Sepekan terakhir, Kementerian PPNl/Bappenas dan Kemensosial saling silang pendapat soal kemutakhiran data penerima bansos. Narasi di kalangan elite pemerintahan ini dinilai tidak produktif dan justru bisa merugikan masyarakat. Pernyataan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut data bansos tidak tepat sasaran hingga 46 %, dan mencontohkan salah satu pejabat eselon satunya turut menerima, mengundang kegaduhan. Hal itu disampaikan Suharso saat peluncuran sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/6). ”Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu 40 % melenceng, (tepatnya) 46 % tidak tepat,” kata Suharso.

Sistem Regsosek diklaim Suharso bisa melengkapi data bansos sehingga penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa turun hingga 30 % pada akhir 2024. Data Regsosek meliputi informasi kependudukan, geospasial, kondisi perumahan, sanitasi dan air bersih, ketenagakerjaan, asset dan kepemilikan usaha, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, dan program perlindungan sosial. Kemensos tidak terima dengan pernyataan tersebut. Staf Khusus Mensos Suhadi Lili meminta Suharso membuka data yang ia miliki untuk dibandingkan dengan daftar penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Selain itu, membuka secara terang-terangan nama pejabat eselon satu di lingkup Bappenas yang menerima bansos. ”Misalnya tidak percaya DTKS dan membuat data sendiri yang diyakini pasti lebih baik untuk hipotesis itu, tepat tidak? Itu hipotesis, masih belum terbukti,” kata Suhadi di Command Center Kemensos, Cawang, Jaktim, Jumat (21/6).

Suhadi mengatakan, jumlah penerima bantuan dalam DTKS fluktuatif karena selalu diperbarui setiap bulan melalui mekanisme musyawarah kelurahan atau desa, diserahkan ke pemda, lalu disetujui Kemensos. Masyarakat yang merasa dirinya atau orang lain tidak pantas menerima bansos bisa melapor melalui laman Cekbansos. Skema ini sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, yakni UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Catatan Kemensos sampai Mei 2024, penerima bansos dalam DTKS, termasuk bansos penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, mencapai 127.151.985 jiwa. Pihaknya juga terus menggalakkan pemberdayaan masyarakat untuk berwirausaha melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena).

Sepanjang 2023 sampai Maret 2024, ada 21.333 keluarga penerima manfaat yang dihapus dari daftar penerima bansos karena sudah mandiri. Menurut Kemensos, silang pendapat ini harus diselesaikan di ranah publik. Sebab, Bappenas mengungkit terlebih dahulu kepada media sebagai representasi publik. Data orang miskin yang dimiliki pemerintah saat ini ada tiga, yakni DTKS di Kemensos, Regsosek di Bappenas, dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di Kemenko PMK. Belum lagi sistem data pemda. Banyaknya produsen data ini akan membingungkan pelaksana teknis di daerah, mulai dari Bappeda sampai organisasi perangkat daerah teknis. Mereka harus memadukan data dengan verifikasi dan validasi ulang, sedangkan anggaran terbatas. Egosentris kementerian dan lembaga terkait beragam data kesejahteraan sosial ini selain tidak tepat dan tidak etis, juga tidak efisien. (Yoga)

Pemerintah yakin kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tak sebatas karena guyuran bansos. Bansos pun ditegaskan untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat, bukan untuk kepentingan menjaga citra pemerintah. Namun, sejumlah partai politik melihat sebaliknya. Tak sebatas itu, mereka melihat adanya anomali antara kepuasan publik terhadap pemerintah dan keluhan sebagian masyarakat terhadap sejumlah hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok hingga memburuknya kebebasan sipil. Mengacu hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 %, tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019. Angka itu naik dari hasil survei Desember 2023 yang mencapai 73,5 % dan secara garis tren menunjukkan konsistensi meningkat sejak Oktober 2022.

