Pemerintah akan mengembalikan skema program Kartu Prakerja dari semi bansos menjadi normal pasca pandemic Covid-19. Dalam skema normal itu, penerima bansos dapat mengikuti program peningkatan dan penambahan keterampilan baru. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Kamis (1/9) mengatakan, pasca pandemi, skema program Kartu Prakerja akan diubah. Perubahan itu, antara lain, mencakup penerima dan metode pelatihan. Selama pandemi, penerima bansos, seperti program Keluarga Harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan pelaku usaha mikro (BPUM), tidak boleh mengikuti program Kartu Prakerja.

Namun, ketika program Kartu Prakerja kembali ke skema normal nanti, mereka diperbolehkan menjadi pesertanya. ”Hal itu penting lantaran para penerima bansos juga membutuhkan peningkatan keterampilan. Peningkatan keterampilan ini juga merupakan jawaban jangka panjang untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia,” kata Denni seusai acara Temu Alumni Kartu Prakerja di Kabupaten Sintang, Kalbar. (Yoga)

Jakarta- Penyaluran bantuan sosial pengalihan subsidi BBM senilai Rp24,17 triliun yang dijanjikan  pemerintah tidak akan berjalan serentak. Dua dari tiga program bantalan sosial tambahan tersebut masih menunggu payung hukum. Program tersebut antara lain subsidi transportasi. Pemerintah menyiapkan bantuan untuk sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, hingga nelayan, dengan anggaran sebesar Rp2,17 triliun. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah daerah akan menyisihkan  2% dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil mereka untuk program ini. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengatakan pemerintah masih menggodok payung hukum untuk program subsidi transportasi tersebut. "Semua masih dibahas, tentang bagaimana penggunaan dana 2% itu, apakah jadi 2% atau enggak, termasuk sasaran penerimanya," kata dia kepada Tempo, Kamis, 1 September 2022. (Yetede)

Jakarta- Di tengah isu kenaikan harga BBM penugasan dan bersubsidi, pemerintah menambah belanja bantuan sosial (Bansos). Dana sebesar Rp24,17 triliun bakal disebar dalam waktu dekat melalui tiga program. Saat mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin, 29 Agustus 2022 lalu, Menteri Sri Mulyani Indrawati tak secara tegas menyatakan dana ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia hanya menyebutkan bantuan tersebut merupakan bentuk pengalihan subsidi  BBM dan ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun kemarin, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan tersebut berkaitan dengan rencana penaikan harga BBM bersubsidi. "Pemerintah telah menyiapkan bantuan. Antisipasi kalau ada kenaikan harga BBM," ujarnya saat bicara dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. (Yetede)

Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM dan berbagai barang terhadap daya beli masyarakat. Dengan target penerima yang bertambah, ruang pendaftaran program bantuan itu perlu dibuka agar bisa merangkul lebih banyak  pekerja dan rakyat kecil. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 24,17 triliun untuk menyediakan tiga jenis bantalan sosial. Salah satunya, BSUyang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Setiap pekerja akan mendapat bantuan senilai Rp 600.000 yang dibayarkan sekali oleh Kemenaker.

Presiden Jokowi meminta berbagai program bantalan sosial, termasuk BSU itu, sudah dieksekusi mulai  pekan ini. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Selasa (30/8) mengatakan, pihaknya sedang mempercepat proses penyaluran BSU. Menurut Sekken Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, dengan adanya tambahan target penerima, cakupan penerima seharusnya bisa dibuka lebih luas, tak hanya berpatok pada data peserta aktif di BP Jamsostek. Dengan demikian, BSU lebih luas melindungi pekerja. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan tiga bantalan social untuk menjaga daya beli masyarakat yang berisiko terdampak kebijakan BBM. Sebanyak Rp 24,17 triliun anggaran dialokasikan untuk tiga jenis bantuan tersebut. Targetnya, bantuan bisa dieksekusi mulai pekan ini. Menkeu Sri Mulyani, seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8) menyebutkan, ketiga jenis bantalan sosial meliputi bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan bantuan dari dana transfer umum.

BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Menurut rencana, bantuan dibayarkan dua kali oleh Kemensos melalui kantor Pos Indonesia di seluruh Tanah Air, yakni Rp 300.000 mulai pekan ini dan sisanya menjelang Desember 2022. Bantuan subsidi upah akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Setiap pekerja mendapat bantuan senilai Rp 600.000 yang dibayarkan sekali oleh Kemenaker. Selain itu, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi juga meminta pemda untuk menggunakan 2 % dana transfer umum (DTU) guna membantu sektor transportasi, seperti angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta memberikan perlindungan sosial tambahan. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan bantuan sosial (bansos) baru bagi masyarakat. Total bansos senilai Rp 24,17 triliun tersebut disiapkan berbarengan dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (29/8), menjelaskan, dana bansos ini sebagai respon meningkatnya sejumlah harga akibat gejolak ekonomi global. Harapannya, daya beli masyarakat tidak tergerus menghadapi kenaikan harga. Ada tiga jenis bansos yang disiapkan pemerintah. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp 12,4 triliun. Kedua, bantuan subsidi upah bagi 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Nilainya Rp 600.000, total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, bantuan untuk masyarakat melalui transfer ke daerah. Dana ini berasal dari 2% dari dana transfer umum yakni dana alokasi umum (DAU) juga dana bagi hasil (DBH). Dana diberikan dalam bentuk subsidi langsung.

