;

Jorjoran Bansos, Saat Uang Rakyat Dipolitisasi

Jorjoran Bansos, Saat Uang Rakyat Dipolitisasi

Menuju hari pemungutan suara 14 Februari 2024, pemerintah semakin semangat menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada rakyat kecil. Setelah membagikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino pada November-Desember 2023 di awal masa kampanye pemilu, pada Februari ini pemerintah akan membagikan bansos baru, yaitu BLT mitigasi risiko pangan, sebesar Rp 200.000 per bulan yang sebenarnya dijadwalkan diberikan pada periode Januari-Maret 2024. Namun, alih-alih menyalurkannya satu per satu setiap bulan, pencairan BLT untuk tiga bulan itu akan diberikan sekaligus sebesar Rp 600.000 pada Februari. Tak heran, momen penyaluran bansos tepat pada bulan pemungutan suara Pemilu 2024 ini dipertanyakan publik. Banyak pihak khawatir bansos dipakai sebagai alat kampanye guna memenangkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Apalagi, pembagian program bansos baru secara jorjoran pada Februari sebenarnya tidak mendesak. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto, Kamis (1/2) BLT pangan tidak tepat waktu karena dampak dari El Nino sudah lewat. Momentum penyaluran bansos yang dirapel pada Februari secara sekaligus tanpa urgensi itu pun memunculkan kecurigaan bahwa pengelolaan APBN dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu. Teguh menilai, harusnya BLT El Nino dan BLT pangan dikucurkan pada Juli-September 2023 ketika dampak El Nino sangat membebani masyarakat. Bukan pada November-Desember 2023 saat kampanye pemilihan presiden baru dimulai dan Februari 2024 menjelang hari pemungutan suara. ”Saat ini, Pulau Jawa dan Indonesia sudah masuk musim tanam dan tidak ada isu besar dengan isu pangan karena harga pangan relatif stabil. Semestinya pemerintah fokus saja ke bansos yang sudah ada dan sudah dianggarkan, tidak ada urgensi memberikan bansos baru,” kata Teguh saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Tags :
#Bansos #Varia
Download Aplikasi Labirin :