Masuknya daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, membuka peluang sekaligus tantangan bagi arah pembangunan jangka panjang nasional. Bagaimana tidak? Rencananya seluruh kebutuhan untuk membangun aneka proyek infrastruktur itu bersumber dari swasta murni alias tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tentu ini menjadi angin segar bagi pemangku kebijakan yang memang tengah haus penanaman modal untuk melahirkan efek berganda besar ke perekonomian. Apalagi, hitung-hitungan nilai investasi 14 PSN itu mencapai hampir Rp500 triliun. Akan tetapi, hal ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi fiskal negara dan kredibilitas pemerintah. Utamanya ketika situasi ekonomi menghadapi guncangan sehingga dunia usaha memilih wait and see. Risiko ini pun bukannya omong kosong. Maklum, dewasa ini banyak pebisnis yang menunda investasi lantaran masih mewaspadai ketidakpastian global yang diiringi dengan rezim suku bunga tinggi sehingga membatasi akses pembiayaan. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada investasi Rp139,3 triliun yang mangkrak dan tak bisa diselesaikan karena ketidak-mampuan pelaku usaha. Pemerintah pun bukannya tak menyadari adanya risiko tersebut. Tak ayal, meski dalam skenario awal nihil melibatkan APBN, fiskal negara tetap disiagakan tatkala terjadi kemacetan kucuran modal swasta. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman, mengatakan saat ini nilai investasi dari 14 PSN baru itu masih dihitung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Termasuk di dalamnya kemungkinan dilibatkannya dana negara dalam pembangunan tersebut ketika swasta berhenti memberikan kontribusi. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, menambahkan dimasukkannya 14 proyek itu ke dalam PSN mempertimbangkan be-berapa aspek. Di antaranya nilai investasi tinggi dan berdampak ke ekonomi secara luas mulai infrastruktur jalan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi. Dari sisi pemerintah, tentu akan meminta kepada pebisnis untuk men-jalankan komitmennya secara penuh sehingga proyek-proyek tersebut terwujud dan tidak menjadi bangunan mangkrak. Sekaligus, pemangku kebijakan terbantu oleh modal swasta sehingga tak perlu mengutak-atik fiskal negara untuk memenuhi besarnya pembiayaan investasi itu. Emiten properti yang PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI), yang akan mengembangkan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, satu dari 14 PSN baru itu, bersiap meng-gelontorkan dana senilai Rp40 triliun. Sekretaris Perusahaan PANI Christy Grassela, mengatakan investasi tersebut akan difasilitasi oleh pihak swasta murni dan tidak menggunakan APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktur Eksekutif Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan pemerintah juga perlu memacu penerimaan negara lebih tinggi agar fiskal negara lebih tebal. Jika hal itu tak dilakukan, maka sumber utama pembiayaan PSN baru tersebut berasal dari penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Awal Maret 2024 ini, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 3/2024 terkait pengaturan impor atau dikenal dengan kebijakan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas) impor untuk memperkuat ekonomi nasional mulai diberlakukan. Lalu, efektifkah penerapan lartas impor ini terhadap daya saing perdagangan internasional Indonesia, di tengah praktik bisnis rantai suplai global khususnya yang dilakukan lewat laut termasuk Pelabuhan nasional Indonesia?Nobelis dan penulis buku proteksionisme, Jagdis Bagwati, pada 1990 mengkritik pola pembatasan perdagangan yang pro pada konsep kebebasan perdagangan atas nama kepentingan individu negara, ketimbang kebebasan perdagangan untuk banyak negara secara global. Bagwati berargumen proteksi perdagangan eksklusif justru menciptakan manfaat paradoks bagi potensi ekonomi dan daya saing negara yang menerapkannya, khususnya bila konteks praktik perdagangan internasional tersebut membutuhkan pergerakan berbagai barang modal, bahan baku serta barang setengah jadi dalam rantai suplai barang global, untuk dihilirkan dengan nilai tambahnya. Premis paradoksal di atas, mulai faktual menggejala terjadi di Indonesia termasuk di Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatra Utara. Pola restriksi distribusi, dengan pembatasan pelabuhan tujuan barang impor utamanya di Pelabuhan Belawan terhadap Pelabuhan Kuala Tanjung mulai menimbulkan masalah baru. Di Sumatra, preferensi lartas dengan memilih pelabuhan tujuan impor di Pelabuhan Belawan telah menimbulkan penurunan volume barang, kehilangan peluang perdagangan yang berkelanjutan, dan terganggunya sumber bahan baku ekspor sekaligus inefisiensi logistik komoditas unggulan tidak hanya di Kuala Tanjung Sumatra Utara, tetapi di sejumlah provinsi penting di Sumatra. 

