Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1341 )

Belanja Domestik Kunci Gerakkan Ekonomi

HR1 19 Jun 2025 Kontan (H)

Data terbaru menunjukkan ekonomi Indonesia sedang mengalami tantangan serius. Pertumbuhan kredit bank pada Mei 2025 hanya mencapai 8,43% (terendah sejak 2021), sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga melambat ke 4,29%, sinyal pelemahan likuiditas dan potensi tekanan pada aktivitas ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengakui kondisi ini, tetapi tetap optimistis. Ia menjelaskan bahwa pelonggaran moneter, penurunan suku bunga, dan insentif likuiditas makroprudensial akan mendorong kredit ke sektor prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi di semester II-2025. Perry juga menyoroti insentif fiskal seperti gaji ke-13 ASN, subsidi transportasi, dan bantuan sosial tambahan untuk mendorong konsumsi.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menegaskan pemerintah sudah mulai mempercepat belanja, dengan membuka blokir anggaran Rp 129 triliun per pertengahan Juni, dialokasikan untuk kementerian/lembaga baru, belanja pegawai, program prioritas seperti pendidikan, cetak sawah, dan infrastruktur.

Deputi I Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan menekankan pentingnya stimulus fiskal untuk mendukung konsumsi domestik, yang menyumbang 80% terhadap PDB.

Presiden Direktur Deloitte Indonesia Brian Indradjaja menilai ekonomi Indonesia sebenarnya bisa tumbuh di atas 5%, bahkan 6%, asal pemerintah menjaga momentum investasi dan menciptakan regulasi yang stabil dan kondusif.

Kepala Ekonom BCA David Sumual juga optimistis, menilai akselerasi belanja pemerintah dan percepatan program prioritas akan mendorong ekonomi. Ia mengingatkan perlunya stimulus khusus untuk kelas menengah yang menjadi motor konsumsi domestik.

Sebaliknya, Ekonom Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty dan Ekonom Indef Rizal Taufiqurrahman lebih pesimistis ekonomi bisa tumbuh di atas 5%, mengingat ketidakpastian global seperti potensi dampak konflik Iran-Israel. Namun mereka sepakat percepatan belanja pemerintah dan stimulus sektor riil sangat penting untuk menopang pertumbuhan.

Meski ada tantangan pelemahan kredit dan likuiditas, pemerintah dan Bank Indonesia berharap kombinasi stimulus fiskal dan moneter dapat menjaga target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada 2025.

Politik dan Birokrasi

Menggali Potensi Pendapatan dari Ekonomi Bayangan

HR1 19 Jun 2025 Kontan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) semakin serius memburu potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang selama ini luput dari pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri untuk memerangi aktivitas ilegal seperti illegal fishing, illegal mining, dan illegal logging. Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, menegaskan kolaborasi ini mengutamakan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum demi menutup kebocoran penerimaan negara.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Satgas Pencegahan Rokok Ilegal untuk menekan peredaran rokok ilegal. Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama melaporkan bahwa hingga pertengahan 2025, jumlah kasus rokok ilegal memang turun 13,2%, tapi kualitas penindakan meningkat dengan 285 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan. Tujuannya menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

Di sisi lain, potensi yang bisa digali dari shadow economy sangat besar. Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengutip data UI yang memperkirakan nilai shadow economy setara 10% PDB atau sekitar Rp 2.213 triliun pada 2024. Jika dipajaki 30%, potensi penerimaan negara bisa mencapai Rp 663 triliun. Raden menekankan pentingnya pemanfaatan data intelijen untuk mengidentifikasi pelaku shadow economy.

Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, bahkan menilai shadow economy bisa mencapai 30–40% dari PDB. Jika hanya 10% dari itu berhasil dipajaki, potensi penerimaan negara bisa Rp 948 triliun. Ariawan menilai keberadaan Satgas sangat penting untuk menutup celah kerugian negara yang signifikan, seperti pertambangan tanpa izin yang merugikan Rp 3,5 triliun pada 2022 dan kerugian besar di sektor bea cukai.

Pemerintah makin agresif menggali penerimaan negara dengan membidik ekonomi ilegal lewat Satgas lintas lembaga, karena potensi penerimaan pajak yang hilang dari sektor ini mencapai ratusan triliun rupiah.

