Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 687 juta saham milik PT Jasa Penunjang Tambang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana menyampaikan sita eksekusi itu dilakukan pada Rabu (27/3) oleh Jaksa Eksekutor Kejari Jaktim dan tim pengendalian eksekusi UHLBEE. “Berupa satu paket saham sebanyak 687 juta lembar saham milik PT Jasa Penunjang Tambang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (29/3). Ketut menambahkan, paket saham ini merupakan hasil pengembalian barang bukti dalam kasus korupsi PT Asabri atas nama terpidana Heru Hidayat. Aset yang disita merupakan hasil pelacakan Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat UHLBE pada 20 Februari 24 Februari 2024 di Kabupaten Luwu Timur. Eksekusi aset ini dilakukan untuk pemulihan kerugian keuangan negara atas nama terpidana Heru Hidayat sebesar Rp12,64 triliun dalam tindak pidana PT Asabri (Persero). Adapun, aset itu teregister dalam akta notaris pada pernyataan pemegang saham PT Tiga Samudra Perkasa Nomor: 163 tanggal 26 Desember 2019, yang dibuat di Kantor Notaris Benediktus Andy Widyanto di Tangerang Selatan dan IUP atas nama PT Tiga Samudra Perkasa, PT Mahkota Nikel Indonesia dan PT Tiga Samudera Nikel di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

DPR RI telah mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-undang. Selain mengatur proses penunjukkan kepala daerah, aturan ini juga menegaskan status Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (28/3). “Apakah Rancangan Undang-undang tentang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang? Setuju,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani diikuti persetujuan anggota dewan lainnya dan ketukan palu. Dari 9 fraksi DPR RI, hanya satu fraksi yang menolak pengesahan RUU DKJ ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PKS Anshory Siregar menilai pembahasan RUU DKJ itu terlalu terburu-buru dibahas tanpa ada keterlibatan masyarakat yang berarti. “Rendahnya partisipasi dari masyarakat sudah membuat lemah RUU DKJ. Proses pembahasannya sama seperti Ciptaker dan RUU IKN, semua prosesnya terburu-buru,” tuturnya di Gedung DPR Jakarta, Senin (18/3).Anshory juga mengatakan bahwa RUU DKJ masih cacat prosedural karena waktu untuk membahasnya sangat terbatas. Selain itu, RUU DKJ dirasa akan bertabrakan dengan aturan hukum yang berlaku. Status kekhususan ini nantinya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jakarta yang disiapkan sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional. 

 “Pembahasan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk mengupayakan Jakarta menjadi kota berkelas dunia dengan tetap memper-tahankan perputaran ekonomi yang besar,” ujar Tito dalam rapat paripurna. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan RUU DKK yang disahkan menjadi Undang-undang ini terdiri dari 12 bab dan 73 pasal. Sebagai informasi, status Ibu Kota DKI Jakarta akan resmi dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait perpindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan rencananya Jokowi akan mengeluarkan Keppres tersebut pada awal 2024, seiring dengan persiapan pelayanan publik yang akan dilakukan bertahap. Meski demikian, hingga kini Keppres tersebut belum dikeluarkan. Sejak berlakunya Undang-undang (UU) No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), Jakarta telah kehilangan status sebagai ibu kota negara Republik Indonesia terhitung 15 Februari 2024. Ketika keputusan presiden telah ditetapkan, sebagaimana Pasal 41 ayat (1) UU IKN, maka UU No. 29/2007 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali terkait fungsinya sebagai daerah otonom.

