Realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 mencapai 98,58 %. Dari total anggaran Rp 97,9 triliun, realisasi di Kementerian Sosial Rp 96,5 triliun. Penyerapan anggaran paling banyak untuk belanja bantuan sosial, yakni Rp 91,8 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, Rabu (8/2). Pada 2023, anggaran Kementerian Sosial Rp 78 triliun dan sebagian besar untuk program perlindungan sosial. (Yoga)

Mayoritas anggaran Kementerian Sosial 2023 yang sebesar Rp 78 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. ”Dari anggaran Rp 78 triliun, Rp 74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Kemudian, Rp 4 triliun untuk penanganan bencana, anak, warga lansia, orang dengan disabilitas, orang kena narkoba, dan orang telantar lainnya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selasa (31/1). (Yoga)

JAKARTA-Pemerintah memastikan berbagai program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan meski kebijakan PPKM pandemi Covid-19 telah dicabut pada akhir Desember 2022. "Aneka bansos dan subsidi tetap berjalan demi menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi 2023," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato, kemarin. Keputusan ini, menurut Arilangga, juga diambil untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Anggaran program perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah mencapai Rp476 triliun, lebih tinggi dari realisasi anggaran program  serupa pada tahun lalu. Berdasarkan catatan Menteri Keuangan, per Oktober lalu, realisasi program perlindungan sosail mencapai Rp333,8 triliun, belum termasuk realisasi program bansos tambahan sebesar Rp 15 triliun. (Yetede)

Instrumen perlindungan sosial dinilai berperan signifikan meredam naiknya angka kemiskinan selama tekanan inflasi tahun lalu. Untuk memitigasi krisis lanjutan akibat imbas perlambatan ekonomi global dan tren inflasi, sejumlah program perlindungan sosial khusus yang telah digulirkan beberapa tahun terakhir ini sebaiknya tetap dilanjutkan. Penelitian SMERU Research Institute terkait dengan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap tingkat kemisinan dan ketimpangan menunjukkan, 50-70 % potensi kenaikan angka kemiskinan dapat dimitigasi oleh kehadiran program perlindungan sosial (perlinsos).

Penelitian bertajuk ”Estimating the Effect of a Fuel Price Increase on Poverty and Inequality: Evidence from a Fuel Subsidy Reduction in Indonesia” yang dirilis Januari 2023 itu mengestimasi, tanpa bansos, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada September 2022 bisa meningkatkan angka kemiskinan dari 9,54 % pada Maret 2022 menjadi 12,23 % - 12,77 %. Sementara itu, dengan kehadiran bansos khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada warga miskin dan rentan miskin serta pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan di periode yang sama, kemiskinan tetap naik, tetapi bisa ditekan ke 10,31 % - 11,08 %.

Peneliti SMERU Institute, Ridho A Izzati, menilai, berkaca pada peran bansos yang signifikan itu, pemerintah sebaiknya tetap melanjutkan program perlinsos yang sudah dijalankan sejak 2020. Tidak hanya kebijakan rutin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, tetapi juga dengan program perlinsos khusus lainnya, kata Ridho saat dihubungi, Senin (23/1). (Yoga)

Menurut Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Rabu (7/12) di Jakarta, per 5 Desember 2022, bantuan subsidi upah (BSU) telah tersalurkan kepada 11,67 juta orang pekerja. Dari jumlah tersebut itu, 2,7 juta pekerja menerima bantuan lewat Pos Indonesia, sedangkan sisanya telah terlebih dahulu disalurkan melalui mekanisme transfer rekening bank Himbara. Masih ada sisa 8,8 % dari target penerima belum terima dan ditargetkan tuntas sebelum 20 Desember 2022. (Yoga)