Salah satu variabel penting yang memperkuat citra positif ialah berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, terutama bansos (Kompas, 20/6/2024). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat dimintai tanggapan terkait hasil survei itu, Kamis (20/6), menilai wajar jika penilaian publik terhadap kinerja pemerintah memuaskan. Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak pernah kendur memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Pelayanan konsisten diberikan meski periode kedua pemerintahan Jokowi tinggal tersisa empat bulan lagi. Saat ditanya soal faktor bansos yang mendongkrak kepuasan publik, Moeldoko menegaskan bahwa tingkat kepuasan publik lebih didongkrak karena kualitas pelayanan. ”Pelayanan kita tidak satu pun kendur mendekati pemerintahan berakhir. Itu kunci karena kita memikirkan stabilitas ekonomi, stabilitas sosial,” ucapnya. (Yoga)

Selasa siang (18/6) rumah Abu Bakar (56) di Desa Panembahan, Plered, Cirebon, Jabar, masih gelap.Tak ada jendela yang mengalirkan cahaya. Penerangan hanya berasal dari sebuah bola lampu dan atap yang gentengnya bolong. Rumah berukuran 6 x5 meter itu tidak layak huni, ruang tamu berlantai tanah dan lembab, menjadi kamar Abu. Hanya kasur tipis, kotor, dan bau apek yang jadi tempat tidurnya, jangankan selimut, bantal pun tak ada. ”Anak saya pernah kena demam berdarah, meninggal umur empat tahun, di tahun 2010,” ucap Abu. ”Kalau hujan, di sini banjir. Saya pindah ke rumah tetangga,” kata bapak tiga anak ini. Tak ada kamar mandi di rumah Abu. Jika ingin mandi, ia ke mushala, tak jauh dari kediamannya. Sebelum istrinya meninggal pada 2016, ia mendapat bantuan pemerintah untuk bedah rumah. ”Tapi, biayanya enggak cukup. Jadi, enggak selesai.

Hanya temboknya (selesai). Itu pun saya minjem (uang) ke saudara dan teman-teman,” ungkapnya. Sehari-hari Abu memulung barang bekas dengan pendapatan Rp 25.000-Rp 30.000. Pada Selasa (18/6), ia memilih tidur karena bandar barang rongsokan libur. Jangankan memperbaiki rumah, untuk makan saja ia kesulitan. ”Kadang, sehari enggak makan,” ucapnya. Siang itu, ember yang biasa berisi beras tampak kosong. Di tempat penanak masih tersisa nasi untuk sekali makan. Di wajan terdapat sisa air untuk masak mi. ”Saya enggak dapat bantuan. Boro-boro PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan beras saja enggak dapat,” katanya. Februari lalu, Imron Rosyadi, yang masih menjadi Bupati Cirebon, memberikan beras dan mi. Abu sempat berpikir, ia akan menerima bansos rutin, namun hingga kini harapan itu belum terwujud.

”Dulu zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), saya dapat BLT Rp 300.000 setiap tiga bulan. Tapi, setelah itu enggak pernah lagi. Padahal, ada orang yang rumahnya lebih bagus dari saya dapat bansos,” ujar Abu. 50 meter dari rumah Abu, Nursiba (68) dan keluarganya juga hidup dalam kemiskinan. Dalam rumah 7 x 10 meter itu terdapat tiga keluarga berisi 10 orang yang berbagi ruangan. Dapur disulap menjadi kamar untuk satu keluarga dengan dinding tripleks. Rumahnya nyaris tanpa ventilasi, pengap. Tak ada kamar mandi dan WC. Nursiba dan keluarganya buang air besar di rumah tetangga atau sungai. Jangankan merenovasi rumah, makan saja kadang kekurangan. Ia hanya buruh pembungkus kue dengan upah Rp 25.000 sehari. Beruntung, mereka mendapat bansos berupa beras 10 kg per bulan untuk tiga keluarga. Jadi, setiap bulan, mereka mendapat 30 kg beras.

