BANTUAN SOSIAL : PROGRAM BANTALAN DENGAN SEGUDANG CATATAN

;

BANTUAN SOSIAL : PROGRAM BANTALAN DENGAN SEGUDANG CATATAN

Sosial, Budaya, dan Demografi Hairul Rizal 22 Jan 2024 Bisnis Indonesia

Berbagai program bantuan sosial digulirkan pemerintah dengan tujuan memberi bantalan bagi warga, terutama kelompok masyarakat rentan dan berpendapatan rendah. Dengan bansos, daya beli warga juga diharapkan terus terjaga. Sepekan lalu, ada dua agenda di luar Jakarta yang didatangi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kegiatan yang disambangi langsung oleh Airlangga itu terkait dengan program bantuan sosial atau bansos. Dia mengunjungi Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (15/1). Di sana Menko menyerahkan secara simbolis bantuan pangan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan untuk tahun anggaran 2024. Masing-masing penerima bansos memperoleh bantuan beras 10 kilogram setiap bulan.

Kemudian, pada Kamis (18/1), giliran Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat menjadi tujuan Airlangga. Agendanya sama seperti di Manggarai Barat yakni menyerahkan bansos pangan. Selain itu, Pemilu juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden-Wakil Presiden. Khusus untuk Pemilihan Presiden, jika para kandidat belum ada yang memenuhi perolehan suara 50% plus 1%, akan digelar putaran kedua Pilpres yang dijadwalkan pada 26 Juni 2024.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke daerah juga menyatakan program bansos akan terus dilanjutkan. Pandangan sebaliknya terkait bansos justru muncul dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut Wapres, masyarakat jangan terlalu dibuai dengan program bantuan yang membuat masyarakat terlena dan sangat tergantung dengan bansos. Wapres berharap agar program bansos tidak terus menerus menjadi andalan bagi pemerintah. Pemerintah, katanya, harus secara berkala mengurangi sedikit demi sedikit anggaran terkait dengan bansos bagi masyarakat miskin. Wapres Ma’ruf berharap agar anggaran pemerintah pada 2024 tidak tersedot untuk bansos, tetapi juga pemberdayaan sosial guna menghilangkan kemiskinan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, anggaran bansos yang masuk dalam klasifi kasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp493,5 triliun. Jumlah anggaran perlinsos itu naik 12,39% dibandingkan dengan outlook APBN 2023 senilai Rp439,1 triliun. Jika dibandingkan dengan 5 tahun lalu, anggaran perlinsos pada 2024 naik hingga 60% dibandingkan dengan 2019. Menurut Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, lembaga itu melakukan kajian terhadap tahap alokasi, distribusi, dan evaluasi bansos PKH yang ditangani langsung oleh Kementerian Sosial.