Serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021 terlihat mulai menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir. Meski demikian, kerja ekstra tetap perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah mengingat serapan anggaran oleh daerah secara agregat masih di bawah 25 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencontohkan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk 8 juta kelompok penerima hingga kini serapannya masih rendah. Dari alokasi dana tersebut, realisasinya baru Rp 6,11 triliun atau 21,2 persen. Hanya 21 daerah yang telah merealisasikan anggaran di atas 50 persen. Kami meminta seluruh daerah segera meningkatkan akselerasi dalam penyerapan anggaran desa. Dengan demikian, masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan.

 Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, sepekan terakhir mulai terlihat adanya kenaikan penyerapan dana penanganan Covid-19 dalam anggaran pemerintah daerah.

Hal ini terjadi setelah dilakukan asistensi dan pemantauan kepada seluruh provinsi. Asistensi dilakukan mengingat pada masa pandemi pola belanja anggaran pemerintah daerah masih sama dengan saat kondisi normal. Dengan kata lain, serapan anggaran baru menanjak pada akhir tahun.

Total penyesuaian APBD 2021 untuk penanganan Covid-19 secara agregat provinsi/kabupaten/kota pada 9 Juli 2021 Rp 37,07 triliun. Pada 17 Juli 2021, nilai anggaran ini naik menjadi Rp 37,29 triliun.

Pemerintah bakal memperpanjang diskon listrik hingga Desember 2021. Semula, diskon listrik ini bakal berakhir pada September 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tambahan masa diskon merupakan bagian dari tambahan bantuan sosial yang dikucurkan sebagai tindak lanjut pemberlakuan PPKM Darurat.

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya sudah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,91 untuk bantuan diskon listrik tersebut. Dengan demikian, anggaran diskon listrik naik dari Rp 7,58 triliun menjadi Rp 9,49 trillun. Stimulus yang diberikan sampai akhir tahun ini meliputi diskon tarif listrik dan pelaksanaan pembebasan biaya beban atau abonemen.

Kami perpanjang biaya abonemen atau biaya beban untuk 1,14 juta pelanggan. Kita perpanjang sepanjang tahun sampai Desember sehingga akan ada tambahan Rp 420 miliar dari anggaran menjadi Rp 2,11 triliun.

Pemerintah berupaya mendorong realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Maklum, realisasi belanja PEN semester I-2021 baru sekitar Rp 252,3 triliun. Angka tersebut baru mencapai 36,1% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 699,43 triliun. Meskipun penyerapannya relatif mini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang tahun lalu. Pada semester I-2020, realisasi anggaran PEN sebesar Rp 124,6 triliun, atau hanya 17,92% dari pagu Rp 695,2 triliun.

Menurut Iskandar realisasi program PEN dalam enam bulan pertama di tahun tersebar dalam enam program. Pertama, terbesar pada realisasi pos kesehatan sebesar Rp 47,17 triliun, atau 24,6% dari pagu Rp 193,93 triliun. Seiring dengan terjadinya lonjakan kasus virus korona, pemerintah saat ini berupaya mempercepat pencairan anggaran PEN untuk bidang kesehatan agar bisa mempercepat penanggulangan baik tracing, testing dan terutama treatment di bagi pasien baik di rumah sakit maupun di tempat isolasi mandiri.

Selain itu pemerintah menguatkan program perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Pada masa PPKM Darurat, pemerintah mempercepat pencairan bansos, termasuk program keluarga harapan (PKH) kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan kuota internet, dan Kartu Prakerja dengan menambah kuota peserta.

Pemerintah juga menguatkan program untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi, antara lain dengan memberikan bansos bagi usaha mikro, penjaminan kredit usaha, subsidi bunga, dan lain-lain. Selain itu juga ada realisasi untuk program prioritas dan insentif perpajakan bagi dunia usaha. "Untuk UMKM ini penting termasuk dalam penyaluran bantuan tunai produktif untuk bantu pelaku usaha mikro," ucap Iskandar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus memonitor berbagai perkembangan penyaluran anggaran PEN di lima program tersebut hingga akhir tahun ini. Sejalan dengan itu, Menkeu juga telah mendesain ulang anggaran PEN 2021, beberapa pos ada yang dikurangi, ada pula yang ditambah anggarannya. "Kami terus melakukan redesign anggaran PEN yang mencapai Rp 699 triliun. Komposisi anggaran PEN akan selalu bergerak," kata Sri Mulyani, dalam acara yang sama.

