Pemerintah segera menyalurkan santunan bagi keluarga anak-anak korban gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA. Di sisi lain, proses hukum yang ditempuh keluarga korban terus berlanjut demi mengungkap akar masalah dari cemaran senyawa etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirop pada 2022. Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nia Reviani menyatakan, santunan akan diberikan kepada 326 korban di 27 provinsi yang tercatat di Kemenkes. Sebanyak 204 korban meninggal akan mendapatkan santunan kematian, sementara 122 korban yang selamat mendapatkan santunan perawatan lanjutan dan biaya hidup.

Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko PMK bersama Kemenkes serta lembaga terkait, Selasa (18/7) pagi. Namun, Nia belum bisa memastikan waktu dan besaran nilai santunan yang diberikan. ”Kami sedang merumuskan besaran santunannya, tetapi kami berkomitmen akan memberikan santunan, baik yang meninggal maupun yang hidup dengan cacat menetap sesuai aturan yang berlaku,” katanya, dihubungi Selasa. Kuasa hukum yang mewakili 41 korban GGAPA, Siti Habiba, mengatakan, keluarga korban meninggal menuntut kompensasi Rp 3 miliar per orang dan Rp 2 miliar per orang bagi keluarga korban selamat. Hal ini diperjuangkan mereka dalam sidang gugatan kelompok (class action) yang masih terus berlanjut di PN Jakpus, Selasa (18/7). Para korban, menurut Habiba, tidak sekadar menuntut uang santunan. Gugatan tetap diperlukan untuk perbaikan sistem kesehatan demi mencegah tragedi keracunan obat terulang di masa depan. (Yoga)

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial (bansos) bahan pokok masih belum memadai. Salah satu sebabnya adalah penetapan kuota, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM), dan lokasi, serta anggarannya belum melibatkan dinas sosial di daerah. Dinukil dari laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial penanganan Covid-19 lanjutan tahun 2022 sampai triwulan III 2022, auditor negara mendapati dinas sosial di tingkat provinsi, kota, serta kabupaten tidak memiliki peran serta fungsi dalam menentukan kuota, jumlah KPM, dan lokasi bansos. Hal ini terjadi lantaran dinas di daerah tidak dilibatkan Kementerian Sosial.

"Tapi dalam hal koordinasi perencanaan dan pengelolaan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, (dinas sosial) tetap terlibat. Yakni dalam proses usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian/penjaminan kualitas, penetapan, dan penggunaan," demikian termaktub dalam laporan tersebut, yang dikutip kemarin. Dinas sosial di tingkat daerah sejatinya dapat menyampaikan usulan calon KPM melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Namun hal tersebut hanya sebatas pengajuan calon KPM, tidak sampai pada usulan kota dan sebaran daerah lokasi penerima bansos. Adapun penentuan kuota, jumlah KPM, lokasi, serta anggaran dianggap belum didukung hitungan yang akuntabel. (Yetede)

Kemensos akan kembali menyalurkan bantuan sosial berupa makanan siap saji bagi warga lanjut usia dan disabilitas mandiri di Indonesia mulai Juli hingga Desember 2023. Kali ini, nilai makanan yang diberikan sebesar Rp 30.000 per hari untuk dua kali makan, lebih tinggi Rp 9.000 dari tahun sebelumnya di Rp 21.000 per hari. Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahuddin Yahya mengatakan, bantuan sosial makanan siap saji (program permakanan) merupakan program lanjutan dari tahun 2022. Anggaran tersebut bisa bertambah jika dapat menumbuhkan kepekaan social masyarakat.

”Nilai kuantitatif dari program ini untuk tahun 2023 sebesar Rp 1,2 triliun. Bantuan dimulai 1 Juli 2023 karena masuk dalam program tambahan anggaran yang telah disetujui oleh Kemenkeu,” kata Salahuddin pada Forum Salemba 28 bertema ”Keberlanjutan Program Permakanan bagi Lansia Tunggal dan Penyandang Disabilitas”, di Kemensos, Jakarta, Jumat (23/6). Program bantuan makanan untuk  warga lansia dan penyandang disabilitas pernah dilaksanakan selama satu bulan (1-31 Desember 2022) dan dilanjutkan tahun 2023 dengan waktu enam bulan. Bantuan tersebut akan melibatkan kelompok masyarakat (pokmas) pada tingkat kecamatan. Uang bantuan diserahkan kepada pokmas karena mereka yang bertugas untuk memasak makanan. Selanjutnya pokmas akan mengantarkan makanan siap saji kepada para penerima yang sudah didata sebelumnya, senilai Rp 30.000 per hari untuk dua kali makan. (Yoga)

