Injeksi modal dari kocek negara ke sejumlah korporasi pelat merah bakal mengalir deras di tengah periode transisi pemerintahan 2024—2025. Upaya penguatan modal dan penyehatan keuangan BUMN itu diharapkan memuluskan eksekusi proyek-proyek penugasan dan berkorelasi positif terhadap setoran dividen di masa mendatang. Indikasi derasnya suntikan modal pemerintah tecermin pada usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (19/3), Erick mengusulkan tambahan PMN untuk tujuh BUMN senilai Rp13,6 triliun pada tahun ini. Selain itu, 16 perusahaan pelat merah juga diajukan untuk menerima PMN pada 2025. Dari jumlah tersebut, PT Hutama Karya (Persero) akan mendapatkan injeksi modal terbanyak. Kontraktor BUMN itu diusulkan mendapat tambahan PMN Rp1,6 triliun pada 2024 untuk penyelesaian ruas tol Palembang-Betung dan Rp13,86 triliun pada 2025 untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) fase 2 dan 3. BUMN karya lain yang diajukan untuk menerima PMN pada 2025 ialah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) untuk pembangunan tol Jogja-Bawen & Solo-Jogja, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) untuk penyelesaian tol Jogja-Bawen dan KIT Subang, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) untuk perbaikan struktur permodalan. Di antara daftar calon penerima PMN pada 2025, PT Asabri (Persero) muncul sebagai nama baru.

Kementerian BUMN mengusulkan perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri itu dapat meraih PMN senilai Rp3,61 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. Manajemen BUMN ikut buka suara terkait usulan PMN 2024—2025. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo menyebut usulan PMN senilai total Rp3,8 triliun akan dialirkan ke entitas anak perseroan, yakni PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter yang merupakan operator KRL Commuterline Jabodetabek. Terpisah, Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto memaparkan PMN merupakan usulan langsung dari perseroan lantaran usia kapal-kapal Pelni sebagian besar sudah di atas 20 tahun. Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha menuturkan perseroan mengajukan PMN sebesar Rp3 triliun untuk penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menuturkan PMN akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional (PSN), serta menuntaskan sejumlah proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diperkirakan rampung pada 2024—2025. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai PMN menjadi solusi untuk memperbaiki likuiditas BUMN di tengah derasnya proyek penugasan. Seringkali, lanjutnya, BUMN mengalami ketidaksesuaian pendanaan saat mengerjakan proyek penugasan yang berujung pada kesulitan likuiditas dan solvabilitas.