Empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) yang dijalankan pemerintah tidak ditujukan untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Hal itu terungkap dalam lanjutan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi pada, Jumat (5/4). Keempat sosok pembantu Presiden Joko Widodo itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Majelis Hakim MK mendalami keterangan dari keempat menteri itu lantaran salah satu dalil yang diajukan pemohon dalam sengketa hasil Pilpres 2024, terkait pemanfaatan bansos. Program itu dituding membantu pemenangan pasangan calon Prabowo Subianto yang juga masih berstatus Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi. 

Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan program bansos pemerintah tidak terkait kontestasi pemilu. Dia memahami bahwa tugas dan fungsi Kemenko PMK untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan dikaitkaitkan dengan Pemilu. Menurutnya, bansos adalah bagian yang tak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi instansinya. Dia mengeklaim bahwa pemerintah melakukan berbagai kunjungan kerja demi memastikan penyaluran bansos berlangsung sesuai harapan. Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan anggaran perlindungan sosial 2024 sebesar Rp496,8 triliun sebagaimana dalam APBN 2024, naik dibanding 2023 sebesar Rp476 triliun. Adapun realisasi pagu anggaran perlinsos 2023 terbaru mencapai Rp443,4 triliun. 

Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan rata-rata Rp15.230 menjadi rerata Rp15.664 pada 2024. Menurutnya, kenaikan harga dan nilai tukar itu berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 dari tahun sebelumnya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membandingkan lini masa (timeline)penyusunan APBN 2024 dengan lini masa pemilu. “Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan dengan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023,” katanya. Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa anggaran Kemensos turun sebanyak Rp8 triliun pada 2024. “Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun, dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000. Hal ini karena belanja BLT El nino keluar dari bantuan di 2024,” katanya.

Lambaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesia AID menyalurkan bantuan senilai Rp 6,5 miliar untuk mendukung Pemerintah Laos sebagai Keketuaan Asean 2024, khususnya pada Asean Finance Process. Program hibah tersebut ditujukan untuk memberikan bantuan teknis  kepada Kementerian Keuangan Laos  dalam mempersiapkan agenda penyelenggaraan pertemuan Asean 2024 diantaranya melalui serangkaian kegiatan sharing session, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan pertemuan. "Dukungan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kerja sama  yang erat antara  pemerintah Indonesia dan Laos, namun juga menekankan bagaimana pentingnya melanjutkan  kemitraan," jelas Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan resminya. (Yetede)

Pembangunan 3.724 unit hunian tetap (huntap) dan infrastruktur pemukimannya di Sulawesi Tengah (Sulteng) menyerap anggaran Rp1,05 triliun. Huntap itu diperuntukkan bagi korban gempa bumi dan tsunami di Kota Palu pada 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) menyatakan bahwa dari unit yang terbangun dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo Selasa (26/3/2024), sebanyak 3.195 unit telah dihuni oleh warga. Jokowi berharap komplek huntap itu  dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan korban terdampak bencana bisa kembali bangkit menjalani kehidupan bersama keluarganya di rumah yang dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa tersebut. "Semua huntapnya sudah selesai dan tadi kita sudah meresmikan secara simbolik. Alhamdulillah ada fasum, Fasos, dan Faskesnya juga. Kita harap nanti akan menjadi tempat membangun kehidupan yang baru disana," terang Presiden. (Yetede)

Meski petahana tak maju dalam pemilihan, angka kepuasan terhadap petahana sebagai imbas penyaluran bansos terkonversi ke anak petahana yang maju dalam kontestasi. Ahli psikologi politik UI, Hamdi Muluk, yang dihadirkan sebagai ahli dari capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saat menyampaikan penjelasan dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di MK, Jakarta, Selasa (2/4) mengungkapkan, pengaruh dari faktor bansos terhadap pilihan para pemilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sekitar 29 %. Sementara 71 % lainnya dipengaruhi faktor lain, seperti ketokohan, ideologi, preferensi, sosiologi, agama, dipengaruhi teman, analisis kemampuan, dan kampanye.

Kuasa hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan alasan ahli hanya fokus pada penyaluran bansos. Padahal, ada dana desa yang disalurkan, bahkan besarnya Rp 1 miliar per desa. Hamdi menuturkan, angka besaran pengaruh bansos atau bantuan sejenis tersebut di- hasilkan dari studi/metaanalisis yang dilakukan terhadap literatur mengenai topik serupa di seluruh dunia. Ia mengumpulkan 1.081 literatur dari berbagai belahan dunia, kemudian dikerucutkan menjadi 734 studi. Hamdi menemukan, pemberian bansos di Nigeria memberikan efek 92 % dalam memengaruhi pilihan politik para pemilih. Petahana dianggap semacam sinterklas sehingga kembali terpilih.

Menurut Hamdi, politisasi bansos menjadi problematic dalam konteks demokrasi saat ini. Bansos hanya bisa dikendalikan oleh pemegang otoritas, yaitu petahana. Dalam konteks Indonesia, banyak orang akan mengatakan bahwa petahana tidak mencalonkan diri dalam Pemilu 2024. ”Tapi, istilah teman saya, setengah petahana. Anaknya yang maju. Tinggal bagaimana persepsi publik dibentuk bahwa setengah petahana ini mewakili petahana. Di situ mekanisme psikologisnya berlangsung. Kalau ini berhasil, kepuasan terhadap petahana terkonversi ke kepuasan terhadap setengah petahana ini,” ujarnya. (Yoga) 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2023 yang mencapai Rp 83,2 triliun, atau bahkan setara dengan kondisi 2021 saat pandemic Covid-19 yang juga mencapai Rp 94,6 triliun.  “Belanja ini relatif sama dengan situasi 2021. Karena ini tahun pemilu memang dipengaruhi oleh akselerasi belanja yang berhubungan dengan pemilu,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/2). Adapun realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 44,8 triliun atau 4,1% dari pagu. Belanja K/L ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 28,7 triliun. Lebih tingginya belanja K/L ini dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Kemudian untuk belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 51,6 triliun atau mencapai 3,8% dari pagu. Namun realisasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 54,5 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 16,62 triliun untuk bantuan sosial (bansos) hingga kuartal I-2024. Bansos yang dimaksud terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kemkeu memerinci, realisasi bansos PKH mencapai Rp 5,34 triliun hingga Maret 2024. Bansos ini telah disalurkan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dikutip dari akun media sosial Ditjen Perbendaharaan Kemkeu, Kamis (14/3), pemerintah telah menjalani Bansos PKH sejak tahun 2007 sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, Bansos Sembako telah terealisasi sebesar Rp 11,28 triliun. Bansos ini telah tersalurkan kepada 18,4 juta KPM. Kemkeu menyebutkan, meski bernama Bansos Sembako, masyarakat tetap bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp 200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali. Alhasil, dalam satu tahun ada enam tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp 400.000 dalam sekali pencairan. Adapun program Bansos Sembako sebagai pengembangan dari Progran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang telah ada sebelumnya, menurut Ditjen Perbendaharaan, mulai dilaksanakan tahun 2020.