Polemik program perlindungan sosial (perlinsos) di masa terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo terus bergulir. Tak hanya alokasi anggaran yang jumbo, urgensi hingga data penerima bantuan sosial (bansos) pun turut dipersoalkan. Mengacu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 496,8 triliun, naik lebih dari Rp 50 triliun dibandingkan 2023. Belum lama ini, pemerintah mengumumkan beberapa program bansos dadakan, yang semula tak tercantum di dokumen APBN 2024. Alhasil, anggaran perlinsos tahun ini berpotensi membengkak. Sementara data penerima bansos turut disoal di tengah tingkat kemiskinan yang dalam tren menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan pada 2023 sebesar 9,36%, turun dari tahun sebelumnya 9,57%. Sejatinya penurunan tingkat kemiskinan diikuti dengan penurunan anggaran bansos. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan, lonjakan anggaran perlinsos dalam APBN 2024 untuk menekan lebih lanjut angka kemiskinan. "Ini dikaitkan upaya pemerintah dalam mengakselerasi penyelesaian kemiskinan ekstrem tahun 2024," kata Menkeu, belum lama ini. Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menduga pembagian bansos rentan disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Pasalnya, pemerintah lebih banyak membagikan bansos, baik berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) pangan maupun bansos beras di wilayah Jawa Tengah. 

Keluh kesah dan harapan mengemuka dalam obrolan sejumlah pengojek daring yang tengah menunggu penumpang tak jauh dari Stasiun Rawabuntu, Tangsel, Banten. Kamis (1/2). ”Tenang, bro. Bentar juga dapat bantuan langsung tunai (BLT). Lumayanlah. Soal coblos siapa nanti mah bebas-bebas aja,” ujar Triyanto (35), pengojek daring disambung tawa rekan-rekan mengobrolnya. Triyanto mengaku penghasilannya rata-rata Rp 3,5 juta perbulan. Pengeluaran bulanan diupayakan tidak lebih dari penghasilan meski harga berbagai kebutuhan hidup makin mahal. Triyanto juga mengaku senang bakal ada guliran BLT Rp 600.000 pada Februari 2024., yang bisa digunakan mengganjal pengeluarannya yang semakin membesar. ”Ya, saya  terbantu dengan BLT. Tetangga juga ada yang dapat beras. Soal mau pilih siapa saat coblosan, bebas-bebas aja,” ujarnya sembari menaikkan kaca helm.

Pada tahun politik ini, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial secara besar-besaran. Di luar sejumlah program rutin jaring perlindungan sosial, pemerintah menggulirkan bantuan beras, BLT mitigasi risiko pangan (pengganti BLT El Nino), dan BLT petani yang gagal panen atau puso. Bantuan beras akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam dua tahap, yakni Januari-Maret dan April-Juni 2024. Setiap KPM akan mendapatkan 10 kg beras per bulan. BLT mitigasi pangan senilai total Rp 11 triliun menyasar 18,8 juta KPM selama tiga bulan, yakni Januari-Maret 2024. Setiap KPM akan mendapat Rp 200.000 per bulan. Namun, pemerintah akan menyalurkannya tiga bulan sekaligus sebesar Rp 600.000 per KPM pada Februari 2024.

Kedua bansos terebut diberikan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga berpenghasilan rendah atas kenaikan harga sejumlah pangan pokok. Khusus bantuan beras, penyalurannya juga dalam rangka menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi beras. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, pada dasarnya, bansos, termasuk bantuan pangan, bisa menjadi salah satu alat untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli, terutama saat krisis ekonomi terjadi. Memasuki tahun 2024, risiko ekonomi tidak sebesar saat pandemi Covid-19 merebak serta ketika harga pangan dan energi melonjak tinggi. ”Di sinilah jorjoran bansos, baik berupa pangan maupun uang tunai, berperan menekan inflasi sekaligus menjaga daya beli. Kebijakan itu menguntungkan rakyat. Kendati, tetap ada kepentingan politik yang menungganginya,” katanya. (Yoga)

Keputusan pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan pada Februari 2024, yang merupakan bulan dilakukannya pemungutan suara Pemilu 2024, berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tidak sehat. Apalagi, asal-usul sumber anggaran program bantuan sosial itu sampai sekarang belum jelas. UU No 19 Tahun 2023 tentang APBN (UU APBN) Tahun Anggaran 2024 sebenarnya sudah menganggarkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) rutin yang selama ini dikucurkan pemerintah. Anggaran yang dialokasikan dalam UU APBN untuk kebutuhan perlindungan sosial (perlinsos) adalah Rp 496,8 triliun, tapi dalam rincian bansos yang sudah dianggarkan dalam UU APBN 2024, tidak ada nomenklatur bansos berupa BLT mitigasi risiko pangan.

