Dana bantuan sosial (bansos) minyak goreng belum cair. Oleh karena itu, kini Kementerian Sosial (Kemsos) menagih dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai sekitar Rp 6,19 triliun periode April-Juni 2022, kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu). Kemsos menyatakan, selama ini penyaluran bansos minyak goreng tersebut masih menggunakan dana internal kementerian tersebut. Total target penerima BLT minyak goreng sebanyak 20,65 juta penerima.

April 2022 lalu Program Kartu Prakerja genap dua tahun. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja dan kewirausahaan. Struktur organisasi program ini terdiri dari Komite Cipta Kerja sebagai penentu kebijakan, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana sebagai pelaksana operasional. Selama masa pandemi Covid-19 program ini berfungsi ganda memberikan bantuan pelatihan dan bantuan sosial yang bersumber dari APBN. Peserta Program Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan daring menerima bansos selama empat bulan.

Program Kartu Prakerja telah menghasilkan capaian yang patut dibanggakan. Pertama, jumlah penerima 11,4 juta orang, tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Sebagian besar tinggal di pedesaan dengan latar belakang penganggur dan belum pernah mengikuti pelatihan apa pun sebelumnya. Kedua, sebagian besar penerima Kartu Prakerja telah menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan bansos selama empat bulan sebesar total Rp 2,4 juta per orang. Survei PRESISI dan Manajemen Pelaksana menunjukkan sebagian besar penerima menggunakan bansos yang diterimanya untuk membeli kebutuhan pokok. Ini tentu meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang selama masa pandemi melesu sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, survei BPS (Sakernas) Agustus 2021 menunjukkan, sebagian besar penerima Kartu Prakerja merasakan meningkatnya kompetensi mereka setelah mengikuti pelatihan

Dengan kian membaiknya kondisi perekonomian dan menurunnya pandemi, ke depan Program Kartu Prakerja menghadapi tantangan meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha khususnya industri. Untuk bisa bersaing di tingkat regional dan global, industri nasional butuh tenaga kerja kompeten yang berimbang penguasaan aspek teknis dan aspek sikapnya (attitude). Penguasaan aspek teknis memerlukan praktik penggunaan alat yang kurang efektif diterapkan pada moda pelatihan daring (online). Karena itu, Program Kartu Prakerja ke depan perlu mengembangkan moda pelatihan luring (offline) dan/atau pelatihan bauran (blended). Tantangannya kemudian adalah jika bansos dihilangkan atau dikurangi apakah masyarakat masih berminat mengikuti program ini? Hal ini perlu dipertimbangkan dan dicarikan solusinya agar minat masyarakat untuk mengikuti Program Kartu Prakerja tetap tinggi. (Yoga)

Menteri Keuangan (kemenkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan,  realisasi program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional  (PC-PEN) hingga 1 April 2022 mencapai Rp29,31 Triliun, hanya 6,4% dari total  sebesar Rp 455,62 triliun. "Program perlindungan sosial diberikan  melalui program keluarga harapan  (PHK), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai  untuk pedagang kaki lima dan nelayan," kata dia,Rabu (13/4). Sri Mulyani mengatakan, penyerapan anggaran PC-PEN  rendah karena pemerintah  masih  belum selesai melakukan pembayaran biaya perawatan pasien Covid-19. Menkeu menambahkan, dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, intstrumen APBN  tetap menjadi shock absorder global yang berpotensi memberi resiko bagi ekonom Indonesia. (Yetede) 

Pemerintah terus menyalurkan dana bantuan sosial pada tahun ini, meski pun laju tambahan kasus Covid-19 tengah melandai. Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (13/4), Menteri Sosial Tri Rismaharani mengusulkan tambahan dana bantuan sosial kepada para wakil rakyat. Adapun tambahan dana yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial untuk program bantuan sosial di 2022 totalnya mencapai Rp 11 triliun di 2022. Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto pada kesimpulan rapat menyatakan DPR mendukung usulan tambahan anggaran Rp 11 triliun dan menyetujui programnya.

Pemerintah mengkaji program bantuan sosial  baru yang menyasar masyarakat kelas menengah. Program bansos itu akan melengkapi program bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) yang sudah mengalir. Bantalan tersebut disiapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat ditengah kenaikan harga berbagai komoditas. Sekretaris Kementerian Koordinator, Susiwijono Moegiarso menuturkan ada beberapa skema program bantuan yang tengah dibahas. Dalam pembahasan itu, kata dia, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang pemimpin kementerian dan lembaga serta asosiasi pengusaha. "Kami mendiskusikan penduduk level menengah yang juga rentan terhadap dinamika global dan kenaikan harga. Kami sedang siapkan skema bantuan yang lain," ujar dia, kemarin. Selain itu, ia juga mengimbuhkan, Kementerian Keuangan telah menerima permohonan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk penyaluran BPUM. Program ini merupakan bantuan permodalan dari pemerintah untuk para pelaku usaha mikro. (Yetede)