Kenaikan harga komoditas energi dan pangan kian membebani di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, kondisi ekonomi tahun ini masih dibayangi ancaman inflasi. Selain memanfaatkan instrumen fiskal dan moneter untuk mengendalikan harga, pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat yang rentan terdampak. Didorong roda perekonomian yang melambat selama pandemi, serta terganggunya rantai pasok global akibat konflik Rusia-Ukraina, inflasi di nyaris tiap negara melonjak 2-3 kali lipat secara tahunan (YOY). Bahkan, di Argentina dan Turki, inflasi meroket di atas 50 %.

Laporan BPS terkait inflasi pada Juli lalu menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi menjadi yang paling besar mengalami inflasi. Masyarakat yang baru “bangkit” dari keterpurukan ekonomi membutuhkan ”bantalan sosial” agar daya beli dapat terus didorong untuk menggerakkan roda ekonomi. Bansos jadi andalan. Selain memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter untuk menekan laju kenaikan, pemerintah bisa membentengi masyarakat dari dampak inflasi dengan menyalurkan bantuan.

Berdasarkan hasil Jajak Pendapat Kompas pertengahan Agustus, bansos yang digelontorkan pemerintah dirasa belum tepat sasaran. Hal ini dirasakan lebih dari 70 % responden. Masih belum tepat sasarannya distribusi bantuan sosial tentu patut dijadikan catatan penting oleh pemerintah. Terlebih lagi, menggenjot bantuan sosial menjadi salah satu kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam memitigasi potensi dampak yang dapat di- timbulkan dari melonjaknya inflasi sepanjang tahun ini. Jangan sampai anggaran yang telah disiapkan di masa sulit ini justru tidak sampai ke mereka yang paling membutuhkan. (Yoga)

Meningkatnya aktivitas masyarakat sejak awal tahun, seiring makin terkendalinya kasus pasien positif Covid-19 membuat permintaan atau konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat tajam. Tak ayal, ini membuat impor bahan bakar minyak Indonesia melonjak. Celakanya, saat permintaan BBM dalam negeri terus meningkat, harga minyak mentah dunia juga melenting akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini diperburuk oleh penguatan kurs dollar Amerika Serikat terhadap mata uang lain. Ini pula yang membakar harga minyak mentah dunia. Rentetannya, harga produk BBM juga terkerek naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor hasil minyak sepanjang Januari-Juli 2022 mencapai US$ 14,37 miliar, naik 97,71% dibandingkan periode sama tahun 2021. "Impor hasil minyak ini termasuk untuk bahan bakar motor, pesawat atau avtur, bahan bakar diesel, dan lain-lain untuk tujuh bulan pertama tahun ini," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, Senin (15/8). Selain itu, impor gas dalam tujuh bulan pertama tahun ini US$ 3,12 miliar, naik 49,6% yoy. Secara volume tercatat 3,90 juta ton atau naik 4,92% yoy.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Auliansyah Lubis, Rabu (3/8) menjelaskan, polisi menyelidiki bansos berupa beras dan bahan pokok lain yang ditimbun di Kelurahan Tirtajaya, Depok, Jabar. ”Dari keterangan JNE, itu 3,4 ton,” katanya. Anthony Joni, kuasa hukum JNE Express, mengklaim beras yang dikubur milik JNE meski diambil dari Bulog. Beras dikubur karena rusak dan JNE  menggantinya dengan beras baru. Bidang tanah 9 meter persegi tempat menguburkan beras masih dipagari garis polisi dan ditutup terpal biru. Total luas lahan 6.000 meter persegi milik Rudi bin Samin. Pihak JNE memanfaatkan lahan itu untuk lahan parkir armadanya sejak sembilan tahun lalu. (Yoga)

Kemensos menduga beras bansos yang ditemukan terkubur di lahan warga Kota Depok, Jabar, bukan dari institusinya, berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan Kemensos pada 1-2 Agustus 2022. Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar mengatakan, pihaknya menemukan beras, telur, dan tepung di lokasi penimbunan. Beras itu dikemas dalam kemasan berbagai ukuran, mulai 5 kg hingga 20 kg. Namun, beras program Bantuan Presiden yang disalurkan melalui Kemensos adalah beras 20 kilogram. Kemasan beras pun ditempelkan stiker bertuliskan ”Bantuan Presiden Melalui Kemensos”. Namun, stiker serupa tidak ditemukan pada karung beras yang ditimbun di Depok.

Kemensos pun mengaku tidak menyalurkan bantuan berupa tepung dan telur. Menurut keterangan yang dihimpun Kemensos dari Perum Bulog, bantuan sosial yang disalurkan melalui Bulog tidak hanya berasal dari Kemensos, tetapi juga pihak lain. Bantuan social itu termasuk gula dan telur. Hal ini menguatkan dugaan bahwa bantuan sosial yang dikubur bukan dari Kemensos. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, Kemensos sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. (Yoga)