Polemik Anggaran Bantuan Sosial
POLEMIK DANA bantuan sosial (bansos) bermula di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Pada 19 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rapat dengan Komisi XI DPR. Rapat itu membahas evaluasi fiskal kuartal I 2024, termasuk menjawab anggaran bansos. Pada saat hampir bersamaan, Menteri Sosial Tri Rismaharini rapat dengan Komisi VIII DPR mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.
Saat rapat dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani membeberkan realisasi anggaran program bantuan sosial yang melesat mencapai Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024. “Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun tahun lalu ke Rp 22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibanding tahun sebelumnya,” katanya.
Menurut Sri Mulyani, peningkatan realisasi belanja bantuan sosial dipengaruhi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari dan penyaluran program Kartu Sembako pada Februari. Kementerian Sosial menyalurkan sebesar Rp 12,8 triliun untuk kedua program yang diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk PKH dan 18,7 juta KPM untuk program Kartu Sembako. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023