Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) memperkirakan potensi zakat fitrah secara nasional pada tahun2025 berada di kisaran 476,3 hingga 536,8ribu ton beras yang setara dengan Rp 6,8 sampai Rp 7,5 triliun. Estimasi ini dihitung mengikuti harga rata-rata beras disetiap Kabupaten/Kota. Potensi zakat fitrah ini dihitung berdasarkan estimasi jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 238,7 juta orang, dengan perkiraan jumlah muzaki antara 190,5-214,7 juta orang atau 80% - 90% dari total penduduk muslim.

Peneliti Ideas, Tira Mutiara, mengungkapkan bahwa distribusi zakat fitrah secara tepat sasaran berpotensi meningkatkan konsumsi beras per kapita penerima manfaat (mustahik). “Dengan estimasi mustahik sebagai penduduk di desil satu, yaitu 10 persen penduduk dengan kesejahteraan terendah sebanyak 24,03 juta orang, konsumsi beras per kapita mereka berpotensi meningkat dari 0,200 kg per hari menjadi 0,255-0,262 kg per hari jika menerima zakat fitrah dalam bentuk beras,” ujar Tira, Rabu (19/03/2025).

Menurut Tira, jika zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang potensinya berkisar antara Rp 6,8 sampai Rp7,5 triliun. Dengan jumlah tersebut, setiap mustahik berpotensi menerima Rp 285ribu - Rp 314 ribu yang dapat digunakanuntuk konsumsi makanan dan minumanselama sekitar satu minggu. Zakat fitrah dapat menjadi tambahan bantuan sosial informal atau pendapatan bagi mustahik.“Potensi distribusi zakat fitrah ini sebanding dengan total anggaran bantuan pangan beras yang digulirkan Pemerintah padaJanuari hingga Juni 2024 sebesar Rp 7,52 triliun kepada 22 juta keluarga penerimamanfaat (KPM),” ungkap Tira. (Yetede)

Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) memperkirakan potensi zakat fitrah secara nasional pada tahun2025 berada di kisaran 476,3 hingga 536,8ribu ton beras yang setara dengan Rp 6,8 sampai Rp 7,5 triliun. Estimasi ini dihitung mengikuti harga rata-rata beras disetiap Kabupaten/Kota. Potensi zakat fitrah ini dihitung berdasarkan estimasi jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 238,7 juta orang, dengan perkiraan jumlah muzaki antara 190,5-214,7 juta orang atau 80% - 90% dari total penduduk muslim.

Peneliti Ideas, Tira Mutiara, mengungkapkan bahwa distribusi zakat fitrah secara tepat sasaran berpotensi meningkatkan konsumsi beras per kapita penerima manfaat (mustahik). “Dengan estimasi mustahik sebagai penduduk di desil satu, yaitu 10 persen penduduk dengan kesejahteraan terendah sebanyak 24,03 juta orang, konsumsi beras per kapita mereka berpotensi meningkat dari 0,200 kg per hari menjadi 0,255-0,262 kg per hari jika menerima zakat fitrah dalam bentuk beras,” ujar Tira, Rabu (19/03/2025).

Menurut Tira, jika zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang potensinya berkisar antara Rp 6,8 sampai Rp7,5 triliun. Dengan jumlah tersebut, setiap mustahik berpotensi menerima Rp 285ribu - Rp 314 ribu yang dapat digunakanuntuk konsumsi makanan dan minumanselama sekitar satu minggu. Zakat fitrah dapat menjadi tambahan bantuan sosial informal atau pendapatan bagi mustahik.“Potensi distribusi zakat fitrah ini sebanding dengan total anggaran bantuan pangan beras yang digulirkan Pemerintah padaJanuari hingga Juni 2024 sebesar Rp 7,52 triliun kepada 22 juta keluarga penerimamanfaat (KPM),” ungkap Tira. (Yetede)

Bantuan langsung tunai BBM (BLT BBM) adalah bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global. Program tersebut menjadi langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang berbasis pada komoditas agar menjadi lebih terarah. Nominal BLT BBM 2025 sebesar Rp 300.000. Pencairannya akan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Manfaat BLT BBM bisa juga diambil di kantor pos terdekat. Pemeriksaan status penerima bansos dapat dilakukan secara daring (online) melalui situs resmi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Langkah-langkah untuk memantau status penerima bansos BLT BBM: 1. Via Situs Cek Bansos. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Tentukan wilayah penerima manfaat yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Isi nama lengkap bansos sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Masukkan kombinasi huruf dan angka acak yang muncul di layar. Klik tombol Cari Data. Setelah itu, basis data akan menampilkan nama penerima, usia, jenis bansos yang diterima, hingga periode pencairan. 2. Via Aplikasi Cek Bansos. Pasang aplikasi Cek Bansos yang hanya tersedia untuk ponsel bersistem operasi Android di Google Play Store.