Lartas lewat Permendag 2017, 2020, 2023 dan 2024 ini telah menutup akses 25 kategori barang impor (berdasar Permendag 36/2023), seperti elektronik dan komputer, makanan-minuman, hortikultura, bahan kimia, ekstrak nabati, kosmetik, tekstil, mainan, pakaian, serta berbagai bahan baku atau setengah jadi untuk KEK Sei Mangkei, Kawasan Industri Kuala Tanjung semisal Inalum sebagai entitas induk BUMN pertambangan nasional terdekat sekitarnya. Walau ada kargo ekspor dari Kuala Tanjung, jika baliknya kosong, konskuensinya menimbulkan ketidakseimbangan trafik yang merugikan. Dampak operasionalnya, Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi stagnan, padahal investasi negara lewat modal BUMN dan swasta di diperkirakan telah menghabiskan Rp11 triliun untuk penyediaan infrastruktur, suprastruktur, juga kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, termasuk penyediaan akses darat dan tol sekitar Kuala Tanjung. Sementara, pelabuhan Belawan yang menjadi pilihan tujuan kebijakan lartas memiliki keterbatasan kedalaman navigasi perairan termasuk kolam kurang dari 9 meter. Secara teknis, hanya mampu menangani armada kapal dengan kapasitas angkut 500—800 boks kontainer. Sementara dermaga kontainer Kuala Tanjung dengan kedalaman 16 meter mampu menangani kapal berukuran besar bertipe Post-Panamax dengan kapasitas angkut hingga 18.000 boks kontainer. Dalam konteks Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung, penerapan lartas perlu dilakukan dengan tidak diskriminatif. Keduanya mungkin perlu mendapatkan porsi lartas yang rasional dengan target meningkatkan nilai tambah komoditas atau kargo unggulan Sumatra dan nasional.

Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung Nandi Herdiaman mengatakan pesanan pakaian jadi mulai kembali bergairah setelah pemerintah memberlakukan kebijakan pengaturan importasi guna menjaga pasar domestik dari maraknya produk impor ilegal. “Pascaberlakunya Permendag ini, order yang masuk ke sentra-sentra IKM (industri kecil dan menengah) wilayah Jawa terjadi lonjakan yang sangat besar,” katanya, Senin (25/3). Bahkan, ada pengusaha konveksi yang mendapatkan kontrak besar dari jenama di lokapasar untuk memasok permintaan pakaian yang membeludak. Untuk itu, Nandi meminta agar pemerintah konsisten menjalankan peraturan tersebut agar bisa melindungi IKM dan UKM tekstil dari gempuran barang-barang impor. Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) melaporkan sebanyak 1 juta karyawan dirumahkan hingga terkena gelombang pemutusan hubungan kerja sejak akhir 2022—2023. Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, angka PHK industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dihitung berdasarkan penurunan utilisasi kapasitas produksi yang terus susut di sejumlah pabrik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, perumahan karyawan dan PHK massal terjadi lantaran utilisasi produksi yang masih rendah, sehingga kebutuhan tenaga kerja minim. Di sisi lain, keberadaan Permendag No. 26/2023 dinilai sebagai salah satu pemicu pemulihan industri tekstil nasional. Beleid itu juga diyakini bakal mendongkrak utilisasi produksi industri hulu tekstil hingga 3—4 bulan ke depan.

Efektifnya bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita dan menekan impor liquefied petroleum gas atau LPG membuat legislatif meminta pemerintah agar melanjutkan program tersebut. Komisi VII DPR mendorong alokasi anggaran baru untuk kelanjutan program bantuan alat memasak listrik berupa penanak nasi listrik atau rice cooker gratis tahun ini agar upaya mengurangi impor LPG, sekaligus meningkatkan konsumsi listrik berjalan masif. Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mercy Chriesty Barends mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan tambahan anggaran untuk melengkapi sisa anggaran dalam program alat memasak listrik atau AML. “Setelah Pemilu Maret ini, anggaran akan disisir lagi dan kemudian alokasi anggaran mungkin akan bisa dialokasikan,” katanya saat Rapat Kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/3). Senada, Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR lainnya mendorong otoritas energi nasional untuk memanfaatkan SiLPA program bantuan rice cooker akhir 2023 lalu untuk alokasi tahun ini.   Seperti diketahui, Kementerian ESDM tidak lagi menganggarkan alokasi khusus untuk program rice cooker gratis pada tahun buku 2024. Adapun, realisasi total anggaran program alat memasak listrik dari anggaran 2023 telah mencapai angka Rp176,06 miliar dari pagu awal Rp322,5 miliar. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM, program alat memasak listrik tersebut telah tersalur 342.621 unit atau 68,5% dari target 500.000 unit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 per pertengahan bulan lalu. 

