Menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan mengumumkan paket stimulus yang ditujukan untuk menggenjot sektor transportasi dan pariwisata. Program ini berbentuk obral diskon harga tiket pesawat melalui serangkaian insentif fiskal dan non-fiskal. Pemerintah memperkirakan bahwa keseluruhan fasilitas ini dapat menghasilkan penurunan harga tiket pesawat hingga 13 sampai 14 persen bagi konsumen. Diskon ini berlaku untuk pembelian dan periode penerbangan antara 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Langkah ini menegaskan upaya pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau selama masa liburan puncak, sekaligus memberikan dorongan vital bagi maskapai penerbangan yang masih berjuang pulih pasca-pandemi. Stimulus sektor transportasi ini dirancang sebagai paket komprehensif yang melibatkan intervensi pada berbagai komponen biaya tiket pesawat.

Pertama, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen. Dengan tarif PPN normal 11 persen, kebijakan ini membuat penumpang hanya menanggung sisa PPN 5 persen dari total harga tiket. Kebijakan ini secara langsung mengurangi beban pajak yang ditransfer ke konsumen. Selain diskon PPN, maskapai juga mendapatkan keringanan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Untuk pesawat jenis jet mendapatkan diskon fuel surcharge sebesar 2 persen. Untuk pesawat jenis propeller (baling-baling), yang umumnya melayani rute perintis atau jarak pendek, mendapatkan diskon lebih besar, yakni 20 persen.

Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya-biaya operasional di bandara, yang sebagian besar dibebankan kepada maskapai dan penumpang. Pemerintah memangkas biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau airport tax sebesar 50 persen. Serta, memotong biaya yang dibebankan ke maskapai berupa biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, yang dipotong sebesar 50 persen. Untuk melengkapi kebijakan stimulus ini, pemerintah berupaya menekan biaya operasional maskapai secara langsung, harga Avtur (bahan bakar pesawat) diturunkan sebesar 10 persen di 37 bandara strategis di Indonesia. Bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar bagi maskapai, sehingga penurunan ini diharapkan langsung terefleksi dalam struktur biaya tiket.

Kebijakan obral diskon tiket ini memiliki dua target utama. Target pertama adalah mengendalikan inflasi dan memastikan masyarakat dapat bepergian tanpa terbebani biaya transportasi yang terlalu tinggi selama periode Nataru. Kenaikan harga tiket pesawat dapat memicu kenaikan inflasi pada sektor jasa dan transportasi. Target kedua adalah akselerasi pemulihan sektor pariwisata domestik. Dengan tiket yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk melakukan perjalanan domestik, yang secara langsung menggerakkan roda ekonomi daerah-daerah tujuan wisata.

Meskipun paket stimulus ini terlihat menarik, tantangan implementasinya terletak pada pengawasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh komponen diskon yang diberikan (PPN DTP, fuel surcharge, PJP2U, dan harga avtur) benar-benar diturunkan kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih murah, sesuai dengan target 13-14 persen.

Maskapai dan pengelola bandara harus transparan dalam menghitung dan mencantumkan komponen harga tiket agar publik dapat melihat manfaat diskon tersebut secara jelas. Jika pengawasan lemah, insentif fiskal yang dikeluarkan negara berisiko hanya terserap sebagai margin keuntungan maskapai atau bandara, tanpa manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Pemberian bantuan sosial (bansos) tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi dapat berperan sebagai instrusmen penyokong perekonomian secara berkelanjutan. Ketika kesejahteraan masyarakat menengah bawah meningkat, maka hal itu akan memberikan efek domino terhadap pertumbuahn ekonomi. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengatakan, pemberian bansos merupakan langkah pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical saat perekonomian sedang tertekan. Bansos dapat berperan sebagai intrusmen untuk menegakkan keadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Orang sering mengistilahkan bansos itu sebagai biaya (spending). Padahal, bansos adalah investasi supaya kita (Indonesia) mendapatkan future growth atau bahkan growth sekarang juga,” kata Arief. Dia mengatakan, bansos menjadi intrusmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam jangka panjang. Dalam hal ini bansos akan berperan menekan angka kemiskinan. “Dalam jangka panjang bansos itu akan dan harus selalu ada,” imbuh Arief. (Yetede)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran dana suap terkait proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara (Sumut) yang bernilai total Rp231,8 miliar. Penyelidikan dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025, yang menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan dua pihak swasta.

Sejumlah daerah di Indonesia memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) demi mengakomodasi antusiasme tinggi masyarakat. Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi resmi memperpanjang program ini hingga September 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, Asep Supriatna, menjelaskan bahwa program yang awalnya berakhir Juni 2025 diperpanjang atas arahan gubernur, setelah mencatat lebih dari 2,8 juta kendaraan memanfaatkan pemutihan, termasuk 2 juta kendaraan yang sebelumnya menunggak pada 2024.

