Tags
Kebijakan
( 1327 )
Kinerja Pajak Belum Pulih, Masih Minus
HR1
18 Jun 2025 Kontan
Upaya pemerintah Indonesia untuk menggenjot penerimaan pajak pada 2025 menghadapi tantangan berat. Hingga Mei 2025, realisasi penerimaan pajak neto baru mencapai Rp 683,26 triliun, atau hanya 31,21% dari target tahunan, dan mengalami kontraksi 10,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan bahwa penerimaan pajak neto tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi nasional, karena bersifat teknis (yaitu bruto dikurangi restitusi yang merupakan kewajiban jatuh tempo). Namun demikian, penurunan tajam pada penerimaan PPh nonmigas sebesar 5,4% dan PPN & PPnBM sebesar 15,7% menunjukkan adanya pelemahan basis pajak.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menekankan pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang stagnan di level 10%. Salah satu upaya utama yang sedang berjalan adalah pengembangan sistem Coretax, yang sudah menunjukkan kemajuan dalam hal registrasi dan pembayaran, dan kini menyempurnakan proses pelaporan SPT.
Selain reformasi sistem, Bimo juga menyiapkan kerangka regulasi pemajakan untuk sektor transaksi digital, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, terutama pada sektor-sektor yang selama ini memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan negara, seperti sektor komoditas.
Lebih lanjut, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan juga dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak. Bimo berharap, langkah-langkah tersebut dapat mengerek penerimaan dan memperbaiki efektivitas sistem perpajakan nasional ke depan.
Meski realisasi penerimaan pajak masih mengalami tekanan, pemerintah tetap berkomitmen melakukan berbagai reformasi struktural dan administrasi guna mendorong keberlanjutan fiskal nasional.
Proyek Chandra Asri Menyimpan Magnet Tersendiri
KT1
18 Jun 2025 Investor Daily (H)
Pabrik Chlor Alkali-Athylene Dichloride (CA-EDC) garapan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyimpan magnet tersendiri bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Alias BPI Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menjajaki peluang investasi d proyek petrokimia terintegrasi tersebut. Pabrik CA-EDC yang berstatus sebagai proyek strategi nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun atau setara 827.000 ton dalam bentuk cair dan 500.000 ton etheylene dichloride. Dengan kapasitasnya yang jumbo, pabrik CA-EDC yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten ini bakal berkontribusi menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor soda kaustik dan etheylene dichloride, sehingga turut mendorong kemandirian dalam produksi nasional dan memperkuat proses hilirisasi industri hilir masuk pengolahan nikel. Di sisi lain, pabrik senilai total Rp 15 triliun ini juga diestimasikan bakal membuka peluang pekerjaan bagi 3.000 tenaga kerja dalam masa konstruksi dan 250 pekerja saat nanti beroperasi. (Yetede)
Mendorong Ojol Naik Kelas Menjadi UMKM
KT1
18 Jun 2025 Investor Daily
Dalam mendorong driver online naik kelas, Kementerian UMKM Indonesia akan menggodok sebuah aturan yang dapat memasukkan driver online/ojek online (ojol) dalam katagori UMKM. Menteri UMKM Indonesia Maman Abdurrahman menyarankan agar ojol di-treatment sebagai UMKM bukan sebagai tenaga kerja. "Kenapa di-treatment sebagai UMKM? Mereka bisa mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas insentif yang nanti pemerintah akan siapkan dan berikan untuk para UMKM-UMKM," kata dia. Maman mengatakan, apabila ojol di-treatment sebagai tenaga kerja, berarti mekanismenya harus mengikuti mekanisme ketenagakerjaan. Rata-rata mereka yang masuk sebagai mitra ojol adalah mereka yang lebih mengejar kepada pekerjaan paruh waktu. "Mereka juga sebetulnya ingin punya aktivitas pekerjaan lain. Satu-satunya jalan adalah dengan mentrreatment mereka menjadi UMKM." kata dia. Meman menyampaikan, sampai saat ini ada tercatat kurang lebih total 5 jutaan ojol yang bergabung di semua aplikator, tetapi ojol yang aktif sekitar 30-40%. "Saya menginginkan bahwa profesi mereka sebagai driver online ini adalah profesi sementara dan hanya sebagai proses bagi mereka, untuk supaya mereka dapat posisi yang jauh lebih baik lagi," ucap dia.