Pemkab Cianjur, Jabar, menargetkan bantuan dari pemerintah pusat untuk rumah rusak terdampak  gempa mulai terealisasi Senin (5/12). Pemkab menyiapkan sejumlah mekanisme pencairan bantuan untuk penyintas. Hingga Kamis (1/12) sore, survei BNPB mencatat jumlah rumah rusak akibat gempa 24.107 unit. Sebanyak 5.631 di antaranya rusak berat, 7.273 rumah rusak sedang, dan 11.203 rumah rusak ringan. ”Saya sudah tanda tangani SK (surat keputusan) dan saya langsung usulkan kepada BNPB yang diteruskan ke Kemenkeu. Hari Senin sudah bisa direalisasikan, mudah-mudahan,” ujar Bupati Cianjur Herman Suherman. Jumlah rumah yang rusak itu belum final karena pendataan masih berjalan. Jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan tingkat kerusakannya. Untuk rumah rusak ringan diberi bantuan Rp 10 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak berat Rp 50 juta. Bantuan bagi rumah terdampak berasal dari pemerintah pusat. Warga yang rumahnya rusak ringan dan rusak sedang mendapatkan uang.

Sementara penyaluran bantuan rumah rusak berat terbagi dua mekanisme. Bagi warga yang mampu, pemerintah akan memberikan uang Rp 50 juta sebagai stimulan membangun rumahnya. Sementara penyintas yang berpenghasilan rendah akan dibuatkan rumah layak huni tipe 36 dan antigempa. Pemkab juga masih mengkaji rencana relokasi bagi warga yang daerahnya hancur. Menurut rencana, warga yang direlokasi berasal dari Sarampad, Cijedil, dan Cicadas. Ada tiga lokasi yang diusulkan menjadi daerah relokasi, yaitu  kecamatan Cilaku, Mande, dan Pacet. Daerah di Cilaku, tepatnya di Desa Sirnagalih, seluas 2,5 hektar, Mande 4 ha, dan Pacet 10 ha. Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran tentang Bantuan Keuangan kepada Pemkab Cianjur dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam. Gubernur, bupati, dan wali kota diharapkan memberikan bantuan keuangan kepada Pemkab Cianjur dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah, tertuang dalam surat edaran No 900.1.1/8479/SJ yang dikeluarkan Senin (28/11). Surat ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. (Yoga)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 83,08 miliar yang ditujukan bagi kaum rentan. Bansos tersebut berupa bantuan permakanan dan asistensi rehabilitasi sosial kepada kaum lansia, penyandang disabilitas, dan anak yatim piatu. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kemkeu memerinci, realisasi bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas sampai dengan 25 November 2022 telah mencapai Rp 0,07 miliar. Adapun alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 67,14 miliar untuk 33.774 orang.

Dengan tergopoh-gopoh, Irsyad Durahman berlari ke tenda pengungsi korban gempa Cianjur yang berada di Kampung Cibereum Kaler, Desa Cibereum, Kecamatan Cugenang, kemarin siang, sambil mengatur  nafasnya yang terengah-engah, pria 43 tahun itu mengabarkan  bahwa ada mobil relawan yang datang untuk mengantar  tenda dan selimut. Setelah empat hari, akhirnya kami punya tenda yang lebih layak dan ada selimut," kata Irsyad ketika ditemui di posko Kecamatan Cugenang. Pendistribusian berjenjang dari tingkat kabupaten hingga kantor desa itu menjadi upaya pemerintah agar penyaluran bantuan  yang diminta kantor desa sebelum pukul 09.00 WIB. Setelah daftar permohonan bantuan diterima, posko bantuan di kabupaten segera mendiskusikan bantuan ke kecamatan hingga pukul 12.00 WIB. Pendistribusian bantuan untuk korban gempa Cianjur yang sudah berjalan selama ini memang dianggap merata. Terutama bagi pengungsi yang berada di perkampungan  dan jauh dari jalan raya. (Yetede)

