Umbu Nai Igoh (56), warga Desa Lenang Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, NTT, mendatangi kantor desa setempat, Kamis (7/3/2024). Ia menanyakan bantuan beras untuk rakyat miskin sejumlah 10 kg per bulan dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600.000 per tiga bulan yang belum diterimanya. Dia belum menerima bantuan periode Februari-Maret 2024. Sejak Juni 2023 hingga Januari 2024, bantuan itu datang setiap akhir bulan atau awal bulan. Sudah lebih dari 10 tahun terakhir, ia menerima bantuan sosial (bansos). ”Saya bersama ratusan warga di Desa Lenang Selatan se dang menunggu bantuan berasdan uang, tetapi tidak datang-datang. Harga beras melonjak sampai Rp 18.000 per kg. Jagung pun gagal panen karena serangan ulat grayak dan curah hujan tidak merata,” kata Umbu Nai Igoh. Dengan kondisi itu, bansos beras dan uang itu menjadi andalan. Menyandang gelar umbu, Nai Igoh adalah kaum priayi atau bangsawan di Pulau Sumba.

Menarik dicermati manakala Nai Igoh dengan gelar kebangsawanannya bergantung pada bansos untuk mencukupi kebutuhan hidup. Gelar umbu sudah ada sebelum kemerdekaan. Kala itu, mereka menguasai tanah luas yang digarap para hamba. Semua hasil jerih payah para hamba jadi milik bangsawan. Budayawan Sumba, Fransiskus Wora Hebi, menjelaskan, gelar itu hanya berlaku bagi kaum bangsawan Sumba. Namun, kini kelompok masyarakat yang dekat dengan keluarga umbu dan masyarakat biasa pun mengenakan gelar untuk mendapatkan status sosial tinggi. Padahal, sesuai runutan sejarah dan silsilah, mereka bukan bangsawan. ”Ada tren, laki-laki Sumba menggunakan gelar umbu, sedang perempuan Sumba menggunakan nama rambu sebagai bangsawan perempuan,” kata Fransiskus. Di sejumlah daerah di Pulau Sumba, seperti Kodi, Sumba Barat Daya, gelar itu sudah punah.

Para hamba menolak mengabdi kepada para bangsawan. Gelar umbu pun jarang digunakan. Penggunaan gelar umbu masih kuat di Sumba Timur, Sumba Tengah, dan sebagian Sumba Barat. Dosen sosiologi Universitas Nusa Cendana, Kupang, Lasarus Jehamat, mengatakan, Sejak tahun 1980-an, sebagian kelompok bangsawan NTT justru masuk kategori masyarakat miskin dan terbelakang dari sisi SDM dan ekonomi, karena mereka terbiasa hidup dari hasil kerja para hamba, sedangkan para hamba tak mau lagi mengabdi. Dengan kondisi seperti ini, sebagian dari mereka yang dulu bangsawan pada akhirnya sangat mengharapkan bansos dari pemerintah. Ironisnya, pemberian bansos dari pemerintah pada kelompok ini, menurut Jehamat, semakin menenggelamkan daya juang kemandirian mereka. (Yoga)

Sebagian mahasiswa penerima program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terancam putus kuliah karena dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pendidikan itu. Kondisi ini terjadi seiring penurunan alokasi anggaran program KJMU. Selama ini bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga miskin itu menjadi salah satu cara memutus rantai kemiskinan di DKI. Data BPS tahun 2023 menunjukkan, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi 31,45 %. Di Provinsi DKI Jakarta, APK perguruan tinggi terus naik dari 33,5 % pada 2016 menjadi 40,05 % pada 2021. Artinya 40 dari 100 warga di usia 18-25 tahun sedang kuliah. Membaiknya APK perguruan tinggi di DKI Jakarta tak lepas dari adanya bantuan pendidikan.

Pemprov DKI  Jakarta memiliki program KJMU sejak 2016, yakni bantuan pendidikan bagi mahasiswa berupa dana Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester. Sasarannya adalah pelajar DKI Jakarta dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada 2023 tercatat 23.958 penerima.  Namun, tahun ini Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan KJMU Rp 180 miliar atau setengah dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 360 miliar (Kompas, 7/3/2024). Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan tak mencabut penerima KJMU yang sudah berjalan.

Kebijakan yang ditetapkan adalah pemadanan data kesejahteraan sosial agar penerima manfaat tepat sasaran, tapi, validasi data itu menimbulkan keluhan karena sebagian mahasiswa dikeluarkan dari daftar penerima program. Saat ini bantuan pendidikan di Indonesia oleh pemerintah menjadi harapan bagi para mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses layanan pendidikan tinggi. Mengingat, meningkatnya biaya pendidikan tinggi makin memberatkan warga, bahkan tak terjangkau keluarga miskin, juga sebagian masyarakat dari kelas menengah. Namun, mereka kesulitan mengakses berbagai skema beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemerintah karena dinilai tidak memenuhi syarat. (Yoga)

Sebagian mahasiswa dari keluarga miskin penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terancam putus kuliah. Sebab, mereka dicoret dari daftar penerima dana bantuan seiring berkurangnya anggaran bansos pendidikan tersebut. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 180 miliar atau setengah dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 360 miliar. Pemprov DKI Jakarta mencabut nama sebagian mahasiswa dari keluarga miskin penerima KJMU. Mereka yang tidak lagi menerima KJMU terancam putus kuliah. Bagi warga miskin Jakarta, tingginya biaya pendidikan sedikit teratasi dengan bantuan tersebut.

