Prabowo Subianto akan mencoba untuk menjadi penengah rekonsiliasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo apabila bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini bahwa PDIP tidak punya masalah secara pribadi dengan Prabowo melainkan hanya dengan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, rencana pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri diyakini bisa menjadi momentum penghubung PDIP dengan Jokowi.“Justru Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali, hubungan Pak Jokowi dengan PDIP,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/3).Dia meyakini bahwa banyak elite PDIP yang sudah move on alias legawa dengan hasil Pilpres 2024 sehingga upaya perbaikan hubungan antara PDIP dengan Jokowi akan menjadi langkah rekonsiliasi yang dinanti-nanti banyak orang.Wakil ketua Komisi III DPR itu mengaku bahwa meski keterbelahan politik pada ajang Pilpres 2014 dan 2019 tidak membuat Prabowo berpandangan negatif terhadap Megawati. Dia mengeklaim bahwa Prabowo selalu mengingatkan kadernya untuk tidak menjelek-jelekan Megawati kendati keduanya saling bersaing. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tidak menutup kemungkinan ada pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Meski demikian, dia menekankan pertemuan tersebut hanya dimungkinkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal hasil Pemilu 2024 yang kini masih disengketakan.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyatakan berencana menjadi rakyat biasa daripada bergabung dengan pemerintahan selanjutnya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres 2024. Ganjar berencana melakukan kegiatan berbasis komunitas di bidang pendidikan politik, lingkungan, penguatan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat miskin bersama dengan sukarelawan pendukungnya. Kader PDIP ini pun meminta siapa pun presiden dan wakil presiden yang akan dilantik nanti tidak anti kritik. Menurutnya, pihak yang berada di luar pemerintah punya peran penting untuk menjadi pengawas kekuasaan. Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan hari ini akan digelar dua sidang perkara sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md selaku pemohon. Selain para pemohon beserta kuasa hukum dan saksi masing-masing, MK juga turut mengun-dang pihak terkait, dalam hal ini paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan diri sebagai pihak terkait pada Senin (25/3) malam.   Lembaga negara pengawal konstitusi tersebut menjadwalkan pengucapan putusan/ketetapan PHPU Pilpres pada Senin, 22 April 2024 mendatang.Di sisi lain, Fajar memastikan bahwa putusan Hakim Konstitusi pada sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tidak akan deadlock atau buntu. Saat ini terdapat delapan hakim konstitusi yang akan menangani perkara PHPU Pilpres 2024, yaitu Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur. Lalu, apabila musyawarah mufakat kedua tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.“Bagaimana kalau terjadi 4:4? Di pasal 45 ayat 8 dikatakan bahwa dalam hal suara hakim itu sama banyak maka yang menjadi putusan MK adalah suara di mana ketua sidang pleno berada,” kata Fajar dilansir Antara.Langkah-langkah tersebut, kata dia, sudah berada dalam Undang-Undang, sehingga tidak akan ada kebuntuan dalam menentukan putusan.