Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan modal UMKM dipastikan akan kembali diberikan pada tahun 2021 ini. Program itu merupakan bantuan presiden (banpres) produktif senilai Rp 2,4 juta.

“Tadi dalam rapat dengan Bapak Presiden mengarahkan UMKM tetap diberikan bantuan permodalan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam press briefing, Kamis (21/1).

Tidak hanya BLT UMKM, bantuan perlindungan sosial lainnya untuk masyarakat juga diperpanjang seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, hingga bantuan sosial (bansos) tunai lainnya.

Selain itu, insentif pajak juga ikut diperpanjang sampai 2021 mulai dari pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk badan/instansi pemerintah dan rumah sakit, pembebasan impor atau perolehan barang kena pajak, dan percepatan pengembalian atau restitusi PPN.

Bencana Gempa Bumi kembali terjadi di Indonesia tepatnya di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat dalam 2 hari secara berturut-turut. Gempa mengakibatkan sejumlah rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan yang cukup parah.

Terkait dengan musibah alam ini, Kalla Group melalui Yayasan Hadji Kalla mengirimkan bantuan dan relawan untuk membantu para korban selamat.

Menurut Manager Kemanusiaan dan Lingkungan Yayasan Hadji Kalla, Abdul Hakim, menurunkan bantuan 3 Escavator guna membantu pemerintah dan warga setempat untuk mensterilkan jalur menuju wilayah terdampak gempa dari sisa tanah longsor.

Selain itu, Yayasan Kalla juga menyalurkan 2500 paket bantuan untuk dua lokasi pusat gempa yakni Majene dan Mamuju. Bantuan ini disalurkan ke lokasi bencana melalui jalur darat dan udara dengan pesawat Hercules yang mengangkut seberat 1,8 ton.

2500 Paket Bantuan ini dibagikan dalam bentuk satu kantongan berisi makanan seperti roti, susu, biskuit, mie instan cup, terpal atau tenda pengungsian dan selimut.

Kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek terus bergulir. Terbaru: dugaan korupsi pengadaan bansos bukan cuma Rp 10.000 per paket sembako, tapi lebih dari Rp 33.000 per paket.

Jika Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut, fee bansos diduga bisa mencapai Rp 33.000 per paket, sumber KONTAN menyebutkan angka bisa lebih besar, yakni Rp 34.400 per paket atau 11,46% dari nilai per paket sembako bansos yang sebesar Rp 300.000 per paket.

Alex Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memastikan sekecil apapun informasi terkait kasus tersebut bakal ditelusuri KPK, termasuk dari MAKI. “Setiap ada informasi bakal kami dalami, karena proyek tersebut terdapat 272 kontrak,” katanya, Senin (14/2).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Syafrina mengatakan, perlu ada sinergi bersama antara Kementerian Sosial (Kemsos) dengan Pemerintah Daerah. “Mereka yang bertanggung jawab memperbarui dan memvalidasi data, “ kata dia ke KONTAN, Selasa (15/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Jabodetabek 2020.

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan bahwa KPK sejatinya telah memberikan petunjuk dalam pengadaan barang dan jasa selama pandemi Covid-19 untuk mencegah kasus korupsi. Petunjuk tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran (SE) Nomor 8 tahun 2020.

Firli menyebut KPK dan Kementerian Sosial telah melakukan sejumlah upaya pencegahan, termasuk Menteri Sosial yang mendatangi KPK untuk membahas mekanisme pencegahan korupsi. Selain memberikan surat edaran untuk pengadaan barang dan jasa, KPK juga mengeluarkan SE Nomor 11 tahun 2020. “Disebutkan bagaimana tentang distribusi bantuan sosial berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS),” jelas Firli.

Tujuan surat edaran itu agar Bansos untuk penanganan pandemi Covid-19 tepat sasaran, tepat guna, dan tidak disalahgunakan. Bansos yang disalurkan oleh Kementerian Sosial untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 1,3 juta paket dengan nilai Rp 300.000 per paket. Bersamaan dengan itu Pemda DKI Jakarta juga menyalurkan 1,1 juta paket.

Dari jumlah tersebut, anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler mencapai Rp 128,78 triliun. Realisasi anggaran untuk program tersebut juga telah lebih dari 98%.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan 1.023.617 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 di Sumut sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) bantuan presiden (Banpres) Rp2,4 juta per usaha.