”Ini habis untuk tiga minggu. Selebihnya, beli beras sendiri. Bantuan berasnya baru enam bulan ini,” ungkap Nursiba. Sebagai warga lanjut usia, Nursiba juga menerima BLT dana desa Rp 300.000 per bulan, setengah upah bulanannya. ”Tapi, (bantuannya) kadang lancar, kadang lima bulan enggak keluar. Uangnya untuk kebutuhan harian,” katanya. Iswanto (47), menantu Nursiba, juga mendapat PKH untuk sekolah anaknya sebesar Rp 750.000 per tiga bulan. Sebagai pekerja sablon dengan upah Rp 50.000 per hari, ia sangat terbantu dengan bansos. ”Tapi, masih kurang, sih. Nanti kalau bilang cukup, dibilang orang mampu,” ucapnya. Kisah warga miskin, seperti Abu Bakar dan Nursiba menunjukkan besarnya harapan mereka terhadap bansos. Namun, penyalurannya belum merata dan belum cukup menyelamatkan warga dari jurang kemiskinan (Yoga)

Hasil Survei Kepemimpinan Nasional oleh Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan 75,6 % responden survei menyatakan puas terhadap jalannya pemerintahan. Variabel penting yang memperkuat citra positif pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ialah berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bantuan sosial atau bansos. Hal ini tercermin dari alasan utama responden puas terhadap pemerintahan Jokowi-Amin. Sebesar 21,7 % responden menyatakan tingginya frekuensi mendapatkan bansos membuat kepuasan terhadap pemerintah turut meningkat. Empat alasan terbesar lain ialah kinerja pemerintah yang baik, kepemimpinan yang merakyat, pembangunan merata sampai desa, dan masifnya pembangunan infrastruktur.

Dari alasan ini, bansos yang diterima langsung oleh rakyat dinilai lebih riil dalam memberikan kepuasan publik daripada aspek lain terkait pemerintahan. Kepuasan masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah, kepemimpinan yang merakyat, pembangunan merata, hingga masifnya pembangunan infrastruktur tidak lebih tinggi dari kepuasan menerima bansos. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih mendapatkan hasil yang instan daripada pembangunan yang membuahkan hasil dalam jangka panjang. Bisa jadi sebagian besar masyarakat kondisinya relatif kurang sejahtera sehingga melihat bantuan pemerintah sebagai jalan mengatasi persoalannya dalam tempo singkat. Berdasar laporan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang disusun Kemenkeu, belanja bansos bertujuan meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin, dan perlindungan terhadap risiko sosial.

Pemerintah memberi bansos kepada masyarakat miskin melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran yang dialokasikan untuk program bansos meningkat seiring dengan cakupan program yang terus diperluas dan pendataan yang kian membaik. Saat Jokowi menjabat presiden pertama pada 2014, anggaran bansos Rp 97 triliun. Pada masa pandemi Covid-19, anggaran bansos 2020-2022 berkisar Rp 160 triliun hingga Rp 202 triliun. Seiring membaiknya perekonomian pascapandemi, anggaran bansos juga mengecil. Pada 2024, menjelang akhir masa jabatan Jokowi periode kedua, anggaran bansos dialokasikan Rp 152,27 triliun.

Dengan kian besarnya bansos yang dialokasikan pemerintah, secara tak langsung turut memperkuat citra positif pemerintah di mata masyarakat. Inilah kunci keberhasilan strategi pemerintahan Jokowi mengelola ceruk pemilih yang cukup besar dari kelompok masyarakat di perdesaan dan kelas sosial menengah bawah. Meski demikian, melalui program ini pula ketidakpuasan publik juga terekam. Dari beragam alasan ketidakpuasan, pembagian bansos dilihat sebagai kebijakan yang implementasi di lapangannya tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ketidakpuasan terhadap bansos ini menempati urutan tertinggi di antara ketidakpuasan lain. Hal itu tentu penting untuk dijadikan perhatian oleh pemerintah mengingat bansos akan terus dikucurkan oleh pemerintah. Dan, yang tak kalah penting juga, pesan dari sejumlah kalangan agar masyarakat bisa mandiri, tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah. (Yoga)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 22,5 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) sembako hingga 6 Juni 2024. Realisasi bansos sembako telah diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kemkeu menyebutkan, meski bernama bansos sembako, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang senilai Rp 200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali. Alhasil, dalam satu tahun ada enam tahap penyaluran dan KPM menerima Rp 400.000 untuk setiap pencairan. "Program sembako merupakan salah satu bantuan sosial untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan," terang Ditjen Perbendaharaan Negara Kemkeu di akun media sosialnya, kemarin.