Pemerintah menaikkan usulan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos tahun depan hingga melebihi alokasi selama pandemi Covid-19 untuk mengejar target pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem. Meskipun demikian, instrumen bantuan sosial bukan satu-satunya solusi. Untuk menurunkan jumlah orang miskin secara signifikan, dibutuhkan pendekatan komprehensif dan produktif lewat penciptaan lapangan kerja. Dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, Kemenkeu mengusulkan alokasi anggaran perlindungan sosial Rp 503,7 triliun sampai Rp 546,9 triliun. Setelah pendidikan, usulan anggaran itu menjadi alokasi kedua terbesar dalam kerangka RAPBN 2024.

Jumlah tersebut lebih besar ketimbang dana perlindungan sosial yang dialokasikan pemerintah selama pandemi Covid-19, dimana anggaran perlindungan social pada 2020 sebesar Rp 497,9 triliun, menurun menjadi Rp 468,2 triliun pada 2021, Rp 431,5 triliun pada tahun 2022, dan meningkat ke atas Rp 500 triliun pada usulan anggaran tahun 2024, meski pandemi sudah mereda. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad, Minggu (4/6) menilai, dana perlinsos yang ditingkatkan signifikan bukan satu-satunya solusi untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Instrumen bansos perlu diiringi dengan strategi yang lebih komprehensif, seperti menciptakan efek pengganda dari investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang produktif dan berkualitas. (Yoga)

Pemerintah AS menandatangani komitmen hibah US$ 649 juta untuk Indonesia melalui program Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC). MCC merupakan sebuah program hibah dari Pemerintah AS ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemberian komitmen hibah tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi Indonesia. Sejak 2013-2018, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total US$ 600 juta.

Acara penandatanganan kesepakatan hibah dilakukan pada 13 April 2023 di Kota Washington DC yang dihadiri Secretary of the US Department of Treasury Janet Yellen; Menkeu Sri Mulyani, Dubes RI untuk AS Rosan Roeslani, dan Vice President Department of Compact Operations of the MCC Cameron Alford. Dalam keterangan resmi Kemenkeu, Jumat (14/4) Menkeu Sri Mulyani menjelaskan melalui program ini Pemerintah AS terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara. (Yetede)

Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan di bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Bansos pangan itu diharapkan bisa mengendalikan inflasi dan meredam lonjakan harga komoditas pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Bansos tersebut akan diberikan dalam bentuk beras, telur, dan daging ayam. Bansos akan digelontorkan selama tiga bulan sejak bulan Maret, April, dan Mei 2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan anggaran Rp 8,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Perinciannya, untuk anggaran bansos beras senilai Rp 7,8 triliun hingga Rp 7,9 triliun, dan bansos ayam dan telur senilai Rp 460 miliar. Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Isa Rachmatarwata menyebut, bansos pangan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sumber inflasi yang harus diwaspadai menjelang Ramadan dan Idul Fitri adalah harga pangan bergejolak, khususnya kenaikan harga beras. Berbeda dengan harga komoditas daging ayam dan telur yang mengalami penurunan. Sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan bansos pangan tersebut dengan harapan bahwa harga beras bisa stabil. Sementara harga ayam dan telur tidak jatuh.

Sepekan pasca-kebakaran Terminal Integrated BBM Pertamina Plumpang, Jakut, mayoritas warga telah meninggalkan pengungsian. Sekitar 150 keluarga bakal menerima uang  kompensasi dari Pertamina sebesar Rp 5,6 juta untuk tiap keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat (3/3) malam, Terminal BBM yang biasa disebut Depo Plumpang, Jakut, terbakar, 19 orang meninggal dan 50 orang terluka akibat insiden tersebut. Menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hingga pukul 18.00, masih ada 26 orang yang dirawat di empat rumah sakit. Ratusan warga sempat mengungsi ke sejumlah lokasi, di antaranya RPTRA Rasela dan PMI Jakut. Pihak Pertamina akan memberikan dana kompensasi Rp 1,2 juta tiap keluarga per bulan. Dana itu diberikan selama tiga bulan dan tambahan Rp 2 juta. Total yang diterima tiap keluarga sebesar Rp 5,6 juta. Dana kompensasi diberikan agar warga bisa mencari kontrakan baru. Setelah mendapatkan dana kompensasi, pengungsian di RPTRA Rasela ditutup. Untuk pencairan dana kompensasi, warga wajib memiliki rekening Bank DKI Jakarta.