Pemerintah menunda sejumlah program pemulihan ekonomi yang berkaitan dengan sektor wisata pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan beberapa program, seperti "Work from Bali", pembukaan Bali kembali, wisata vaksin di Bali, Travel Corridor Arrangement, dan beberapa event wisata di daerah lokasi PPKM, akan ditunda.

Sandiaga menyatakan akan menyesuaikan programnya dengan situasi dan regulasi yang ditetapkan saat ini. Namun, kata dia, untuk mitigasi dari dampak PPKM darurat, Kementerian Pariwisata akan mempercepat penyaluran dana hibah, insentif pemerintah, dan bantuan sosial lainnya.

PPKM darurat berlaku pada 3-20 Juli di 121 kabupaten/kota dengan tingkat penularan Covid-19 tinggi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun menginstruksikan penutupan semua destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif untuk sementara waktu.

Selama ini penciptaan lapangan kerja di Indonesia masih didominasi pekerjaan berupah rendah yang minim jaminan sosial dan tingkat keterampilannya juga rendah. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia lambat bahkan turun akibat imbas pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu strategi dan reformasi untuk menciptakan dan membangun pekerja kelas menengah. Hal itu mengemuka dalam webinar peluncuran laporan Bank Dunia bertajuk ”Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia” yang disusun para ekonom Bank Dunia,Maria Monica Wihardja dan Wendy Cunningham. Dalam acara yang digelar secara daring, Rabu (30/6/2021), Bank Dunia juga menghadirkan dua pembicara yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan ekonom M Chatib Basri.

Merujuk pada Survei Angkatan Kerja Nasional, upah kelas menengah tersebut minimal Rp 3,75 juta per bulan (standar tahun 2018). Monica mengatakan, lapangan kerja yang tercipta baru mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. ”Lapangan kerja yang tercipta itu belum cukup optimal untuk meningkatkan pertumbuhan masyarakat berpenghasilan kelas menengah,” ujarnya. Bank Dunia mencatat, dalam kurun waktu 2008-2018, sebanyak 39 juta pekerjaan diciptakan di sektor nonpertanian. Namun, 45,8 persen dari lapangan kerja yang tercipta pada periode tersebut adalah pekerjaan berupah rendah dan minim jaminan sosial.

Dari 85 juta pekerja yang mendapatkan upah di Indonesia pada 2018, hanya 13 juta pekerja atau 15 persen yang masuk kategori kelas menengah. Hanya ada sebanyak 3,5 juta pekerja yang mendapatkan upah di atas standar upah kelas menengah, serta berstatus pekerja tetap, dan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Pada 2020, sebanyak 7 juta lulusan baru (termasuk lulusan universitas dan sekolah menengah) yang disebut sebagai bagian dari ”Generasi Covid-19” siap memasuki angkatan kerja. Pekerja angkatan muda yang tertunda memasuki angkatan kerja pada 2020 sekitar 300.000 orang.

Bank Dunia merekomendasikan tiga strategi reformasi yang akan membangun pekerja kelas menengah. Pertama, mengakselerasi pertumbuhan produktivitas di berbagai sektor. Caranya adalah dengan meningkatkan investasi asing langsung yang mendorong transfer teknologi, serta bisa membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkait dengan sertifikasi produk, akses modal dan pasar, serta teknologi. Kedua, membangun iklim transisi pekerjaan. Ini diharapkan akan memungkinkan pekerja memiliki banyak pilihan sektor atau perusahaan yang lebih baik dan produktif.  Ketiga, membangun pekerja yang memiliki keterampilan dan diperlukan untuk menghadapi pekerjaan yang lebih produktif.

Menurut Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk menahan laju pertambahan pengangguran dan kemiskinan, baik selama maupun setelah pandemi Covid-19. Selama pandemi, berbagai program bantuan sosial telah diberikan untuk memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah juga telah menggulirkan program Kartu Prakerja untuk meningkatkan atau menambah keterampilan baru bagi pekerja. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah juga merancang program jaminan kehilangan pekerjaan,membuka luas peluang wirausaha, dan mendorong kemitraan UMKM dengan badan usaha ataupun investor.