Tekan Buat Akun Baru. Isi nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap dan alamat sesuai e-KTP, serta nomor ponsel dan alamat surel (email) aktif. Buat kata sandi. Unggah foto e-KTP dan swafoto (selfie) sambil memegang e-KTP. Ketuk Buat Akun Baru. Tunggu proses verifikasi dan validasi data. Pengguna akan menerima nama akun (username) yang dikirimkan ke alamat surel yang telah didaftarkan, agar bisa mengakses aplikasi Cek Bansos. Setelah itu, masukkan username dan kata sandi pada aplikasi Cek Bansos. Tekan opsi pencarian, lalu ketikkan data penerima manfaat. Kemudian, basis data akan menampilkan informasi terkait penerima, periode penyaluran, dan jenis bansos.

Skema Penyaluran BLT BBM 2025 akan menggunakan sistem government financial technology (GFT) guna memastikan bantuan sampai ke tangan penerima yang tepat. Sistem itu dibekali dengan fitur kode QR atau kode bar untuk memantau penggunaan dana. Dalam skema baru BLT BBM, setiap penerima bantuan diwajibkan mempunyai rekening bank aktif. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses transfer dana dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, manfaat bansos hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti sembako sesuai dengan tujuan program.  (Yetede)

Sebanyak 2 juta masyarakat, sudah termasuk ke dalam daftar KTP tidak aktif. Masih rutin menerima saldo dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. "Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta sekian, ada 10 juta KTP yang tidak aktif. Dan dari 10 juta itu, ada 2 juta aktif menerima bansos," Jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jobo Priyono. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka akan menjalankan strategi berupa pemadanan data guru untuk bansos, yang juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Nantinya, Kemensos menyatakan bahwa mereka  juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Berpendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan BPS. "Kolaborasi ini akan terus diperkuat. Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujar Mensos. Sementara itu, menurut Kepala Badan Usaha Statistik (BPS), Amalia Adininggar menyatakan  proses pendataan guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Disdasmen dan Kemenag. Nantinya, pendataan nama-nama guru yang akan diberikan bansos di sel sesuai DTSEN. Sehingga saat, ditemukan nama yang ganda bisa lansung di cek sesuai NIK tunggal di DTSEN. (Yetede)

Pemerintah mulai menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN mulai April 2025. Dengan data ini, pembagian bansos diharapkan akan lebih tepat sasaran. Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, data kesejahteraan masyarakat sangat dinamis, jumlah orang miskin dan miskin ekstrem terus berubah setiap hari. Karena itu, pemutakhiran DTSEN setiap tiga bulan sekali menjadi kunci agar data ini tetap akurat dan relevan. Saat ini, pemutakhiran data untuk DTSEN terus dilakukan. Pengecekan lapangan ini melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan dinas sosial di seluruh Indonesia.

”Ya, untuk triwulan pertama ini, akhir Maret sudah bisa kita terima data terbaru. Setelah ground check (pemutakhiran) ini selesai (bansos akan disalurkan dengan DTSEN),” kata Saifullah di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2). Dia menegaskan, peran para pendamping PKH dalam pemutakhiran data tersebut sangat krusial. Pemutakhiran DTSEN meliputi pelaksanaan pengecekan kondisi penerima bansos untuk melengkapi variabel data dengan memeriksa keberadaan keluarga penerima manfaat atau penerima manfaat (KPM/PM) aktif atau tidak aktif. Ada 36 variabel untuk dasar pemeringkatan telah ditetapkan oleh BPS. Kemudian, pendamping PKH melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat, serta memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif. (Yoga)

Hasil efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga  (K/L) serta anggaran belanja daerah (APBD), harus digunakan untuk kepentingan rakyat dengan dampak yang terukur. Adapun dana hasil efisiensi dapat digunakan untuk  kegiatan yang meningkatkan produktivitas serta menumbuhkan ekonomi lokal dan UMKM. Upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran menimbulkan polemik di masyarakat, lantaran kebijakan ini dikhawatirkan memberikan dampak negatof bagi geliat konsumsi baik belanja K/L hingga pemerintah daeraj. Oleh karena itu, DPD memberikan masukan kepada pemerintah agar efisiensi anggaran tetap bisa dilakukan, selama tidak menyentuh persoalann sosial. Dana hasil penghematan harus digunakan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah yang dapat menggerakkan ekonomi lokal, seperti pemberdayaan UMKM dan pengembangan infrastruktur perdesaan, sehingga perekonomian di daerah tetap tumbuh. "DPD mendukung efisiensi anggaran asalkan penghematan ini tidak menyentuh alokasi kesejahteraan  sosial," kata Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi. (Yetede)

Pemerintah memastikan bahwa program beasiswa, gaji guru, dosen, dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga kinerja honorer akan tetap berlangsung, meski ada efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah. Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisiensikan adalah Rp306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daearh sebesar Rp50,5 triliun. "Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," ucap Kemenkeu Sri Muyani Indrawati. Menkeu menuturkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan program beasiswa Indonesia Bangkit akan berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati. Sedangkan anggaran untuk bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi akan diperhatikan agar tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. (Yetede)