JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service menurunkan prospek (outlook) peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Keputusan ini diumumkan pada awal Februari 2026 dan langsung memicu perhatian pelaku pasar, pemerintah, serta otoritas moneter karena dinilai dapat berdampak luas terhadap sektor perbankan dan stabilitas pasar keuangan nasional.

Meski demikian, Moody’s menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia tetap berada di level Baa2, yang masih termasuk kategori investment grade.

Alasan Penurunan Outlook

Dalam pernyataan resminya, Moody’s menyebut penurunan outlook dilakukan karena meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi dan fiskal, terutama terkait arah belanja pemerintah dan kerangka kelembagaan ke depan. Moody’s juga menyoroti potensi risiko terhadap prediktabilitas kebijakan dan tata kelola, yang dinilai dapat memengaruhi kredibilitas kebijakan makro dalam jangka menengah.

Moody’s menyatakan bahwa jika risiko-risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, tekanan terhadap profil kredit Indonesia berpotensi meningkat dan membuka peluang penurunan peringkat di masa depan.

Respons Bank Indonesia

Menanggapi keputusan tersebut, Bank Indonesia menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik. Bank sentral menilai stabilitas makroekonomi tetap kuat, ditopang oleh inflasi yang terkendali, sistem keuangan yang solid, serta cadangan devisa yang memadai.

BI juga menekankan bahwa penurunan outlook tidak berarti penurunan peringkat, dan bahwa kebijakan moneter akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, likuiditas perbankan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak ke Perbankan Nasional

Keputusan Moody’s tersebut berdampak lanjutan pada sektor perbankan. Sejumlah bank besar nasional dilaporkan mengalami penurunan outlook kredit menjadi negatif, mengikuti perubahan outlook kredit Indonesia sebagai sovereign.

Meski peringkat utama bank-bank tersebut belum diturunkan, analis menilai perubahan outlook dapat meningkatkan biaya pendanaan dan membuat investor global lebih berhati-hati dalam menempatkan dana di sektor keuangan Indonesia.

Tekanan Pasar Keuangan

Di pasar keuangan, sentimen negatif sempat terlihat setelah pengumuman Moody’s. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak volatil seiring meningkatnya kehati-hatian investor.

Analis pasar menilai perubahan outlook menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi kebijakan fiskal dan memperkuat komunikasi kebijakan agar kepercayaan pasar tetap terjaga.

 

Tanggapan Pemerintah

Pemerintah menyatakan tetap optimistis terhadap prospek perekonomian nasional. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengelolaan fiskal akan tetap berhati-hati dengan menjaga defisit anggaran dalam batas aman, sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan.

Pemerintah juga menilai bahwa penilaian Moody’s belum sepenuhnya mencerminkan data ekonomi terbaru, termasuk kinerja pertumbuhan dan upaya penguatan struktural yang sedang dilakukan.

Lampu Kuning bagi Ekonomi

Pengamat ekonomi menilai penurunan outlook oleh Moody’s merupakan “lampu kuning” bagi Indonesia. Meski belum berdampak langsung pada penurunan peringkat, langkah ini menjadi peringatan agar pemerintah dan otoritas terkait menjaga disiplin fiskal, memperkuat tata kelola, serta memastikan independensi kebijakan moneter.

Ke depan, pasar akan mencermati langkah konkret pemerintah dan Bank Indonesia dalam merespons kekhawatiran tersebut. Kredibilitas kebijakan dan konsistensi reformasi dinilai menjadi kunci untuk mencegah penurunan peringkat kredit Indonesia di masa mendatang.

 

Pemerintah Indonesia kini mendorong implementasi program gentengisasi dengan memanfaatkan koperasi desa sebagai pelaku utama produksi genteng. Program ini diluncurkan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) dan difokuskan pada penggantian atap seng dengan genteng tanah liat di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah Dorong Koperasi Desa Bangun Pabrik Genteng

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa koperasi desa, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan didorong untuk membangun pabrik genteng di tingkat desa. Menurut pernyataan tersebut, peralatan produksi genteng relatif sederhana dan bahan bakunya mudah diperoleh dari tanah lokal, sehingga koperasi dapat menjadi ujung tombak pelaksanaan program ini.

