Indonesia mendapatkan peluang baru untuk memperkuat kinerja dagang dan investasi hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Asean-Australia yang digelar 4—6 Maret 2024. Beragam komitmen investasi dijalin dari sejumlah perusahaan asal negeri tetangga itu. Pada saat bersamaan, Presiden Joko Widodo, juga melakukan pertemuan secara bilateral dengan Australia dan Selandia Baru dalam rangka menjajaki pendalaman kerja sama dagang dan investasi. Hasilnya, hingga penutupan KTT kemarin, Rabu (6/3), pemerintah mengantongi komitmen penanaman modal dari Nickel Industries dan Aspen Medical yang masing-masing berinvestasi senilai US$1,76 miliar dan US$1 miliar. Indonesia juga berhasil meraih komitmen pendanaan senilai 15,6 juta dolar Selandia Baru dalam program Indonesia-Aoteroa New Zealand Geothermal Energy Programme (PINZ). Dalam konteks perdagangan, peluang yang berpotensi didapat oleh Indonesia adalah perluasan ekspor sejalan dengan dilanjutkannya Perjanjian Perdagangan Regional termasuk Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru. Tentu hal tersebut akan membantu ekonomi nasional berkembang dengan pesat. Apalagi, selama ini kinerja perdagangan dengan kedua negara tersebut masih mencatatkan defisit. Adapun dalam negosiasi dengan Australia, Presiden menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia. Pada sektor investasi, Presiden menekankan perlunya mendorong kerja sama ekonomi yang seimbang, terutama dengan meningkatkan investasi Australia di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Secara konkret, Presiden menekankan bahwa kinerja dagang akan dipacu dengan memanfaatkan Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP) dan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan sektor bisnis yang tengah dijajaki oleh investor dari dua negara itu salah satunya pengembangan bersama produksi baterai kendaraan listrik. Selain itu, kerja sama pembangunan Carbon Capture and Storage (CCS) dan smelter orientasi energi hijau di Indonesia, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Alhasil, roadshow ke sejumlah negara baik termasuk melalui agenda multilateral menjadi ajang taktis bagi pemangku kebijakan untuk membuka pasar baru. Sementara itu, iklim investasi di dalam negeri masih penuh batu sandungan. Hal itu disebabkan oleh belum tuntasnya pembenahan ekosistem penanaman modal yang menyangkut aspek perizinan, birokrasi, hingga ketenagakerjaan. Pada saat yang sama, transisi kepemimpinan memaksa investor wait and see sehingga perlu upaya ekstra agar dapat menarik modal yang menjadi faktor krusial pendorong ekonomi. Sementara itu, kalangan pelaku usaha meminta pemerintah lebih cermat membaca peluang dari komitmen yang dijalin dengan Australia dan Selandia Baru. Caranya adalah dengan menentukan komoditas yang memberikan efek berganda langsung pada kinerja dagang dan penanaman modal. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman, mengatakan Australia dan Selandia Baru memiliki keunggulan sama yakni biji-bijian, olahan susu, dan pertanian. Pelaksana Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , menambahkan pembaruan perjanjian dagang yang tengah dirumuskan perlu memperhatikan aspek kemudahan berusaha bagi eksportir lokal. Adapun, kalangan ekonom menyarankan pemerintah memprioritaskan investasi dari kerja sama tersebut. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan dalam konteks perdagangan hampir tidak ada isu yang bisa didiskusikan lantaran tarif yang berlaku sangat rendah. Sektor yang bisa ditawarkan lebih lanjut selain IKN adalah proyek infrastruktur serta ekonomi hijau. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menambahkan selain memprioritaskan investasi pemerintah juga perlu memperluas produk ekspor.