Proyek Giant Sea Wall Dilirik Investor Asing
KT1
18 Jun 2025 Investor Daily
Megaproyek Tanggul Laut Pantai Utara Jawa atau Giant Sea Wall membutuhkan estimasi total biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp1.280 triliun (Rp 16.000 per US$). Ditengah keterbatasan anggaran, pemerintah membuka kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri menggarap proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan WIlayah (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang pelaku usaha Belanda untuk berkolaborasi dalam proyek Giant Sea Wall. AHY menyampaikan apresiasi atas peran Belanda sejak tahap awal proyek. Ia mengundang para pelaku usaha Belanda untuk kembali terlibat secara aktif dan menjalin kolaborasi jangka panjang. "Saya percaya Anda semua memiliki pengalaman dan keahlian untuk membantu kami mencapai tujuan ini. Mari kita eksplorasi kolaborasi baru yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua negara," kata AHY. Menurutnya pemerintah Indonesia terus mempererat kerja sama konkret dengan Belanda dalam pengembangan infrastruktur strategis, khususnya dibidang ketahanan iklim dan pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan. (Yetede)
Pemerintah Bentengi Industri Penyiaran dari Dominasi Platform OTT
KT1
18 Jun 2025 Investor Daily
Dominasi platform over the top (OTT) asing di pasar Indonesia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Dominasi ini tak hanya menggerus ceruk pasar industri telekomunikasi, tetapi juga pelaku industri penyiaran. Mencermati kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pun angkat bicara. Menurut dia, dominasi platform OTT asing di pasar Indonesia tidak boleh menggerus keberlangsungan industri penyiaran nasional. Hal tersebut disampaikan saat audiensi dengan Presiden dan Managing Director Media Partners Asia Research Services Pte Ltd (MPA) untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan di Jakarta, pekan lalu. "Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran. Prinsip dasarnya bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT," kata Meutya. Menurut Meutya, industri penyiaran di Indonesia masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat d seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet. (Yetede)
Pendapatan Jalan Tol Pacu Pertumbuhan Sektor
HR1
17 Jun 2025 Kontan
Prospek kinerja PT Jasa Marga Tbk (JSMR) pada 2025 dinilai tetap positif meskipun ada sejumlah tantangan jangka pendek, seperti kebijakan pemerintah terkait diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon ini berlaku terbatas hanya di 10 ruas tol dan hanya untuk beberapa hari, sehingga dampaknya ke pendapatan perusahaan diperkirakan kecil, yaitu sekitar 2,7% dari kuartal sebelumnya, menurut Sukarno Alatas, Analis Senior Kiwoom Sekuritas Indonesia.
Di sisi lain, strategi penyesuaian tarif tol menjadi pendorong utama pertumbuhan. Aqil Triyadi dari Panin Sekuritas menyebut bahwa JSMR akan menaikkan tarif di 12 ruas tol sepanjang 2025, setelah sebelumnya menaikkan tarif di beberapa ruas pada awal tahun.
Richard Jonathan Halim dari Ciptadana Sekuritas juga mencatat bahwa pertumbuhan pendapatan JSMR didorong oleh tarif yang naik dan operasionalisasi ruas baru seperti Klaten–Prambanan, serta rekonsolidasi ruas tol setelah buyback. Ia memperkirakan pendapatan JSMR mencapai Rp 19,8 triliun di 2025 dan Rp 21,5 triliun di 2026, dengan laba bersih masing-masing Rp 3,5 triliun dan Rp 3,8 triliun.
Richard menambahkan bahwa strategi asset recycling atau monetisasi konsesi ruas tol juga bisa menambah laba, meskipun belum dihitung dalam proyeksi resmi. Ia merekomendasikan "buy" saham JSMR dengan target harga Rp 5.300, sejalan dengan Sukarno yang menargetkan Rp 5.500, sedangkan Aqil memberi rating "hold" dengan target Rp 4.200.
Lebih lanjut, JSMR kini juga menerapkan strategi investasi yang lebih selektif dan prudent, melalui skema co-investment agar lebih efisien dan menghindari ekspansi agresif. Menurut Sukarno, ini merupakan langkah strategis yang akan memperkuat fundamental keuangan perusahaan dalam jangka panjang.
Meskipun begitu, Richard mengingatkan investor untuk mewaspadai risiko dari perlambatan trafik akibat pengembangan moda transportasi publik seperti LRT dan kereta cepat, yang bisa mengurangi volume lalu lintas kendaraan di tol.