Ekonomi

Proyek Chandra Asri Menyimpan Magnet Tersendiri

KT1 18 Jun 2025 Investor Daily (H)

Pabrik Chlor Alkali-Athylene Dichloride (CA-EDC) garapan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyimpan magnet tersendiri bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Alias BPI Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menjajaki peluang investasi d proyek petrokimia terintegrasi tersebut. Pabrik CA-EDC yang berstatus sebagai proyek strategi nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun atau setara 827.000 ton dalam bentuk cair dan 500.000 ton etheylene dichloride. Dengan kapasitasnya yang jumbo, pabrik CA-EDC yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten ini bakal berkontribusi menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor soda kaustik dan etheylene dichloride, sehingga turut mendorong kemandirian dalam produksi nasional dan memperkuat proses hilirisasi industri hilir masuk pengolahan nikel. Di sisi lain, pabrik senilai total Rp 15 triliun ini juga diestimasikan bakal membuka peluang pekerjaan bagi 3.000 tenaga kerja dalam masa konstruksi dan 250 pekerja saat nanti beroperasi. (Yetede)

Ekonomi

Proyek Giant Sea Wall Dilirik Investor Asing

KT1 18 Jun 2025 Investor Daily

Megaproyek Tanggul Laut Pantai Utara Jawa atau Giant Sea Wall membutuhkan estimasi total biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp1.280 triliun (Rp 16.000 per US$). Ditengah keterbatasan anggaran, pemerintah membuka kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri menggarap proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan WIlayah (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang pelaku usaha Belanda untuk berkolaborasi dalam proyek Giant Sea Wall. AHY menyampaikan apresiasi atas peran Belanda sejak tahap awal proyek. Ia mengundang para pelaku usaha Belanda untuk kembali terlibat secara aktif dan menjalin kolaborasi jangka panjang. "Saya percaya Anda semua memiliki pengalaman dan keahlian untuk membantu kami mencapai tujuan ini. Mari kita eksplorasi kolaborasi baru yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua negara," kata AHY. Menurutnya pemerintah Indonesia terus mempererat kerja sama konkret dengan Belanda dalam pengembangan infrastruktur strategis, khususnya dibidang ketahanan iklim dan pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan. (Yetede)

Ekonomi

Pemerintah Bentengi Industri Penyiaran dari Dominasi Platform OTT

KT1 18 Jun 2025 Investor Daily

Dominasi platform over the top (OTT) asing di pasar Indonesia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Dominasi ini tak hanya menggerus ceruk pasar industri telekomunikasi, tetapi juga pelaku industri penyiaran. Mencermati kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pun angkat bicara. Menurut dia, dominasi platform OTT asing di pasar Indonesia tidak boleh menggerus keberlangsungan industri penyiaran nasional. Hal tersebut disampaikan saat audiensi dengan Presiden dan Managing Director Media Partners Asia Research Services Pte Ltd (MPA) untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan di Jakarta, pekan lalu. "Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran. Prinsip dasarnya bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT," kata Meutya. Menurut Meutya, industri penyiaran di Indonesia masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat d seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet. (Yetede)

Ekonomi

Mendorong Ojol Naik Kelas Menjadi UMKM

KT1 18 Jun 2025 Investor Daily

Dalam mendorong driver online naik kelas, Kementerian UMKM Indonesia akan menggodok sebuah aturan yang dapat memasukkan driver online/ojek online (ojol) dalam katagori UMKM. Menteri UMKM Indonesia Maman Abdurrahman menyarankan agar ojol di-treatment sebagai UMKM bukan sebagai tenaga kerja. "Kenapa di-treatment sebagai UMKM? Mereka bisa mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas insentif yang nanti pemerintah akan siapkan dan berikan untuk para UMKM-UMKM," kata dia. Maman mengatakan, apabila ojol di-treatment sebagai tenaga kerja, berarti mekanismenya harus mengikuti mekanisme ketenagakerjaan. Rata-rata mereka yang masuk sebagai mitra ojol adalah mereka yang lebih mengejar kepada pekerjaan paruh waktu. "Mereka juga sebetulnya ingin punya aktivitas pekerjaan lain. Satu-satunya jalan adalah dengan mentrreatment mereka menjadi UMKM." kata dia. Meman menyampaikan, sampai saat ini ada tercatat kurang lebih total 5 jutaan ojol yang bergabung di semua aplikator, tetapi ojol yang aktif sekitar 30-40%. "Saya menginginkan bahwa profesi mereka sebagai driver online ini adalah profesi sementara dan hanya sebagai proses bagi mereka, untuk supaya mereka dapat posisi yang jauh lebih baik lagi," ucap dia.

