluas produk ekspor.
Inilah Jejaring Bisnis Keluarga Calon Presiden
Laba dan Pendapatan ADRO Tertekan
Risiko Turun, Saatnya Mengintip Blue Chip
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup bulan Februari dengan pelemahan 0,17%, Kamis (29/2). Hasil ini membawa IHSG ke posisi 7.316,11. Meski melandai sepekan terakhir, tapi IHSG mampu mengakumulasi penguatan 2,22% dalam periode bulanan. Jika dihitung sejak awal tahun 2023, IHSG masih naik tipis 0,60%. Gerak menanjak IHSG ikut terdorong oleh arus dana dari investor asing yang secara year to date berada di posisi net buy Rp 18,43 triliun. Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengamati, katalis yang menggerakkan IHSG pada Februari berasal dari dalam negeri. Pertama, indikator ekonomi nasional masih menunjukkan fundamental yang kuat. Situasi ini membuka peluang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga pada kuartal II atau kuartal III-2024. Kedua, penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan kondusif, dengan hasil yang relatif sesuai perkiraan. Ketiga, musim rilis laporan keuangan menjadi sentimen penggerak pasar, terutama dari saham bank berkapitalisasi pasar jumbo (big caps) yang membukukan pertumbuhan kinerja. Sebaliknya, sentimen eksternal cenderung belum kondusif dengan adanya ketegangan geopolitik di Laut Merah, kontraksi dan resesi ekonomi di sejumlah negara, dan kehati-hatian The Fed memangkas suku bunga acuan.
Head of Research Mirae Asset Sekuritas Robertus Hardy mengatakan, pergerakan positif IHSG di bulan Februari sebagian besar ditopang oleh saham-saham perbankan (lihat tabel). Sebelumnya, sejumlah bank besar mengatakan pertumbuhan kredit tahun ini bisa lebih rendah akibat tingginya suku bunga dan ketidakpastian politik dalam negeri. Memasuki bulan Maret, Robertus menyarankan investor kembali mencermati saham-saham blue chip. Meskipun terdapat potensi peningkatan inflasi yang disebabkan oleh faktor musiman di bulan Ramadan, Robertus meyakini tren penurunan inflasi inti diperkirakan akan berlanjut dan memberikan ruang yang terbatas bagi BI untuk mempertahankan kebijakan moneter ketat. Analis Stocknow.id Dinda Resty Angira mengatakan, musim pembagian dividen bakal menjadi katalis penting yang mendongkrak saham big caps, terutama perbankan. Sedangkan Ramadan akan menambah daya tarik bagi sektor barang konsumsi dan ritel. Certified Elliott Wave Analyst Master Kanaka Hita Solvera, Daniel Agustinus menilai, IHSG masih punya kecenderungan bergerak sideways pada rentang 7.000-7.350 dalam beberapa minggu ke depan. Sedangkan Valdy memprediksi IHSG akan mengalami fluktuasi dalam jangka pendek, tapi dengan kecenderungan menguat dalam rentang 7.200-7.400.
MAPI Didorong Lebaran & Ekspansi
PERDAGANGAN INTERNASIONAL : PERCAYA DIRI MENATAP 2025
Kementerian Perdagangan berani menetapkan target surplus neraca perdagangan sepanjang 2025 pada kisaran US$21,6 miliar hingga US$54,5 miliar setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum 2024. Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024 memang telah berakhir pada Jumat (23/2), tetapi optimisme menyambut 2025 sudah terasa. Terlebih, ajang pemilihan umum (Pemilu) selesai digelar pada 14 Februari 2024. Akan tetapi, pimpinan teras Kementerian Perdagangan (Kemendag) lebih realistis menetapkan target surplus neraca perdagangan pada tahun depan.Hal tersebut merujuk data surplus neraca perdagangan pada 2023 yang hanya sebesar US$36,93 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan perolehan surplus neraca dagang pada setahun sebelumnya sebesar US$54,46 miliar.Akhirnya, Kemendag menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2025 menjadi sebesar US$21,6 miliar sedangkan batas atas sebesar US$54,5 miliar. Sebaliknya, nilai ekspor nonmigas pada 2025 juga ditetapkan pada kisaran US$258,7 miliar hingga US$265,2 miliar.Hal yang sama juga berlaku pada tahun ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan target batas bawah surplus neraca dagang pada 2024 sebesar US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar. Meski target batas bawah sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menilai target surplus neraca dagang itu sangat rasional.
Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menambahkan ada sejumlah strategi guna tetap mempertahankan surplus neraca dagang pada tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, Kemendag siap merealisasikan penguatan fondasi transformasi dengan tiga agenda atau yang dikenal sebagai Tri Karsa Transformasi Perdagangan untuk mencapai target tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa tercapai atau tidaknya target tersebut sangat bergantung pada regulasi pemerintah dalam mendukung dan menstimulasi ekspor. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang juga menilai pencapaian target surplus perdagangan tergantung pada kondisi geopolitik. Makin cepat masalah perang di Rusia-Ukraina hingga Hamas-Israel selesai, dia menilai pangsa ekspor akan kian cepat kembali bergairah. Di sisi impor, pengusaha mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap impor ilegal, penggunaan instrumen trade remedies yang lebih proaktif, mempercepat subtitusi BBM, serta lebih serius meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pangan/agrikultur nasional sehingga mengurangi beban penciptaan surplus perdagangan dari sisi impor.
