Jelang pemilu, program bantuan sosial kerap dikaitkan sebagai komoditas elektoral. Hal ini tidak terlepas dari temuan sejumlah bansos yang memuat pesan atau gambar pasangan calon tertentu. Bantuan sosial berupa beras ukuran 10 kg dengan gambar paslon peserta pilpres ditemukan di beberapa daerah di Jateng dan fotonya beredar di Whatsapp. Laporan investigasi harian Kompas, Kamis (18/1) juga menemukan banyak kasus politisasi bansos oleh caleg di daerah pemilihan. Dengan modus memanipulasi Program keluarga Harapan (PKH), para caleg menunggangi pesan agar para pemilih di daerah itu mencoblos sang caleg nantinya.

Bansos ataupun bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sarana bantuan negara bagi warga yang sedang kesulitan ekonomi. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang diubah menjadi UU No 14/2019 tentang Pekerja Sosial menyebutkan, bansos merupakan bagian dari skema perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan sosial. Selama masa pandemi Covid-19 dari Maret 2019 hingga akhir 2022, berbagai bentuk bansos terbukti sangat membantu perekonomian masyarakat yang didera kemandekan kegiatan ekonomi karena dilakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat).

Tapi, bansos kerap kali dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan untuk memengaruhi pilihan politik karena sifatnya yang langsung mengena kepada penerimanya. Hal ini membuat bantuan negara tersebut dapat dialihkan penyebutannya sebagai bantuan personal. Untuk tahun 2024, sudah dianggarkan Rp 450 triliun dana bansos dalam berbagai sektor. Tak hanya untuk bulan-bulan akhir 2023, Presiden Jokowi bahkan sudah merencanakan bansos hingga pemilu putaran kedua demi menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Selain dirasakan sebagai sapaan negara kepada warga negara yang langsung mengena pada kebutuhannya, bansos juga bisa dilihat sebagai upaya negara mengikat warganya dalam ikatan pamrih dan kepentingan yang rawan penyelewengan politik. (Yoga)

Berbagai program bantuan sosial digulirkan pemerintah dengan tujuan memberi bantalan bagi warga, terutama kelompok masyarakat rentan dan berpendapatan rendah. Dengan bansos, daya beli warga juga diharapkan terus terjaga. Sepekan lalu, ada dua agenda di luar Jakarta yang didatangi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kegiatan yang disambangi langsung oleh Airlangga itu terkait dengan program bantuan sosial atau bansos. Dia mengunjungi Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (15/1). Di sana Menko menyerahkan secara simbolis bantuan pangan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan untuk tahun anggaran 2024. Masing-masing penerima bansos memperoleh bantuan beras 10 kilogram setiap bulan. 

Kemudian, pada Kamis (18/1), giliran Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat menjadi tujuan Airlangga. Agendanya sama seperti di Manggarai Barat yakni menyerahkan bansos pangan. Selain itu, Pemilu juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden-Wakil Presiden. Khusus untuk Pemilihan Presiden, jika para kandidat belum ada yang memenuhi perolehan suara 50% plus 1%, akan digelar putaran kedua Pilpres yang dijadwalkan pada 26 Juni 2024. 

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke daerah juga menyatakan program bansos akan terus dilanjutkan. Pandangan sebaliknya terkait bansos justru muncul dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut Wapres, masyarakat jangan terlalu dibuai dengan program bantuan yang membuat masyarakat terlena dan sangat tergantung dengan bansos. Wapres berharap agar program bansos tidak terus menerus menjadi andalan bagi pemerintah. Pemerintah, katanya, harus secara berkala mengurangi sedikit demi sedikit anggaran terkait dengan bansos bagi masyarakat miskin. Wapres Ma’ruf berharap agar anggaran pemerintah pada 2024 tidak tersedot untuk bansos, tetapi juga pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan. 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, anggaran bansos yang masuk dalam klasifi kasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp493,5 triliun. Jumlah anggaran perlinsos itu naik 12,39% dibandingkan dengan outlook APBN 2023 senilai Rp439,1 triliun. Jika dibandingkan dengan 5 tahun lalu, anggaran perlinsos pada 2024 naik hingga 60% dibandingkan dengan 2019. Menurut Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, lembaga itu melakukan kajian terhadap tahap alokasi, distribusi, dan evaluasi bansos PKH yang ditangani langsung oleh Kementerian Sosial. 

