Pemerintah membuka peluang untuk memperpanjang  pemberian bantuan sosial (bansos) El Nino pada tahun ini, sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemberian bantuan ini akan diberlakukan hingga Juni mendatang. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi terbesar. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS) konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% dan memberikan kontribusi 52,62% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III-2023. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, upaya memperpanjang bansos sudah disampaikan dalam gelaran Sidang Kabinet pada Selasa (9/1/2024). Dia mengatakan rencana tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. "Kemarin dalam kabinet paripurna sudah diputuskan, untuk jaga daya beli masyarakat yang namanya bantuan pangan beras dan dulu namanya bantuan El Nino, kita sudah sepakat kemarin lapor bapak Presiden setuju untuk dilanjutkan kembali," kata Susiwijono (Yetede)

Bantuan sosial dikucurkan guna membantu masyarakat miskin dan mempercepat pengentasan rakyat dari kemiskinan. Bantuan ini perlu dipadukan dengan program lain. Bank Dunia mencontohkan, bansos bisa dipadukan dengan penciptaan peluang yang lebih baik, dan memfokuskan sumber daya fiskal pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin. Atau, dipadukan dengan inklusi keuangan yang membantu rumah tangga bertahan dari guncangan ekonomi. Mengutip Wapres Ma’ruf Amin, program itu bertujuan memberdayakan masyarakat agar semakin mandiri. ”Kalau bansos ditambah dan diberikan terus, namanya melestarikan kemiskinan. Jadi, bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit,” kata Wapres (Kompas, 6/1/2024).

Publikasi Bank Dunia pada Mei 2023 menyebutkan, separuh penduduk Indonesia yang tak miskin rentan jatuh miskin saat kena guncangan. Guncangan cukup besar terjadi pada 2020, yakni pandemi Covid-19. Saat itu, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau waktu kerja berkurang sehingga pendapatan merosot atau bahkan nol. Di sisi lain, dari 139,85 juta orang penduduk bekerja di Indonesia pada Agustus 2023, sebanyak 59,11 % bekerja di sektor informal. Umumnya, mereka tidak memiliki akses jaminan, kecuali mengupayakannya sendiri Di Indonesia, per Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin atau 9,36 % dari jumlah penduduk negeri ini. Jumlah penduduk miskin berkurang dibandingkan dengan September 2020 atau enam bulan pascapandemi Covid-19 dimulai, yang sebanyak 27,55 juta orang. BPS memberi catatan, penyaluran bansos mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Alokasi anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2024 sebesar Rp 496,8 triliun, lebih besar dibandingkan 2023 yang Rp 439,1 triliun. Dalam APBN 2024, target prioritas perlindungan sosial berupa program keluarga harapan, program bansos sembako, asistensi rehabilitasi sosial, dan penyaluran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Ada pula program Indonesia pintar, penyaluran subsidi bahan bakar minyak, subsidi bunga kredit usaha rakyat, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa. Bansos berperan penting meringankan beban masyarakat miskin. Di masa pandemi, bansos sembako membantu mengurangi pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli sembako. Adapun BLT, misalnya, bisa digunakan untuk menambah belanja makanan bergizi bagi rumah tangga miskin penerima bantuan. (Yoga)

Bantuan sosial alias bansos selalu bikin heboh setiap tahun politik. Faktanya, bansos adalah bagian dari politik anggaran pemerintah. Pertanyaannya, politik anggaran semacam apa yang mendasarinya, instrumen teknokratis mengalahkan kemiskinan atau sarana memenangi pemilihan umum? Siifat bansos yang populis akan memengaruhi pilihan politik masyarakat penerima. Alokasi anggarannya yang selalu menggelembung setiap tahun politik sudah barang tentu menguntungkan petahana, atau dalam kontestasi Pemilu 2024, kemanfaatannya akan jatuh pada kandidat yang terafiliasi dengan petahana. Maka, selalu, kubu yang mendapatkan manfaat elektoral akan mendukung bansos dengan narasinya. Sebaliknya, kubu yang posisinya berhadapan akan mengkritik dengan alasan bahwa bansos telah diselewengkan sebagai komoditas politik.

Pada konteks Pemilu 2024, heboh soal bansos, diawali saat Mendag Zulkifli Hasan berkampanye di Kendal, Jateng, akhir Desember 2023. Ia mengklaim bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) diberikan oleh Presiden Jokowi sehingga rakyat mesti mendukung putra Jokowi, Gibran, yang maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ucapan Zulkifli langsung diprotes kedua kandidat lain. Capres no urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, bansos sekarang sudah dijadikan komoditas politik. Capres no urut 1, Anies Baswedan, meminta agar bansos jangan diklaim sebagai bantuan pribadi calon tertentu karena asalnya dari uang rakyat melalui pajak. Jokowi, yang awalnya sering mengkritik kebijakan bansos SBY semasa masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, akhirnya ikut mengucurkan bansos.