Pada tahap I, pemerintah telah memberikan Banpres produktif kepada 9,16 juta pelaku UMKM. Selanjutnya, pencairan bantuan tahap II akan menyasar 3 juta penerima. Bantuan yang diberikan senilai Rp2,4 juta setiap pelaku UMKM. Secara total, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp28 triliun untuk program Banpres produktif.

Pemerintah sendiri telah membuka pendaftaran Banpres produktif tahap II pada 13 Oktober lalu. Pendaftaran rencananya berlangsung hingga 25 November ini.

Kemudian, penerima juga memiliki saldo di bank penyalur biasanya Bank BRI kurang dari Rp2 juta dan wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU). Sebelum disalurkan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dukcapil memeriksa identitas calon penerima terlebih dahulu.

Lembaga auditor negara, baik internal maupun eksternal, tengah melakukan kajian untuk menyusun rekomendasi kepada pemerintah menyusul adanya potensi penyalahgunaan dalam penyaluran dana bantuan sosial program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan program perlindungan sosial. Mulai dari masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran, hingga lemahnya validasi data.

Anggota III BPK Achsanul Qosasi menjelaskan bahwa belum optimalnya proses penyaluran bantuan kepada masyarakat disebabkan oleh sejumlah persoalan. Pertama, pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan aturan terkait penyaluran bantuan.

Menurutnya, banyak aturan yang berubah dan membutuhkan penyesuaian di level pengambil kebijakan. Perubahan aturan tersebut menyebabkan pelaksanaan program penanganan Covid-19 tidak berjalan cepat.

Kedua, penyaluran program yang cenderung salah sasaran. Penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak diperbarui menjadi pangkal masalah penyaluran program tersebut.

Ketiga, BPK menyoroti skema penyaluran bantuan sosial yang dilakukan melalui perbankan juga berisiko memunculkan masalah. Achsanul menjelaskan bahwa saat ini akses masyarakat, terutama menengah ke bawah terhadap perbankan masih sangat minim.

Atas dasar itulah saat ini BPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan komunikasi agar program perlindungan sosial dan subsidi untuk pelaku usaha kelas bawah lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani belum merespons pertanyaan Bisnis terkait dengan catatan BPK tersebut. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komisi XI DPR belum lama ini memaparkan beberapa perkembangan program perlindungan sosial. Dia mengklaim bahwa cakupan perlindungan sosial makin luas dan dengan target yang makin baik pula. Menurut Menteri Keuangan, hampir seluruh rumah tangga di kelompok 40% masyarakat berpenghasilan terendah menerima setidaknya satu bantuan.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa penyaluran berbagai bantuan melalui rekening perbankan maupun rekening ponsel justru meningkatkan inklusi keuangan.

Dalam kaitan itu, ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Wahyu Widodo berpendapat persoalan terberat dari penyaluran bantuan sosial terletak pada data. Apalagi program tersebut terkait dengan mitigasi Covid-19, sehingga sasarannya bukan hanya yang terdaftar dalam DTKS. Di sisi lain, menurut dia, DTKS membutuhkan banyak perbaikan lantaran masih banyak inclusion dan exclusion error.

Komisi II DPRD Medan mendorong Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan agar benar-benar melakukan verifikasi data warga miskin di Kota Medan, sehingga bisa terakomodir dalam mendapat bantuan sosial yang diberikan pemerintah. 

“Diharapkan dana yang dianggarkan sebesar Rp.6,8 miliar di APBD Medan tahun 2021 untuk biaya verifikasi dan validasi menuju Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Wakil Ketua Koimsi II DPRD Medan Sudari ST usai mengikuti rapat pembahasan R-APBD Pemko Medan TA 2021 di ruang Komisi II gedung dewan, Sabtu sore (14/11/2020).

Sebelumnya, Kadis Sosial Medan Endar Sutan Lubis menyampaikan, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi pemutakhiran data warga miskin di Kota Medan. Untuk biaya tersebut diajukan anggaran sebesar Rp.6,8 miliar di R-APBD 2021.

Disebutkannya, pendataan akan dilakukan ‘door to door’ di 17 kecamatan karena 4 kecamatan sudah dilakukan sebelumnya. Pihaknya memberikan target pada bulan Juni 2021 pendataan sudah rampung. Sedangkan rincian jumlah upah pendataan dianggarkan Rp.12 ribu per KK dengan sasaran sekitar 120.870 KK.

