Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis, tersangka tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. periode 2015—2022. Penggeledahan kediaman Harvey, suami artis Sandra Dewi, di kawasan Pakubuwono Jakarta Selatan berlangsung pada Senin (1/4). Usai penyitaan, kendaraan mewah tersebut dibawa ke Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti mulai dari elektronik hingga dokumen yang terkait kasus tersebut. Adapun dua mobil mewah yang disita penyidik yakni satu unit Mini Cooper S Countryman F 60 berwarna merah dan satu unit mobil Rolls Royce berwarna hitam. Ketut menekankan bahwa penyitaan dan penggeledahan ini dilakukan untuk mendalami aliran dana yang diduga berasal dari kegiatan perusahaan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah. Bersamaan dengan penggeledahan, penyidik memeriksa empat orang saksi salah satunya Robert Bonosusatya atau RBS yang diduga aktor intelektual dalam kasus tersebut. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyampaikan aktor intelektual dalam kasus tersebut berinisial RBS. Menurutnya, RBS diduga menikmati uang korupsi paling banyak dari kasus komoditas ini. Boyamin mengungkapkan bahwa RBS ini memiliki peran dua tersangka baru kasus timah, yakni Harvey Moeis dan Helena Lim yang diduga melakukan korupsi melalui dalih CSR.

Moment mudik Lebaran 2024, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa, terutama desa-desa wisata, untuk memperkuat perekonomian mereka. "Potensi tersebut harus  dioptimalkan  sebagai upaya menangkap peluang  kunjungan wisata, seiring jumlah pemudik yang diprediksi  lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," kata Menteri Desa, Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengapresiasikan  sinergi antara Bank Indonesia (BI) dengan Kemendes PDTT dalam menggelar penukaran uang di lingkungan Kemdes PDTT itu. Kegiatan tersebut, menurut dia, memudahkan keluarga besar Kemendes PDTT untuk menukarkan uang milik mereka menjadi uang baru, sehingga dapat dibagikan kepada keluarga dan tetangga di moment Lebaran. (Yetede)

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan permohonan untuk menghadirkan Kepala Polri dan Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 mengingat sebenarnya mahkamah tidak lagi menerima usulan. Lanjutan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (2/4) memunculkan dinamika berupa saling beradu usulan kepada mahkamah untuk memanggil Kepala Polri Jenderal Pol. Sigit Listyo Prabowo dan Kepala BIN Budi Gunawan dalam sidang sengketa Pilpres. Usulan menghadirkan Kapolri disampaikan oleh kubu paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Di sisi lain, kubu paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merasa juga harus mengusulkan kepada hakim untuk menghadirkan Kepala BIN. Ketua Tim Hukum Paslon 03 Todung Mulya Lubis menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada majelis hakim terkait permohonan itu. Dia merasa pemanggilan empat menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang sengketa pilpres belum cukup.

Dia beralasan hal itu diperlukan demi melihat bahwa instrumen kepolisian turut terlibat dalam berjalannya proses Pemilu 2024, terutama proses kampanye. Pihaknya mengeklaim institusi kepolisan terlibat dalam tindakan intimidasi, kriminalisasi, hingga ketidaknetralan terkait kampanye. Dia berpendapat bahwa Kapolri akan dapat memberikan penjelasan terkait keterlibatan aparat itu. Sementara itu, dia menilai bahwa pemanggilan menteri seperti di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko PMK akan dominan mengulik dalil bansos. Sementara itu, Tim Pembela Prabowo-Gibran mengusulkan kepada majelis hakim konstitusi untuk menghadirkan Kepaala BIN. Atas usulan tersebut, Ketua Majelis Hakim Suhartoyo mengatakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut walaupun sebenarnya pengajuan usulan sudah berakhir pada Senin (1/4).

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan usulan itu diajukan secara spontan. Pada perkembangan lain, PDI Perjuangan (PDIP) resmi menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Selasa (2/4). Kuasa hukum PDIP Gayus Lumbuun mengatakan pihaknya menggugat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang berkuasa, dalam konteks ini, utamanya KPU.