Terjadi peningkatan anggaran bansos yang signifikan di era Jokowi, khususnya ketika dan sesudah pandemi Covid-19, serta terutama pada tahun politik.  Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (FEB UI) Teguh Dartanto, Sabtu (6/1/2024) berpendapat, bansos sangat dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diteruskan. Namun, pada praktiknya, masih ada banyak kekurangan yang butuh dibenahi. Bukan hanya problem klasik berupa penargetan bantuan yang kerap meleset karena pendataan dan penyaluran yang tak tepat sasaran, konsep bansos yang diterapkan pemerintah pun dinilai tertinggal dari perkembangan kebutuhan masyarakat dan realitas sosial saat ini. ”Bansos sudah ada puluhan tahun, tetapi begini-begini saja. Belum ada ide baru yang luar biasa. Kita butuh pengembangan program bansos baru dengan sistem yang lebih adaptif dan inklusif. Saat ini bisa dibilang konsep bansos kita belum cukup adil untuk kelompok tertentu,” kata Teguh. (Yoga)

Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, penyaluran bantuan sosial alias bansos bisa membantu masyarakat miskin. Namun, bansos bukan solusi jangka panjang. Untuk itu, perlu ada pemberdayaan supaya masyarakat bisa menjadi pengusaha dan semakin mandiri. Wapres Amin tidak berharap anggaran bansos terus-menerus ditambah. ”Kalau bansos ditambah dan diberikan terus, kan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi, bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit,” tuturnya seusai menunaikan ibadah shalat Jumat dan makan siang bersama staf, perangkat, dan wartawan peliput di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (5/1/2024). Ke depan, anggaran pemberdayaan masyarakatlah yang perlu lebih diperkuat. Dengan demikian, masyarakat bisa semakin mandiri dan menjadi pengusaha, mulai dari UMKM sampai menjadi pengusaha besar.

Guna mengatasi kemiskinan, Wapres Amin berpendapat, pelaku UMKM harus naik kelas jadi pengusaha menengah dan kemudian menjadi pengusaha besar. Selama ini, ada yang stagnan, tetapi tak sedikit yang bisa terus berkembang menjadi pengusaha menengah dan pengusaha besar. ”Tergantung daripada upaya-upaya kita, dalam rangka pemberdayaannya. Itu nanti kita dorong supaya mempercepat pemberdayaan UMKM,” ujarnya. Setiap tahun politik, anggaran bansos selalu menggelembung. Alokasi anggaran perlindungan sosial pada 2023, sebesar Rp 433 triliun. Pada 2024, sebagaimana disampaikan Menkeu Sri Mulyani pada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan dana transfer ke daerah di Istana Negara, Jakarta, 29 November 2023, alokasinya mencapai Rp 496,8 triliun. Artinya, anggaran perlindungan sosial melonjak lebih dari Rp 63 triliun atau naik 14,7 % ketimbang 2023. Alokasi ini juga lebih tinggi ketimbang anggaran perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19 pada 2021 dan 2022. (Yoga)

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, memasuki hari ke-13 pada Kamis (4/1/2024). Demi keselamatan warga, perkampungan di dekat puncak gunung berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut itu diminta agar dikosongkan sementara. Jumlah pengungsi lebih dari 3.000 orang tersebar di sejumlah titik. Pemerintah menjamin ketersediaan makanan bagi para pengungsi. Bantuan dari berbagai pihak juga terus berdatangan. Ketua Pos Pemantauan Gunung Lewotobi Laki-laki Herman Yosef mengatakan, asap masih terlihat keluar dari kawah gunung. ”Asap condong ke barat dan barat daya,” katanya, kemarin. Dibandingkan erupsi pertama pada 23 Desember 2023 dan 2 Januari 2024, sebaran abu semakin berkurang.

Namun, gempa vulkanik yang terus terjadi membuka peluang erupsi masih akan berlanjut. Gempa vulkanik juga terjadi di Gunung Lewotobi Perempuan yang disebut kembaran dari Gunung Lewotobi Laki-laki, yang terpaut jarak kurang dari satu kilometer.” Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi mengatakan, “Jumlah pengungsi lebih dari 3.000 orang,” mereka berasal dari dua kecamatan, yakni Wulanggitang dan Ile Bura. Mereka mengungsi ke sejumlah kantor pemerintah dan gedung sekolah. Tim penanggulangan bencana, lanjut Doris, mendirikan dapur umum untuk para pengungsi. Sebanyak 100 ton beras milik pemerintah tersedia untuk kebutuhan makanan. ”Untuk bahan makanan, tidak perlu khawatir. Pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan pengungsi. Mari mengungsi ke tempat yang aman,” ucapnya. (Yoga)

Pemerintah sudah menyalurkan anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 443,4 triliun sepanjang tahun 2023. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk  penyaluran bantuan dalam rangka  menjaga daya beli masyarakat. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir khususnya saat terjadi pandemi Covid- 19 pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan sosial. Bila dilihat pada 2019, alokasi perlindungan sosial sebesar Rp308 triliun. Namun, karena terjadi pandemi Covid-19 pada 2020, maka alokasi perlinsos melonjak 61,5% menjadi Rp498 triliun. Kemudian pada 2021 terkontraksi 6% menjadi Rp 468,2 triliun, kontraksi berlanjut pada 2022 menjadi Rp460,6 triliun, dan pada 2023 jadi Rp443,4 triliun. (Yetede)

Proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino tahap pertama sudah mencapai 89 % dan diharapkan selesai dalam beberapa hari ke depan. Plt Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Beni Sujanto memaparkan, hingga 21 Desember 2023, pemerintah telah menyalurkan BLT El NinoRp 6,72 triliun atau 89,36 % secara nasional. Sisanya masih dalam proses penyaluran yang diharapkan selesai pada akhir 2023. BLT El Nino diberikan ke pada 18,8 juta keluarga terdampak bencana kekeringan akibat fenomena musim kemarau berkepanjangan. Setiap keluarga penerima bantuan mendapat uang Rp 200.000 per bulan selama November dan Desember 2023.

”Penyaluran BLT El Nino secara SP2D (surat perintah pencairan dana) sudah kita laksanakan kepada hampir 18,8 juta penerima. Hari ini kami mengajukan SPM (surat perintah membayar) lagi untuk 5.000 sekian penerima. Tinggal nanti memitigasi proses transaksi yang diberikan di lapangan,” kata Beni, Jumat (29/12). Bantuan ini diluncurkan pemerintah untuk mengantisipasi menurunnya daya beli masyarakat terhadap harga pangan yang kian mahal akibat produktivitas pertanian dalam negeri yang terganggu El Nino. (Yoga)

Sejumlah program Kemensos sepanjang 2023 seperti perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial telah mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi, permasalahan data penerima dan posisi politis anggaran perlu dibenahi agar tidak sekadar menjadi kementerian penyalur bansos. Anggaran Kemensos sepanjang tahun anggaran 2023 sekitar Rp 62,74 triliun atau 79 % dari total anggaran sebesar Rp 79,41 triliun per November 2023. Anggaran tersisa diproyeksikan terserap hingga 99,10 % pada akhir Desember 2023. Anggaran program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) / Sembako sudah tersalur 99,23 % dari target Rp 45,12 triliun. Sementara Program Keluarga Harapan (PKH) sukses tersalur 98,20 % dari target Rp 28,70 triliun. Sejak 2021, mekanisme pemberian bantuan dibenahi dengan transfer uang langsung ke rekening penerima melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menghindari potensi korupsi bansos, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran bantuan social dilakukan secara nontunai.

”Dengan cara ini, bantuan sosial Program Sembako dapat dibelanjakan sesuai kebutuhan pangan keluarga penerima,” kata Mensos Tri Rismaharini dalam temu media, Senin (4/12). Selain itu, Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) 2023 bahkan melebihi target. Sebanyak 61.097 penyandang disabilitas, misalnya, menerima bantuan. Angka ini melebihi target yang sebanyak 51.200 penerima. ”Bantuan rehabilitasi sosial berdasarkan pada asesmen saat membantu seseorang, jadi sifatnya lebih fleksibel berdasarkan kasus orang per orang agar anggaran tersebut dioptimalkan sehingga kelebihan capaian target dapat terjadi,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Pepen Nazarudin, Kamis (21/12). Kemensos tidak mau hanya memberi masyarakat tanpa membuatnya berdaya. Melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena), lebih dari 10.073 keluarga penerima manfaat dibina untuk mengembangkan kewirausahaan dan mendapat bantuan usaha. Mereka adalah orang-orang yang penghasilannya berada di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK) serta penghasilannya stabil paling tidak tiga bulan. Sebagian besar penerima program Pena itu adalah penyandang disabilitas. (Yoga)

Program perlindungan sosial (perlinsos) menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menjaga daya beli masyarakat. Tak heran, setiap tahun, anggaran perlinsos hampir selalu naik. Pada era Jokowi, total anggaran perlinsos yang dikucurkan mencapai Rp 3.669,43 triliun sejak tahun 2015 hingga 2024 mendatang. Anggaran perlinsos era Jokowi adalah anggaran perlinsos yang melalui belanja pemerintah pusat juga transfer ke daerah. Dari anggaran itu, Jokowi menurunkan angka kemiskinan dari 2015 sebesar 11,13% menjadi 9,36% di 2023. Tahun depan, pemerintah optimistis kemiskinan kembali turun ke angka 6%-7%. Sebagai perbandingan, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), duit bantuan sosial (bansos) sejak 2004 hingga 2014 mencapai Rp 606 triliun yang berasal dari belanja pemerintah pusat. Dari anggaran itu, era SBY menurunkan kemiskinan dari 16,66% pada 2004 menjadi 10,96% di 2014. Sementara rerata inflasi pada periode itu 7,48% dengan rerata pertumbuhan ekonomi 5,7%. Sedangkan perlinsos era Jokowi dinilai efektif menekan inflasi. Rerata inflasi selama Jokowi menjabat sebagai Presiden mencapai 3,08%. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, program perlinsos era Jokowi lebih efektif lantaran program yang disalurkan lebih banyak. Hal ini sejalan pendapatan negara yang lebih besar saat era Jokowi dibanding SBY.