Bantuan sosial atau bansos menjadi instrumen penyangga untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Pemerintah memastikan penyaluran bansos tetap berlanjut pada tahun politik ini. Bahkan, sejumlah jenis bansos bakal diterima masyarakat hingga Juni 2024. Hanya saja, penyaluran bansos acapkali tak tepat sasaran dan tidak pernah diukur efektivitasnya dalam memberdayakan masyarakat. Apalagi, penyaluran bansos tatkala tahun politik, rawan dipolitisasi untuk kepentingan partai politik dan para kandidat yang bersaing menuju Pemilu 2024.

Keyakinan konsumen menjadi satu indikator yang menjadi tolok ukur terhadap prospek ekonomi ke depan. Makin tinggi keyakinan konsumen, ruang bagi perekonomian untuk melaju lebih positif, kian terbuka. Pengujung tahun lalu, Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2023 masih terpantau optimistis dengan angka indeks di atas 100. Hanya saja, dari lima kelompok pengeluaran masyarakat yang diukur, hanya kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta saja yang indeksnya meningkat dari 112,8 pada November 2023 menjadi 117,1 pada Desember 2023. Selebihnya, indeks kelompok pengeluaran lainnya turun dibandingkan dengan November 2023. 

Indeks keyakinan masyarakat untuk kategori menengah atas dengan rentang pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta, tercatat 127,8 atau lebih rendah dari November 2023 sebesar 128,3. Demikian halnya dengan kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta yang keyakinannya tercatat dengan indeks 130,2 pada Desember 2023 dari November 2023 sebesar 132,3. Angka indeks pada pengujung 2023 itu terlihat anomali. Jika dibandingkan dengan periode 2022, misalnya, keyakinan di kelompok pengeluaran menengah atas terpantau naik. Fenomena IKK di kelompok bawah dengan pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta, seolah menjadi lonjakan rutin di tahun pemilu. 

Pada tahun politik 5 tahun silam, kelompok pengeluaran menengah bawah menjadi salah satu yang mencatat kenaikan indeks cukup tinggi dengan selisih hingga 4 poin. Satu indikasi yang menggambarkan IKK di kelompok menengah bawah masih bertahan tinggi saat tahun politik satu di antaranya dipicu oleh program bantuan sosial (bansos). 

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, program bansos memiliki fungsi dan peran besar sebagai upaya pemerataan ekonomi ketimbang mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat melalui pembukaan akses lapangan kerja yang layak. Selama ini, katanya, bansos dilihat hanya mengentaskan kemiskinan secara artifi sial. Alhasil ketika program bansos terlambat atau ditiadakan, masyarakat kelas menengah bawah bisa langsung jatuh ke kemiskinan. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan dan kondisi tidak sehat. “Untuk mencegah penurunan daya beli, harusnya penciptaan lapangan kerja padat karya tunai yang sifatnya dekat karakteristik masyarakat di bawah. Enggak harus pekerjaan yang semuanya menggunakan teknologi tinggi,” katanya. 

Sementara itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menuturkan program bansos memang ditujukan kepada masyarakat yang berhak menerima karena daya belinya rendah. Masyarakat kelompok menengah bawah, katanya, perlu dibantu supaya bisa mengakses pangan dan kebutuhan pokok. Hal itu juga sebagai upaya meningkatkan daya beli golongan menengah bawah sehingga secara kumulatif meningkatkan konsumsi nasional. Namun demikian, dia berpendapat perlu adanya kebijakan jangka panjang yang berkesinambungan agar masyarakat bisa meningkatkan ekonominya.  