Program ini bertujuan tidak hanya mengubah tampilan fisik atap rumah tetapi juga menggerakkan ekonomi desa dan membuka peluang usaha baru sehingga koperasi desa tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga unit produksi genteng lokal.

Menteri Koperasi: Koperasi Desa Bisa Produksi Genteng

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa produktion genteng bisa dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di setiap daerah, termasuk kemungkinan penggunaan limbah batu bara sebagai campuran untuk meningkatkan kualitas genteng. Ferry menyatakan bahwa koperasi desa siap memproduksi genteng sebagai bagian dari dukungan terhadap program gentengisasi.

Ia juga menambahkan bahwa koperasi tidak harus memproduksi dari nol. Alternatif kolaborasi dengan perajin genteng setempat yang telah memiliki pengalaman produksi juga dapat dilakukan sebagai strategi awal produksi genteng di desa.

Gentengisasi Dipandang Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Desa

Berbagai pihak menganggap gentengisasi bukan semata perubahan material atap rumah, tetapi juga motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Dengan memberikan peran produksi genteng kepada koperasi desa, pemerintah berharap program ini dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat lembaga ekonomi desa, dan memperluas kegiatan ekonomi lokal.

Untuk mencapai hal ini, pemerintah sedang menyusun skema pendanaan kolaboratif yang melibatkan koperasi desa, swasta, dan pemerintah pusat serta daerah agar program ini tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. 

JAKARTA – Program "Gentengisasi" yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar proyek perbaikan estetika hunian semata. Di balik rencana penggantian atap seng menjadi genteng tanah liat secara massal ini, tersimpan strategi ekonomi makro yang dirancang untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi industri daerah hingga potensi peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai respons atas kondisi permukiman di berbagai wilayah yang masih didominasi atap seng. Presiden Prabowo menilai penggunaan material tersebut sudah tidak relevan dengan visi Indonesia modern karena selain membuat suhu ruangan panas, atap seng yang mudah berkarat memberikan kesan kumuh. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan rakyat mendapatkan hunian yang lebih sejuk dan layak, sekaligus mengubah wajah kota-kota di Indonesia menjadi lebih asri.

Stimulus Ekonomi dan Potensi Pajak

Dari kacamata ekonomi, proyek gentengisasi diproyeksikan menjadi angin segar bagi geliat ekonomi kerakyatan. Legislator Jawa Timur dan kalangan industri optimistis program ini akan mendongkrak ekonomi desa, khususnya di sentra-sentra produksi genteng seperti Jatiwangi dan wilayah lainnya.

Mekanismenya bekerja melalui lonjakan permintaan bahan baku. Ketika proyek ini berjalan, industri genteng rakyat dan pabrikan keramik nasional akan dipacu untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini hal ini membuka peluang besar bagi industri dalam negeri untuk melakukan ekspansi.

Selain itu, pelibatan Koperasi Merah Putih dalam rantai pasok produksi dan distribusi genteng diharapkan dapat memformalkan ekonomi desa yang selama ini tak tersentuh pajak, mengubahnya menjadi aktivitas ekonomi produktif yang berkontribusi pada pendapatan daerah maupun negara.

Efisiensi Anggaran untuk Dampak Maksimal

Terkait pendanaan, pemerintah memastikan tidak akan membebani APBN secara berlebihan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa alokasi dana untuk program ini diperkirakan tidak sampai menembus angka Rp 1 triliun.