Politik dan Birokrasi

Kinerja Pajak Belum Pulih, Masih Minus

HR1 18 Jun 2025 Kontan

Upaya pemerintah Indonesia untuk menggenjot penerimaan pajak pada 2025 menghadapi tantangan berat. Hingga Mei 2025, realisasi penerimaan pajak neto baru mencapai Rp 683,26 triliun, atau hanya 31,21% dari target tahunan, dan mengalami kontraksi 10,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan bahwa penerimaan pajak neto tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi nasional, karena bersifat teknis (yaitu bruto dikurangi restitusi yang merupakan kewajiban jatuh tempo). Namun demikian, penurunan tajam pada penerimaan PPh nonmigas sebesar 5,4% dan PPN & PPnBM sebesar 15,7% menunjukkan adanya pelemahan basis pajak.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menekankan pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang stagnan di level 10%. Salah satu upaya utama yang sedang berjalan adalah pengembangan sistem Coretax, yang sudah menunjukkan kemajuan dalam hal registrasi dan pembayaran, dan kini menyempurnakan proses pelaporan SPT.

Selain reformasi sistem, Bimo juga menyiapkan kerangka regulasi pemajakan untuk sektor transaksi digital, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, terutama pada sektor-sektor yang selama ini memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan negara, seperti sektor komoditas.

Lebih lanjut, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan juga dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak. Bimo berharap, langkah-langkah tersebut dapat mengerek penerimaan dan memperbaiki efektivitas sistem perpajakan nasional ke depan.

Meski realisasi penerimaan pajak masih mengalami tekanan, pemerintah tetap berkomitmen melakukan berbagai reformasi struktural dan administrasi guna mendorong keberlanjutan fiskal nasional.

Ekonomi

Pendapatan Jalan Tol Pacu Pertumbuhan Sektor

HR1 17 Jun 2025 Kontan

Prospek kinerja PT Jasa Marga Tbk (JSMR) pada 2025 dinilai tetap positif meskipun ada sejumlah tantangan jangka pendek, seperti kebijakan pemerintah terkait diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon ini berlaku terbatas hanya di 10 ruas tol dan hanya untuk beberapa hari, sehingga dampaknya ke pendapatan perusahaan diperkirakan kecil, yaitu sekitar 2,7% dari kuartal sebelumnya, menurut Sukarno Alatas, Analis Senior Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Di sisi lain, strategi penyesuaian tarif tol menjadi pendorong utama pertumbuhan. Aqil Triyadi dari Panin Sekuritas menyebut bahwa JSMR akan menaikkan tarif di 12 ruas tol sepanjang 2025, setelah sebelumnya menaikkan tarif di beberapa ruas pada awal tahun.

Richard Jonathan Halim dari Ciptadana Sekuritas juga mencatat bahwa pertumbuhan pendapatan JSMR didorong oleh tarif yang naik dan operasionalisasi ruas baru seperti Klaten–Prambanan, serta rekonsolidasi ruas tol setelah buyback. Ia memperkirakan pendapatan JSMR mencapai Rp 19,8 triliun di 2025 dan Rp 21,5 triliun di 2026, dengan laba bersih masing-masing Rp 3,5 triliun dan Rp 3,8 triliun.

Richard menambahkan bahwa strategi asset recycling atau monetisasi konsesi ruas tol juga bisa menambah laba, meskipun belum dihitung dalam proyeksi resmi. Ia merekomendasikan "buy" saham JSMR dengan target harga Rp 5.300, sejalan dengan Sukarno yang menargetkan Rp 5.500, sedangkan Aqil memberi rating "hold" dengan target Rp 4.200.