Heri menilai sejumlah faktor menjaga daya beli masyarakat adalah pemerintah harus bisa menjaga agar harga kebutuhan pokok terjangkau dibeli masyarakat. Stabilitas harga ini, lanjutnya, akan berdampak kepada pengendalian inflasi. Tak hanya itu, juga harus terjadi perbaikan pendapatan masyarakat. Caranya dengan memperbanyak lapangan pekerjaan khususnya padat karya untuk menambah pendapatan masyarakat.

Alokasi bansos pemerintah tahun ini menuai kontroversi karena diterapkan dalam tahun politik menjelang Pemilu 2024, meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo tetap tinggi. Survei menunjukkan bahwa pemberian bansos memiliki dampak besar terhadap persetujuan terhadap Presiden. Pemberian bansos juga diyakini memiliki pengaruh elektoral yang positif terhadap beberapa pasangan calon presiden. Program bansos dianggap sebagai kebijakan strategis yang mendapat dukungan masyarakat. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam penyaluran bansos yang harus diatasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kementerian Sosial mengakui, proses penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan atau PKH menghadapi tantangan di tahun politik menuju Pemilu 2024. Berbagai upaya pencegahan dan imbauan sudah dilakukan, tetapi politisasi bansos tetap terjadi. Staf Khusus Mensos Bidang Pengembangan SDM dan Program, Suhadi Lili, Jumat (19/1) di Jakarta, mengatakan, pihaknya tidak bisa menjatuhkan sanksi langsung kepada dinas sosial yang membawahkan pendamping sosial. Secara struktur birokrasi, Kadis berada di bawah pemda yang otonom. Kemensos hanya bisa mengimbau agar penyaluran bansos sesuai aturan. Sebelumnya, laporan tim investigasi Kompas menemukan, terjadi politisasi bansos oleh sejumlah calon anggota legislatif (caleg) di sejumlah daerah.

Modusnya beragam, mulai dari menggandeng pendamping sosial dan dinas-dinas di daerah untuk menyisipkan bahan kampanye dalam penyaluran bansos hingga aparat desa yang mengancam memutus bansos masyarakat jika tidak mendukung caleg tertentu (Kompas, 18/1). Upaya mencegah penyimpangan penyaluran bansos sudah dilakukan Kemensos melalui penyaluran bansos langsung lewat transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) bekerja sama dengan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos secara Nontunai. Kemensos juga membangun aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan penerima bansos atau orang yang belum masuk dalam daftar bisa mengusulkan atau menyanggah diri.

Upaya ini untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan verifikasi data penerima kesejahteraan sosial (DTKS). ”Kami semua yang bekerja di kementerian ini, kan, ASN. ASN diwajibkan netral. Kalaupun ada politisasi, kan, kita ini tidak bekerja di ruang steril. Jadi, kesempatan itu pasti ada dan kami berusaha meminimalkan. Salah satu penyalurannya secara nontunai sehingga tidak bisa dikumpul-kumpulkan untuk kampanye,” kata Suhadi. Namun, proses pendampingan dan pelatihan kepada keluarga penerima bansos terkadang disusupi oleh kepentingan politis. Suhadi menyatakan sudah ada beberapa pendamping sosial yang dibebastugaskan karena terbukti memolitisasi bansos. (Yoga)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melepas keberangkatan kapal bantu rumah sakit KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 di Dermaga Kolonlamil TNI AL, Jakarta (18/1/2024). Kapal tersebut mengangkut  bantuan untuk rakyat Palestina di Gaza yang terdiri atas makanan, pakaian, air mineral, dan obat-obatan. Bantuan tersebut diantar dari Jakarta menuju Al Arish, kota di Mesir yang berbatasan dengan Rafah di gaza. "Ini bukti kita terus mendukung rakyat Palestina dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan sebagaimana diketahui  Indonesia selalu dukung perjuangan rakyat Palestina dan kita terus kerahkan apa yang bisa kita buat untuk dukung perjuangan rakyat Palestina," kata Menhan Prabowo saat upacara pelepasan KRI dr. Radjiman, didampingi oleh Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali. 