Pandemi Covid-19 telah menambah beban usaha nelayan kecil. Nelayan menghadapi ketidakpastian mengakses perbekalan melaut, sementara penjualan hasil tangkapan tidak menentu. Skema bantuan dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi dinilai belum tepat sasaran. Akses perbekalan, seperti bahan bakar minyak (BBM) dan permodalan melaut, juga sulit didapat.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik, Rabu (17/3/2021), mengemukakan, Kebutuhan BBM bersubsidi yang memiliki peran signifikan untuk kegiatan produksi, yakni 60-70 persen dari ongkos melaut, masih sulit didapat dan penyalurannya belum sepenuhnya tepat sasaran.

Berdasarkan data BLU-LPMUKP, kredit usaha yang disalurkan sepanjang 2020 sebesar Rp 705,28 miliar. Realisasinya sebesar 97,28 persen dari target Rp 725 miliar. Survei KNTI pada 15 Mei-9 Juni 2020 ini juga terkait penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi nelayan yang terdampak pandemi Covid-19 di lima wilayah, yakni Kota Semarang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lombok Timur, Kota Medan, dan Aceh. Survei tersebut menunjukkan, bantuan hanya menjangkau sebagian kecil nelayan. Penyaluran bantuan tidak merata, terutama karena problem pendataan.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, mencurigai ada penyalahggunaan anggaran yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar.

Kepala BPBD Sulbar, Darno Majid juga telah diperiksa BPKP terkait dugaan tersebut. Darno diperiksa menyusul adanya dugaan dana penanganan bencana, bersumber dari donatur sebesar Rp1,2 miliar yang tidak jelas penggunaannya.

Ketua Pansus Pengawasan Anggaran dan Penyaluran Logistik DPRD Sulbar, Sudirman mengatakan, anggaran dari donasi pihak luar harusnya digunakan untuk kebutuhan pengungsi, bukan digunakan sebagai biaya operasional.

Jumlah dana desa (DD) untuk 161 desa di Kabupaten Dairi tahun 2021 sebesar Rp 129, 7 miliar lebih. Sekretarsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemdes) Dairi, Edison Silalahi, Jumat (5/2) mengatakan, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, mendukung program nasional, adaptasi kebiasaan baru aman Covid-19. Hal itu sesuai Permendes No 13 Tahun 2020 dan PMK No 222 Tahun 2020.

“Tahun ini, setiap desa harus tetap menganggarkan BLT dana desa selama 12 bulan/ hingga Desember,” katanya.

Lanjutnya, alokasi dana desa (ADD) tahun 2021 sebesar Rp 61,1 miliar lebih. Dana tersebut untuk honor kepala desa dan perangkatnya, serta untuk operasional kantor desa.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Medan mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memperpanjang bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku UMKM Rp 2,4 juta.

Bantuan tahap kedua itu nantinya akan diberikan kepada pelaku UMKM yang belum pernah mendapat bantuan sebelumnya. Karena tahap pertama di tahun 2020, pemerintah sudah menyalurkan kepada 12 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut Drs Unggul Sitanggang MSi kepada SIB, Minggu (31/1) mengatakan, pemerintah terus memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Memang untuk permodalan saat ini bisa meminjam ke bank dengan bunga yang sangat rendah. Jadi saat ini pemerintah melalui perbankan memberikan kredit bunga yang sangat ringan untuk membantu pelaku usaha,” imbuhnya.

Kasus Bantuan Sosial (Bansos) Covid 19 Makassar, rupanya menjadi perhatian Wali Kota Makassar terpilih Moh Ramdhan Danny Pomanto. Menurut dia, jika hal ini terbukti, adalah sebuah kejahatan terstruktur. Ia mengakui kasus Bansos yang ditangani oleh Dinas Sosial Makassar saat ini masih belum menemui titik terang.

Polda Sulsel melalui Tim penyidik bidang tindak pidana korupsi (Tipikor) Direktorat Kriminal Khusus Ditkrimsus), terus melakukan penyidikan. Direskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Widoni membeberkan bahwa penyidik telah mengantongi nama tersangka. Tetapi, sebelum tersangka diumumkan ke publik, penyidik masih harus menanti hasil audit kerugian negara, yang sedang dirampungkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun kasus ini pertama kali mencuat usai adanya aduan warga pada bulan Mei 2020 lalu. Paket 60.000 sembako yang diberikan kepada masyarakat ini disalurkan melalui Dinas (Dinsos) Makassar selama pandemi Covid-19.