Adapun, rice cooker gratis itu didistribusikan ke 36 provinsi, dengan realisasi salur intensif di Jawa—Bali. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, realisasi distribusi AML di Jawa—Bali sudah mencapai 192.890 unit atau 56,30% dari keseluruhan alokasi yang disiapkan. Direktur Jenderal Ketenagalistrik­an Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, terdapat efisiensi sebesar Rp99.185 per unit, dari rencana anggaran biaya produksi sebesar Rp475.000 per unit. Alasannya, terdapat perubahan pengadaan produksi modifikasi menjadi produk pasaran. “Harga merek bervariasi, mulai dari Rp249.500 per unit sampai dengan Rp530.000 per unit,” katanya. Lima merek yang digandeng otoritas setrum dalam program bagi-bagi rice cooker gratis itu, di antaranya Cosmos, Miyako, Sanken, Sekai, dan Maspion. Di sisi lain, distribusi alat memasak listrik dilakukan lewat PT Pos Indonesia (Persero) untuk 36 provinsi, dengan penawaran ongkos kirim sebesar Rp169.200 per unit. Kemudian, realisasi ongkos kirim rata-rata sebesar Rp133.178 per unit, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp36.022 per unit. Upaya DPR tersebut juga sebenarnya sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin melanjutkan program tersebut. Bahkan, pemerintah mendesain program tersebut melengkapi bantuan pasang baru listrik yang sudah ada anggarannya.

Eksekusi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang saat ini berlaku sebesar 11% menjadi 12% akan diputuskan oleh rezim atau pemerintahan baru yang akan berkuasa pada periode mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Adapun, keputusan berkaitan dengan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% itu nantinya akan disesuaikan dengan program yang akan disusun oleh pemerintahan baru periode 2024—2029. “Mengenai apa yang diputuskan pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN,” jelas Airlangga.Berdasarkan UU HPP, ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Sejauh ini paslon capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Akan tetapi, proses pemilu masih dalam tahap gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga penetapan presiden terpilih baru akan diumumkan usai putusan sengketa hasil pemilu oleh MK. Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan baru. Dari kebijakan tersebut, ekonom melihat implementasi PPN sebesar 12% memang memberikan dampak terhadap penerimaan negara, tetapi ada ancaman yang yang mengintai daya saing industri di dalam negeri. 

Peneliti Indef Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Ahmad Heri Firdaus menyampaikan industri harus menghadapi lonjakan harga bahan baku seiring dengan meningkatnya PPN menjadi 12%. “Kenaikan PPN ini akan menyebabkan semakin menurunnya daya saing, biaya produksi semakin meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3). Pada perkembangan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan orang pribadi yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami kenaikan. Pelaporan pajak tercatat mencapai 9.601.041 orang hingga Kamis (21/3) malam, atau meningkat 7,7% dari tahun sebelumnya yaitu 8.914.061 orang. Lebih lanjut, Sri Mulyani memerinci untuk orang pribadi yang melakukan pelaporan secara manual mencapai 224.313 orang. Dengan demikian, terdapat 9,6 juta orang sudah menyampaikan SPT sampai dengan Kamis (21/3) pukuk 23.00 WIB.Dia menekankan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan disebutkan hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat SPT untuk tahun 2023 adalah pada 31 Maret 2024. Di sisi lain, dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyinggung pengembangan pembaruan Sistem Inti Administrative Perpajakan (SIAP) atau core tax administration system. Sistem itu diyakini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.Dia menyampaikan bahwa Kemenkeu akan terus menyampaikan kepada masyarakat mengenai langkah perbaikan, mengingat DJP merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan Negara. Dia melanjutkan bahwa Kementerian juga terus mendorong kerja sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi dan dapatkan umpan balik (feedback).

