Hindari Politisasi Bantuan Sosial Menjelang Pemilu

;

Hindari Politisasi Bantuan Sosial Menjelang Pemilu

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 05 Dec 2023 Kompas

Pemerintah diminta berhati-hati menerapkan kebijakan bansos menjelang Pemilihan Umum 2024 agar tidak disalahgunakan atau disalahartikan. Salah satu cara menghindari politisasi bansos adalah menyederhanakan mekanisme penyalurannya dengan sistem digitalisasi tanpa tunai dan transparansi data. Mensos Tri Rismaharini menjelaskan, sejak Januari 2021, semua program bantuan tak lagi memakai mekanisme melalui e-Warong untuk program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Bantuan disalurkan lewat transfer bank ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai. Kebijakan bantuan nonbarang diambil karena pemberian bantuan berupa barang rawan penyimpangan. Pemerintah dan Komisi VIII DPR menyepakati, penyaluran bansos selanjutnya berbentuk uang tunai melalui Bank Himbara dan bisa ditarik lewat ATM rekening masing-masing KPM.

”Ada atau tak ada pemilu kami harus disiplin dan tepat waktu agar mereka tak kesulitan karena yang kami bantu sekarang kami teliti betul, kami punya data sampai gambar rumahnya,” kata Risma di Jakarta, Senin (4/12). Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan, penyaluran program perlindungan sosial oleh Kemensos atau kementerian dan lembaga lain harus tetap pada tujuan utamanya, yaitu menjawab masalah krisis pangan dan kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023. Said meminta Kemensos menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) disinkronisasi dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi hingga ke level desa dan kelurahan. Sebab, DTKS jadi acuan program bansos berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari masing-masing program. ”Setiap program penyaluran bansos harus bertumpu pada cashless (nontunai), digital, dan data terbuka untuk mengurangi interaksi antarpihak, menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik,” kata Said. (Yoga)