Pemerintah meminta masyarakat menghindari pulang ke kampung halaman pada periode puncak arus mudik yang diprediksi berlangsung pada 6—8 April 2024 atau H-4 sampai dengan H-2 Lebaran. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan masyarakat bisa pulang ke kampung halaman lebih awal guna mencegah kepadatan di titik simpul transportasi baik darat, laut maupun udara. “H-10 sampai [dengan] H-5 relatif masih baik dan banyak tiket dan banyak kesempatan. Oleh karenanya, karena anak-anak libur, seyogianya kita mengimbau semua pihak untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya mudik H-4 atau H-3 bisa dikurangi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (2/4). Menhub mengungkapkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Komunikasi dna Informatika (Kemenkominfo), dan Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan selama libur Lebaran 2024. Volume perjalanan pada Lebaran tahun ini bakal meningkat 45,8% dibandingkan dengan periode yang sama 2023 sebanyak 123 juta orang. Menhub juga mengajak masyarakat menggunakan transportasi massal untuk pulang ke kampung halaman. “Kami melakukan upaya yang ekstra keras ada potensi mudik dengan kereta api, bus, mobil pribadi, dan motor cukup banyak,” tutur Budi. Untuk mudik gratis melalui jalur darat, Kemenhub menyasar 33 kota dengan target 40.088 orang diangkut menggunakan 722 bus. 

Khusus mudik gratis dengan kereta api kuota yang disiapkan sebanyak 28.196 orang, dan 12.280 sepeda motor di 18 stasiun. Untuk mengantisipasi kepadatan di jalur darat, Menhub menyatakan sudah berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) khususnya dalam penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas. “Nanti Kakorlantas akan menyampaikan kapan akan dilakukan one way, contrafl ow,” jelasnya. Kepala Korlantas Polri Aan Suhanan menyatakan pihaknya akan memberlakukan tiga rekayasa lalu lintas selama periode puncak mudik dan balik Lebaran tahun ini. Ketiganya adalah sistem one way, contrafl ow dan ganjil-genap nomor kendaraan. Untuk sistem one way arus mudik diterapkan mulai KM 72 Cipali sampai Tol Semarang-Batang pada 5-9 April 2024. Sistem one way arus balik di rute sebaliknya juga dilakukan pada 12-16 April 2024. Khusus ganjil-genap, Aan menyatakan diberlakukan pada KM 0 Ruas Tol Dalam Kota sampai dengan KM 414 Tol Semarang-Batang mulai 5 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai dengan 7 April 2024 pukul 24.00 WIB. Selanjutnya pada 8-9 April 2024 pukul 08.00-24.00 WIB. Khusus arus balik berlaku pada 12-16 April 2024. Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai perkembangan dan masalah pada masa mudik Lebaran yang kerap berulang dari tahun ke tahun. Beberapa masalah itu antara lain kenaikan volume kendaraan selama masa mudik dapat menyebabkan kemacetan parah dan memperpanjang waktu perjalanan. Hal ini juga dapat menyebabkan kelelahan pengemudi dan kurangnya kesadaran akan aturan lalu lintas. Terkait dengan pola lalu lintas, MTI merekomendasikan pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang proaktif. Hal ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi real-time terhadap kondisi lalu lintas dan kebutuhan transportasi.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia meminta pemerintah menerapkan relaksasi harga acuan gula di ritel modern untuk menjamin ketersediaan komoditas itu menjelang Lebaran. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan bahwa peritel kini kesulitan mendapatkan pasokan gula dengan harga normal. Alasannya, para produsen gula menjual komoditas itu dengan harga jauh di atas harga acuan. Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga gula secara nasional pada Senin (1/4) di level Rp17.880 per kilogram (kg). Padahal, pemerintah hanya memberikan relaksasi harga acuan gula di ritel modern apda kisaran Rp16.000 per kg-Rp17.000 per kg bergantung wilayah. Roy membeberkan bahwa tingginya harga gula tersebut otomatis menghambat pasokan ke ritel modern. Bahkan, risiko terburuknya, kata Roy, adalah kelangkaan gula di ritel modern.

Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono divonis 10 tahun 3 bulan penjara serta dijatuhi pidana denda Rp1 miliar atau hampir sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Vonis itu dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (1/4). Andhi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi selama menjadi PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andhi Pramono pidana penjara selama 10 tahun,” ujar Ketua Majelis Hakim Djuyamto di PN Tipikor Jakarta Pusat. Sementara itu, hal yang meringankan yaitu bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Sebelumnya, Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp50,2 miliar, US$264.500 dan 409.000 dolar Singapura. Terdapat 11 macam penerimaan gratifikasi yang diklasifikasi oleh JPU dalam dakwaan. Sesaat mendengar vonis tersebut, Andhi menyatakan bakal mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim. Dia tidak menghampiri meja penasihat hukum terlebih dahulu sebelum menyatakan banding. “Terima kasih Yang Mulia. Insyaallah saya akan melakukan banding,” katanya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim yang menyatakan nilai gratifikasi pada vonis sama dengan isi tuntutan JPU.

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat (5/4). Pemanggilan menteri dilakukan oleh mahkamah, bukan mengakomodir permohonan salah satu pihak. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjelaskan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim diputuskan bahwa empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mujadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pemanggilan lima pihak itu dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK bukan sebagai bentuk akomodasi permohonan capres-cawapres dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menjelaskan bahwa permohonan dari paslon 01 dan paslon 03 sejatinya sudah ditolak oleh MK. Akan tetapi, hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri dan DKPP. Dalam sidang tersebut, hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan lima pihak tersebut. Sementara itu, pihak-pihak tidak disediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. “Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” ujarnya. 

Sebelumnya Ketua Tim Hukum Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir, dalam sidang di MK pada Kamis (28/3) menyampaikan keinginan mereka untuk menghadirkan empat menteri Kabinet Indoneisa Maju yakni Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Perekonoian guna didengar keterangannya dalam persidangan ini. Kemudian Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan mendukung usulan dari Timnas Amin dan ingin mengajukan hal yang sama. Sementara itu, pihak terkait yang diwakili oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan menyatakan permintaan tersebut perlu dipertimbangkan relevansinya terhadap perkara perselisihan hasil pemilu. Anggota Tim Hukum Amin Heru Widodo mengapresiasi langkah MK tersebut sebagai terobosan luar biasa dari hakim konstitusi.

Adapun keputusan MK untuk memanggil DKPP, menurut Heru, juga menjadi kejutan lantaran lembaga tersebut menjadi pintu utama atas laporan dugaan adanya pelanggaran terukur yang dilaporkan tim tersebut. Heru optimistis bisa mendapatkan jawaban atas dugaan pelanggaran terukur yang mereka laporkan. Sementara itu, Otto Hasibuan, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran menyatakan kehadiran emoat menteri tersebut nantinya merupakan berkah terselubung bagi Prabowo Gibran. Dia berharap keempat menteri tersebut bisa memenuhi panggilan MK karena menurut Otto pihaknya tidak terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait tidak ada masalah. Mengenai salah satu menteri yang dipanggil yakni Mensos Tri Rismaharini yang merupakan kader PDIP dan berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran, Otto berprasangka baik.

Kebakaran gudang amunisi daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di Bogor salah satunya diduga karena amunisi kedaluwarsa sensitif sehingga mudah terjadi ledakan. TNI berencana akan mempercepat prosedur dan tahapan pembuangan amunisi. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan amunisi kedaluwarsa bersifat sensitif dan labil sehingga bila terkena gesekan maupun panas bisa dengan mudah meledak. “Bisa dari situ [amunisi kedaluwarsa]. Sementara bisa dari itu salah satunya [penyebabnya], ya,” katanya di Bogor, Jawa Barat Minggu (31/3). Sebanyak 15 gudang di Kompleks Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Ciangsana, meledak dan terbakar pada Sabtu (30/3) sekitar pukul 18.30 WIB. Dari belasan gudang itu, salah satu gudang, yaitu gudang nomor 6 menyimpan kurang lebih 160.000 munisi dan bahan peledak kedaluwarsa yang merupakan hasil pengembalian dari berbagai satuan di bawah Kodam Jaya. Agus Subiyanto menyebut sebanyak 65 ton amunisi yang telah kedaluwarsa terdampak kebakaran Gudmurah Kodam Jaya terdiri dari Munisi Kaliber Kecil (MKK) serta Munisi Kaliber Besar (MKB). Panglima TNI menegaskan kebakaran itu tidak menimbulkan korban jiwa baik masyarakat di sekitar gudang maupun dari personel TNI yang sedang bertugas. Menurutnya, tidak terdapat kesalahan manusia dalam kebakaran Gudmurah itu.