Mahkamah Konstitusi akan menggabungkan sidang kedua sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 dengan agenda jawaban termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan karena pemohon menyampaikan tuntutan yang sama. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan bahwa penggabungan sidang kedua hari ini, Kamis (28/3) dengan agenda jawaban pihak terkait yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilakukan karena terdapat kemungkinan jawaban yang sama untuk kedua penggugat. “Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya pada pokok pemohonan tertentu jawabannya sama sehingga kami bisa melakukan efi siensi terhadap persidangan itu,” ujar Suhartoyo dalam sidang PHPU di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3). Penggabungan sidang tersebut pada awalnya merupakan usulan dari majelis hakim, yang kemudian disetujui oleh semua pihak, baik pemohon, termohon, serta pihak terkait. Namun, dengan adanya penggabungan itu, sidang gugatan PHPU pada hari kedua diundur menjadi pukul 13.00 WIB dari agenda awal pada pukul 08.00 WIB. Mundurnya jam sidang dilakukan karena Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan harus menyiapkan jawaban terlebih dahulu mengingat pada hari pertama sidang digelar pada jam yang berbeda untuk masing-masing penggugat, yakni pada pukul 08.00 WIB dan 13.00 WIB. Petitum atau permohonan yang disampaikan oleh tim hukum kedua paslon hampir sama yakni meminta MK untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 360/2024 tentang hasil perolehan suara Pemilu 2024. Selain itu, pemohon meminta kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kedua pemohon menyampaikan kepada MK agar dapat memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pilpres 2024 di seluruh tempat pemungutan suara tanpa Prabowo-Gibran. Paslon 03 meminta capres-cawapres digelar selambat-lambatnya 26 Juni 2024. Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra me-yakini MK bakal menolak gugatan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum Ganjar-Mahfud.“Kami berkeyakinan, kami dapat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon 2 [Ganjar-Mahfud] pada siang hari ini dan kami berkeyakinan MK akan menolak permohonan yang disampaikan kepada MK,” katanya. Selain itu, Yusril juga yakin MK bakal menolak permohonan Ganjar-Mahfud lantaran belum pernah tercatat dalam sejarah pemilu presiden dan wakil presiden diulang. Sementara itu, Tim Hukum Nasional pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin (THN AMIN) akan mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir menjelaskan bahwa majelis hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima permohonan tersebut.

Masuknya daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, membuka peluang sekaligus tantangan bagi arah pembangunan jangka panjang nasional. Bagaimana tidak? Rencananya seluruh kebutuhan untuk membangun aneka proyek infrastruktur itu bersumber dari swasta murni alias tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tentu ini menjadi angin segar bagi pemangku kebijakan yang memang tengah haus penanaman modal untuk melahirkan efek berganda besar ke perekonomian. Apalagi, hitung-hitungan nilai investasi 14 PSN itu mencapai hampir Rp500 triliun. Akan tetapi, hal ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi fiskal negara dan kredibilitas pemerintah. Utamanya ketika situasi ekonomi menghadapi guncangan sehingga dunia usaha memilih wait and see. Risiko ini pun bukannya omong kosong. Maklum, dewasa ini banyak pebisnis yang menunda investasi lantaran masih mewaspadai ketidakpastian global yang diiringi dengan rezim suku bunga tinggi sehingga membatasi akses pembiayaan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada investasi Rp139,3 triliun yang mangkrak dan tak bisa diselesaikan karena ketidak-mampuan pelaku usaha. Pemerintah pun bukannya tak menyadari adanya risiko tersebut. Tak ayal, meski dalam skenario awal nihil melibatkan APBN, fiskal negara tetap disiagakan tatkala terjadi kemacetan kucuran modal swasta. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman, mengatakan saat ini nilai investasi dari 14 PSN baru itu masih dihitung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Termasuk di dalamnya kemungkinan dilibatkannya dana negara dalam pembangunan tersebut ketika swasta berhenti memberikan kontribusi. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menambahkan dimasukkannya 14 proyek itu ke dalam PSN mempertimbangkan be-berapa aspek. Di antaranya nilai investasi tinggi dan berdampak ke ekonomi secara luas mulai infrastruktur jalan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi. Dari sisi pemerintah, tentu akan meminta kepada pebisnis untuk men-jalankan komitmennya secara penuh sehingga proyek-proyek tersebut terwujud dan tidak menjadi bangunan mangkrak. Sekaligus, pemangku kebijakan terbantu oleh modal swasta sehingga tak perlu mengutak-atik fiskal negara untuk memenuhi besarnya pembiayaan investasi itu. Emiten properti yang PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), yang akan mengembangkan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, satu dari 14 PSN baru itu, bersiap meng-gelontorkan dana senilai Rp40 triliun. Sekretaris Perusahaan PANI Christy Grassela, mengatakan investasi tersebut akan difasilitasi oleh pihak swasta murni dan tidak menggunakan APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah juga perlu memacu penerimaan negara lebih tinggi agar fiskal negara lebih tebal. Jika hal itu tak dilakukan, maka sumber utama pembiayaan PSN baru tersebut berasal dari penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng online travel agent tiket.com untuk memperluas akses pembelian tiket kapal feri secara daring selama Angkutan Lebaran tahun ini. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan bahwa kerja sama strategis dengan tiket.com sebagai wujud komitmen manajemen untuk berinovasi dalam pelayanan penyeberangan prima berkelanjutan. “Kolaborasi pertama ASDP dengan tiket.com sebagai wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan value layanan kepada masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses pembelian tiket ferry,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (26/3). Sejak 2020, ASDP telah menerapkan penjualan tiket kapal feri secara daring melalui aplikasi Ferizy. Gaery Undarsa, Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com, mengatakan tiket.com terus memberikan yang terbaik bagi konsumennya di antaranya konsumen pengguna transportasi umum. Saat ini, tiket kapal feri sudah dijual di platform tiket.com yang merupakan bentuk kerja sama strategis dengan ASDP. Dia berharap pembelian tiket ferry melalui platform tiket.com memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi konsumen yang hendak melakukan perjalanan antarpulau.

