Basis data kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sedang disiapkan pemerintah diharapkan bisa memperluas cakupan perlindungan sosial. Data hasil Registrasi Sosial Ekonomi dapat dipakai untuk melindungi masyarakat yang jarang tersentuh bantuan, seperti sektor informal dan kelompok masyarakat menuju kelas menengah. Perlindungan terhadap kelompok tertentu selama ini kurang tergarap karena pendataan yang belum mutakhir dan akurat, bahkan nihil. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berharap, kehadiran basis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang targetnya rampung pada 2023 bisa mengatasi persoalan itu dan mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif. Rencananya proses pengumpulan data Regsosek untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan dilakukan pada 15 Oktober sampai 14 November 2022 dengan pendekatan akar rumput (dari tingkat desa).

Pendataan ini menyasar seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, termasuk presiden dan para pejabat negara. Tauhid mengatakan, lewat basis data tunggal itu, pemerintah tinggal menyesuaikan bentuk atau jenis   perlindungan sosial yang diperlukan oleh kelompok rentan tertentu yang selama ini tidak tersentuh bantuan, tetapi jumlahnya banyak. Di antaranya, kelompok masyarakat menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan masyarakat yang bergerak di sektor informal. Kelompok masyarakat menuju kelas menengah, misalnya, tidak termasuk kategori miskin yang boleh mendapat bantuan sosial. Namun, mereka belum aman secara finansial dan rentan jatuh miskin jika terjadi disrupsi ekonomi. Ada pula warga yang bekerja di sector informal yang selama ini sulit tersentuh bantuan karena tidak teridentifikasi di basis data pemerintah. (Yoga)

Suasana Kantor Pos Cirebon di Jalan Yos Sudarso, Cirebon, Jabar, Rabu (14/9) bukan pasar malam. Namun, banyak orang, termasuk anak-anak, hilir mudik. Pedagang kaki lima berdatangan melihat peluang. Warga Kelurahan Karyamulya dan Kelurahan Pulasaren rela lesehan di atas tanah, mereka mengantre nomor  antreannya dipanggil demi menerima uang Rp 500.000 dari pemerintah. Sebanyak Rp 300.000 berasal dari bantuan langsung tunai (BLT) BBM untuk September-Oktober. Sisanya, Rp 200.000, merupakan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk bulan ini.

Setelah dua jam, Tarsini (40) dan ibunya, Saunah (56), akhirnya berada di bagian depan antrean. Mereka menunjukkan KTP elektronik dan dokumen bukti penerima bantuan. Petugas memberi uang masing-masing Rp 500.000 dan dipotret. ”Alhamdulillah, BLT ini membantu. Kemarin dapat Rp 350.000 dari jualan Rp 250.000 untuk modal. Untungnya, Rp 100.000. Tapi, habis untuk pijat cucu,” ucap Tarsini yang sehari-hari berdagang otak-otak. Menurut rencana, uang bantuan kali ini akan dijadikan modalnya berdagang. Namun, ia tidak yakin uang ratusan ribu itu bertahan lama. Modalnya Rp 300.000 per hari. Jumlah bisa lebih tinggi karena harga sejumlah bahan pangan naik seiring melonjaknya harga BBM bersubsidi.

Saat ditanya apakah bantuan Rp 500.000 dari pemerintah itu cukup, Tarsini memandang ke atas dan terdiam beberapa detik. ”Ya, cukup enggak cukup. Makanya, Pak Jokowi (Presiden) tolong harga barang-barang jangan pada naik lagi,” katanya tersenyum. Jejak panjang Kenaikan harga BBM ini seperti menguak kembali jejak panjang kemiskinan yang selama ini ditanggung warga. Berdasarkan data BPS Jabar, jumlah warga miskin di Jabar tahun 2021 saja 4,19 juta jiwa. Aneka bantuan dari pemerintah disambut senyum oleh penerimanya. Akan tetapi, kenaikan harga bahan pangan dan BBM juga perlu menjadi perhatian. Jangan sampai BLT jadi bantuan langsung tandas. (Yoga)

Pemerintah akan menyalurkan beras 20 kilogram per keluarga penerima manfaat dengan harga terjangkau. Selain untuk perlindungan sosial, program itu juga diharapkan mengendalikan inflasi. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Rabu (14/9) mengatakan, pihaknya sedang bersiap. Persiapan mencakup mekanisme penyaluran, penentuan harga, dan validasi data penerima. (Yoga)

