Pelapor khusus PBB urusan kemiskinan ekstrem dan HAM Olivier De Schutter mengatakan, seluruh negara harus memastikan tunjangan sosial dan upah naik seiring lonjakan inflasi tinggi. Jika tidak, masyarakat akan kelaparan atau membujur di rumahnya sendiri. “Ini bukan hiperbola bahwa kecuali para pemerintah menaikkan tunjangan dan upah sejalan kenaikan inflasi, nyawa-nyawa akan melayang,” ujar dia, seperti dikutip AFP di Jenewa, Swiss. Sebagaimana pandemi COVid-19, sekali lagi warga masyarakat paling rentan yang menanggung beban paling berat dari situasi dunia yang tidak menguntungkan. Krisis-krisis itu, kata De Schutter, akan menyebabkan 75-95 juta orang lagi di seluruh dunia jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem di tahun ini saja. “Baik itu di Eropa, yang inflasinya mencapai rekor 10 %, atau sub-Sahara Afrika, yang harga makanan melonjak 24 %, anggaran rumah tangga seluruh dunia semakin tercekik,” kata dia.

Artinya, lanjut De Schutter, makin banyak orang miskin akan kelaparan atau membujur kaku di musim dingin ini kecuali ada tindakan segera untuk meningkatkan pendapatan mereka. Para pakar di PBB bekerja independen. Mereka tidak mewakili badan global ini tapi diberi mandat untuk melaporkan temuannya kepada Dewan HAM PBB. De Schutter mendesak pemerintah di belahan bumi utara untuk bertindak cepat menginsulasi rumah-rumah sebelum musim dingin datang. “Jika tidak, wilayah tersebut akan ambruk karena tidak adanya kemauan politik. Pakar asal Belgia ini juga mendesak negara-negara untuk melibatkan warga miskin dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi lonjakan harga-harga. (Yoga)

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021, subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran, hanya 19,5 % pengguna BBM bersubsidi yang berasal dari 40 % kelas terbawah. Sedangkan 45,8 % berasal dari 40 % kelas menengah dan 34,7 % berasal dari 20 % kelas teratas. Dampak langsung kenaikan harga BBM adalah kenaikan biaya transportasi (first round). Lebih jauh, ada tekanan pada harga-harga secara umum karena posisi BBM sebagai input produksi yang penting dan signifikan di hampir semua sektor perekonomian, terutama melalui biaya logistik (second round). Maka, beban kenaikan harga BBM adalah signifikan. Arah kebijakan pemerintah sudah tepat dengan cepat menjalankan program kompensasi sebagai pengalihan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta rumah tangga miskin dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 14,6 juta pekerja berupah rendah. Dengan menyasar sekitar 35 juta penerima bantuan sosial, pemerintah tampak berupaya melindungi 40 % keluarga termiskin. Meski demikian, kelompok terbesar terkena dampak kenaikan harga BBM tidak hanya kelas bawah, tapi juga kelas menengah.

Pada 2021, terdapat 51,5 juta rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor. Sebagian besar kelas menengah-bawah sangat bergantung pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama dan bahkan sebagai salah satu faktor produksi terpenting akan terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada 40 % rumah tangga termiskin, tapi juga 60 % rumah tangga termiskin, yaitu sekitar 45,3 juta rumah tangga. Pengeluaran tertinggi dari rumah tangga di kelas 60 % terbawah ini adalah Rp 4,1 juta per bulan. Menambah kuota penerima bantuan sosial ini menjadi krusial karena hingga kini ketepatan sasaran dari program bantuan masih jauh dari memuaskan. Pada 2021, dari 9,1 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hanya 52,5 persen di antaranya yang berasal dari kelas 40 % termiskin. Adapun 13,9 juta keluarga penerima program bantuan pangan non-tunai (BPNT) hanya mencapai 56,8 % kelas 40 % terbawah. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat tidak mampu dan rentan ini, besaran BLT idealnya setara dengan kenaikan harga barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat yang menjadi sasaran. BLT dan BSU sebesar Rp 150 ribu per bulan atau total Rp 600 ribu untuk empat bulan (September-Desember 2022) tidaklah mencukupi. Sebagian besar pengeluaran bulanan rumah tangga 60 % terbawah dialokasikan untuk membeli pangan (58,9 %). (Yoga)

