Lima tahun lalu, Surya terperangah saat mendapat laporan puluhan bendera Aksi Cepat Tanggap (ACT) -lembaga yang mengelola dana publik untuk kegiatan kemanusiaan- tiba-tiba sudah berdiri di sekitar hunian darurat bagi korban bencana gempa Palu, Sulawesi Tengah. Sepengetahuan Surya -relawan kemanusiaan gempa Palu- pembangunan hunian darurat tersebut sama sekali tak melibatkan relawan ACT. Relawan kemanusiaan membangun hunian berbahan terpal tersebut seminggu setelah bencana gempa Palu dan Sigi. Tim relawan memutuskan membangun shelter di satu lapangan, persis di samping jalan besar di jantung Kota Palu. "Sebenarnya tak masalah mereka mau pasang bendera di mana pun, tapi secara etika tidak bagus. Seolah-olah kalau orang lain melihat, itu program mereka," kata Suraya saat dihubungi, Selasa 5 Juli 2022. Tapi Surya  dan para relawan lain tak mempermasalahkan karena menganggap tak penting keberadaan atribut ACT tersebut di tengah korban bencana. (Yetede)

Kenaikan harga komoditas dan energi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi menimbulkan beban bagi kelompok miskin dan rentan. Namun, di sisi lain kenaikan harga batubara dan kelapa sawit memberikan tambahan penerimaan untuk pemerintah (windfall income) dari kenaikan pajak dan PNBP. Pemerintah memperkirakan  tambahan penerimaan yang terjadi mencapai Rp 420 triliun tahun 2022. Pemerintah sebenarnya memiliki kesempatan dari tambahan penerimaan ini untuk digunakan pada investasi produktif, seperti infrastruktur, perlindungan kepada kelompok miskin dan rentan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga bisa menjajaki sumber penerimaan lain, seperti pajak ekspor untuk batubara, atau menaikkan lagi pajak ekspor untuk kelapa sawit.

Dalam program perlindungan sosial, kebijakan perubahan alokasi subsidi BBM menjadi subsidi langsung memiliki tiga keunggulan: ia baik untuk masyarakat rentan, baik untuk fiskal, dan baik untuk lingkungan, karena akan menekan konsumsi bahan bakar fosil (fossil fuel). Perluasan perlindungan sosial melalui subsidi terarah memberi ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. dengan bantuan teknologi digital, perbaikan data dan narasi  yang baik, pemerintah bisa memanfaatkan boom komoditas dan energi, dan pada saat yang sama melindungi kelompok rentan. (Yoga)

Presiden Joko Widodo menyapa warga saat berkunjung ke Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7). Pada kesempatan tersebut Presiden menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat termasuk penyandang disabilitas sekaligus memantau ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok.

Literatur soal pentingnya layanan keuangan formal bagi masyarakat kelompok ekonomi terbawah atau sering disebut ”inklusi keuangan” sudah lama ada. Program Kartu Prakerja menjadi bukti atas konsep (proof of concept) itu. Program Kartu Prakerja adalah program ”beasiswa” pelatihan bagi semua angkatan kerja Indonesia, penganggur ataupun bukan untuk tujuan skilling, reskilling, dan upskilling. Digagas Presiden Jokowi pada Februari 2019, program ini dimulai pada 11 April 2020 atau tepat satu hari pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hingga saat ini, jumlah penerima Program Kartu Prakerja mencapai 13 juta orang, tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Jumlah insentif pasca penyelesaian pelatihan nilainya Rp 600.000 per bulan selama empat bulan. Jumlah yang lumayan untuk meringankan kebutuhan sehari-hari, mulai dari makan, listrik, air, pulsa, transportasi, mencicil utang, hingga modal berjualan. Program Kartu Prakerja menjadi game changer dalam upaya mengakselerasi inklusi keuangan Indonesia, karena semua penerima Kartu Prakerja wajib memiliki rekening bank atau e-money yang ter-KYC (know your customer) untuk bisa mendapatkan insentif. Yang penting, identitas pemilik rekening sudah terverifikasi dengan Dukcapil dan harus sama persis dengan identitas peserta yang didaftarkan di Program Kartu Prakerja. (Yoga)

Kementerian Keuangan menyatakan, realisasi  serapan anggaran Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)  hingga 17 Juni 2022 yang baru Rp113,5 triliun atau 24,9% dari pagu atau anggaran sebesar Rp455,62 triliun, lebih dikarenakan pandemi Covid-19 yang terkendali serta UMKM dan korporasi yang mulai bangkit. Dengan perkembangan ini, pemerintah pun mempunyai ruang untuk merelokasi dan mere-focusing sebagian anggaran PC-PEN ke pos-pos lain seperti penguatan bantuan sosial (bansos), subsidi energi dan pangan yang telah menjadi problem global. Sementara untuk klaster Penguatan Pemulihan ekonomi khususnya program-program kementerian/lembaga (K/L), mulai ada kemajuan setelah proses tender pengadaan selesai dilakukan. "Selanjutnya untuk program insentif, saat ini banyak UMKM atau korporasi sudah mulai pulih dan bangkit, sehingga fasilitas yang disediakan pemerintah pemanfaatannya relatif kecil," ucap Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya. (Yetede)