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk menghadapi dampak gejolak geopolitik Rusia-Ukraina yang berimbas pada kenaikan harga pangan dan energi, program perlindungan sosial akan diperkuat. Salah satunya, menghidupkan kembali program bantuan subsidi upah yang sebelumnya pernah dua kali digulirkan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Program bantuan subsidi upah kali ini akan ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Besaran bantuan yang diterima adalah Rp 1 juta per orang. Berdasarkan target, ada 8,8 juta pekerja yang akan menerima bantuan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 8,8 triliun untuk itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang merumuskan langkah-langkah agar program subsidi upah bisa dialokasikan secara tepat. Hal ini diperlukan tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum kebangkitan ekonomi, tetapi juga menjaga kondisi keuangan negara. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, Kemenaker menggodok detail mekanisme penyaluran subsidi upah 2022, syarat penerima, dan ketersediaan anggaran. Pemerintah mesti bergerak cepat karena targetnya bantuan subsidi upah akan mulai disalurkan pada April ini. Anwar mengatakan, meski waktu persiapan pendek, pihaknya akan berhati-hati dalam menyusun mekanisme bantuan terbaru. (Yoga)

Pemerintah tengah mematangkan program bantuan subsidi upah (BSU) untuk 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Menurut Menteri Koordinator  Perekonomian Airlangga Hartarto, program BSU menjadi bantalan  sosial bagi masyarakat. "Sesuai dengan arahan Presiden, perlindungan sosial perlu terus dipertebal," kata dia, kemarin. Melalui program BSU, pekerja dengan gaji dibawah 3,5 juta akan mendapat subsidi upah Rp 1 juta per orang, BSU kata Airlangga, melengkapi program yang lain, seperti Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai  atau BLT minyak goreng. Presiden juga menyiapkan bantuan dana untuk 12 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp 600 ribu per penerima. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sudah menyiapkan  anggaran untuk program-program tersebut. (Yetede)

Pemerintah akan menggulirkan lagi program Bantuan Subsidi Upah (BSU)  tahun ini. Hal ini sudah disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (4/4). Untuk menjalankan program yang pernah digulirkan pada 2020 dan 2021 itu, kementerian lembaga terkait sedang menggodok regulasi tentang program tersebut. "Ada arahan Presiden terkait program bantuan subsidi upah  dimana ini akan terus dimatangkan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  dalam konferensi pers update penanganan pandemi Covid-19, Senin (4/4). 

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bila melihat pelaksanaan BSU  di 2020 dan 2021, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan  pemerintah bila ingin menjalankan  lagi program tersebut  di tahun ini. Pertama, penanganan permasalahan administrasi. Sebab dari penyaluran BSU sebelumnya terdapat rekening penerima  yang bermasalah. Misalnya, rekening tidak teregistrasi, rekening calon penerima sudah ditutup, serta dalam rekening penerima  tidak ada transaksi dalam waktu tertentu. (Yetede)

Pemerintah akan menggulirkan lagi program Bantuan Subsidi Upah (BSU)  tahun ini. Hal ini sudah disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (4/4). Untuk menjalankan program yang pernah digulirkan pada 2020 dan 2021 itu, kementerian lembaga terkait sedang menggodok regulasi tentang program tersebut. "Ada arahan Presiden terkait program bantuan subsidi upah  dimana ini akan terus dimatangkan," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  dalam konferensi pers update penanganan pandemi Covid-19, Senin (4/4). 

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bila melihat pelaksanaan BSU  di 2020 dan 2021, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan  pemerintah bila ingin menjalankan  lagi program tersebut  di tahun ini. Pertama, penanganan permasalahan administrasi. Sebab dari penyaluran BSU sebelumnya terdapat rekening penerima  yang bermasalah. Misalnya, rekening tidak teregistrasi, rekening calon penerima sudah ditutup, serta dalam rekening penerima  tidak ada transaksi dalam waktu tertentu. (Yetede)

Pemerintah dan Badan Pengelola Jaminan Sosial Tenaga kerja (BP Jamsostek) menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang mengalami PHK. Staf Khusus Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, mengatakan, dengan program ini, pekerja tak perlu lagi mencairkan dana Program Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Dita, dengan skema ini, JHT dapat kembali pada fungsinya sebagai dana pensiun ketika pekerja memasuki usia 56 tahun, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No,2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pambayaran Manfaat JHT. Untuk JKP, kata Dita, pemerintah membayar maksimal Rp 11 ribu per orang per bulan. Dengan demikian, pemerintah membayar kurang-lebih Rp 85 miliar per bulan untuk 10,5 juta pekerja. Perhitungan iuran itu menggunakan asumsi ekstrim, yakni jumlah orang yang terkena PHK dalam setahun mencapai 300 ribu orang. "Sebagai dana operasional awal program JKP, pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 6 triliun," kata dia,kemarin. (Yetede)