Untuk kali ketiga, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU. Kebijakan yang dikenalkan pada masa pandemi Covid-19 itu kini jadi salah satu instrumen bantuan sosial untuk meredam dampak kenaikan harga BBM dan inflasi terhadap daya beli pekerja. Di saat krisis, tak dimungkiri, bantuan tunai yang diserahkan langsung ke rekening pekerja ini diperlukan. Setidaknya untuk meredam dampak krisis jangka pendek. Persoalannya, bantuan seperti itu baru akan efektif jika jatuh ke tangan yang tepat, yaitu masyarakat yang paling rentan terdampak guncangan ekonomi. Sementara itu, untuk ketiga kalinya, BSU hanya bisa dinikmati secara eksklusif oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), padahal masih banyak pekerja formal yang belum terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Sampai akhir 2021, jumlah pekerja yang terlindungi jamsostek hanya 32,67 % dari total 93,8 juta pekerja di Indonesia yang berhak mendapat jaminan sosial.

Kenyataannya, pekerja sulit berkutik jika perusahaan tidak mendaftarkannya di BP Jamsostek sesuai dengan kewajiban. Apalagi, jika perusahaan bersangkutan tidak memiliki serikat pekerja yang memungkinkan pekerja memperjuangkan haknya secara kolektif. Data BP Jamsostek memang cara paling aman dan cepat. Namun, selama belum ada pembenahan cakupan kepesertaan BP Jamsostek, pemerintah perlu membuat acuan basis data (database) ketenagakerjaan yang lebih komprehensif, mutakhir, dan dapat diandalkan. Ada beberapa mekanisme yang bisa ditegakkan untuk kebutuhan itu, misalnya melalui sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Namun, implementasi sistem itu jauh dari ideal. Pada akhir Mei 2022, jumlah perusahaan yang lapor baru 1,9 % dari total 26,7 juta perusahaan yang tercatat dalam Sensus Ekonomi 2017. (Yoga)

Executive General Manager Kantor Cabang Utama PT Pos Indonesia Dedi Rahyudi mengatakan, berdasarkan data yang diterima Kantor Pos Bogor, ada sebanyak 323.334 keluarga penerima manfaat BLT dampak kenaikan harga BBM untuk 6 kecamatan di Kota Bogor dan 28 kecamatan di Kabupaten Bogor. ”Setiap keluarga akan mendapatkan Rp 500.000 dari BLT BBM. Data dari Kementerian Sosial, 60.571 orang di Kota Bogor dan Kabupaten 262.763 orang,” ujar Dedi, Jumat (9/9). (Yoga)

Pemerintah Kota Surakarta, Jateng, mengalokasikan anggaran bantuan sosial Rp 4,2 miliar sebagai respons atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Bansos akan disalurkan kepada 7.000 warga senilai Rp 600.000 per orang. Menurut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, anggaran diambilkan dari 2 % dana transfer umum. ”Itu, kan, arahan dari pemerintah pusat,” katanya di Balai Kota Surakarta, Jumat (9/9). (Yoga)

Sejumlah daerah merespons dampak kenaikan harga BBM dengan berbagai cara guna meminimalkan beban masyarakat. Namun, masih ada kendala-kendala terkait validasi data penerima bantuan sosial serta tata cara penyalurannya. Pemkot Pontianak, Kalbar, mengatur strategi agar inflasi tidak melonjak sebagai dampak kenaikan harga BBM. Tim pengendali inflasi terus memantau perkembangan harga komoditas. ”Tim pengendali inflasi Kota Pontianak bekerja keras memantau perkembangan harga. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang mengganggu masyarakat. Kami berupaya seoptimal mungkin agar tak terjadi lonjakan inflasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Selasa (6/9).

Untuk mengatasi lonjakan harga komoditas pangan di tengah kenaikan harga BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang, Jatim, akan kembali menggelar operasi pasar murah di 63 titik yang tersebar di lima kecamatan hingga Desember 2022. Target operasi pasar murah tersebut adalah inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. ”Dengan kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas, kami akan terus menggelar operasi pasar murah dengan komoditas yang disesuaikan,” ujar Kabag Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA Sekda Kota Malang Yayuk Hermiati. Pemkot Tangerang, Banten, menggratiskan ongkos Bus Tangerang Ayo (Tayo) dan angkutan kota Si Bersih Nyaman Kota Tangerang (Si Benteng). Dinas Perhubungan Kota Tangerang tidak lagi menerapkan tarif perjalanan Rp 2.000 bagi penumpang, baik di Bus Tayo maupun Si Benteng. Hal ini diterapkan hingga 5 November 2022.