Kembalinya TotalEnergies SE, perusahaan multienergi asal Prancis, ke Indonesia dengan mengakuisisi 24,5% hak partisipasi di Blok Migas Bobara di Papua Barat menjadi katalis penting bagi tren positif investasi hulu migas nasional. Meski operator wilayah kerja ini tetap Petronas lewat anak usahanya Petronas Energy Bobara, kolaborasi dengan TotalEnergies diharapkan mempercepat eksplorasi dan membuka peluang kerja sama di blok-blok potensial lainnya di Indonesia timur.

Indonesia harus mengoptimalkan kekuatan ekonomi domestik untuk mengadapi ketidakpastian global akibat perang tarif dan inisiasi AS dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dengan begitu stabilitas makro dan laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah guncangan dari kondisi global. Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia adala sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Dalam konteks ini, pengolahan SDA harus dioptimalkan demi menciptakan nilai tambah besar bagi ekonomi melalui hilirisasi. Dalam kasus hilirisasi nikel, program ini bisa menaikkan nilai tambah hingga 400%. Selain itu, investasi smelter nikel sebesar US$ 1 miliar akan menarik 150 tenaga kerja, yang dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, otot terbesar PDB Indonesia. Artinya, hilirisasi perlu di genjot saat kondisi dunia dilanda krisis. Sebab, Indonesia tidak perlu mengimpor SDA semi program ini karena sudah ada di dalam negeri dan bisa menjaga, bahkan memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, seperti yang ditargetkan pemerintah. Hilirisasi tak hanya menjamah produk pertambangan, melainkan juga kelapa sawit. Hilrisasi minyak sawit mentah yang dibarengi dengan peningkatan produktivitas, sehingga total produksi bisa menembus 100 juta ton. Ini akan berdampak besar terhadap ekonomi. (Yetede)

Tren investasi hulu migas Indonesia memang positif dalam lima tahun terakhir dan masih memikat investor global, dengan kembalinya TotalEnergies ke sektor migas nasional menjadi sinyal kepercayaan yang sangat penting. Masuknya TotalEnergies diharapkan memicu minat investor kelas dunia lain untuk berinvestasi di Indonesia.

Tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia tahun 2025 semakin nyata. Meski defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Mei 2025 masih rendah—hanya Rp 21 triliun atau 0,09% dari PDB—itu lebih karena belanja negara yang masih tertahan. Pendapatan negara, terutama penerimaan pajak, turun tajam hingga 10,13% secara tahunan ke Rp 683,3 triliun.

Pemerintah diminta untuk menyelesaikan masalah fundamental sektor perumahan dan menyiapkan database tentang kebutuhan rill secara nasional, baru kemudian menyusun roadmap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar program pembangunan tiga juta unit rumah tepat sasaran, dapat diterima masyarakat, dan bisa memperbaiki kesejahteraan mereka. Demikian benang merah dalam acara Berita Satu Spesial The Forum yang mengangkat tema Jalan Panjang Atasi Baclog Perumahan: Rumah Murah Layak Huni Hanya Mimpi? Dengan Pembicara Sekjen DPP Real Estat Indonesia (REI) Raymond Ardan Arfandy, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch All Tranghanda, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna, dan Marketing add Sales Hub Departemen Head PT Propan Raya ICC Rionaga Yapi di kantor B-Universe, PIK 2, Tangerang, Banten.  Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, masih adanya backlog perumahan di Indonesia yang cukup tinggi. Angka resmi terakhir berdasarkan data Susenas BPS 2024, backlog ber perumahan di Indonesia berkisar 9,9 juta unit pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan dari angka sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan kebutuhan perumahan yang sangat besar dan mendesak. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menggandeng Testron Aviation berupaya mengembangkan industri pesawat ambifi (seaplane) di Tanah Air. Ditjen Hubud, Lukman F Laisa menjelaskan pesawat amfibi dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antarpulau dan memperluas kemampuan di daerah-daerah terpencil dan terdepan. Hal tersebut disampaikan Lukman saat membuka workshop dengan tema "Pengembangan Industri Seaplane di Indonesia," pada Selasa (26/6). Workshop ini dihadiri oleh internal Kemenhub, pemerintah provinsi, operator penerbangan, pengelola pariwisata di berbagai daerah di Indonesia serta pihak lainnya yang terkait dengan pengembangan industri seaplean. Menurut Lukman, Indonesia sebagai negara dengan geografi yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, membentang di laut yang luas sehingga membutuhkan solusi mobilitas yang inovatif. (Yetede)