JSMR dinilai akan tetap mencetak pertumbuhan pendapatan dan laba pada 2025 berkat kenaikan tarif dan ruas tol baru, sambil menjaga strategi bisnis yang konservatif namun berkelanjutan.
Ketegangan Iran Ganggu Stabilitas Ekonomi Global
HR1
17 Jun 2025 Kontan
Memanasnya konflik antara Iran dan Israel menimbulkan risiko baru bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui potensi kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan beban subsidi BBM, tekanan inflasi impor, serta potensi pelebaran defisit fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak, yang bisa berdampak ke harga pangan dan tekanan fiskal.
M. Rizal Taufikurahman dari Indef juga memperingatkan bahwa sektor keuangan nasional bisa terkena imbas dari arus modal asing keluar, akibat investor global mencari aset aman di tengah ketegangan geopolitik. Hal ini berpotensi melemahkan rupiah dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik.
Menurut asumsi dasar APBN 2025, ICP dipatok di level US$ 82 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 16.100 per dolar AS. Namun berdasarkan sensitivitas fiskal, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 bisa menambah defisit hingga Rp 6,9 triliun, dan pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS bisa memperbesar defisit sebesar Rp 3,4 triliun.
Merespons hal ini, Kementerian Keuangan, melalui Kepala Biro Komunikasi Deni Surjantoro, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi. Antara lain melalui koordinasi fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar, serta penyesuaian belanja negara guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor produktif.
Deni menambahkan bahwa pemerintah tetap optimistis dalam menghadapi gejolak global, dengan merujuk pada keberhasilan Indonesia menangani krisis sebelumnya seperti pandemi dan ketegangan perdagangan internasional.
Meskipun tekanan dari konflik geopolitik global meningkat, pemerintah dan otoritas keuangan bersiap menghadapinya dengan kombinasi intervensi pasar, penyesuaian fiskal, dan kebijakan makro yang terkoordinasi.
Produk China Membanjiri Pasar Usai Perang Tarif
HR1
17 Jun 2025 Kontan (H)
Memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China mendorong lonjakan ekspor produk China ke ASEAN, termasuk Indonesia, yang mengalami kenaikan impor sebesar 13% pada Mei 2025 dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima bulan pertama 2025 saja, impor Indonesia dari China sudah mencapai US$ 33,45 miliar, naik 17% secara tahunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap ketahanan industri dalam negeri yang semakin tertekan oleh produk impor murah asal Tiongkok.
Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSyFI, menyebut bahwa industri benang filamen lokal hanya beroperasi 45% dari kapasitas, karena pasar dibanjiri produk murah dari China seperti drawn textured yarn (DTY) dan jenis benang lainnya. Ia meminta pemerintah segera memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD) sebesar 20% untuk menciptakan keadilan di pasar domestik.
Eko Wibowo Utomo, Ketua Apsindo, juga menyuarakan keluhan serupa, bahwa pasar sepeda lokal dikuasai hingga 70% oleh produk China, yang lebih murah dan mudah masuk. Ia mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai filter impor, guna melindungi produsen lokal.
Dari sisi ekonomi makro, Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina memperingatkan bahwa defisit perdagangan Indonesia-China bisa membengkak menjadi Rp 185 triliun pada 2025 jika tidak ada langkah konkret. Ia mendorong pemerintah untuk bernegosiasi lebih aktif dengan China, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Core Indonesia, menilai fenomena ini sebagai bukti lemahnya perlindungan pasar domestik Indonesia. Ia menyebut bahwa lonjakan barang murah dari China mencerminkan ketidaksiapan regulasi dan lemahnya daya saing industri nasional, terutama saat daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih.
Pentingnya langkah strategis pemerintah dalam merespons banjir produk China agar tidak semakin menggerus industri lokal, mulai dari kebijakan tarif, perlindungan teknis melalui SNI, hingga diplomasi dagang yang lebih proaktif.
Suku Bunga Digital Masih Jadi Beban Kreditur
HR1
16 Jun 2025 Kontan
Meski Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan (BI rate) dalam setahun terakhir, suku bunga dasar kredit (SBDK) yang ditawarkan bank-bank digital justru masih bertahan di level tinggi, bahkan ada yang meningkat. Ini terutama terjadi di segmen kredit konsumsi non-KPR dan UMKM, yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi.