Pemerintah melanjutkan kembali penyaluran bantuan pangan berupa beras yang menjadi salah satu 'bantalan' bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak kenaikan harga pangan. Selain dapat membantu meringankan beban masyarakat, bantuan tersebut diharapkan dapat memitigasi kenaikan tingkat kemiskinan. "Dalam rapat kabinet yang lalu saya meminta kepada Bapak Presiden, karena saya juga  sudah muter ke beberapa daerah,  hampir seluruhnya minta dilanjutkan BLT (bantuan langsung tunai). Alhamdulillah, Bapak Presiden setuju untuk dilanjutkan sampai bulan juni 2024. Teknisnya sedang kami bahas lagi," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Minggu (14/1/2024). Penyaluran bantuan pangan juga turut membantu menekan kenaikan harga beras di masyarakat, di mana pada September 2023 inflasi beras tercatat mencapai 5,61% dan turun menjadi 0,48% di Desember  2023. (Yetede)

Program bantuan pangan beras yang disalurkan pemerintah sepanjang tahun 2023 belum mampu menurunkan harga beras di pasaran meski berhasil mengontrol gejolak inflasi beras. Ada beberapa faktor yang membuat harga beras tetap tinggi sampai awal tahun, seperti turunnya produksi di dalam negeri dan dampak ketidakpastian ekonomi dunia. Berdasarkan catatan Perum Bulog, sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari-Maret 2023, inflasi beras turun dari 2,63 % pada Februari 2023 menjadi 0,70 % pada Maret 2023, 0,50 % pada April 2023, dan 0,02 % pada Mei 2023. Demikian pula, penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap kedua pada September-Desember 2023 mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi.

Inflasi beras saat itu turun cukup signifikan dari 5,61 %pada September 2023 menjadi 0,43 % pada Desember 2023. Bantuan pangan beras pada tahun 2023 diberikan sebanyak 10 kg kepada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan berturut-turut. Pada tahun 2024, bantuan tersebut dilanjutkan dengan jumlah penerima manfaat bertambah menjadi 22 juta keluarga. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, bantuan pangan yang pada tahun 2023 telah disalurkan hingga 1,72 juta ton mampu menahan gejolak dan menahan harga beras agar tetap terkendali. Meski demikian, bantuan pangan itu belum berhasil menurunkan harga beras. (Yoga)

Pemerintah memberikan santunan lebih dari Rp 16,5 miliar bagi anak-anak yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal yang tersebar di 27 provinsi. Selain itu, pemerintah juga berjanji menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan tepat secara pencegahan dan perawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan Kepmensos RI No 185/HUK/2023 tentang Pemberian Santunan kepada Korban Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal, santunan bagi korban meninggal sebesar Rp 50 juta. Sementara korban yang telah sembuh atau masih menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis diberi santunan Rp 60 juta, dengan rincian Rp 50 juta untuk bantuan dan Rp 10 juta untuk biaya transportasi.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam acara Santunan kepada Korban Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal, di Jakarta, Rabu (10/1/2024) mengatakan, pemerintah amat prihatin dengan kasus gangguan ginjal akut yang menimpa banyak anak di 27 provinsi. ”Santunan ini sifatnya murni merupakan bentuk perhatian, kepedulian, dan empati dai pemerintah atas kasus ini. Adapun yang lain, termasuk proses hukum, kita hormati dan ikuti sebagaimana mestinya,” kata Muhadjir. Muhadjir menuturkan, pemerintah berkomitmen memastikan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (Yoga)