KJMU merupakan bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. KJMU diberikan Pemprov DKI Jakarta sejak awal September 2016. Program ini digagas Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian dilanjutkan Anies Baswedan saat keduanya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sasaran utamanya pelajar DKI Jakarta dari keluarga miskin. Selama ini, mahasiswa asal Jakarta dari keluarga miskin sangat mengandalkan dana bantuan pendidikan seperti KJMU agar dapat melanjutkan pendidikan. Harapan mengubah nasib lewat pendidikan terancam hancur jika namanya dicoret dari daftar penerima.

Hal itu di dirasakan Iema (19), mahasiswa asal Jaktim, yang kuliah di UNS di Surakarta, Jateng. Iema bersyukur dapat melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi berkat KJMU, bantuan dana pendidikan yang diharapkan dapat membantu pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KPJ) yang hendak melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Program inilah yang membuat Iema berangan dapat menggapai mimpi sekolah hingga perguruan tinggi. Namun, sejak mendapat pemberitahuan tidak terdaftar di sistem KJMU beberapa hari lalu, ia mendadak khawatir. ”Aku terancam putus kuliah. Buat gaji ayahku yang belum UMR, benar-benar berat. Apalagi UKT (uang kuliah tunggal)-ku lumayan gede, belum biaya kos dan kebutuhan sehari-hari di perantauan,” kata Iema. (Yoga)

Saham-saham emiten poultry berpeluang mendapat beberapa sentimen positif dalam jangka pendek ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa daging ayam sebagai tambahan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki balita stunting. Bansos beras, daging ayam, dan telur disalurkan kepada 18,8 juta KPM. Nilai anggarannya mencapai Rp 17,5 triliun hingga Juni 2024 mendatang. Pemerintah masih akan menambah program bansos tambahan untuk memitigasi risiko pangan pada 2024, di luar bansos yang rutin setiap tahun disalurkan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menilai, program bansos tersebut bisa berdampak positif terhadap emiten saham unggas atau poultry. Terutama para pemain besar di bisnis ini, seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). 

 Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama menambahkan, bansos tersebut bakal mendorong permintaan terhadap sektor poultry secara keseluruhan, sehingga berpeluang mendorong harga sahamnya. Sentimen positif lainnya adalah datangnya bulan Ramadan dan Lebaran dalam waktu dekat. Biasanya, di momentum ini permintaan unggas bakal melejit sejalan dengan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Andreas Saragih melihat harga rata-rata day old chick (DOC) bulanan di Jawa Barat kembali naik menjadi Rp 3.140 per ekor pada Januari 2024, naik 79% secara bulanan dan naik 66,1% secara tahunan atau year on year (yoy). Harga rata-rata bulanan broiler pun pulih menjadi Rp17.601 per kilogram (kg), naik 6,2% yoy. Andreas memproyeksikan pemulihan harga DOC dan broiler akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, didorong oleh beberapa faktor penting, seperti bulan Ramadan, bansos pemerintah dan dampak dari program culling yang dilakukan pada tahun 2023. Menurutnya, valuasi saham poultry saat ini menawarkan penurunan yang terbatas dan memberikan titik masuk yang menarik. Andreas merekomendasikan beli saham CPIN dengan target harga Rp 6.150 per saham. Dia juga merekomendasikan beli saham JPFA dengan target harga Rp 1.380 per saham.

Pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menjaga kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Pada tahun ini, pemerintah melanjutkan bantuan sosial El Nino tahun 2023 dengan nama bantuan risiko mitigasi pangan. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 496,8 triliun untuk program  perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024. Angka ini meningkat 13,1% dari outlook 2023 yang sebesar Rp 439,1 triliun. Bila dirinci, dua bansos yang diperpanjang ini dihadirkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan senilai Rp 200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret 2024. BLT mitigasi risiko pangan akan diberikan terhadap 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total alokasi anggaran Rp11,25 triliun. Kedua bantuan pangan beras periode Januari hingga Maret 2024 telah disalurkan  mulai 2 januari 2024, dimana setiap penerima bantuan mendapatkan 10 kg beras. (Yetede)

