;

Bansos di Tahun Politik

Bansos di Tahun Politik

Serangan kritis publik terhadap penggelontoran program bantuan sosial atau bansos skala masif oleh pemerintah di tahun politik terus bergulir beberapa pekan terakhir. Isu bansos di tahun politik sangat seksi karena melibatkan jumlah dana yang sangat besar, yakni Rp 496,8 triliun, dan rawan konflik kepentingan atau disalah gunakan. Salah satu yang disoroti adalah munculnya tiba-tiba nomenklatur bansos baru, bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang sebelumnya tak masuk dalam penganggaran. Selain pengucurannya dicurigai diboncengi kepentingan elektoral karena dilakukan pada bulan pemungutan suara, kemunculan tiba-tiba bansos baru ini dinilai berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tidak sehat (Kompas, 3/2). Para pengamat mempertanyakan pendanaan program BLT baru yang dikhawatirkan mengor bankan anggaran kementerian/lembaga (K/L).  

Dalam situasi normal, bansos, sebagai bagian dari program perlindungan sosial, sebenarnya merupakan program rutin, instrumen APBN, dan wujud kehadiran negara untuk melindungi kelompok rentan, dimana semestinya program bansos steril dari kepentingan elektoral. Dalam kenyataan di lapangan, hal itu tak selalu terjadi. Meski tudingan pemanfaatan program bansos untuk mendulang suara dibantah Presiden dan sejumlah menterinya, kita melihat praktik penyimpangan masih banyak terjadi di lapangan. Selain buruk bagi pendidikan politik, praktik ini juga mencederai tujuan dari program bansos. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, program BLT dalam APBN 2024 sudah melalui persetujuan DPR. Mengenai munculnya pos baru bansos mitigasi risiko pangan, Menkeu mengatakan, meski bansos telah dibagi dalam pos-pos, realisasinya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dalam hal ini, dimungkinkan ada tambahan atau modifikasi dari program-program itu, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, contohntya BLT El Nino pada 2023. (Yoga)

Tags :
#Bansos #Varia
Download Aplikasi Labirin :