ORIENTASI BANTUAN SOSIAL, Memenangi Pemilu atau Mengalahkan Kemiskinan
Bantuan sosial alias bansos selalu bikin heboh setiap tahun
politik. Faktanya, bansos adalah bagian dari politik anggaran pemerintah.
Pertanyaannya, politik anggaran semacam apa yang mendasarinya, instrumen
teknokratis mengalahkan kemiskinan atau sarana memenangi pemilihan umum? Siifat
bansos yang populis akan memengaruhi pilihan politik masyarakat penerima.
Alokasi anggarannya yang selalu menggelembung setiap tahun politik sudah barang
tentu menguntungkan petahana, atau dalam kontestasi Pemilu 2024, kemanfaatannya
akan jatuh pada kandidat yang terafiliasi dengan petahana. Maka, selalu, kubu
yang mendapatkan manfaat elektoral akan mendukung bansos dengan narasinya.
Sebaliknya, kubu yang posisinya berhadapan akan mengkritik dengan alasan bahwa
bansos telah diselewengkan sebagai komoditas politik.
Pada konteks Pemilu 2024, heboh soal bansos, diawali saat
Mendag Zulkifli Hasan berkampanye di Kendal, Jateng, akhir Desember 2023. Ia
mengklaim bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) diberikan oleh Presiden Jokowi
sehingga rakyat mesti mendukung putra Jokowi, Gibran, yang maju sebagai calon
wakil presiden dari Prabowo Subianto. Ucapan Zulkifli langsung diprotes kedua
kandidat lain. Capres no urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, bansos sekarang
sudah dijadikan komoditas politik. Capres no urut 1, Anies Baswedan, meminta
agar bansos jangan diklaim sebagai bantuan pribadi calon tertentu karena
asalnya dari uang rakyat melalui pajak. Jokowi, yang awalnya sering mengkritik kebijakan
bansos SBY semasa masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, akhirnya ikut mengucurkan
bansos.
Terjadi peningkatan anggaran bansos yang signifikan di era
Jokowi, khususnya ketika dan sesudah pandemi Covid-19, serta terutama pada
tahun politik. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UI (FEB UI) Teguh Dartanto, Sabtu (6/1/2024) berpendapat, bansos
sangat dibutuhkan masyarakat sehingga perlu diteruskan. Namun, pada praktiknya,
masih ada banyak kekurangan yang butuh dibenahi. Bukan hanya problem klasik
berupa penargetan bantuan yang kerap meleset karena pendataan dan penyaluran
yang tak tepat sasaran, konsep bansos yang diterapkan pemerintah pun dinilai
tertinggal dari perkembangan kebutuhan masyarakat dan realitas sosial saat ini.
”Bansos sudah ada puluhan tahun, tetapi begini-begini saja. Belum ada ide baru
yang luar biasa. Kita butuh pengembangan program bansos baru dengan sistem yang
lebih adaptif dan inklusif. Saat ini bisa dibilang konsep bansos kita belum
cukup adil untuk kelompok tertentu,” kata Teguh. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023