Kemensos Akui Kesulitan Cegah Politisasi Bansos

;

Kemensos Akui Kesulitan Cegah Politisasi Bansos

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 20 Jan 2024 Kompas

Kementerian Sosial mengakui, proses penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan atau PKH menghadapi tantangan di tahun politik menuju Pemilu 2024. Berbagai upaya pencegahan dan imbauan sudah dilakukan, tetapi politisasi bansos tetap terjadi. Staf Khusus Mensos Bidang Pengembangan SDM dan Program, Suhadi Lili, Jumat (19/1) di Jakarta, mengatakan, pihaknya tidak bisa menjatuhkan sanksi langsung kepada dinas sosial yang membawahkan pendamping sosial. Secara struktur birokrasi, Kadis berada di bawah pemda yang otonom. Kemensos hanya bisa mengimbau agar penyaluran bansos sesuai aturan. Sebelumnya, laporan tim investigasi Kompas menemukan, terjadi politisasi bansos oleh sejumlah calon anggota legislatif (caleg) di sejumlah daerah.

Modusnya beragam, mulai dari menggandeng pendamping sosial dan dinas-dinas di daerah untuk menyisipkan bahan kampanye dalam penyaluran bansos hingga aparat desa yang mengancam memutus bansos masyarakat jika tidak mendukung caleg tertentu (Kompas, 18/1). Upaya mencegah penyimpangan penyaluran bansos sudah dilakukan Kemensos melalui penyaluran bansos langsung lewat transfer bank ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) bekerja sama dengan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia, sesuai Perpres No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos secara Nontunai. Kemensos juga membangun aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan penerima bansos atau orang yang belum masuk dalam daftar bisa mengusulkan atau menyanggah diri.

Upaya ini untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan verifikasi data penerima kesejahteraan sosial (DTKS). ”Kami semua yang bekerja di kementerian ini, kan, ASN. ASN diwajibkan netral. Kalaupun ada politisasi, kan, kita ini tidak bekerja di ruang steril. Jadi, kesempatan itu pasti ada dan kami berusaha meminimalkan. Salah satu penyalurannya secara nontunai sehingga tidak bisa dikumpul-kumpulkan untuk kampanye,” kata Suhadi. Namun, proses pendampingan dan pelatihan kepada keluarga penerima bansos terkadang disusupi oleh kepentingan politis. Suhadi menyatakan sudah ada beberapa pendamping sosial yang dibebastugaskan karena terbukti memolitisasi bansos. (Yoga)