Prabowo Subianto akan mencoba untuk menjadi penengah rekonsiliasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo apabila bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini bahwa PDIP tidak punya masalah secara pribadi dengan Prabowo melainkan hanya dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, rencana pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diyakini bisa menjadi momentum penghubung PDIP dengan Jokowi.“Justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali, hubungan Pak Jokowi dengan PDIP,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).Dia meyakini bahwa banyak elite PDIP yang sudah move on alias legawa dengan hasil Pilpres 2024 sehingga upaya perbaikan hubungan antara PDIP dengan Jokowi akan menjadi langkah rekonsiliasi yang dinanti-nanti banyak orang.Wakil ketua Komisi III DPR itu mengaku bahwa meski keterbelahan politik pada ajang Pilpres 2014 dan 2019 tidak membuat Prabowo berpandangan negatif terhadap Megawati. Dia mengeklaim bahwa Prabowo selalu mengingatkan kadernya untuk tidak menjelek-jelekan Megawati kendati keduanya saling bersaing. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Meski demikian, dia menekankan pertemuan tersebut hanya dimungkinkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal hasil Pemilu 2024 yang kini masih disengketakan.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan berencana menjadi rakyat biasa daripada bergabung dengan pemerintahan selanjutnya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2024. Ganjar berencana melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin bersama dengan sukarelawan pendukungnya. Kader PDIP ini pun meminta siapa pun presiden dan wakil presiden yang akan dilantik nanti tidak anti kritik. Menurutnya, pihak yang berada di luar pemerintah punya peran penting untuk menjadi pengawas kekuasaan. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan hari ini akan digelar dua sidang perkara sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku pemohon. Selain para pemohon beserta kuasa hukum dan saksi masing-masing, MK juga turut mengun-dang pihak terkait, dalam hal ini paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan diri sebagai pihak terkait pada Senin (25/3) malam.   Lembaga negara pengawal konstitusi tersebut menjadwalkan pengucapan putusan/ketetapan PHPU Pilpres pada Senin, 22 April 2024 mendatang.Di sisi lain, Fajar memastikan bahwa putusan Hakim Konstitusi pada sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak akan deadlock atau buntu. Saat ini terdapat delapan hakim konstitusi yang akan menangani perkara PHPU Pilpres 2024, yaitu Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur. Lalu, apabila musyawarah mufakat kedua tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.“Bagaimana kalau terjadi 4:4? Di pasal 45 ayat 8 dikatakan bahwa dalam hal suara hakim itu sama banyak maka yang menjadi putusan MK adalah suara di mana ketua sidang pleno berada,” kata Fajar dilansir Antara.Langkah-langkah tersebut, kata dia, sudah berada dalam Undang-Undang, sehingga tidak akan ada kebuntuan dalam menentukan putusan.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fadel Muhammad mengakui sempat diingatkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk tidak membantu persoalan pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 Kementerian Kesehatan. “Kepala BPKP mengatakan bahwa ‘Ya itu ada masalah dengan pengadaan itu karena harga dan sebagainya. Pak Fadel jangan bantu mereka,” ujar Fadel usai diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (25/3). Fadel diperiksa kurang lebih 1 jam dan mendapatkan enam pertanyaan. Penyidik menanyakan soal bantuan yang diberikan olehnya kepada sejumlah pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 2020 terkait dengan pengadaan APD Covid-19. Mereka disebut menyuplai pengadaan APD pada 2020. Fadel mengatakan pengusaha-pengusaha Hipmi itu sudah menyuplai APD namun tak kunjung dibayar. Senator itu lalu mengaku menghubungi Kepala BPKP perihal masalah yang dihadapi pengusaha Hipmi itu terkait dengan pengadaan APD.Menurut Fadel, Kepala BPKP langsung mengingatkan dirinya agar tak terlibat dalam hal tersebut karena ada dugaan penggelembungan pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemanggilan Fadel dibutuhkan untuk membuat terang perkara yang diduga merugikan negara Rp625 miliar itu.

Perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pada penyelenggaraan pemilihan umum kali ini diprediksi bakal lebih banyak dibandingkan dengan 2019. Gugatan sengketa pemilihan legislatif masih akan mendominasi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mencatat setidaknya sudah ada 265 permohonan PHPU hingga Minggu (24/3) pukul 15.00 WIB. Dari jumlah tersebut, dua permohonan di antaranya adalah PHPU Pemilihan Presiden, 10 permohonan PHPU Pemilihan Legislatif DPD, dan 253 permohonan PHPU Pemilihan legislatif DPR. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memprediksi jumlah gugatan sengketa pemilu atau PHPU 2024 meningkat dari jumlah gugatan pada saat Pemilu 2019. “Kalau secara jumlah, masih banyak sekarang. Dulu [Pemilu 2019] kan 262 perkara. Ini prediksinya bisa lebih,” katanya saat mengecek loket pendaftaran PHPU 2024, dilansir Antara, Minggu (24/3). Suhartoyo menjelaskan bahwa pihaknya hingga Minggu siang masih melakukan penginputan data gugatan yang masuk untuk dicatat ke laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK). MK, kata dia, masih menghitung pendaftaran yang diajukan oleh perseorangan dan partai politik. Dalam kesempatan itu, dia juga menduga masih ada pihak yang mendaftarkan gugatan, kendati telah mengetahui jadwal pendaftarannya sudah tutup. Hal itu, kata Suhartoyo, pernah terjadi pada PHPU Pemilu sebelumnya. MK akan tetap menerima pendaftaran itu, karena lembaga peradilan tidak bisa menolak perkara. Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyiapkan 30 saksi dan 10 saksi ahli untuk menghadapi sidang gugatan hasil Pemilihan Presiden 2024 di MK. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan saksi dari banyak daerah. 

Hal itu disampaikan olehnya usai resmi mendaftarkan PHPU ke MK pada Sabtu (23/3). Sementara itu, kubu paslon capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar langsung melakukan pendaftaran sebagai pemohon dalam gugatan sengketa Pilpres 2024 pada Kamis (21/3) dini hari, atau 3 jam setelah penetapan hasil Pemilu 2024 oleh KPU. Faktor pendorong Timnas Amin mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres di MK, salah satunya adalah unsur tidak percaya lagi kepada Bawaslu yang tidak pernah memproses laporannya. Dari gugatan PHPU Pemilihan Legislatif (Pileg) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mengajukan permohonan gugatan untuk anggota legislatif DPR ke MK pada Sabtu (23/3). “Kami diperkuat oleh 23 tim lawyer untuk dalam mengajukan gugatan, khususnya terkait dengan suara PPP yang patut diduga hilang di sejumlah pemilihan, sehingga menyebabkan angka kami di dalam rekapitulasi KPU itu hanya menembus angka 3,87%, artinya di bawah ambang batas,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan nasional di KPU, Rabu (20/3), PPP diumumkan hanya meraup suara 5.878.777 suara. PPP, lanjut Baidowi, sudah mengantongi alat bukti yang kini masih dilengkapi dalam waktu 3x24 jam. Bukti-bukti itu sudah diajukan ke MK ketika mendaftar. Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan menerima hasil Pemilu 2024.“Sudah pasti enggak akan lolos ke Senayan, tetapi balik lagi saya mewakili teman-teman PSI di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami akan tetap berjuang dengan cara kami,” ujar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Jenama lokal bersiap mereguk untung pada momentum Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, terutama dengan memanfaatkan saluran lokapasar. Strategi yang tepat diperlukan agar tidak tenggelam dalam algoritma marketplace. Sebagai negara dengan populasi Muslim nasional terbesar di dunia, Indonesia selalu jadi ceruk pasar menggiurkan pada momen puasa dan Lebaran. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang melesat, brand dan penjual lokal harus gesit menyusun berbagai strategi pemasaran untuk menjawab kebutuhan konsumen. Berdasarkan laporan dari Google bertajuk Recharge, Reconnect, Celebrate: Consumer Insights for Successful Ramadan 2024 Campaigns menunjukkan jumlah masyarakat yang berbelanja pada momen Ramadan meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan saat tanggal kembar seperti 12.12. Secara khusus, berdasarkan data dari YouGov pada 2024 beberapa kategori diperkirakan meningkat secara signifikan yaitu kategori food & beverages (43%), fashion & accessories (27%), dan beauty & personal Care (20%) pada Ramadan tahun ini. Rika Yeo, City Leader Lazada Club mengatakan pemilik usaha tidak hanya perlu memerhatikan tren produk, brand dan penjual lokal dapat menawarkan layanan terbaik dengan mengenal dan memahami penggunaan fitur dan layanan platform belanja online. Rika membagi beberapa jurus agar pelaku usaha bisa memaksimalkan penjualan di platform e-commerce seperti Lazada pada Ramadan. Pertama, pelajari performa omzet dan produk toko online. 

