Hasil Survei Kepemimpinan Nasional oleh Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024 menunjukkan 75,6 % responden survei menyatakan puas terhadap jalannya pemerintahan. Variabel penting yang memperkuat citra positif pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin ialah berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama bantuan sosial atau bansos. Hal ini tercermin dari alasan utama responden puas terhadap pemerintahan Jokowi-Amin. Sebesar 21,7 % responden menyatakan tingginya frekuensi mendapatkan bansos membuat kepuasan terhadap pemerintah turut meningkat. Empat alasan terbesar lain ialah kinerja pemerintah yang baik, kepemimpinan yang merakyat, pembangunan merata sampai desa, dan masifnya pembangunan infrastruktur.

Dari alasan ini, bansos yang diterima langsung oleh rakyat dinilai lebih riil dalam memberikan kepuasan publik daripada aspek lain terkait pemerintahan. Kepuasan masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah, kepemimpinan yang merakyat, pembangunan merata, hingga masifnya pembangunan infrastruktur tidak lebih tinggi dari kepuasan menerima bansos. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih mendapatkan hasil yang instan daripada pembangunan yang membuahkan hasil dalam jangka panjang. Bisa jadi sebagian besar masyarakat kondisinya relatif kurang sejahtera sehingga melihat bantuan pemerintah sebagai jalan mengatasi persoalannya dalam tempo singkat. Berdasar laporan Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang disusun Kemenkeu, belanja bansos bertujuan meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin, dan perlindungan terhadap risiko sosial.

Pemerintah memberi bansos kepada masyarakat miskin melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) atau Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, dan Bantuan Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran yang dialokasikan untuk program bansos meningkat seiring dengan cakupan program yang terus diperluas dan pendataan yang kian membaik. Saat Jokowi menjabat presiden pertama pada 2014, anggaran bansos Rp 97 triliun. Pada masa pandemi Covid-19, anggaran bansos 2020-2022 berkisar Rp 160 triliun hingga Rp 202 triliun. Seiring membaiknya perekonomian pascapandemi, anggaran bansos juga mengecil. Pada 2024, menjelang akhir masa jabatan Jokowi periode kedua, anggaran bansos dialokasikan Rp 152,27 triliun.

Dengan kian besarnya bansos yang dialokasikan pemerintah, secara tak langsung turut memperkuat citra positif pemerintah di mata masyarakat. Inilah kunci keberhasilan strategi pemerintahan Jokowi mengelola ceruk pemilih yang cukup besar dari kelompok masyarakat di perdesaan dan kelas sosial menengah bawah. Meski demikian, melalui program ini pula ketidakpuasan publik juga terekam. Dari beragam alasan ketidakpuasan, pembagian bansos dilihat sebagai kebijakan yang implementasi di lapangannya tidak merata dan tidak tepat sasaran. Ketidakpuasan terhadap bansos ini menempati urutan tertinggi di antara ketidakpuasan lain. Hal itu tentu penting untuk dijadikan perhatian oleh pemerintah mengingat bansos akan terus dikucurkan oleh pemerintah. Dan, yang tak kalah penting juga, pesan dari sejumlah kalangan agar masyarakat bisa mandiri, tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah. (Yoga)