Lebih lanjut, JSMR kini juga menerapkan strategi investasi yang lebih selektif dan prudent, melalui skema co-investment agar lebih efisien dan menghindari ekspansi agresif. Menurut Sukarno, ini merupakan langkah strategis yang akan memperkuat fundamental keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Meskipun begitu, Richard mengingatkan investor untuk mewaspadai risiko dari perlambatan trafik akibat pengembangan moda transportasi publik seperti LRT dan kereta cepat, yang bisa mengurangi volume lalu lintas kendaraan di tol.

JSMR dinilai akan tetap mencetak pertumbuhan pendapatan dan laba pada 2025 berkat kenaikan tarif dan ruas tol baru, sambil menjaga strategi bisnis yang konservatif namun berkelanjutan.

Politik dan Birokrasi

Ketegangan Iran Ganggu Stabilitas Ekonomi Global

HR1 17 Jun 2025 Kontan

Memanasnya konflik antara Iran dan Israel menimbulkan risiko baru bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui potensi kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan beban subsidi BBM, tekanan inflasi impor, serta potensi pelebaran defisit fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak, yang bisa berdampak ke harga pangan dan tekanan fiskal.

M. Rizal Taufikurahman dari Indef juga memperingatkan bahwa sektor keuangan nasional bisa terkena imbas dari arus modal asing keluar, akibat investor global mencari aset aman di tengah ketegangan geopolitik. Hal ini berpotensi melemahkan rupiah dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik.

Menurut asumsi dasar APBN 2025, ICP dipatok di level US$ 82 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 16.100 per dolar AS. Namun berdasarkan sensitivitas fiskal, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 bisa menambah defisit hingga Rp 6,9 triliun, dan pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS bisa memperbesar defisit sebesar Rp 3,4 triliun.

Merespons hal ini, Kementerian Keuangan, melalui Kepala Biro Komunikasi Deni Surjantoro, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi. Antara lain melalui koordinasi fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar, serta penyesuaian belanja negara guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor produktif.

Deni menambahkan bahwa pemerintah tetap optimistis dalam menghadapi gejolak global, dengan merujuk pada keberhasilan Indonesia menangani krisis sebelumnya seperti pandemi dan ketegangan perdagangan internasional.

Meskipun tekanan dari konflik geopolitik global meningkat, pemerintah dan otoritas keuangan bersiap menghadapinya dengan kombinasi intervensi pasar, penyesuaian fiskal, dan kebijakan makro yang terkoordinasi.

Politik dan Birokrasi

Produk China Membanjiri Pasar Usai Perang Tarif

HR1 17 Jun 2025 Kontan (H)

Memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China mendorong lonjakan ekspor produk China ke ASEAN, termasuk Indonesia, yang mengalami kenaikan impor sebesar 13% pada Mei 2025 dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima bulan pertama 2025 saja, impor Indonesia dari China sudah mencapai US$ 33,45 miliar, naik 17% secara tahunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap ketahanan industri dalam negeri yang semakin tertekan oleh produk impor murah asal Tiongkok.

Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSyFI, menyebut bahwa industri benang filamen lokal hanya beroperasi 45% dari kapasitas, karena pasar dibanjiri produk murah dari China seperti drawn textured yarn (DTY) dan jenis benang lainnya. Ia meminta pemerintah segera memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD) sebesar 20% untuk menciptakan keadilan di pasar domestik.

Eko Wibowo Utomo, Ketua Apsindo, juga menyuarakan keluhan serupa, bahwa pasar sepeda lokal dikuasai hingga 70% oleh produk China, yang lebih murah dan mudah masuk. Ia mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai filter impor, guna melindungi produsen lokal.

Dari sisi ekonomi makro, Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina memperingatkan bahwa defisit perdagangan Indonesia-China bisa membengkak menjadi Rp 185 triliun pada 2025 jika tidak ada langkah konkret. Ia mendorong pemerintah untuk bernegosiasi lebih aktif dengan China, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Core Indonesia, menilai fenomena ini sebagai bukti lemahnya perlindungan pasar domestik Indonesia. Ia menyebut bahwa lonjakan barang murah dari China mencerminkan ketidaksiapan regulasi dan lemahnya daya saing industri nasional, terutama saat daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih.

Pentingnya langkah strategis pemerintah dalam merespons banjir produk China agar tidak semakin menggerus industri lokal, mulai dari kebijakan tarif, perlindungan teknis melalui SNI, hingga diplomasi dagang yang lebih proaktif.