Perkara penyesuaian besaran iuran peserta BPJS Kesehatan masih belum tampak kepastiannya, kendati pemerintah berencana menguji coba kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 1 Juli mendatang. "Sampai sekarang kementerian dan lembaga masih melakukan kajian dan simulasi untuk memastikan keberlanjutan, peningkatan mutu, dan ekuitas program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujar anggota Dewan JKN, Muttaqien, kepada Tempo, kemarin. Juru bicara BPJS Kesehatan, Arief Budiman, menuturkan kajian yang dilakukan lembaganya bersama DJSN dan Kementerian Kesehatan tidak hanya menyoalkan iuran peserta. Secara umum, tiga lembaga ini tengah merumuskan definisi operasional kelas standar yang bisa berimbas tak hanya pada iuran, tapi juga kualitas layanan dan tarif INA-CBG's (pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit pasien). (Yetede)

Sejumlah negara mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Afghanistan. Di luar isu Taliban, persoalan kemanusiaan jadi perhatian utama saat Afghanistan diempas bencana. Setidaknya hingga saat ini lebih dari 1.000 orang dikabarkan tewas akibat gempa itu. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kamis (23/6), menyatakan akan memberikan bantuan kemanusiaan sebesar satu juta USD atau Rp 14,8 miliar. Pemerintah Jepang juga bakal  memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Seiji Kihara mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, pihaknya sedang mengoordinasikan langkah-langkah untuk memberikan dukungan kebutuhan segera ke Afghanistan. Jepang sedang mendiskusikan dan menganalisis kebutuhan lokal di lokasi bencana.

Sebelumnya, PBB menyatakan Program Pangan Dunia (WFP) mengirim makanan dan peralatan logistik ke daerah-daerah yang terkena dampak, dengan tujuan awalnya mendukung 3.000 rumah tangga. ”Rakyat Afghanistan sudah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyusul konflik selama beberapa dekade, kekeringan parah, dan perekonomian. Gempa bumi hanya akan menambah kebutuhan kemanusiaan yang sudah sangat besar yang mereka tanggung setiap hari,” kata Gordon Craig, Wakil Direktur Negara WFP di Afghanistan. AS juga bergerak membantu melalui lembaga bantuan internasional mereka, USAID, dan entitas pemerintah federal lainnya. Jake Sullivan, salah satu penasihat keamanan nasional pemerintahan Presiden Joe Biden, mengungkapkan, AS berkomitmen untuk melanjutkan dukungannya kepada rakyat Afghanistan. (Yoga)

Pemerintah bakal menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 untuk membiayai  kelanjutan program  Kartu Prakerja pada 2023. Karena manfaat yang diterima oleh para peserta, program bantuan sosial ini menjadi salah satu  yang tetap dipertahankan meskipun program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang dihapus tahun depan, guna mendukung pengembalian defisit APBN ke level  tidak lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Kartu Prakerja masih tahun depan, tapi akan kita dorong yang model offline, kombinasi mode online dan offline. Anggarannya mungkin kita potong juga, sekarang masih Rp20 triliun, tahun depan kita turun menjadi Rp 10 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang  Perekonomian Airlangga Hartarto. Tahun depan pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk bantalan subsidi bagi masyarakat kurang mampu yang nilainya diperkirakan tidak kurang dari Rp300 triliun, sedangkan stimulus PC-PEN yang tahun mencapai Rp455,62 triliun. (Yetede)

Kehadiran Program Kartu Prakerja dalam dua tahun terakhir telah mampu menjangkau hingga lebih dari 12,8 juta penerima manfaat yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Pada saat bersamaan, program ini juga menghidupkan pasar pelatihan kerja digital dengan nilai sekitar Rp 6 triliun. "Terus. (Program Kartu Kerja) ini akan dilanjutkan, akan diteruskan, termasuk tahun depan (2023). Itu anggaran sudah ada. Betul ya Bu Menteri? Sudah  ada. Tahun depannya (2024) lagi, ada lagi. Anggaran nanti tanyakan ke Bu Menteri Keuangan," kata Presiden Joko WIdodo (Jokowi) selepas acara Temu Raya Alumi Program Kartu Prakerja. Setelah melihat besar manfaat dari kehadiran Kartu Prakejra bisa terus dilanjutkan. Sementara itu, Ketua Komite Cipta Kerja sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ainglangga Hartarto menyatakan, pasar pelatihan digital yang selama ini tidak tergarap. "Sebelum Kartu Prakerja, pasar ini kosong. Tidak ada yang menangani digital education. Keberhasilan ini adalah  menggabungkan supply dan demand. Seluruhnya dibentuk dalam ekosistem yang terus bergerak  secara dinamis menggunakan, database dan artificial intelligence," ujar  Arilangga dalam sambutannya pada acara yang sama. (Yetede)

Anggota Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) akan dihentikan pada akhir 2022. Sebab, sejalan dengan pemulihan kondisi pandemi Covid-19, pemerintah akan menggunakan anggaran penanganan krisis global lewat Global Crisis Response Group (GCRG). "Bukan berarti Komite PC-PEN tidak ada kemudian program-program  memperkuat daya beli masyarakat, bansos, dan sebagainya tidak ada. Ini tetap akan ada dan jadi program reguler di masing-masing K/L (Kementerian/Lembaga)." ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Mengenai program kartu prakerja, Susi mengatakan, program tersebut sudah berjalan sejak awal 2020. Namun, karena kondisi pandemi Covid-19, pemerintah memutuskan untuk mengubah program tersebut menjadi program semi bansos. (Yetede)