Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih berkutat dengan persoalan data yang belum akurat. Akibatnya, penyaluran bantuan sosial atau bansos tidak optimal lantaran masih ada kelompok masyarakat miskin yang belum menerima program bansos secara lengkap. Sepanjang 2022, program bansos terdiri dari bantuan reguler dan bantuan stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bantuan reguler terdiri dari program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan langsung tunai daerah (BLTD), dan bansos daerah. Adapun bantuan stimulus PEN terdiri dari bantuan sosial tunai (BST), bantuan pangan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan bantuan pro-duktif usaha mikro (BPUM). Dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022, hanya 0,37 % rumah tangga di desil 1 yang menerima lima sampai delapan program tersebut. Sisanya hanya menerima satu sampai empat program saja. Desil 1 adalah 10 % keluarga yang termasuk dalam kondisi ekonomi terlemah.

”Kalau dimonitor ke lapangan, sangat sedikit yang mendapatkan lima sampai delapan program,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi, Kamis (14/12) di Jakarta. Penyaluran program perlindungan sosial ini, menurut Suprayoga, masih menghadapi masalah data. Saat ini, data kemiskinan ekstrem masih menggunakan beberapa data, yakni data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kemensos, data pengendalian kemiskinan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), serta data registrasi sosial ekonomi (regsosek) dari Bappenas. Karena itu, TNP2K menyebut tantangan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024 masih berkutat dengan data, baik penyempurnaan basis data, perbaikan kelompok yang belum termasuk dalam daftar penerima (exclusion error), perbaikan data kelompok yang termasuk dalam daftar, tetapi semestinya tidak berhak (inclusion error), serta perbaikan kelembagaan pelaksana program dan penetapan sasaran. (Yoga)

Hasil survei berkala Kompas periode Desember 2023 secara umum menunjukkan, pada tahun keempat pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin terjadi sedikit penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Salah satu bidang yang menyumbang penurunan kepuasan adalah ekonomi. Kepuasan di bidang ini pada periode Desember 2023 turun 0,7 % menjadi 60,8 %, dipengaruhi kondisi perekonomian yang sedikit lesu dan berimbas pada hidup sehari-hari. Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan hal itu. Pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya stabil di level 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sejak pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, pada triwulan III tahun 2023 turun menjadi 4,94 %. Nilai tukar rupiah terhadap USD mengalami pelemahan, mendekati Rp 16.000 per USD, sejak akhir tahun lalu dan sekarang bertahan di angka Rp 15.600. Kenaikan harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat sejak 2022 berlanjut hingga sekarang. Hal itu terjadi meski pemerintah berhasil menekan inflasi menjadi kurang dari 3 % (2,86 % secara tahunan) pada November 2023. Pada awal tahun, angkanya masih di kisaran 5 %. Tingkat suku bunga acuan yang memengaruhi dunia usaha terpaksa dinaikkan BI pada Oktober menjadi 6 %.

Ketidakpuasan terhadap kinerja bidang ekonomi diungkapkan lebih besar oleh responden di kota (42 %). Ketidakpuasan meningkat seiring semakin tingginya pendidikan responden. Pada responden lulusan SD, ketidakpuasan 35 %. Pada responden lulusan sekolah menengah, ketidakpuasan 41,6 %, pada responden berpendidikan tinggi, ketidakpuasan 51,1 5. Dalam kondisi ekonomi lesu yang menyebabkan penurunan kepuasan terhadap kinerja ekonomi, publik mengapresiasi upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Survei Kompas periode ini menunjukkan kepuasan responden terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial naik cukup besar, yakni 3,7 % menjadi 80,1 %. Angka kepuasan bidang ini tertinggi selama pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi. Kepuasan terhadap kinerja kesejahteraan sosial terbanyak diutarakan responden di perdesaan (82,8 %), terutama dari kelompok masyarakat kelas menengah hingga bawah. Semakin tinggi status sosial, kian berkurang tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kesejahteraan sosial. Pada kelompok masyarakat kelas bawah, kepuasan terhadap bidang kesejahteraan mencapai 79,8 %. Pada kelas menengah-bawah, 83,5 %. Di kalangan kelas menengah-atas, tingkat kepuasan berkurang menjadi 76,8 %. Angkanya mengecil lagi pada kelompok masyarakat kelas atas, yaitu 63,8 %. (Yoga)

Pemerintah diminta berhati-hati menerapkan kebijakan bansos menjelang Pemilihan Umum 2024 agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Salah satu cara menghindari politisasi bansos adalah menyederhanakan mekanisme penyalurannya dengan sistem digitalisasi tanpa tunai dan transparansi data. Mensos Tri Rismaharini menjelaskan, sejak Januari 2021, semua program bantuan tak lagi memakai mekanisme melalui e-Warong untuk program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Bantuan disalurkan lewat transfer bank ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai. Kebijakan bantuan nonbarang diambil karena pemberian bantuan berupa barang rawan penyimpangan. Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyepakati, penyaluran bansos selanjutnya berbentuk uang tunai  melalui Bank Himbara dan bisa ditarik lewat ATM rekening masing-masing KPM.