Eksekusi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang saat ini berlaku sebesar 11% menjadi 12% akan diputuskan oleh rezim atau pemerintahan baru yang akan berkuasa pada periode mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).Adapun, keputusan berkaitan dengan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 12% itu nantinya akan disesuaikan dengan program yang akan disusun oleh pemerintahan baru periode 2024—2029. “Mengenai apa yang diputuskan pemerintah, nanti pemerintah akan memasukkan itu ke dalam UU APBN, jadi kita lihat saja UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN,” jelas Airlangga.Berdasarkan UU HPP, ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Sejauh ini paslon capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Akan tetapi, proses pemilu masih dalam tahap gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga penetapan presiden terpilih baru akan diumumkan usai putusan sengketa hasil pemilu oleh MK. Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% akan ditetapkan oleh pemerintahan baru. Dari kebijakan tersebut, ekonom melihat implementasi PPN sebesar 12% memang memberikan dampak terhadap penerimaan negara, tetapi ada ancaman yang yang mengintai daya saing industri di dalam negeri. 

Peneliti Indef Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Ahmad Heri Firdaus menyampaikan industri harus menghadapi lonjakan harga bahan baku seiring dengan meningkatnya PPN menjadi 12%. “Kenaikan PPN ini akan menyebabkan semakin menurunnya daya saing, biaya produksi semakin meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3). Pada perkembangan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan orang pribadi yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami kenaikan. Pelaporan pajak tercatat mencapai 9.601.041 orang hingga Kamis (21/3) malam, atau meningkat 7,7% dari tahun sebelumnya yaitu 8.914.061 orang. Lebih lanjut, Sri Mulyani memerinci untuk orang pribadi yang melakukan pelaporan secara manual mencapai 224.313 orang. Dengan demikian, terdapat 9,6 juta orang sudah menyampaikan SPT sampai dengan Kamis (21/3) pukuk 23.00 WIB.Dia menekankan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan disebutkan hari akhir atau batas akhir untuk penyampaian surat SPT untuk tahun 2023 adalah pada 31 Maret 2024. Di sisi lain, dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga menyinggung pengembangan pembaruan Sistem Inti Administrative Perpajakan (SIAP) atau core tax administration system. Sistem itu diyakini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.Dia menyampaikan bahwa Kemenkeu akan terus menyampaikan kepada masyarakat mengenai langkah perbaikan, mengingat DJP merupakan institusi yang bertanggung jawab atas penerimaan Negara. Dia melanjutkan bahwa Kementerian juga terus mendorong kerja sama dengan seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam mengawasi dan dapatkan umpan balik (feedback).

Program makan siang gratis pa­­­­­­­­­­­­­­­sangan ca­­­­lon presiden Prabowo-Gibran bisa berkontribusi bagi peningkatan ketahanan pangan nasional dan pemerataan ekonomi. Salah satu syarat mendasarnya adalah mengutamakan lokalitas. Lokalitaas disini artinya kebijakan yang ada harus bersifat bottom up, melibatkan masyarakat sekitar dan tidak tersentralisasi di pusat. Ujungnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga serta efek pengganda ekonomi setempat, terutama petani dan pelaku UMKM akan bergeliat. Program makan siang gratis bisa memenuhi empat pilar ketahanan pangan, setidaknya bagi siswa. Sebagaimana diketahui, ketahanan pangan memiliki empat pilar yakni ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan pemenuhan terhadap tiga pilar di awal (World Food Summit, 1996). Makan siang gratis dipastikan akan menjadikan ketersediaan pangan terpenuhi dengan sendirinya. Hal ini akan menjadi sesuatu yang given bagi siswa karena disediakan oleh pemerintah. Pilar kedua akses pangan. Program makan siang gratis memberikan kemutlakan bagi siswa penerima manfaat akan akses pangan. Bagaimanapun kondisi ekonominya, apabila bersekolah di sekolah yang menjadi sasaran penerima program makan siang gratis, siswa akan mendapatkan akses pangan di sekolahnya, setidaknya satu kali makan pada hari sekolah. Ketersediaan dan akses pangan tidak lengkap tanpa pilar ketiga, pemanfaatan pangan. Pilar ketiga ini belum tentu terwujud dalam program makan siang gratis. Kondisi ini bisa terjadi apabila makanan yang disajikan untuk penerima program tidak bernutrisi. Setidaknya diperlukan pengawasan ketat akan sajian makanan yang akan dihidangkan kepada para siswa. Pelibatan ahli gizi mutlak dilaksanakan agar ketercukupan standar gizi bisa dipenuhi. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 28/2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia, kebutuhan makanan bagi usia sekolah SD (7—12 tahun) berada pada rentang 1.650 kalori per hari sampai 2.000 kalori per hari. 