Penyintas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Bambang Sutikno (53), warga RT 005 RW 001, mengatakan, saat ini warga tengah dalam proses pembuatan rekening Bank DKI  Jakarta. Data untuk pembuatan sudah terkumpul, tetapi proses pembuatan rekening belum selesai. Idealnya, sejak pembuatan hingga proses pencairan hanya membutuhkan waktu satu hari. Dari sekitar 150 keluarga terdampak, sejumlah 127 keluarga sudah lengkap persyaratan untuk mendapatkan dana kompensasi. ”Uang (kompensasi)ini belum diterima.Tapi  alhamdulillah, banyak bantuan dari masyarakat yang peduli,” ujar Bambang Sutikno di RPTRA Rasela, Rawa Badak Selatan, Jakut, Sabtu (11/3). Ketua RW 001 Kelurahan Rawa Badak Selatan Bambang Setiyono mengatakan, setelah menerima dana kompensasi, warga  diharapkan segera mencari kontrakan baru. Selain mendapatkan dana kompensasi, kabarnya, keluarga korban meninggal juga akan mendapat uang duka, Rp 10 juta untuk biaya pemakaman dan Rp 50 juta sebagai uang duka, namun, belum ada keputusan ihwal rencana ini. Selain itu, pemda melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan Rp 5 juta kepada keluarga tiap  korban yang meninggal. (Yoga)

Bike To Care 2023 Lombok atau penggalangan dana dengan bersepeda keliling Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengumpulkan Rp 578 juta. Donasi dari kegiatan yang diikuti 55 pesepeda ini akan digunakan untuk memenuhi hak dasar anak. Gregor Hadi Nitihardjo, National Director SOS Children’s Villages di Indonesia, penyelenggara acara, Jumat (10/3/2023), mengatakan, donasi dibuka pada awal Desember 2022-19 Februari 2023. (Yoga)

Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Namun, bansos pangan tersebut diperkirakan tak akan signifikan mengerek daya beli masyarakat. Akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos pangan dalam bentuk beras, telur dan ayam akan diberikan kepada masyarakat selama tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei. Rencananya, bansos pangan tersebut akan diberikan kepada masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Yang helas menurut Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, bansos tersebut digelontorkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang puasa dan Lebaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini. "Apalagi momentumnya Maret sudah Ramadan dan April pada Idul Fitri, sehingga dampak multiplier-nya sangat besar terhadap peningkatan kegiatan ekonomi," tandas Iskandar kepada KONTAN, Senin (6/3). Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, bansos pangan tidak mampu menekan harga pangan selama momen perayaan puasa dan Lebaran. Sebab, tekanan kenaikan harga bersumber dari masalah pasokan, distribusi hingga kenaikan permintaan pasca pelonggaran mobilitas. Bhima juga bilang, bansos pangan tersebut belum mampu mengkaver potensi lonjakan inflasi periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini yang diramal bisa mencapai 5,8% year on year (yoy) hingga 6,7% yoy. Alhasil, bansos tidak akan signifikan mendongrak daya beli masyarakat.

JAKARTA, ID – Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras, telur, dan ayam saat memasuki bulan Ramadan 2023. Bansos ini diberikan kepada kelompok masyarakat tidak mampu khususnya yang sudah termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras, telur, dan ayam selama tiga bulan. Hal ini sedang diatur regulasinya dan akan diberikan selama tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan BPNT,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, Minggu (5/3/2023). Adapun pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun dalam APBN 2023. Anggaran ini digunakan untuk penguatan sektor pertanian dan cadangan pangan. Airlangga mengatakan, pemberian bansos ini sebagai wujud pemerintah menjaga stabilisasi harga jelang bulan Ramadan. Pada saat yang sama (Maret), ia mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjalankan survei mengenai tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan di masyarakat. (Yetede)