Sebanyak 8.284 UMKM di Kabupaten Balangan terdaftar untuk diusulkan mendapat Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Hairani, mengatakan data total UMKM yang mendaftar tersebut langsung diserahkan ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalsel.

“Datanya sudah kami kirim ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalsel sebanyak 8.284 UMKM, “ ucap Hairani, Minggu (15/11).

Pengumuman bantuan tersebut akan diberitahukan kepada pelaku UMKM melalui SMS atau situs web eform. bri. co.id/bpum. “Kemudian yang bersangkutan bisa menghubungi pihak BRI untuk pencairan, “ ujarnya.

Tak cuma upah minimum provinsi (UMP) saja yang oleh pemerintah pusat ditetapkan tidak naik tahun depan, gaji pegawai negeri juga tidak akan naik di 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan, tahun depan, tidak ada kebijakan kenaikan gaji pokok PNS atau pensiunan. Tapi, pemerintah memastikan, akan tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas yang berlaku juga untuk pensiunan.

“Besaran (belanja pegawai) sama dengan tahun 2019, tapi lebih besar manfaatnya dari implementasi di 2020. Dengan begitu, kenaikan konsumsi belanja pegawai tetap naik di 2021 dibanding 2020,” kata Askolani kepada KONTAN, Selasa (3/11).

Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dipatok Rp 1.032 triliun. Angka ini tumbuh 23,4% dari pagu tahun ini senilai Rp 836,4 triliun. Belanja ini untuk empat hal, dua diantaranya untuk menopang konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen mendorong daya beli masyarakat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 melalui pos perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 110,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah sekitar 45,9% daripada anggaran dalam program PEN 2020 senilai Rp 203,9 triliun.

Selain itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan bansos produktif sebesar Rp 2,4 juta dengan target peneriman manfaat sebanyak 15 juta usaha mikro. Lalu, program subsidi gaji, dengan target dapat tersalurkan ke 12,4 juta pekerja. Harapannya, program tersebut bisa membuat ekonomi tumbuh 5% di 2021.

Konjen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Medan dan Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara (MITSU) menyalurkan bantuan 3000 paket sembako kepada 22 lembaga adat di Medan melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan.

Paket sembako itu termasuk dan 10 Kg beras, 2 Kg gula dan 2 liter minyak goreng sebanyak 2000 paket dari Konjen RRT di Medan dan 1000 paket dari Perhimpunan MITSU. Penyerahan bantuan itu dilaksanakan di Gedung MITSU Kampus Hijau Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional Asia (STBA-PIA), Jumat (16/10) via online sesuai suasana pandemi Covid-19.

Bantuan Ketua Harian Perhimpunan MITSU Juswan Tjoe mewakili Kanjen RRT di Medan, Madam (Mdm) Qiu Wei Wei dan Ketua Umum Perhimpunan MITSU Fajar Suhendra kepada Ketua FPK Kota Medan, Prof Wan Syaifuddin MA PhD didampingi Wakil Ketua Dr dr H Delyuzar MKed (PA) Sp PA (K) dan Sekretaris Arwin Harahap MSi mewakili para tokoh / lembaga adat di Kota Medan.

Madam Qiu Wei Wei dalam sambutannya secara online mengemukakan, sejak merebaknya pandemi, Tiongkok dan Indonesia telah saling membantu dan saling memberikan dukungan yang kuat dan bantuan yang tulus Presiden RRT Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), ujar Qiu Wei Wei, telah melakukan komunikasi melalui telepon sebanyak tiga kali dan saling bertukar surat dan telegram.

“Semoga bantuan sembako yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan disalurkan kepada masyarakat etnis/lembaga yang berhak, khususnya yang terdampak Virus Corona atau Covid-19 yang masih mewabah, “ harap Mdm Qiu Wei Wei.

Sementara, Ketua FPK Kota Medan Prof Wan Syaifuddin menyampaikan terimakasih kepada Pemerintahan RRT dalam hal ini Konjen RRT di Medan dan Perhimpunan MITSU yang telah memberikan 3000 paket sembako yang akan disalurkan kepada kurang lebih 22 masyarakat etnis/ lembaga adat yang ada di Medan.