Bantuan Sosial Menciptakan Ketimpangan Ekonomi
Pemerintah tak kunjung memahami pepatah lama “beri kail,
jangan ikan” kepada pemancing jika ingin mereka mandiri. Setiap tahun,
pemerintah makin menaikkan nilai bansos, tapi tak kunjung memberantas
kemiskinan. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo
menggelontorkan tak kurang Rp 3.663 triliun untuk bansos. Namun angka
kemiskinan tahun lalu masih 9,6 %, lebih tinggi dari target Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional sebesar 8 %. Meski begitu, untuk tahun ini, pemerintah
malah menaikkan anggaran bansos sebesar Rp 22,5 triliun, naik 135,1 % dibanding
tahun lalu. Menkeu Sri Mulyani memaparkan proposal kenaikan itu di depan Komisi
Keuangan DPR pada 19 Maret 2024. Alasan kenaikan mengkonfirmasi masih tingginya
tingkat kemiskinan: jumlah penerima yang bertambah dan jenis bantuan yang kian
beragam.
Klaim pemerintah memberikan jaring pengaman kepada masyarakat
paling miskin agar tak terimpit oleh kelesuan ekonomi akibat gejolak ekonomi
global juga terdengar seperti mencari-cari alasan. Faktanya, pertumbuhan
ekonomi pada periode kedua pemerintahan Jokowi tak dinikmati oleh mayoritas
kelompok masyarakat. Buku putih Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
(LPEM) UI, Agenda Ekonomi Masyarakat 2024-2029, menyimpulkan kebijakan atau
program pemerintah terfokus pada 20 % kelompok terbawah melalui pelbagai
bantuan perlindungan sosial dan 10 % kelompok teratas melalui pelbagai insentif
usaha. Kebijakan pemerintah melupakan 40-80 % kelas menengah yang mengalami
pertumbuhan negatif pada 2019-2024.
Akibatnya malah timbul ketimpangan ekonomi yang semakin tajam
akibat pemberian bansos yang kurang tepat sasaran dimana kelas menengah bawah
rentan menjadi miskin tanpa perhatian dan uluran tangan pemerintah, sedang 10 %
kelompok teratas malah semakin kaya akibat insentif usaha yang diberikan
pemerintah. Solusi yang ditawarkan LPEM adalah memperkuat kelas menengah
Indonesia dengan menciptakan kail berupa layanan pendidikan, kesehatan,
perlindungan sosial, dan layanan perawatan untuk mendorong sumber daya manusia
unggul. Bansos jelas bukan solusi menuju cita-cita itu. Bansos merupakan solusi
jangka pendek mencegah keterpurukan ekonomi. Apalagi jika bansos dibuat untuk
tujuan elektoral pemilihan umum lima tahunan. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023