Caranya adalah dengan menentukan target dengan tingkat omzet saat ini. Kedua, gunakan promo dan diskon khusus Ramadan sebagai daya tarik yang kuat untuk mendorong pembeli check out produk. Ketiga, perhatikan kebutuhan pembeli dan tren produk selama Ramadan. Keempat, sesuaikan strategi penjualan dengan perilaku belanja konsumen. Kelima, fokus pada penjualan produk populer dan produk yang tren pada Ramadan. Sementara itu, Head of Communications Tokopedia, Aditia Grasio Nelwan menyarankan penjual, khususnya UMKM, untuk menerapkan strategi bundling produk guna meningkatkan penjualan pada bulan puasa. Cara tersebut dinilai efektif meningkatkan penjualan, khususnya yang berjualan produk kebutuhan sehari-hari atau fast moving consumer good (FMCG).  Agar makin dilirik calon pembeli, maka produk tersebut dapat menggunakan nama unik yang identik dengan Ramadan. Misalnya, ‘Paket Bedug’ yang berisi produk yang berkaitan dengan buka puasa, seperti teh celup, gula pasir dan kurma. Penjual juga bisa membuat hampers edisi spesial Ramadan untuk menangkap tingginya animo masyarakat berbagi dengan kerabat atau kenalan.Di sisi lain, pelaku usaha juga bisa memberikan kesempatan bagi pembeli untuk meng-custom hampers sesuai preferensi. Jika penjual punya anggaran besar dan ingin meningkatkan brand awareness di tengah masyarakat luas, maka mereka bisa berkolaborasi bersama KOL dengan ratusan ribu hingga jutaan pengikut (macro/mega KOL) yang relevan dengan produknya. Namun jika penjual ingin menyasar calon pembeli yang lebih niche, nano KOL dengan pengikut 1.000-10.000 bisa menjadi pilihan yang lebih terjangkau.

Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menahan suku bunga acuan di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Rabu (20/3), memberikan sedikit kelegaan bagi pelaku pasar dan investor. Maklum, pelaku ekonomi sempat cemas lantaran naiknya inflasi pada bulan lalu yang dapat memberikan daya dorong bagi otoritas moneter untuk mengutak-atik suku bunga. Akan tetapi, level 6% dipandang masih cukup mampu menjangkar inflasi sekaligus mengamankan stabilitas pasar keuangan, serta mengimbangi arah kebijakan Bank Sentral (AS) Federal Reserve (The Fed) yang pada hari ini diprediksi juga menahan suku bunga acuan. Apalagi, BI dalam waktu dekat juga akan memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuditas Makro-prudensial (KLM) dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia serta memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar pada pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Mengimbangi keputusan BI itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gubernur BI Perry Warjiyo, pun mengatakan perkembangan sosial ekonomi terkini yang relatif stabil pada akhirnya mendorong pengusaha untuk beranjak dari area wait and see. Menurutnya, peningkatan investasi tersebut tecermin dari capital expenditure yang mulai meningkat. Sementara itu, perubahan suku bunga oleh Bank Sentral Jepang dari negatif ke positif juga tidak berimbas ke pasar keuangan domestik. "Kami melihat ruang terbuka penurunan suku bunga BI rate semester kedua," ujarnya. Suku bunga di level 6% dipandang sebagai konsekuensi yang perlu ditempuh dalam rangka mengamankan stabilitas ekonomi nasional. Jika BI memangkas suku bunga sebelum The Fed, justru berisiko mengguncang pasar karena akan mendorong capital outflow. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , tak memungkiri suku bunga 6% cukup memberatkan. Namun, dia menilai keputusan itu merupakan upaya untuk menciptakan stabilitas moneter. "BI masih menimbang faktor eksternal." Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, berharap hasil Pilpres 2024 direspons positif dan gugatan hukum dilayangkan dengan tertib sehingga tidak mengganggu kondusivitas bisnis. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan komposisi kabinet merupakan pendorong utama yang akan melahirkan optimisme dunia usaha.