Efek Elektoral Bantuan Langsung Tunai
Sejumlah pegiat demokrasi dan transparansi anggaran menilai bantuan sosial (bansos) berpotensi digunakan untuk mendongkrak suara dalam pemilihan umum. Indikasi tersebut terlihat ketika pemerintah memutuskan pemberian bantuan pangan ataupun bantuan langsung tunai (BLT) selama masa Pemilu 2024. Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gurnadi Ridwan mengatakan pemerintah sangat mungkin menyalahgunakan pemberian BLT saat pemilu. “Cara ini bisa dipakai penguasa sebagai alat untuk dipertukarkan dengan loyalitas elektoral,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 30 Januari 2024.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang bantuan pangan berupa pemberian beras sebanyak 10 kilogram per keluarga per bulan hingga Juni 2024. Di samping bantuan pangan, pemerintah akan mengguyurkan BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp 600 ribu per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. BLT tersebut akan dicairkan pada Februari 2024. Program BLT baru itu dipaparkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers hasil pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Senin, 29 Januari lalu.
Menurut Airlangga, bantuan tersebut akan dievaluasi setelah tiga bulan. “Program ini menggantikan BLT El Nino yang diberikan pada akhir 2023 selama dua bulan senilai total Rp 400 ribu," ujarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mencairkan BLT Mitigasi Risiko Pangan pada Februari 2024 melalui PT Pos Indonesia dan Badan Pangan Nasional. (Yetede)
Tags :
#BansosPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023