Pemprov Provinsi Papua telah menyiapkan data agar pemberian BLT tepat sasaran. Ada sekitar 50.000 warga dari kategori keluarga prasejahtera yang akan menerima bantuan tersebut. ”Hanya warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat yang dapat menerima BLT. Kami sudah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengawasi penyaluran BLT di setiap kabupaten,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Ribka Haluk. Penyaluran BLT di Kota Bandung, Jabar, belum bisa dilakukan karena data masih berubah-ubah. Meski demikian, setidaknya dapat dipastikan lebih dari 60.000 warga bakal mendapatkan bantuan. ”Kami akan mengecek dan memvalidasi data. Semua perlu kami koordinasikan karena data masih fluktuatif,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar. (Yoga)

Pemerintah daerah mulai menyiapkan dan mengucurkan bantuan langsung tunai dan bantalan sosial lainnya sebagai respons atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Kendati besaran BLT itu dinilai masih belum memadai di sejumlah daerah, bantalan sosial tersebut diharapkan bisa meringankan warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Dari Bandung, Jabar, dilaporkan, Dinas Sosial Jabar telah menyalurkan BLT BBM sejak 1 September 2022 di Kota Bandung. Kadis Sosial Jabar Dodo Suhendar, Senin (5/9), mengatakan, besaran BLT itu Rp 150.000 per bulan per orang selama empat bulan dari September hingga Desember. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk September dan Oktober dilakukan pada September sebesar Rp 300.000. Adapun tahap kedua disalurkan pada November sebesar Rp 300.000 untuk November dan Desember. Berdasarkan data PT Pos Indonesia, tercatat 2.687.070 keluarga penerima manfaat akan menerima BLT BBM di Jabar. Bantuan ini disalurkan Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Kepala PT Pos Regional Jabar Pujiati menerangkan, ada tiga cara penyaluran BLT BBM. Selain di kantor pos terdekat, penyaluran dilakukan di kecamatan, desa, dan kelurahan hingga langsung ke rumah penerima manfaat untuk disabilitas, lanjut usia, atau sakit. Penerima bantuan adalah masyarakat miskin atau rawan miskin yang memiliki KTP elektronik dan terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Mereka bukan aparatur sipil negara dan berpenghasilan maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Kepala BI Perwakilan Jabar Herawanto mengatakan, pemda harus mewaspadai dampak rembetan kenaikan harga BBM. Pemda diminta gencar melakukan operasi pasar hingga mendukung kelancaran distribusi barang. ”Hal itu termasuk memberi subsidi bagi angkutan umum hingga memacu warga meningkatkan ketahanan pangan lewat pertanian di rumah hingga bijak dalam berbelanja untuk menekan potensi inflasi,” katanya. (Yoga)

Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi. Selain gejolak harga minyak dunia, pemberian subsidi BBM yang tidak tepat sasaran juga menjadi pertimbangan. Pemerintah mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk membantu masyarakat kurang mampu. Kenaikan harga ditetapkan untuk BBM bersubsidi, yakni pertalite dan solar. Harga pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga per liter solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter. Presiden Jokowi menggelar konferensi pers perihal kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi ini bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).

Presiden menegaskan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan diperkirakan terus meningkat. Di sisi lain, ditemukan fakta 70 % lebih subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Menurut Presiden Jokowi, mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti mengatakan, jika penyaluran subsidi sudah dipastikan tidak efektif, pembenahan seharusnya sudah dilakukan sejak Februari 2022 alih-alih terus ditambah. ”Ada bad management (tata kelola buruk) dalam pengelolaan, khususnya subsidi energi dan konsumsi energi,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA, ID — Setelah menyalurkan dana perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 217,3 triliun hingga Juli 2022, pemerintah akan mengucurkan lagi Rp 309,5 triliun hingga Desember. Dari jumlah itu, sebesar Rp 24,17 triliun adalah dana yang baru saja dialokasikan sebagai bantalan untuk menahan penurunan daya beli masyarakat akibat penaikan harga BBM subsidi yang akan diumumkan pekan depan. Hingga akhir tahun 2022, anggaran perlinsos diperkirakan menjadi Rp 502,64 triliun untuk pemberian bantuan, antara lain PKH kepada 10 juta KPM, Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM, subsidi listrik kepada 38,5 juta pelanggan, program Kartu Prakerja kepada 2,9 juta peserta, serta bantuan langsung tunai desa (BLT Desa) kepada 7,5 juta KPM. Pembagian bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) telah dimulai secara simbolis oleh Presiden Jokowi di Kantor Pos Cabang Sentani, Jayapura, Papua, Rabu (31/8/2022). Berikutnya, Presiden Jokowi menyerahkan BLT BBM di Kantor Pos Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9/2022). Bantuan tersebut diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. (Yetede)