“Tidak ada. Tidak ada korban karena memang jauh dari permukiman masyarakat,” kata Agus. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa ledakan tersebut. Komisi I DPR mendesak TNI AD mengevaluasi sekaligus menyiapkan standar pengamanan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafi dz menyayangkan ada peristiwa ledakan dan kebakaran yang terjadi di gudang amunisi yang menyebabkan gangguan bagi keamanan dan keselamatan penduduk sekitar. Meutya juga meminta TNI AD proaktif untuk mendata kerugian masyarakat terkait kerusakan rumah warga yang terdampak akibat kebakaran di gudang amunisi Yonarmed milik Kodam Jaya. “TNI AD juga harus bertanggung jawab mengganti kerugian jika ada kerugian di masyarakat akibat kejadian kebakaran itu,” katanya. Politisi Partai Golkar itu juga mengharapkan TNI AD dapat memperbaiki hal tersebut di masa mendatang, sekaligus melaksanakan petunjuk teknis mengenai pemeliharaan dan perawatan amunisi di lingkungan TNI secara lebih ketat. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan mengevaluasi SOP penyimpanan amunisi di Gudang Munisi Daerah (Gudmurah).

PT Jasa Armada Indonesia Tbk. membuka optimisme dengan menjalin kerja sama dengan PT Maritim Barito Perkasa (Adaro Group) serta PT Karya Pacific Shipping dalam penyediaan kapal tunda untuk pelayanan di area pelimpahan pada wilayah STS Ambang Luar Sungai Musi, Palembang, Sumatra Selatan. Direktur Utama Jasa Armada Indonesia Shanti Puruhita mengatakan kerja sama itu merupakan bagian dari perkuatan bisnis dengan melakukan sejumlah kerja sama pelayanan jasa pemanduan dan penundaan pada beberapa tempat dengan para mitra strategis. Pada 2024, dia menegaskan strategi bisnis IPCM yaitu melakukan penyesuaian rencana induk perusahaan yang bergerak di bidang jasa maritim, dengan terus melaksanakan ekspansi bisnis baik organik maupun anorganik. Menurutnya, IPCM juga terus melakukan penguatan armada tunda dan pandu guna meningkatkan pelayanan operasional dengan fokus kepada kepuasan pelanggan, memastikan kesiapan armada, keselamatan kerja, serta transformasi yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun lalu, Shanti mengungkapkan IPCM mampu laba bersih sebesar Rp157,6 miliar meningkat 4,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp150,6 miliar. Kontributor pendapatan lainnya adalah jasa Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebesar Rp191 miliar yang memberikan kontribusi 16,8% dan Terminal Khusus (Tersus) sebesar Rp343 miliar yang memberikan kontribusi 30,1%, diikuti jasa pengelolaan kapal dan jasa marine lainnya yang masing-masing berkontribusi senilai Rp 31,5 miliar dan Rp 46 miliar. Dia menegaskan komitmen IPCM untuk memberikan pelayanan terbaik dari sisi keselamatan dan kesiapan armada tecermin dalam pelaksanaan maintenance serta docking kapal yang meningkat di 2023, hal ini membuat beban pokok pendapatan meningkat 17,8% dari Rp678 miliar menjadi Rp799 miliar pada tahun berjalan.

IPCM juga mencatatkan kenaikan total aset sebesar 2,3% dari Rp1,49 triliun pada 2022 menjadi Rp1,52 triliun pada akhir 2023. Sepanjang 2023, IPCM telah berhasil memperkuat armadanya dengan meluncurkan tiga unit kapal pandu dan satu unit kapal tunda baru serta melakukan beberapa penandatangan perjanjian kerja sama bisnis untuk pelayanan di wilayah BUP IPCM yaitu dengan PT Cemindo Gemilang Tbk., PT Nusantara Regas, PT Jawa Satu Power, PT Cirebon Electric Power, PT Cirebon Energi Prasarana, serta melakukan penandatanganan kerja sama mitra strategis bersama PT Lang Lang Laju Layang dan PT Pelabuhan Bukit Prima.