Kemenkeu menyiapkan anggaran Rp 493 miliar untuk penyaluran bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada kelompok lansia, anak yatim piatu dan penyandang disabilitas. Penyaluran bansos ini akan dilakukan oleh kemensos ke penerima bantuan. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu Putut Hari Satyaka mengatakan, pihaknya menunggu pengajuan data dan anggaran dari Kemensos, bila sudah disetujui Menkeu Sri Mulyani, baru bisa dilakukan pencairan anggaran dari kemensos. Akan mulai, karena sudah dialokasikan di 2022, kita tunggu, mungkin pada Oktober - November ini," ujar Putut di Jakarta pekan lalu. (Yoga)

Seiring kenaikan harga BBM per 3 September 2022, pemerintah memberikan bantuan Rp 24,17 triliun bagi masyarakat yang memerlukan, berupa bantuan langsung tunai (BLT) Rp 12,4 triliun, bantuan subsidi upah (BSU) Rp 9,6 triliun, serta bantuan sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan Rp 2,17 triliun. Sebanyak 20,65 juta keluarga kurang mampu akan menerima BLT Rp 150.000 per bulan per keluarga, selama 4 bulan pada September-Desember 2022. Bantuan dikucurkan dalam dua tahap, yakni Rp 300.000 pada September dan Rp 300.000 pada Desember. BSU Rp 600.000 per orang diberikan kepada 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Berdasarkan data pemerintah per Selasa (27/9), BLT tahap pertama sudah disalurkan kepada 19.955.471 penerima atau 96,6 % dari sasaran. Namun, penyalurannya bervariasi, misalnya, di Sumatera sudah disalurkan kepada 98,36 % penerima, sedangkan di Papua 58,4 %.

Adapun BSU, menurut Presiden Joko Widodo, sudah disalurkan kepada 7.077.550 penerima atau 48,34 % dari sasaran penerima. Presiden menyampaikan, penyaluran bantuan akan dipercepat. Kenaikan harga BBM secara langsung berdampak pada biaya transportasi manusia dan angkutan  barang. Secara tak langsung, segala hal yang memiliki unsur transportasi pada produksi atau pengadaannya juga menanggung dampak kenaikan harga BBM. Hal ini akan diperhitungkan dalam harga barang dan jasa. Akibatnya, harga di tingkat konsumen naik. Dengan kenaikan harga itu, barang dan jasa yang diperoleh dengan nilai uang yang sama akan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Demi menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan. Bantuan diharapkan dapat menopang belanja masyarakat sehingga perekonomian terjaga. Maka, bantuan mesti cepat disalurkan kepada pihak yang tepat. (Yoga)

Sampai Rabu (28/9) bantuan materi dan non materi terus berdatangan ke posko sekitar lokasi kebakaran di belakang Pasar Kembang Cikini di Jalan Cikini Kramat RW 001, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Irawan Prasetyo, Ketua RW 001, mengungkapkan, ada yang menyalurkan bahan pokok, makanan siap santap, dan pakaian. Namun, ketersediaan air bersih serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) masih terbatas. Hal ini dikeluhkan Aida (48), salah satu korban kebakaran yang mengungsi di posko bersama dua anaknya. ”Kebetulan air di tempat MCK kecil. Jadi, kami yang di posko menumpang dulu ke warga yang air dan listriknya hidup,” ujarnya. Ia juga mengharapkan ada fasilitas MCK untuk perempuan. (Yoga)

Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran untuk bantuan sosial terkait kenaikan harga BBM. Data penerima masih diverifikasi. Dana bansos Rp 12 miliar disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ”Data penerima manfaatnya baru disandingkan. Biar tidak tumpang tindih. Yang sudah dapat bantuan tidak bisa dapat lagi,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta Agus Santoso, Kamis (22/9). (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah harus mengoptimalkan bantuan sosial (bansos) guna mendukung konsumsi rumah tangga agar tetap tumbuh positif dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tahun ini. Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengatakan, saat ini beban masyarakat bertambah seiring kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang juga turut mengerek harga lainnya. Namun, ia menilai respons pemerintah sudah cepat dengan menambah program bantuan sosial dalam bentuk BLT BBM. "Respons mempertebal bantuan sosial demi menjaga daya beli masyarakat, sekaligus untuk meredam kenaikan  tingkat kemiskinan," ucapnya saat dihubungi, Sabtu (17/9). Di sisi lain, indikator utama lain yang umumnya digunakan untuk menilai perkembangan perekonomian di dalam negeri termasuk di dalamnya seperti penjualan ritel, penjualan semen, penjualan kendaraan bermotor, dan penjualan properti. (Yetede)

Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan Indonesia yang dekat dengan Timor Leste terus dilakukan. Tidak hanya pemerintah, berbagai pihak, termasuk lembaga amal dan kemanusiaan, ikut terlibat memajukan beranda negeri. Kerja kolaboratif ini diharapkan menjadi inspirasi lahirnya gerakan di daerah lain dengan melibatkan semakin banyak pihak. Kolaborasi dimaksud, terwujud dengan peresmian sejumlah infrastruktur di Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Timor Tengah Utara, NTT, oleh Mensos Tri Rismaharini pada Sabtu (17/9). Desa Humusu Wini berbatasan langsung dengan Distrik Oeccuse, daerah enklave Timor Leste.  Infrastruktur yang diresmikan, antara lain, satu poliklinik, satu community center, dan 20 rumah bantuan sosial.

Pembaca Kompas melalui Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Sehari sebelum peresmian, DKK secara khusus melaksanakan bakti sosial operasi katarak bagi 83 orang, melampaui target 70 orang. Risma menyebutkan, ide kolaborasi dengan pemerintah itu muncul ketika dirinya datang ke Humusu Wini untuk meninjau kondisi dampak badai Seroja pada April 2021. Setahun kemudian, ia mengajak berbagai pihak datang ke sana pada Maret 2022 untuk menentukan apa saja yang akan dibangun. ”Dan, hari ini saya datang lagi ketiga kalinya untuk peresmian,” ujarnya. Risma berkali-kali menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang mau bekerja sama untuk memajukan perbatasan. ”Saya percaya, dengan kita bersama-sama dan bergotong royong, permasalahan kita seberat apa pun, kita bisa menyelesaikannya. Sekali lagi, kalau kita bergandeng tangan, tidak ada yang tidak mungkin kita bisa selesaikan,” tuturnya. (Yoga)

Presiden Jokowi meminta pembagian BLT BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) dipermudah. Bantuan yang  merupakan pengalihan sebagian subsidi BBM itu juga diharapkan dapat dibagikan secara cepat dan tepat sasaran. Sejak keputusan penyesuaian harga BBM pada 3 September 2022, Presiden memerintahkan Menkeu, Mensos, dan Menaker segera membagikan BLT BBM dan BSU. ”Pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos-kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu,” kata Presiden dalam keterangan pers bersama Mensos Tri Rismaharini dan Menaker Ida Fauziyah di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/9). ”Saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran,” katanya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke 12.701.985 kepala keluarga di 482 kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Penyaluran BLT BBM tahap I yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia ini ditargetkan selesai September 2022. PT Pos diharapkan sudah membayar BLT BBM minimal 90% dari target KPM (keluarga penerima manfaat), yaitu 18.585.000. Kami sudah menyerahkan seluruh data ke PT Pos, sehingga diharapkan pembagian tuntas 100% di bulan ini," ucap Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat (16/9). Dia menuturkan, penyaluran BLT mengalami beberapa kendala, seperti masalah geografis daerah, antara lain di daerah pegunungan Papua hingga Papua Barat. Kemensos juga menghadapi permasalahan kelengkapan data penerima BLT BBM. Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sebesar 40% rumah tangga paling miskin harus menanggung beban tambahan Rp 8,1 triliun, karena kenaikan harga BBM. Adapun 60% rumah tangga teratas akan menanggung beban tambahan Rp 42,2 triliun dari kenaikan harga BBM. (Yetede)