Pemerintah berencana menggunakan pos anggaran cadangan atau melakukan realokasi dari pos lain yang memungkinkan efisiensi, salah satunya dari pos Makan Bergizi Gratis (MBG). Skema pembiayaan ini dinilai realistis mengingat program ini tidak menyasar seluruh rumah, melainkan difokuskan pada hunian yang masih menggunakan atap seng di kantong-kantong permukiman padat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa gentengisasi akan diintegrasikan dengan program penataan kawasan agar dampaknya lebih holistik. Dengan demikian, program ini menawarkan solusi lengkap: rakyat mendapatkan rumah yang nyaman, industri lokal tumbuh subur, dan negara mendapatkan manfaat fiskal dari perputaran ekonomi yang tercipta.

Menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan mengumumkan paket stimulus yang ditujukan untuk menggenjot sektor transportasi dan pariwisata. Program ini berbentuk obral diskon harga tiket pesawat melalui serangkaian insentif fiskal dan non-fiskal. Pemerintah memperkirakan bahwa keseluruhan fasilitas ini dapat menghasilkan penurunan harga tiket pesawat hingga 13 sampai 14 persen bagi konsumen. Diskon ini berlaku untuk pembelian dan periode penerbangan antara 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Langkah ini menegaskan upaya pemerintah untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau selama masa liburan puncak, sekaligus memberikan dorongan vital bagi maskapai penerbangan yang masih berjuang pulih pasca-pandemi. Stimulus sektor transportasi ini dirancang sebagai paket komprehensif yang melibatkan intervensi pada berbagai komponen biaya tiket pesawat.

Pertama, Pemerintah memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah sebesar 6 persen. Dengan tarif PPN normal 11 persen, kebijakan ini membuat penumpang hanya menanggung sisa PPN 5 persen dari total harga tiket. Kebijakan ini secara langsung mengurangi beban pajak yang ditransfer ke konsumen. Selain diskon PPN, maskapai juga mendapatkan keringanan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Untuk pesawat jenis jet mendapatkan diskon fuel surcharge sebesar 2 persen. Untuk pesawat jenis propeller (baling-baling), yang umumnya melayani rute perintis atau jarak pendek, mendapatkan diskon lebih besar, yakni 20 persen.

Selain itu, pemerintah juga memangkas biaya-biaya operasional di bandara, yang sebagian besar dibebankan kepada maskapai dan penumpang. Pemerintah memangkas biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) atau airport tax sebesar 50 persen. Serta, memotong biaya yang dibebankan ke maskapai berupa biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, yang dipotong sebesar 50 persen. Untuk melengkapi kebijakan stimulus ini, pemerintah berupaya menekan biaya operasional maskapai secara langsung, harga Avtur (bahan bakar pesawat) diturunkan sebesar 10 persen di 37 bandara strategis di Indonesia. Bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar bagi maskapai, sehingga penurunan ini diharapkan langsung terefleksi dalam struktur biaya tiket.

Kebijakan obral diskon tiket ini memiliki dua target utama. Target pertama adalah mengendalikan inflasi dan memastikan masyarakat dapat bepergian tanpa terbebani biaya transportasi yang terlalu tinggi selama periode Nataru. Kenaikan harga tiket pesawat dapat memicu kenaikan inflasi pada sektor jasa dan transportasi. Target kedua adalah akselerasi pemulihan sektor pariwisata domestik. Dengan tiket yang lebih terjangkau, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk melakukan perjalanan domestik, yang secara langsung menggerakkan roda ekonomi daerah-daerah tujuan wisata.

Meskipun paket stimulus ini terlihat menarik, tantangan implementasinya terletak pada pengawasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh komponen diskon yang diberikan (PPN DTP, fuel surcharge, PJP2U, dan harga avtur) benar-benar diturunkan kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih murah, sesuai dengan target 13-14 persen.

Maskapai dan pengelola bandara harus transparan dalam menghitung dan mencantumkan komponen harga tiket agar publik dapat melihat manfaat diskon tersebut secara jelas. Jika pengawasan lemah, insentif fiskal yang dikeluarkan negara berisiko hanya terserap sebagai margin keuntungan maskapai atau bandara, tanpa manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.