Pemerintah menekankan pentingnya menjaga keyakinan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan geliat konsumsi rumah tangga, yang merupakan penopang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karena itu, pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial (bansos) terutama untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah kebawah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, menurut komponen pengeluaran maka penyumbang utama produk domestik bruto (PDB) tahun 2023 dari komponen pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga 58,83% yang tumbuh 4,82%. Petumbuhan konsumsi rumah tangga 4,47% secara year on year (yoy) pada kuartal IV-2023. Angka ini menurun dari posisi kuartal III-2023 yang sebesar 5,05%. "Sekarang ini kita terus memberi kepercayaan untuk masyarakat ada kepastian, karena biasanya mereka akan less spending kalau mereka merasa bahwa kedepan  ada ketidakpastian, jadi mereka akan menabung," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Yetede)

Akhir-akhir ini, wajah cemberut Menkeu Sri Mulyani viral di media sosial. Ia tampak berdiri di samping Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Mitigasi Risiko Pangan, program bantuan sosial yang mendadak muncul menjelang pemilu. Airlangga, yang juga Ketum Partai Golkar, pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan, bansos baru itu akan dibagikan untuk tiga bulan selama Januari-Maret 2024. Namun, penyalurannya akan ”dirapel” sekaligus pada bulan Februari. Besarannya Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM). Selama Airlangga berbicara, raut wajah Sri Mulyani tampak kesal. Berbeda dari menteri dan pimpinan lembaga negara lain yang hadir dalam konferensi pers bansos, 29 Januari 2024, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak tersenyum atau ”manggut-manggut” menganggukkan kepala tanda setuju.

Ekspresi Sri Mulyani dapat dipahami, ia adalah sosok yang paling pusing saat ini. Selaku bendahara negara, ia tiba-tiba harus ”mencarikan” sumber anggaran untuk mendanai BLT Pangan. Pasalnya, sampai sekarang, asal-usul anggaran untuk program bansos baru itu tidak jelas karena belum direncanakan dalam APBN  2024. Bukan hanya sumber anggaran yang penuh tanda tanya, momentum pembagian bansos BLT Pangan yang direncanakan disalurkan sekaligus menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024 itu juga memancing curiga. Bansos itu sebenarnya bantuan dari siapa dan dari mana sumber dananya. Ditengah hiruk-pikuk politisasi bansos, penting untuk menyadari asal-usul anggaran bansos agar publik tidak mudah terkesima oleh akrobat politik para elite.

Pendanaan bansos pada dasarnya berasal dari APBN, yang didapat dari pajak. Pendapatan dari pajak kemudian disalurkan ke rakyat tak mampu melalui program-program bansos di bawah anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Di APBN 2024, anggaran perlinsos sudah dialokasikan Rp 496,8 triliun. BLT Pangan tak masuk rincian bansos yang sudah dianggarkan itu. Sebab, APBN hanya menganggarkan program bansos rutin yang selama ini dikucurkan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, dan BLT Desa. Mengutip kata-kata Sri Mulyani belakangan ini, rakyat perlu tahu dari mana asal-usul uang yang dipakai untuk menyalurkan bansos. Dengan demikian, rakyat tak perlu terus-menerus tertipu oleh pertunjukan politik dan populisme yang muncul sesaat setiap lima tahun sekali. (Yoga)

Serangan kritis publik terhadap penggelontoran program bantuan sosial atau bansos skala masif oleh pemerintah di tahun politik terus bergulir beberapa pekan terakhir. Isu bansos di tahun politik sangat seksi karena melibatkan jumlah dana yang sangat besar, yakni Rp 496,8 triliun, dan rawan konflik kepentingan atau disalah gunakan. Salah satu yang disoroti adalah munculnya tiba-tiba nomenklatur bansos baru, bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang sebelumnya tak masuk dalam penganggaran. Selain pengucurannya dicurigai diboncengi kepentingan elektoral karena dilakukan pada bulan pemungutan suara, kemunculan tiba-tiba bansos baru ini dinilai berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tidak sehat (Kompas, 3/2). Para pengamat mempertanyakan pendanaan program BLT baru yang dikhawatirkan mengor bankan anggaran kementerian/lembaga (K/L).  

Dalam situasi normal, bansos, sebagai bagian dari program perlindungan sosial, sebenarnya merupakan program rutin, instrumen APBN, dan wujud kehadiran negara untuk melindungi kelompok rentan, dimana semestinya program bansos steril dari kepentingan elektoral. Dalam kenyataan di lapangan, hal itu tak selalu terjadi. Meski tudingan pemanfaatan program bansos untuk mendulang suara dibantah Presiden dan sejumlah menterinya, kita melihat praktik penyimpangan masih banyak terjadi di lapangan. Selain buruk bagi pendidikan politik, praktik ini juga mencederai tujuan dari program bansos. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, program BLT dalam APBN 2024 sudah melalui persetujuan DPR. Mengenai munculnya pos baru bansos mitigasi risiko pangan, Menkeu mengatakan, meski bansos telah dibagi dalam pos-pos, realisasinya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini, dimungkinkan ada tambahan atau modifikasi dari program-program itu, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, contohntya BLT El Nino pada 2023. (Yoga)