Realisasi anggaran Penanganan Covid-19-Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) hingga 28 Oktober 2022 masih rendah, hanya Rp 256,28 triliun atau 56,2% pagu Rp 455,62 triliun. Dana PC-PEN tahun 2022 digunakan untuk perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi. “Ada perubahan alokasi PC-PEN tahun ini dari tadinya lima klaster menjadi tiga klaster,” ucap staf ahli Menkeu bidang pengeluaran Negara Made Arya Wijaya dalam media gathering di Bogor, Jumat malam (4/11). Dia memerinci, realisasi anggaran PC-PEN klaster perlindungan masyarakat mencapai Rp 113,9 triliun atau 73,6% dari pagu Rp 154,76 triliun. Anggaran ini meliputi program keluarga harapan (PKH) Rp 21,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako Rp 32,9 triliun (18,8 juta KPM), bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng Rp 7 triliun (23,9 juta penerima disalurkan Kemensos TNI dan Polri), dan BLT desa Rp 22,7 triliun (7,5 juta keluarga). Selanjutnya, bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung Rp 1,3 triliun (Polri menyalurkan ke 683 ribu penerima dan TNI menyalurkan 1,4 juta penerima), serta program kartu prakerja Rp 12,8 triliun untuk 3,6 juta peserta.

Sementara itu, alokasi anggaran klaster perlindungan sosial digunakan untuk bansos kompensasi BBM yang terbagi untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 7,8 triliun untuk 12,8 juta penerima, BLT BBM sebesar Rp 6,5 triliun untuk 20,65 juta KPM, dan dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat berupa 2% dana alokasi umum sebesar Rp 1,6 triliun. Kemudian, realisasi anggaran klaster penanganan kesehatan Rp 43,2 triliun atau 35,2% pagu Rp 122,54 triliun, untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 25,3 triliun, insentif tenaga kesehatan nakes Rp 2,7 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp 1,7 triliun dan dukungan APBD, termasuk dana desa, untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 10,6 triliun “Realisasi anggaran PC-PEN klaster kesehatan kecil. Ini menunjukan penanganan Covid-19 sudah berhasil, sehingga anggaran tidak harus dipakai besar-besaran. Kalau memang perlu digunakan, ya sudah. Kemenkes mengusulkan pengembalian klaster kesehatan ke kas negara,” kata Made. (Yoga)

Ombudsman Republik Indonesia memulai investigasi program bansos dari sisi pelayanan publik. Investigasi tersebut mencakup kebijakan pada tingkat hulu hingga pemanfaatannya di masyarakat. "Investigasi ini sudah keputusan pleno pimpinan. Kami mulai mengerjakannya tiga pekan terakhir," ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, kepada Tempo, akhir pekan lalu. Robert mengatakan investigasi dilakukan karena Ombudsman menilai pentingnya program bantuan sosial ini bagi masyarakat. Namun, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut melihat masih banyaknya masalah, dari kebijakan, penyaluran, hingga pemanfaatannya. "Masih sangat banyak yang harus dibenahi." Menurut dia, investigasi soal bansos tidak hanya dilakukan terhadap program-program yang dilaksanakan Kemensos, tapi juga program bantuan subsidi upah (BSU) yang dilaksanakan Kemenaker hingga bansos di daerah yang memanfaatkan 3 % dana transfer umum.

Robert memberi contoh permasalahan yang muncul dari masing-masing tahapan. Pada tataran kebijakan, ia menilai masih ada program bantuan sosial yang tidak inklusif, salah satunya BSU. Bantuan ini hanya menyasar pekerja formal yang terdaftar di BP Jamsostek. Padahal banyak masyarakat dan pekerja informal yang membutuhkan bantuan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Robert menduga permasalahan ini muncul karena pemerintah ingin mengambil jalan praktis soal data penerima. "Karena data BPJS itu kan practical, mudah bagi Kemnaker karena semua terdata. Jadi, kebijakan ini dari hulu sudah bermasalah," ujar dia. (Yoga)