Kisah ”Bangsawan” di NTT yang Mengandalkan Bansos
Umbu Nai Igoh (56), warga Desa Lenang Selatan, Kabupaten
Sumba Tengah, NTT, mendatangi kantor desa setempat, Kamis (7/3/2024). Ia
menanyakan bantuan beras untuk rakyat miskin sejumlah 10 kg per bulan dan
bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600.000 per tiga bulan yang belum diterimanya.
Dia belum menerima bantuan periode Februari-Maret 2024. Sejak Juni 2023 hingga Januari
2024, bantuan itu datang setiap akhir bulan atau awal bulan. Sudah lebih dari
10 tahun terakhir, ia menerima bantuan sosial (bansos). ”Saya bersama ratusan
warga di Desa Lenang Selatan se dang menunggu bantuan berasdan uang, tetapi
tidak datang-datang. Harga beras melonjak sampai Rp 18.000 per kg. Jagung pun
gagal panen karena serangan ulat grayak dan curah hujan tidak merata,” kata
Umbu Nai Igoh. Dengan kondisi itu, bansos beras dan uang itu menjadi andalan.
Menyandang gelar umbu, Nai Igoh adalah kaum priayi atau bangsawan di Pulau Sumba.
Menarik dicermati manakala Nai Igoh dengan gelar kebangsawanannya
bergantung pada bansos untuk mencukupi kebutuhan hidup. Gelar umbu sudah ada sebelum
kemerdekaan. Kala itu, mereka menguasai tanah luas yang digarap para hamba.
Semua hasil jerih payah para hamba jadi milik bangsawan. Budayawan Sumba,
Fransiskus Wora Hebi, menjelaskan, gelar itu hanya berlaku bagi kaum bangsawan
Sumba. Namun, kini kelompok masyarakat yang dekat dengan keluarga umbu dan
masyarakat biasa pun mengenakan gelar untuk mendapatkan status sosial tinggi.
Padahal, sesuai runutan sejarah dan silsilah, mereka bukan bangsawan. ”Ada
tren, laki-laki Sumba menggunakan gelar umbu, sedang perempuan Sumba
menggunakan nama rambu sebagai bangsawan perempuan,” kata Fransiskus. Di
sejumlah daerah di Pulau Sumba, seperti Kodi, Sumba Barat Daya, gelar itu sudah
punah.
Para hamba menolak mengabdi kepada para bangsawan. Gelar umbu
pun jarang digunakan. Penggunaan gelar umbu masih kuat di Sumba Timur, Sumba
Tengah, dan sebagian Sumba Barat. Dosen sosiologi Universitas Nusa Cendana,
Kupang, Lasarus Jehamat, mengatakan, Sejak tahun 1980-an, sebagian kelompok
bangsawan NTT justru masuk kategori masyarakat miskin dan terbelakang dari sisi
SDM dan ekonomi, karena mereka terbiasa hidup dari hasil kerja para hamba,
sedangkan para hamba tak mau lagi mengabdi. Dengan kondisi seperti ini, sebagian
dari mereka yang dulu bangsawan pada akhirnya sangat mengharapkan bansos dari
pemerintah. Ironisnya, pemberian bansos dari pemerintah pada kelompok ini,
menurut Jehamat, semakin menenggelamkan daya juang kemandirian mereka. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023