Program bansos berupa dana pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus gelombang pertama bulan Mei-Juni 2024 sudah cair mulai Kamis (13/6). Penyaluran KJP Plus sempat tertunda dan menuai protes warga. Di sisi lain, masyarakat yang belum menerima dana khawatir terdampak penghentian bantuan. Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pencairan KJP Plus kali ini untuk dua bulan sekaligus, yakni Mei dan Juni. Untuk Januari-April 2024 sudah dicairkan sebelumnya. Bantuan KJP Plus Mei-Juni telah diberikan ke 460.143 penerima. Pencairannya terdiri dua gelombang sehingga sebagian penerima belum mendapatkannya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan memverifikasi ulang penerima gelombang kedua yang berjumlah 130.101 orang, untuk memastikan calon penerima adalah warga Jakarta dari golongan tidak mampu.

”Verifikasi ulang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Bapenda, dan Dinas Sosial,” papar Budi. Verifikasi memerlukan waktu satu bulan guna menentukan penerima, sehingga bantuan gelombang kedua baru bisa diberikan pada Juli 2024. Dana yang nantinya cair diharapkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekolah anak. Budi mengimbau orangtua penerima KJP agar bijak menggunakan dana bantuan. Di sisi lain, ia meminta maaf lantaran pencairan KJP Plus terlambat. Dana bantuan seharusnya sudah dari bulan lalu.

KJP Plus diberikan kepada warga DKI Jakarta dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun bagi peserta didik usia 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Penerima KJP Plus adalah masyarakat yang tidak memiliki kendaraan roda empat serta aset properti di atas Rp 1 miliar. Selain itu, dalam KK tidak ada yang berstatus sebagai PNS, TNI/Polri, anggota MPR/DPR/ DPD/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota, atau pegawai tetap BUMN/BUMD. Nilai KJP Plus yang diterima siswa di setiap tingkatan pendidikan berbeda-beda. Murid SD atau sederajat menerima Rp 250.000 per bulan per siswa. Siswa SMP atau sederajat menerima bantuan Rp 300.000 per bulan per siswa. Diswa SMA atau madrasah aliyah menerima Rp 420.000 per bulan per siswa. (Yoga)

Program bantuan sosial untuk pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap pertama tahun 2024 dipastikan cair pekan ini. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyeleksi ketat guna memastikan penerimanya adalah warga kurang mampu. Seleksi ketat berujung keterlambatan pencairan dana. ”Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir karena saya pastikan bantuan cair minggu ini. Kami hanya ingin menjaga dan memastikan anggaran yang diperuntukkan bagi warga tak mampu ini tepat sasaran sehingga prinsip keadilan pada sektor pendidikan dapat kita wujudkan bersamasama,” ujar Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin, Senin (10/6).

Budi memastikan penerima KJP Plus adalah warga kurang mampu atau warga rentan yang benar-benar membutuhkan. ”Bantuan ini distribusinya harus lebih selektif ke keluarga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari jenjang SD sampai SMA/sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta, jika tergolong warga tidak mampu, berhak mendapatkan program ini,” kata Budi. Saat ini, pencairan KJP Plus akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Pencairan KJP Plus tahap pertama tahun ini ialah Mei hingga Oktober 2024.

Sementara untuk Januari hingga April 2024 sudah dicairkan. Pekan ini, menurut rencana, akan dicairkan bantuan untuk dua bulan terlebih dulu, yakni Mei dan Juni, dan seterusnya akan dicairkan secara bertahap. Sebelumnya, banyak masyarakat penerima manfaat KJP Plus protes karena pencairan bantuan KJP Plus bulan Mei tak kunjung diterima. Padahal, bulan sudah berganti,tetapi saldo rekening belum bertambah. Budi menjelaskan, distribusi pada tahap pertama 2024 terlambat karena perlu pemadanan dan verifikasi ulang. Penerima dipastikan agar warga Jakarta yang berdomisili di Jakarta. (Yoga)

Dinas Sosial DKI Jakarta menyisir dan memadankan data penerima bansos yang sudah ada dan calon penerima bansos pemenuhan kebutuhan dasar. Dari proses tersebut, 194.067 warga dinilai layak, sedang 25.185 warga lainnya dinilai tak layak menerima bansos. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menargetkan 219.252 warga sebagai penerima bansos pemenuhan kebutuhan dasar pada 2024. Bansos ini terdiri dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Proses tersebut dimulai dengan memadankan data 63.698 penerima bansos yang sudah ada dan 155.554 calon penerima bansos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berstatus layak pada sistem Kemensos.

