Ramai-ramai Memelototi Penyaluran Bansos
Ombudsman Republik Indonesia memulai investigasi program bansos dari sisi pelayanan publik. Investigasi tersebut mencakup kebijakan pada tingkat hulu hingga pemanfaatannya di masyarakat. "Investigasi ini sudah keputusan pleno pimpinan. Kami mulai mengerjakannya tiga pekan terakhir," ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, kepada Tempo, akhir pekan lalu. Robert mengatakan investigasi dilakukan karena Ombudsman menilai pentingnya program bantuan sosial ini bagi masyarakat. Namun, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut melihat masih banyaknya masalah, dari kebijakan, penyaluran, hingga pemanfaatannya. "Masih sangat banyak yang harus dibenahi." Menurut dia, investigasi soal bansos tidak hanya dilakukan terhadap program-program yang dilaksanakan Kemensos, tapi juga program bantuan subsidi upah (BSU) yang dilaksanakan Kemenaker hingga bansos di daerah yang memanfaatkan 3 % dana transfer umum.
Robert memberi contoh permasalahan yang muncul dari masing-masing tahapan. Pada tataran kebijakan, ia menilai masih ada program bantuan sosial yang tidak inklusif, salah satunya BSU. Bantuan ini hanya menyasar pekerja formal yang terdaftar di BP Jamsostek. Padahal banyak masyarakat dan pekerja informal yang membutuhkan bantuan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Robert menduga permasalahan ini muncul karena pemerintah ingin mengambil jalan praktis soal data penerima. "Karena data BPJS itu kan practical, mudah bagi Kemnaker karena semua terdata. Jadi, kebijakan ini dari hulu sudah bermasalah," ujar dia. (Yoga)
Tags :
#BansosPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023