”Ada atau tak ada pemilu kami harus disiplin dan tepat waktu agar mereka tak kesulitan karena yang kami bantu sekarang kami teliti betul, kami punya data sampai gambar rumahnya,” kata Risma di Jakarta, Senin (4/12). Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, penyaluran program perlindungan sosial oleh Kemensos atau kementerian dan lembaga lain harus tetap pada tujuan utamanya, yaitu menjawab masalah krisis pangan dan kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023. Said meminta Kemensos menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disinkronisasi dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi hingga ke level desa dan kelurahan. Sebab, DTKS jadi acuan program bansos berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari masing-masing program. ”Setiap program penyaluran bansos harus bertumpu pada cashless (nontunai), digital, dan data terbuka untuk mengurangi interaksi antarpihak, menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik,” kata Said. (Yoga)

Efektivitas Bansos dalam Stabilisasi Harga Beras Dengan dalih menstabilkan harga beras dan me­­ngendalikan inflasi, bantuan sosial (bansos) beras terus digenjot. Tidak tanggung-tanggung, setelah periode pertama pada Maret—Mei 2023, bansos yang kembali dikucurkan sejak September 2023 lalu bakal diperpanjang hingga Maret 2024. Artinya, tahun 2023 ini bansos dikucurkan selama 7 bulan. Sedangkan tahun depan, untuk sementara, 3 bulan. Pertanyaannya, efektifkah bansos beras dalam menstabilkan harga beras, termasuk mengendalikan laju inflasi? Bansos menyasar 21,35 juta keluarga. Mereka menerima 10 kilogram beras per bulan. Saat dikucurkan pada Maret—Mei, penyalurannya molor sampai Juni 2023. Saat itu bansos beras cukup efektif menahan kenaikan harga beras. Hal itu tecermin dari rata-rata perubahan harga beras Maret—Juni 2023 yang rendah: 0,44%. Bandingkan dengan rerata- perubahan harga beras 4 bulan sebelum bansos (November 2022—Februari 2023) yang sebesar 1,67%. Selama 4 bulan penyaluran harga beras tertahan Rp12.864—Rp12.942/kg. Bahkan, harga beras sempat turun: dari Rp12.915/kg di April ke Rp12.889/kg di Mei. Efektivitas juga tampak pada pengendalian inflasi. Pada Maret—April beras masih menyumbang inflasi dengan andil masing-masing 0,02%. Akan tetapi pada Mei—Juni beras tidak jadi penyumbang inflasi. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Dengan bansos beras 10 kg per bulan, keluarga penerima bantuan terlindungi dari gejolak harga beras di pasar. Cakupan sasaran yang relatif besar, 21,35 juta keluarga, bansos beras memengaruhi keseimbangan harga beras di pasar dari sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side). Dari sisi penawaran ditandai dengan berkurangnya permintaan keluarga penerima bantuan terhadap beras yang dijual di pasar. Ini membuat tekanan permintaan beras di pasar berkurang, sehingga gejolak atau kenaikan harga beras lebih terkendali. Efektivitas bansos dalam menstabilkan harga beras dan mengendalikan inflasi menurun pada penyaluran periode kedua. Karena tidak ada bansos beras, Juli—Agustus harga beras naik. Pada September 2023, kenaikan harga beras tetap tak tertahan meskipun pada bulan itu ada penyaluran bansos beras. Demikian pula pada Oktober: harga beras kembali naik, bahkan menyentuh Rp14.244/kg atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya (Rp13.882/kg). Dalam 2 bulan itu, rerata perubahan harga beras sebesar 4,16%. Warga miskin jadi kian miskin. Mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan terancam jadi orang miskin baru. Ini karena porsi belanja beras warga miskin amat besar. Pada September—Oktober 2023, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar untuk kategori harga pangan (volatile foods). Pada September, inflasi beras mencapai 0,19% secara bulanan dan 2,28% secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan masing-masing 0,18% dan 0,55%. Hal ini mengerek andil beras pada inflasi: 5,61% secara bulanan dan 18,44% secara tahunan. Ini andil inflasi beras tertinggi sejak 2014. Di Oktober 2023, inflasi beras mencapai 1,72% dengan andil sebesar 0,06%. Secara akumulatif, selama 2023 beras menyumbang andil inflasi terbesar: 0,49%. Secara teoritis, efektivitas bansos beras akan tetap terjaga apabila volume beras dilipatgandakan. Misal, menjadi dua kali lipat atau 20 kg/bulan/keluarga. Dengan cara itu akan ada suntikan beras 427.000 ton atau 17% dari konsumsi bulanan. Masalahnya, kalau ini dilakukan, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog bakal terkuras kian deras. Padahal, stok CBP terus menipis bukan hanya digunakan buat bansos beras, tetapi juga untuk operasi pasar bernama stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Garis kemiskinan berpotensi terus naik seiring terjadinya anomali iklim yang makin ekstrem. Kondisi ini menuntut tersedianya anggaran perlindungan sosial yang adaptif untuk menekan angka kemiskinan akibat perubahan iklim. Anomali iklim yang dimaksud berupa El Nino, La Nina, dan Dipol Samudra Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD). Proyeksi Tim Jurnalisme Data Kompas, iklim La Nina atau IOD negatif yang berpotensi meningkatkan curah hujan membuat kebutuhan warga miskin lebih tinggi dibandingkan saat terjadi iklim El Nino ataupun IOD positif yang mengurangi curah hujan. Pada 2030, jika terjadi La Nina, garis kemiskinan menjadi Rp 742.222 per orang per bulan atau naik 39 % dibandingkan garis kemiskinan nasional 2022 dari olahan data BPS senilai Rp 535.547 per kapita per bulan. Garis kemiskinan yang dimaksud adalah pengeluaran minimum seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.

Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) diperkirakan naik hampir dua kali lipat dari tahun 2022 menjadi Rp 485,8 miliar. Jika pada 2030 terjadi La Nina dan IOD negatif secara bersamaan, garis kemiskinan  berpotensi naik 32 % dari tahun 2022 menjadi Rp 711.059 per kapita per bulan. Peningkatan pengeluaran ini membuat alokasi anggaran perlinsos juga akan naik menjadi Rp 457,4 miliar. Anggaran perlinsos diproyeksikan dari data historis APBN 2005-2022. Proyeksi tersebut merupakan hasil analisis menggunakan metode regresi linier. Adapun data yang dipakai merujuk pada anggaran perlinsos dan garis kemiskinan nasional selama 2005-2022. Laporan Bank Dunia bertajuk ”Poverty and Shared Pros- perity 2020” menyebutkan, secara global, diperkirakan 1,47 miliar orang tinggal di daerah dengan rawan banjir tinggi. Sekitar separuhnya termasuk golongan miskin. (Yoga)

Menu makanan pencegah stunting atau tengkes menuai kontroversi di Kota Depok, Jabar. Pasalnya, stoples makanan yang dibiayai APBN itu ditempeli stiker bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. Menu makanan juga dinilai sejumlah warga terlalu sederhana dan kurang bergizi. Program pemberian makanan tambahan (PMT) ini menelan anggaran Rp 4,9 miliar dan menyasar 9.882 anak balita di Depok dengan nilai Rp 18.000 per orang. Sasaran PMT lokal ialah anak balita (6-59 bulan) dengan kategori anak balita gizi kurang, anak balita berat badan kurang, anak balita tengkes dengan gizi kurang, dan anak balita berat badan tidak naik. Kota Depok menerapkan program ini selama 28 hari, yakni 10 November hingga 7 Desember 2023. Anak balita diberikan menu kudapan selama enam hari dan satu hari makanan lengkap.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, Senin (20/11) mengatakan, kemasan yang digunakan tidak patut. Selain menimbulkan huru-hara menjelang tahun politik, anggaran pengadaan stoples cukup besar. Terlebih, anggaran program itu dari APBN. Dengan anggaran itu, Pemkot Depok seharusnya lebih mementingkan isi menu dibandingkan dengan kemasan yang dapat memangkas anggaran. Di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Senin, anak balita diberikan makanan tambahan berupa kudapan dan menu makan siang yang terdiri dari nasi, sayuran, telur, bakso, dan kuah sop. Menurut Arini, menu kali ini lebih variatif. Kudapan yang diterima beberapa hari sebelumnya dinilai kurang layak, seperti nuget tempe dan tahu rebus. Tidak ada susu. (Yoga)