Sebagai contoh, Bank Amar Indonesia (AMAR) menetapkan SBDK hingga 24,04% per April 2025, dengan biaya overhead tinggi mencapai 16,21%. Menurut David Wirawan, SVP Finance Amar Bank, bunga tinggi ini disebabkan oleh profil risiko tinggi nasabah UMKM dan individu yang belum terlayani perbankan konvensional. Ia menegaskan bahwa penetapan bunga tidak serta-merta mengikuti BI rate, melainkan memperhitungkan risk-based pricing dan daya serap pasar.
Krom Bank (BBSI) juga menaikkan SBDK dari 8,13% menjadi 9,45%, dengan alasan peningkatan margin keuntungan. Direktur Utama Anton Hermawan menyatakan bahwa penyaluran kredit dilakukan secara selektif berdasarkan profil risiko, agar kualitas portofolio tetap terjaga.
Sementara itu, Allo Bank Indonesia (BBHI) bahkan mematok SBDK hingga 26,75% untuk kredit konsumsi non-KPR. Menurut Indra Utoyo, Direktur Umum Allo Bank, skema bunga yang tinggi merupakan bentuk kompensasi atas risiko gagal bayar, terutama pada produk kredit tanpa agunan. Ia juga menambahkan bahwa bunga bukan satu-satunya pertimbangan nasabah dalam mengajukan pinjaman—faktor seperti kemudahan proses, fleksibilitas tenor, dan limit kredit juga berperan penting.
Meskipun suku bunga acuan menurun, tingkat suku bunga kredit bank digital masih tinggi karena risiko nasabah, tingginya biaya overhead, dan strategi bisnis yang berbasis kehati-hatian. Para tokoh seperti David Wirawan, Anton Hermawan, dan Indra Utoyo sepakat bahwa pendekatan bunga harus mempertimbangkan risiko individual debitur, bukan hanya kondisi makro seperti BI rate.
Regulasi Rumah Sakit Perlu Reformasi
HR1
16 Jun 2025 Kontan
Emiten rumah sakit tengah menghadapi sejumlah tantangan jangka pendek yang dapat menekan margin dan operasional, namun prospek jangka panjang tetap positif didukung oleh ekspansi, digitalisasi, dan kebijakan sistem kesehatan yang lebih terintegrasi.
Salah satu tantangan utama adalah penundaan implementasi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) oleh Kementerian Kesehatan hingga Desember 2025, karena baru 57% rumah sakit nasional yang siap secara fasilitas. Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Provina Visindo, menyebut penundaan ini memberi waktu adaptasi, namun juga menunda efisiensi dan insentif di sektor kesehatan.
Tantangan lainnya adalah SEOJK 7/2025 yang menetapkan co-payment minimal 10% bagi pasien asuransi swasta, yang dikhawatirkan akan menurunkan volume pasien dan berdampak pada margin rumah sakit yang fokus pada pasien asuransi. Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas menambahkan bahwa hal ini mendorong perusahaan asuransi untuk lebih selektif dalam menyetujui tindakan medis, sekaligus menekankan pentingnya reputasi dan efisiensi biaya rumah sakit.
Penerapan tarif layanan berbasis Indonesian Diagnosis Related Group (iDRG) juga dinilai berisiko memangkas gross margin hingga 30%, terutama bagi rumah sakit dengan dominasi pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, sistem ini diyakini akan membawa efisiensi dalam jangka panjang.
Dalam pandangan jangka panjang, Oktavianus menilai arah kebijakan pemerintah fokus pada standardisasi dan efisiensi, sambil membuka peluang kolaborasi dengan swasta melalui skema coordination of benefit (COB) untuk mendukung keberlanjutan JKN.
Ismail Fakhri Suweleh dari BRI Danareksa Sekuritas merekomendasikan saham MIKA karena margin tinggi dan valuasi menarik, HEAL yang tetap solid meski dominan JKN, serta SILO yang unggul di pasar premium namun punya risiko dari strategi akuisisi berbasis utang.
Sektor rumah sakit tetap prospektif di jangka panjang, terutama bagi emiten yang fokus pada pasien non-JKN, kelas premium, dan digitalisasi layanan, seperti MIKA, HEAL, dan SILO, yang mendapat rekomendasi buy dari analis Kiwoom Sekuritas.
Pilihan Editor
-
Terus Dorong Mutu Investasi
25 Jan 2023 -
-
Proyek MRT East-West Dikebut
24 Jan 2023 -
-