Sedangkan asupan protein berada pada rentang 40 gram sampai 55 gram per hari. Kebijakan makan gratis akan menjadi alat pemerataan ekonomi apabila memenuhi unsur lokalitas. Hal ini sangat bisa diimplementasikan di era otonomi daerah yang berlaku di Indonesia saat ini. Pemerintah pusat sebagai pengarah sedangkan pemerintah daerah dan bahkan sekolah sebagai eksekutor. Bisa dibayangkan apabila penyuplai bahan baku program makan siang gratis adalah petani ataupun kelompok tani setempat. Sebagai contoh, di desa tempat saya lahir terdapat empat SD negeri. Masing-masing SD ada sekitar 100 siswa (kelas 1 sampai 6). Berdasarkan jumlah siswa tersebut, ada perputaran uang 6 juta per hari untuk total empat SD negeri. Setali tiga uang dengan kebijakan lokalitas tersebut di atas, keragaman pangan lokal bisa dirawat. Ujungnya, keragaman pangan lokal bisa mengurangi resiko pasokan pangan akibat guncangan global dan atau masalah iklim. Salah satu contohnya adalah asupan karbohidrat dalam menu uji coba makan siang gratis di Tangerang. Dari empat menu yang ada, tiga menu asupan karbohidrat berasal dari beras (dua nasi dan satu lontong). Sedangkan satu lainnya berbasis kentang. Aplikasi di daerah lain harus disesuaikan dengan dengan keragaman pangan lokal. Apabila sebuah daerah menjadi penghasil singkong, asupan karbo bisa bersumber dari bahan dasar singkong semisal oyek atau tiwul. Keragaman ini bisa mengurangi gejolak harga beras, terutama pada masa-masa tidak ada panen raya bagi daerah non penghasil beras. Aplikasi keragaman pangan pada menu makan siang gratis sekolah akan merawat keragaman pangan baik di level off farm (produsen) dan juga on farm (konsumen). Dampak positifnya, pengetahuan akan keragaman pangan lokal akan terjaga.

Aksi agresif pemerintah memacu penghiliran bauksit agar bisa diolah hingga menjadi aluminium berimpak positif terhadap sejumlah emiten yang memiliki portofolio pertambangan dan proyek penghiliran komoditas tersebut. PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) melalui anak usahanya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), menargetkan pengoperasian smelter aluminium secara bertahap mulai 2025. ADMR juga melihat peluang ekspansi sektor logam/mineral lainnya. Direktur Adaro Minerals Indonesia Wito Krisnahadi menyampaikan, ADMR memiliki dua aset terbesar, yakni di Adaro Met Coal yang memproduksi coking coal atau batu bara metalurgi, dan proyek smelter aluminium yang digarap PT Kalimantan Aluminium Industry (KAI). Saat ini, konstruksi proyek smelter aluminium dengan kapasitas produksi tahap I sebesar 500.000 ton ingot atau batangan aluminium terus berjalan. Diharapkan smelter itu bisa beroperasi bertahap secara komersial mulai kuartal III/2025. Pemerintah memang menyampaikan besarnya kebutuhan aluminium di dalam negeri yang selama ini dipenuhi dari produk hasil importasi membuka peluang bagi industri bauksit dan turunannya. Penambahan kapasitas terpasang smelter pun menjadi urgen untuk mengoptimalkan nilai tambah bauksit. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa industri aluminium sangat menjanjikan untuk dikembangkan di dalam negeri. Industri tersebut pun bakal memberikan nilai tambah yang cukup tinggi dari proses pengolahan bauksit. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga saat ini hanya terdapat dua smelter aluminium yang berdiri sendiri (stand alone) di Indonesia dengan kapasitas input sebanyak 1 juta ton per tahun, dan output 500.000 ton per tahun. Sementara itu, Kemenperin menargetkan 1,5 juta—2 juta ton produksi aluminium pada 2025. Sepanjang tahun ini, Antam juga menargetkan penjualan bijih bauksit sebanyak 3,05 juta WMT, naik 103% dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 1,5 juta WMT. Selain memenuhi kebutuhan fasilitas chemical grade alumina Tayan, Antam juga berencana bakal memasok bauksit untuk kebutuhan smelter grade alumina refi nery (SGAR) Mempawah. Di fasilitas itu, Antam dan pemilik izin usaha pertambangan bauksit di Kalimantan Barat akan memasok sekitar 6,6 juta ton bijih bauksit ke SGAR Mempawah untuk menjadi 2 juta ton alumina. Sementara itu, Hasan Barakwan, analis BRI Danareksa, merekomendasikan beli untuk ANTM dengan target price Rp2.100. Hanya saja, dia mengingatkan risiko harga nikel yang lebih rendah saat ini bisa memengaruhi kinerja perusahaan.