Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat jumlah penerimaan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 22 Juni 2025  mencapai 5.228.529 orang. Program MBG menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan. Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, ibu juga menyusui, dan balita di bawah lima tahun. "Jumlah penerima manfaat per tanggal hari ini, 22 Juni, berhasil dijangkau sejumlah 5.208.939 penerima manfaat, terdiri dari beberapa kategori penerima manfaat," kata Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan di Jakarta. Berdasarkan data yang dipaparkan Redy, dalam kelompok usia dini, jumlah balita yag terjangkau program tersebut sebanyak 35.523 orang. Siswa PAUD berjumlah 79.090 orang Raudhatul Athfal 31.999 orang dan siswa TK sebanyak 197.391 orang. Untuk tingkat pendidikan dasar, siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 yang telah terjangkau program MBG berjumlah 985.204 orang, dan siswa kelas 4 hingga kelas 6 sebanyak 1.102.327 orang. (Yetede)

Pemerintah diminta untuk benar-benar menjalankan substitusi impor untuk mendukung kinerja industri tekstil dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyampaikan bahwa komitmen subtitusi impor yang terimplementasikan dalanm keadaan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan kinerja industri. "Tapi sebaliknyal, kalau ini hanya omon-omon maka kondisi kinerja industri juga akan turun. Jadi tidak perlu menjadikan kondisi eksternal global sebagai alasan karena faktor dominan justru ada di kebijakan kita sendiri," ucap dia. Redma meyakini penunjukan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (DirJend) Bea Cukai dapat menjadi tonggak komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan maraknya importasi ilegal. "Memang harus dari militer, mengingat mafia impor itu sudah terlalu kuat terus merajalelas, kami mendukung penuh beliau dan siap membantu," ucap dia. Redma meminta Presiden juga untuk segera menyelesaikan permasalan kuota impor tekstil yang dipandang ada mafianya di kementerian tekait. Memang, terang dia,  di satu sisi industri memerlukan mekanisme Tata Niaga melalui Persetujuan Impor (PI) dan Pertimbangan Teknis (Pertik) sebagai perlindungan, tapi di sisi lain hal ini juga menjadi maslaah karena menjadi penyebab kerusakan moral di kementerian-kementerian terkait. '

Pemerintah terus menggodok payung hukum implementasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL) sehingga pada 2026 tidak ada lagi kendaraan terlebih dimensi dan kelebihan muatan. Untuk itu pada Juli 2025 diberlakukan tahap peringatan dan dilanjutkan dengan  penegakan hukum Agustus 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ernita Titis Dewi menyatakan rencana aksi penanganan Zero ODODL saat ini sedang disusun yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga termasuk kepolisian guna memastikan penegakan aturan dimensi dan muatan kendaraan berjalan efektif. "Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODODL telah dilakukan bersama para pemangku lintas kepentingan," kata Ernita. Namun, dia mengingatkan, upaya tersebut masih belum berjakan optimal, sehingga dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang lebih terstruktur dan tegas untuk menekan pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan di jalan. (Yetede)

Realisasi belanja pemerintah hingga Mei 2025 menurun signifikan, memicu kekhawatiran pada prospek pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 yang diprediksi melambat. Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja negara turun 11% year-on-year menjadi Rp 1.016,3 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada belanja pemerintah pusat yang anjlok 18,74%, sementara transfer ke daerah hanya naik tipis.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun ini memperlambat penyerapan anggaran belanja. Hal ini dikhawatirkan akan langsung  berimbas pada pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian keuangan pada 31 Mei 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun atau APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun atau bari 28,1% dari pagu APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka terjadi kontraksi sebesar 11,26%. Pada Mei 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp1.145,27 triliun. Realisasi belanja negara Mei 2025 terbagi dalam belanja  pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun. Jika dirinci belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun terbagi dalam belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan untuk belanja non K/L Rp694,2 triliun terbagi dalam belanja (K/L) untuk belanja non K/L Rp368,5 triliun. Peneliti Center of Freedom  on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran yang dlakukan oleh pemerintah mendorong K/L untuk melakukan penyisiran ulang dari alokasi belanja yang sudah ditetapkan pada tahun lalu, agar dapat memenuhi persyaratan dalam proses efisiensi anggaran pemerintah. (Yetede)