Pandangan berbeda datang dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyatakan target surplus neraca dagang pada 2024 dan 2025 yang ditetapkan pemerintah cukup realistis mengacu range surplus yang cukup besar yakni pada kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024.
Direktur Eksekutif Indef Es ther Sri Astuti juga menyebutkan target tersebut dapat tercapai apabila terjadi windfall pada sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
Sebaliknya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat berbeda. Dia melihat target pemerintah tersebut overoptimistis. Alih-alih mematok target di kisaran US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar, menurutnya angka yang paling realistis yakni pada kisaran US$25 miliar hingga US$29 miliar di 2024 dan US$16 miliar hingga US$20 miliar di 2025.
PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS : Utak Atik RAPBN 2025
Program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka akan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan dari APBN tahun depan. “KEM-PPKF sedang dibahas nanti Senin [26/2/2024] akan ada sidang kabinet jadi tunggu saja Senin. Masuk [program makan siang gratis dalam APBN 2025],” ujarnya, Jumat (22/2).
Adapun proyeksi kebutuhan anggaran program tersebut mencapai Rp400 triliun. Meski demikian, Airlangga tidak menyebutkan berapa besaran anggaran yang akan tercantum dalam APBN pertama setelah Jokowi lengser.Program makan siang dan susu gratis ini akan dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan menjawab pertanyaan seputar APBN 2025 termasuk program capres yang berpotensi masuk.
Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program milik Prabowo-Gibran, tercatat terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 tahun ke depan. Makan siang gratis menjadi program paling pertama yang akan dieksekusi oleh Prabowo setelah resmi dilantik sebagai Presiden RI.
Prabowo-Gibran akan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Makan siang harian ini akan diberikan kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.
Dunia Kembali di Ambang Resesi
IDE BISNIS : USAHA WARALABA DI USIA SENJA
Memasuki usia pensiun, banyak orang yang mulai mencari cara agar bisa tetap aktif atau mendapatkan penghasilan, salah satunya dengan memulai usaha. Namun, dengan usia yang sudah senja memulai bisnis dari nol tampaknya sulit dilakukan, sehingga franchise menjadi pilihan yang tepat bagi seorang pensiunan.
Dengan mempunyai bisnis, bukan tidak mungkin para pensiunan ini bisa memiliki pendapatan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketika masih bekerja sebagai pegawai, sehingga tidak perlu cemas dengan hilangnya rutinitas atau sumber penghasilan yang bisa mengancam kesejahteraan mereka. Meskipun banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh pensiunan dengan memulai bisnis, mereka harus pintar-pintar dalam memilih bisnis. Konsultan franchise dari DK Consulting Djoko Kurniawan mengatakan, bisnis yang paling tepat dipilih oleh seorang pensiunan adalah yang tidak mengandung risiko besar, mengingat usia mereka yang tak lagi muda, sehingga harus mengambil bisnis dengan risiko rendah. Kemudian, bisnis tersebut harus dapat membantu mereka beraktivitas atau mengisi waktu, sehingga tidak mengalami post power syndrome.
Menurut Djoko, bisnis franchise memiliki dua tipe, yakni full operate dan owner operate. Bisnis full operate adalah investor menyetor dana kemudian bisnis tersebut dikelola oleh pemilik usaha atau franchisor, nantinya investor hanya tinggal menerima keuntungan bulanan. Tipe kedua owner operate, yaitu pihak franchisee menyetor sejumlah dana dan bisnis tersebut dijalankan sendiri, tetapi dengan bantuan dan bimbingan dari franchisor.
Adapun, beberapa contoh sektor bisnis waralaba yang menarik bagi pensiunan adalah retail, bisnis di bidang edukasi, F&B, serta sektor lifestyle.
Adapun, terkait dengan modal yang dikeluarkan untuk membeli paket franchise sebaiknya berasal dari hasil tabungan atau kalaupun menggunakan uang pensiunan, jangan seluruhnya digunakan. Misalnya saja seseorang mendapatkan dana pensiun sebesar Rp500 juta, maka dia bisa menggunakan 20% dana tersebut untuk membeli bisnis franchise.
Senada disampaikan oleh Elisa QM, pengamat bisnis franchiseyang menyarankan para pensiunan untuk memilih bisnis yang bersifat full operate, seperti Indomaret, Alfamart, maupun Erafone. Dengan nilai investasi yang terbilang cukup besar, maka dia menyarankan agar dana yang digunakan berasal dari uang dingin, baik dari tabungan maupun dana pensiun.
Menurut Elisa, bisnis kuliner mungkin cukup menarik, tetapi memiliki tingkat kebocoran yang tinggi, maka dibutuhkan sistem dan tim audit yang kuat agar bisnisnya bisa tetap berjalan dan menguntungkan.
Pilihan Editor
-
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022