BLT ini dianggarkan senilai total Rp 11 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan, yakni Januari-Maret 2024.Setiap KPM akan mendapat Rp 200.000 per bulan. Namun, pemerintah akan menyalurkannya tiga bulan sekaligus sebesar Rp 600.000 per KPM pada Februari 2024. Adapun bansos yang sudah dianggarkan adalah program rutin yang selama ini disalurkan pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta KPM, Program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 2,96 juta KPM. Di tengah tanda tanya seputar anggaran bansos BLT pangan itu, Kemenkeu mengeluarkan surat edaran No S-1082/MK.02/2023 pada 29 Desember 2023 yang bersifat sangat segera.

Surat perihal ”Automatic Adjustment Belanja Kementerian / Lembaga TA 2024” ditujukan ke semua menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapolri, serta kepala lembaga pemerintahan nonkementerian / lembaga (K/L) dan pimpinan kesekretariatan lembaga negar, yang menyatakan sesuai arahan Presiden Jokowi, kebijakan automatic adjustment perlu dilanjutkan dalam pelaksanaan APBN 2024, dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Besaran automatic adjustment belanja K/L yang ditetapkan untuk tahun ini Rp 50,14 triliun. Automatic adjustment adalah kebijakan pemblokiran anggaran K/L. Setiap K/L diminta untuk memilah anggaran belanja yang bukan prioritas untuk disisihkan sebagai dana ”cadangan”. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro, Jumat (2/2) mengatakan, setiap K/L terkena automatic adjustment sesuai pos anggaran masing-masing. Besarannya 5 % dari total pagu belanja setiap K/L. (Yoga)

Menuju hari pemungutan suara 14 Februari 2024, pemerintah semakin semangat menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada rakyat kecil. Setelah membagikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino pada November-Desember 2023 di awal masa kampanye pemilu, pada Februari ini pemerintah akan membagikan bansos baru, yaitu BLT mitigasi risiko pangan, sebesar Rp 200.000 per bulan yang sebenarnya dijadwalkan diberikan pada periode Januari-Maret 2024. Namun, alih-alih menyalurkannya satu per satu setiap bulan, pencairan BLT untuk tiga bulan itu akan diberikan sekaligus sebesar Rp 600.000 pada Februari. Tak heran, momen penyaluran bansos tepat pada bulan pemungutan suara Pemilu 2024 ini dipertanyakan publik. Banyak pihak khawatir bansos dipakai sebagai alat kampanye guna memenangkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Apalagi, pembagian program bansos baru secara jorjoran pada Februari sebenarnya tidak mendesak. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto, Kamis (1/2) BLT pangan tidak tepat waktu karena dampak dari El Nino sudah lewat. Momentum penyaluran bansos yang dirapel pada Februari secara sekaligus tanpa urgensi itu pun memunculkan kecurigaan bahwa pengelolaan APBN dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu. Teguh menilai, harusnya BLT El Nino dan BLT pangan dikucurkan pada Juli-September 2023 ketika dampak El Nino sangat membebani masyarakat. Bukan pada November-Desember 2023 saat kampanye pemilihan presiden baru dimulai dan Februari 2024 menjelang hari pemungutan suara. ”Saat ini, Pulau Jawa dan Indonesia sudah masuk musim tanam dan tidak ada isu besar dengan isu pangan karena harga pangan relatif stabil. Semestinya pemerintah fokus saja ke bansos yang sudah ada dan sudah dianggarkan, tidak ada urgensi memberikan bansos baru,” kata Teguh saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Pemerintah menegaskan, bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk bantuan  langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan pada kuartal I-2023 sebagai upaya untuk meredam inflasi. Adapun komponen inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mencapai 6,73% year on year (yoy) pada Desember 2023. Hal ini harus diantisipasi agar dampak komoditas pangan tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. "Inflasi volatile food itu nilainya mash 6,73% secara yoy, dari sisi pemerintah karena volatile food domain-nya pemerintah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam upaya meredam inflasi voletile food dilakukan melalui sinergi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah  (TPIP) dan TPID) dan Penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Ke depan, kebijakan moneter yang pro stability dan sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah (pusat dan daerah) terus diperkuat guna memastikan  inflasi tahun 2024. (Yetede)

Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT)  mitigasi risiko pangan senilai Rp 200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret 2024. BLT mitigasi  risiko pangan akan diberikan terhadap 18,8 juta keluarga Penerima Manfaat (KPM)  dengan total alokasi  anggaran Rp 11,25 triliun. Setiap KPM akan menerima Rp 600 ribu pada kuartal I-2024. Di sisi lain, pemberian bansos ini rentan dikaitkan dengan kepentingan politik sebab disalurkan  di saat berlangsungnya pesta demokrasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BLT ini akan menjadi pengganti program BLT El Nino yang sebelumnya dijalankan pada akhir 2023. Pemerintah akan melakukan  evaluasi secara berkala setelah pemerintah menjalankan BLT mitigasi risiko pangan. 

Fenomena pekerja prekariat yang rentan miskin terus menguat. Kelompok ini belum semuanya masuk kriteria layak menerima bantuan sosial. Pekerja prekariat adalah pekerja yang tidak menentu jam kerja, kontrak, dan lingkup kerjanya. Contohnya, pekerja informal, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga migran, spekerja mitra platform digital, dan pekerja sektor perawatan. Mereka tergolong tidak layak sebagai  penerima bansos untuk pekerja seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan Kartu Prakerja. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sejak pandemi Covid-19, pekerja prekariat semakin banyak. ”Salah satu problem bansos untuk pekerja adalah persyaratan penerimanya tercatat sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata,” ujar Wahyu saat menghadiri peluncuran buku Dilema Bansos, Rabu (24/1) di Jakarta.

Berdasarkan riset Migrant Care di tujuh kabupaten, selama pandemiCovid-19, tingkat penerimaan bansos ubsidi listrik di kalangan pekerja migran Indonesia mencapai 78 %. Berdasarkan survei Migrant Care tahun 2022, program Kartu Prakerja hanya bisa diakses oleh pekerja di daerah urban. Pelatihan keterampilan yang diberikan program itu memakai saluran internet sehingga hanya pekerja yang tinggal di perkotaan dengan akses internet lancar yang bisa mengikuti pelatihan. ”Indonesia mempunyai sejarah panjang penyaluran bansos yang lebih banyak untuk mengantisipasi situasi krisis. Namun, desain program bansos belum inklusif kepada kelompok pekerja, terutama pekerja prekariat yang rentan miskin,” kata Wahyu. Peneliti Pusat Penelitian Populasi BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menemukan, sebanyak 23 program bansos yang dia teliti  cenderung hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan belum semuanya menyentuh individu kelas pekerja, seperti pekerja rentan. (Yoga)

Presiden Jokowi berjanji segera merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT puso bagi petani yang gagal panen di Jateng. Presiden meminta agar bantuan tersebut segera digunakan untuk biaya tanam padi agar dalam waktu tiga-empat bulan ke depan panen sehingga produksi padi meningkat. Sehingga, Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras. Apalagi, kata Presiden, saat ini 22 negara di dunia masih mengerem untuk ekspor beras. ”Moga-moga dalam waktu sangat dekat uangnya bisa segera diterima petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor lagi dari negara lain,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Grobogan, Jateng, Selasa (23/1).

Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian. Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. Di Jateng, Presiden mencatat terdapat 16.000 hektar lahan yang terdampak El Nino, banjir dan kekeringan panjang. Penerima bantuan puso kali ini adalah petani dari Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani saat ini cukup menggembirakan. Tiga tahun lalu, harga gabah masih berkisar Rp 4.200-Rp 4.300 per kg. ”Sekarang (harga gabah) Rp 7.800, Rp 7.600.” ucap Presiden. Pemerintah akan terus berupaya menjaga agar harga gabah di tingkat petani seimbang dengan harga beras di tingkat konsumen. Petani harus puas dengan harga gabah, sedangkan masyarakat tak terbebani ketika membeli beras. (Yoga)

Pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2024, dengan alokasi anggaran Rp 4,8 triliun dan target penerima manfaat sebanyak 1,2 juta peserta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, sejak diluncurkan pada April 2020, program Kartu Prakerja telah menjangkau  17,5 juta peserta dari 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai penerima. Program ini juga memberikan akses pelatihan peningkatan keterampilan melalui skilling, reskiling, dan upskiling.