Pelaku usaha kecil dan menengah menyambut bantuan platform media sosial Facebook dan berenca mengakses bantuan itu. Facebook membantu Rp 12 miliar untuk 400 UKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Country Director Facebook untuk Indonesia Pieter Lydian menyatakan bahwa pihak facebook mendengar tantangan yang dihadapi pemilik UKM dan ingin memberi dukungan bermanfaat termasuk finansial untuk membantu mereka bangkit kembali, menata ulang strategi dan memulihkan usahanya.

Indonesia mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua triwulan berturut-turut. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 berkisar negatif 1 persen hingga negatif 2,9 persen. Kendati proyeksi itu lebih baik dibandingkan dengan triwulan II-2020 yang terkontraksi 5,32 persen, Indonesia belum beranjak dari zona negatif.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menegaskan, BCA berkomitmen menggerakkan sektor riil melalui penyaluran pembiayaan. BCA tidak fokus pada sektor tertentu kendati mengkaji debitor dan calon debitor secara mendalam.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede menyebutkan, resesi yang akan dialami Indonesia sudah diminimalisasi. Caranya, pemerintah mengintervensi jaring pengaman sosial, kesehatan, keuangan, dan sektor riil untuk mencegah efek domino akibat pandemi Covid-19.

Menurut rencana, tambah Raden, pemerintah akan merealokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk menambah alokasi anggaran bantuan sosial serta dukungan bagi UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, ada 64,194 juta UMKM di Indonesia pada 2018. Jumlah itu sekitar 99,99 persen dari unit usaha di Indonesia. Adapun peran UMKM terhadap produk domestik bruto di Indonesia 61,07 persen.

Pemerintah telah mengumumkan sejumlah insentif untuk menjaga roda bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diantaranya berupa relaksasi kredit , perpajakan dan penerapan Kartu Prakerja. Meski sudah mulai berjalan beberapa program insentif, sejauh ini masih ditemukan sejumlah kendala dilapangan bahkan beberapa belum terealisasi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Percepatan eksekusi insentif kepada jajaran kabinetnya dalam rapat terbatas, Rabu (15/4). Pada kesempatan yang sama, Presiden juga memerintahkan pemberian insentif tambahan, yaitu pemberian pinjaman baru dan pemberian bantuan sosial untuk usaha mikro dan ultra mikro. Pasalnya, UMKM di Indonesia berperan penting karena menyerap lebih dari 100 juta tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan, ada delapan program yang sedang dipersiapkan bagi sektor UMKM, yang salah satunya adalah penghapusan pajak bagi UMKM dalam 6 bulan kedepan yang sedang dibahas dengan Ditjen Pajak sebagaimana konfirmasi Direktur Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Yunirwansyah menerangkan, implementasi skema tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018.

Terkait dengan program relaksasi kredit, konfirmasi datang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Melalui Corporate Secretary Rully Setiawan dan Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. Hera F. Haryn ditempat masing-masing,  mengatakan, perseroan telah melakukan percepatan penawaran dan proses restrukturisasi dengan menyesuaikaan kondisi debitur.

Di lain pihak, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang W. Budiawan menyatakan, saat ini perusahaan pembiayaan masih dalam tahap veri?kasi data lapangan agar insentif yang diberikan tepat sasaran. Namun, Direktur Sales dan Distribusi PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Harjanto Tjitohardjojo meyakini, penyaluran kredit ke sektor UMKM bakal tetap turun kendati pemerintah memberikan sejumlah stimulus kepada kelompok usaha tersebut, hal ini karena daya beli menurun dan multifinance menaikkan DP untuk menjaga kualitas kredit . Ekonom BCA David E. Sumual menilai, hingga saat ini tidak ada masalah dalam penerapan program relaksasi kredit UMKM sepanjang telah mengikuti arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani menuturkan, menambah insentif subsidi kredit kepada UMKM tanpa perhitungan yang matang tidak akan memberi efek signifikan pada ekonomi riil, lantaran permintaan yang melemah dan justru berpotensi menimbulkan potensi moral hazard. Sementara itu, Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berharap insentif dari pemerintah dapat dilakukan secara merata dan tidak hanya menyasar usaha ultra mikro. Dia mencontohkan, pembebasan tarif listrik yang masih belum menyentuh usaha kecil dan menengah. Dan pendapat ini juga didukung Ekonom Indef Bhima Yudhistira yang mengatakan pemerintah sebaiknya memberikan diskon tarif listrik sebesar 50%— 70% bagi UMKM pelanggan 900 VA dan 1.300 VA. Selain itu, harga LPG 3 kg juga diusulkan untuk diturunkan. 

Perum Bulog menilai ada sejumlah penyimpangan terkait penyaluran bantuan pangan non tunai. Selain menghambat distribusi beras milik perseroan, penyimpangan dinilai merugikan masyarakat penerima bantuan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan temuan tim bahwa ada 300 e-warong "siluman" yang tidak terdaftar di Kementerian Sosial yang bekerjasama dengan oknum penyalur untuk mengintimidasi penerima BNPT.

Temuan lainya adalah penyalahgunaan uang bantuan. Sejumlah penerima BNPT menarik tunai uang bantuan melalui e-waroeng dengan imbalan antara Rp 50.000 sd Rp 80.000,-. Tim juga menemukan kemasan palsu beras berlogo Bulog yang mempengaruhi kualitas beras yang seharusnya. 

Kemkeu mencatat realisasi anggaran bansos kuartal I tahun ini mencapai Rp 37 triliun. Realisasi ini naik 106,6% dibanding periode sama tahun lalu. Menurut Kemkeu, lonjakan ini disebabkan empat hal. Pertama, percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai Rp 8,4 trilun. Kedua, pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp 34,4 triliun. Ketiga, realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keempat, realisasi bansos lainnya, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi. Meski demikian, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal berpendapat, penggelontoran bansos tiga bulan pertama tahun ini belum memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Pasalnya 20% konsumsi masyarakat didominasi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.