Tren investasi hulu migas Indonesia memang positif dalam lima tahun terakhir dan masih memikat investor global, dengan kembalinya TotalEnergies ke sektor migas nasional menjadi sinyal kepercayaan yang sangat penting. Masuknya TotalEnergies diharapkan memicu minat investor kelas dunia lain untuk berinvestasi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri aliran dana suap terkait proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara (Sumut) yang bernilai total Rp231,8 miliar. Penyelidikan dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025, yang menetapkan lima tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan dua pihak swasta.

Sejumlah daerah di Indonesia memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) demi mengakomodasi antusiasme tinggi masyarakat. Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi resmi memperpanjang program ini hingga September 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, Asep Supriatna, menjelaskan bahwa program yang awalnya berakhir Juni 2025 diperpanjang atas arahan gubernur, setelah mencatat lebih dari 2,8 juta kendaraan memanfaatkan pemutihan, termasuk 2 juta kendaraan yang sebelumnya menunggak pada 2024.

Kembalinya TotalEnergies SE, perusahaan multienergi asal Prancis, ke Indonesia dengan mengakuisisi 24,5% hak partisipasi di Blok Migas Bobara di Papua Barat menjadi katalis penting bagi tren positif investasi hulu migas nasional. Meski operator wilayah kerja ini tetap Petronas lewat anak usahanya Petronas Energy Bobara, kolaborasi dengan TotalEnergies diharapkan mempercepat eksplorasi dan membuka peluang kerja sama di blok-blok potensial lainnya di Indonesia timur.

Pemberian bantuan sosial (bansos) tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi dapat berperan sebagai instrusmen penyokong perekonomian secara berkelanjutan. Ketika kesejahteraan masyarakat menengah bawah meningkat, maka hal itu akan memberikan efek domino terhadap pertumbuahn ekonomi. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengatakan, pemberian bansos merupakan langkah pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical saat perekonomian sedang tertekan. Bansos dapat berperan sebagai intrusmen untuk menegakkan keadilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Orang sering mengistilahkan bansos itu sebagai biaya (spending). Padahal, bansos adalah investasi supaya kita (Indonesia) mendapatkan future growth atau bahkan growth sekarang juga,” kata Arief. Dia mengatakan, bansos menjadi intrusmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam jangka panjang. Dalam hal ini bansos akan berperan menekan angka kemiskinan. “Dalam jangka panjang bansos itu akan dan harus selalu ada,” imbuh Arief. (Yetede)

Indonesia harus mengoptimalkan kekuatan ekonomi domestik untuk mengadapi ketidakpastian global akibat perang tarif dan inisiasi AS dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dengan begitu stabilitas makro dan laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah guncangan dari kondisi global. Salah satu kekuatan ekonomi Indonesia adala sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Dalam konteks ini, pengolahan SDA harus dioptimalkan demi menciptakan nilai tambah besar bagi ekonomi melalui hilirisasi. Dalam kasus hilirisasi nikel, program ini bisa menaikkan nilai tambah hingga 400%. Selain itu, investasi smelter nikel sebesar US$ 1 miliar akan menarik 150 tenaga kerja, yang dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga, otot terbesar PDB Indonesia. Artinya, hilirisasi perlu di genjot saat kondisi dunia dilanda krisis. Sebab, Indonesia tidak perlu mengimpor SDA semi program ini karena sudah ada di dalam negeri dan bisa menjaga, bahkan memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, seperti yang ditargetkan pemerintah. Hilirisasi tak hanya menjamah produk pertambangan, melainkan juga kelapa sawit. Hilrisasi minyak sawit mentah yang dibarengi dengan peningkatan produktivitas, sehingga total produksi bisa menembus 100 juta ton. Ini akan berdampak besar terhadap ekonomi. (Yetede)