Keyakinan konsumen menjadi satu indikator yang menjadi tolok ukur terhadap prospek ekonomi ke depan. Makin tinggi keyakinan konsumen, ruang bagi perekonomian untuk melaju lebih positif, kian terbuka. Pengujung tahun lalu, Survei Konsumen Bank Indonesia mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2023 masih terpantau optimistis dengan angka indeks di atas 100. Hanya saja, dari lima kelompok pengeluaran masyarakat yang diukur, hanya kelompok pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta saja yang indeksnya meningkat dari 112,8 pada November 2023 menjadi 117,1 pada Desember 2023. Selebihnya, indeks kelompok pengeluaran lainnya turun dibandingkan dengan November 2023. 

Indeks keyakinan masyarakat untuk kategori menengah atas dengan rentang pengeluaran Rp4,1 juta—Rp5 juta, tercatat 127,8 atau lebih rendah dari November 2023 sebesar 128,3. Demikian halnya dengan kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta yang keyakinannya tercatat dengan indeks 130,2 pada Desember 2023 dari November 2023 sebesar 132,3. Angka indeks pada pengujung 2023 itu terlihat anomali. Jika dibandingkan dengan periode 2022, misalnya, keyakinan di kelompok pengeluaran menengah atas terpantau naik. Fenomena IKK di kelompok bawah dengan pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta, seolah menjadi lonjakan rutin di tahun pemilu. 

Pada tahun politik 5 tahun silam, kelompok pengeluaran menengah bawah menjadi salah satu yang mencatat kenaikan indeks cukup tinggi dengan selisih hingga 4 poin. Satu indikasi yang menggambarkan IKK di kelompok menengah bawah masih bertahan tinggi saat tahun politik satu di antaranya dipicu oleh program bantuan sosial (bansos). 

Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, program bansos memiliki fungsi dan peran besar sebagai upaya pemerataan ekonomi ketimbang mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memberdayakan masyarakat melalui pembukaan akses lapangan kerja yang layak. Selama ini, katanya, bansos dilihat hanya mengentaskan kemiskinan secara artifi sial. Alhasil ketika program bansos terlambat atau ditiadakan, masyarakat kelas menengah bawah bisa langsung jatuh ke kemiskinan. Hal ini yang menyebabkan ketergantungan dan kondisi tidak sehat. “Untuk mencegah penurunan daya beli, harusnya penciptaan lapangan kerja padat karya tunai yang sifatnya dekat karakteristik masyarakat di bawah. Enggak harus pekerjaan yang semuanya menggunakan teknologi tinggi,” katanya. 

Sementara itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menuturkan program bansos memang ditujukan kepada masyarakat yang berhak menerima karena daya belinya rendah. Masyarakat kelompok menengah bawah, katanya, perlu dibantu supaya bisa mengakses pangan dan kebutuhan pokok. Hal itu juga sebagai upaya meningkatkan daya beli golongan menengah bawah sehingga secara kumulatif meningkatkan konsumsi nasional. Namun demikian, dia berpendapat perlu adanya kebijakan jangka panjang yang berkesinambungan agar masyarakat bisa meningkatkan ekonominya.  

Heri menilai sejumlah faktor menjaga daya beli masyarakat adalah pemerintah harus bisa menjaga agar harga kebutuhan pokok terjangkau dibeli masyarakat. Stabilitas harga ini, lanjutnya, akan berdampak kepada pengendalian inflasi. Tak hanya itu, juga harus terjadi perbaikan pendapatan masyarakat. Caranya dengan memperbanyak lapangan pekerjaan khususnya padat karya untuk menambah pendapatan masyarakat.