Pemadanan berlanjut dengan data kependudukan Kemendagri guna mendapat status meninggal dan pindah ke luar DKI Jakarta. Sesudah itu, data dipadankan dengan data Bapeda DKI Jakarta untuk mengetahui kepemilikan aset, seperti mobil dan nilai jual obyek pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar. Terakhir, data penerima bansos ini dipadankan lagi dengan data warga binaan sosial (WBS) panti sosial dan data registrasi sosial ekonomi (regsosek) untuk mendapatkan status peringkat kesejahteraan dalam bentuk desil.”Sebelum menetapkan penerima bansos, kami memadankan data. Lalu memverifikasi dan memvalidasinya ke lapangan. Salah satunya memastikan bahwa penerima bansos adalah warga DKI Jakarta dan berdomisili di Jakarta,” kata Kadis Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, Minggu (2/6). (Yoga)

Belanja perlindungan sosial (perlinsos) yang dirumuskan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih cukup royal. Bagaimana tidak, batas atas hitung-hitungan otoritas fiskal itu menjadi yang tertinggi, bahkan melampaui pandemi Covid-19 pada 2020 silam. Dalam rencana awal, alokasi perlinsos yang di antaranya mencakup belanja sosial dan subsidi mencapai Rp496,9 triliun—Rp513 triliun, sedangkan 2020 hanya Rp498 triliun. Faktanya, tekanan ekonomi pada 2020 sangat berat lantaran Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang pada akhirnya menyeret ekonomi ke jurang resesi. Sementara itu, meski 2025 masih dibayangi risiko akibat tingginya suku bunga acuan dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah optimistis mampu mengelola situasi itu lebih baik. Dengan demikian, ada sedikit ketidaklinieran antara optimisme perihal mitigasi kondisi ekonomi dari gejolak global dengan alokasi perlinsos yang sangat royal. Menariknya, pengalokasian dana perlinsos belum mengakomodasi kepentingan pemerintahan baru. Padahal, APBN 2025 akan dijalankan oleh rezim yang mulai menjabat pada Oktober 2024. 

Inilah kemudian yang melahirkan polemik. Membaca rumusan tersebut, bukan tidak mungkin pemerintahan baru melakukan perubahan APBN dalam rangka mengakomodasi aneka program populis yang dicanangkan. Dalam kaitan ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, mengatakan alokasi perlinsos itu disesuaikan dengan fokus jangka pendek yang mencakup tiga faktor. Ketiganya yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well being, dan konvergensi antardaerah. Sejalan dengan hal tersebut perlinsos ke depan diarahkan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, menambahkan perlinsos dalam APBN 2025 memang diarahkan untuk memacu pengentasan kemiskinan. Ferry mengatakan, pemerintah masih membuka ruang negosiasi lantaran pembahasan APBN 2025 masih tahap awal. "Proses pembahasan penyusunan APBN 2025 dengan DPR masih akan berlanjut hingga ditetapkannya Undang-Undang APBN 2025," katanya. 

Tak bisa dimungkiri, perlinsos memang memiliki taji yang cukup signifikan untuk memproteksi daya beli sehingga konsumsi yang menjadi mesin pendorong ekonomi tetap solid. Misalnya tatkala harga minyak mentah mengalami kenaikan, perlinsos mengambil peran baik melalui bantuan sosial maupun subsidi energi sehingga ketahanan konsumsi terjaga. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang juga patut dicermati. Pertama, belum diakomodasinya program sosial pemerintahan baru berisiko memunculkan polemik. Sebab bukan tidak mungkin rezim baru mengubah APBN. Kedua, defisit fiskal yang berisiko lebar. Gemuknya alokasi perlinsos berisiko menambah beban fiskal. JIka tak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan, pembengkakan belanja itu akan membuka defisit makin lebar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengatakan postur sementara perlinsos membuka peluang dilakukannya perubahan APBN sangat besar. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang pemerintah perlu mengevaluasi fokus perlinsos, termasuk akurasi data penerima.