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama di bidang pendidikan, transportasi, pengembangan digital dan media massa, serta pendirian platform investasi. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (20/06/2025), waktu setempat. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18-20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovski dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/06/2025). Seluruh dokumen kerjasama telah menandatangani sebelumnya oleh pejabat terkait dari kedua negara dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi dilakukan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia. (Yetede)

Bursa saham terguncang hebat oleh memanasnya konflik Iran-Israel, terlihat dari penurunan tajam IHSG dari 7.200 ke level 6.900 hanya dalam tempo tiga hari. Ini menjadi momentum otoritas pasar modal merombak kebijakan yang selama ini menekan likuiditas demi meredam tekanan konflik geopolitik. Dari ketegangan pelaku pasar, ada sejumlah kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan unusual market activity (UMA) yang berujung suspensi saham. Kebijakan ini dinilai menjadi pemicu utama seretnya likuiditas. Betapa tidak, saat saham sedang naik tajam dan likuiditas mengalir kencang, BEI merilis pengumuman UMA, yang bisa berujung pada suspensi, likuditas tersendat dan tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Kedua kebijakan saham papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode perdagangan full action (FCA). Sebenarnya, PPK bertujuan baik, yakni memberikan perlindungan ke investor. Namun, ada satu kriteria saham PPK yang perlu dicoret, yakni suspensi selama lebih dari satu hari bursa, karena aktivitas perdagangan. Artinya, bursa tidak perlu memasukkan saham yang sedang panas ke PPK, lantaran kena suspensi selama dua hari. Sebab, kebijakan ini juga bisa menggerus likuiditas. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan WNI yang berada di Iran dievakuasi dari Kota Teheran mulai hari Jumat (20/6/2025). WNI dievakuasi menggunakan jalur darat lantaran dianggap lebih aman menuju Baku, Azerbaijan. "Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Teheran," kata Budi Gunawan. Budi Gunawan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri hingga Badan Intelegen Negara (BIN) guna memastikan langkah evakuasi selanjutnya. Pria yang akrab dipanggil BG ini juga memastikan pemerintah akan membuka jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik. Dengan langkah-langkah ini, BG memastikan proses evakuasi WNI dari Iran akan berjalan dengan  lancar. "Kami mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, mengikuti arahan perwakilan RI, dan segera melapor bila memerlukan bantuan," kata BG. kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan proses evakuasi terhadap WNI di Iran sedang berlangsung menyusul pemburukan situasi keamanan di negara tersebut akibat serangan rudal Israel. (Yetede)

Bursa saham terguncang hebat oleh memanasnya konflik Iran-Israel, terlihat dari penurunan tajam IHSG dari 7.200 ke level 6.900 hanya dalam tempo tiga hari. Ini menjadi momentum otoritas pasar modal merombak kebijakan yang selama ini menekan likuiditas demi meredam tekanan konflik geopolitik. Dari ketegangan pelaku pasar, ada sejumlah kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan unusual market activity (UMA) yang berujung suspensi saham. Kebijakan ini dinilai menjadi pemicu utama seretnya likuiditas. Betapa tidak, saat saham sedang naik tajam dan likuiditas mengalir kencang, BEI merilis pengumuman UMA, yang bisa berujung pada suspensi, likuditas tersendat dan tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Kedua kebijakan saham papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode perdagangan full action (FCA). Sebenarnya, PPK bertujuan baik, yakni memberikan perlindungan ke investor. Namun, ada satu kriteria saham PPK yang perlu dicoret, yakni suspensi selama lebih dari satu hari bursa, karena aktivitas perdagangan. Artinya, bursa tidak perlu memasukkan saham yang sedang panas ke PPK, lantaran kena suspensi selama dua hari. Sebab, kebijakan ini juga bisa menggerus likuiditas. (Yetede)

Belanja perpajakan (tax expenditure) Indonesia pada 2025 diperkirakan melonjak menjadi Rp 515 triliun, atau 2,1% dari PDB, naik dari proyeksi awal Rp 445,5 triliun. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, mayoritas manfaat—lebih dari 54%—dinikmati rumah tangga melalui pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok, jasa kesehatan, transportasi umum, dan pendidikan. Sementara UMKM diperkirakan menikmati 20% belanja perpajakan, lebih dari Rp 100 triliun.